Jakarta:(Globalnews.id)- Indonesian National Shipowners Association (INSA) berharap, pemerintahan baru nantinya dapat mengevaluasi kebijakan yang tumpang tindih serta mengikut-sertakan pengusaha dalam melahirkan kebijakan baru untuk mendukung produktivitas pengusaha pelayaran. Ketua Umum INSA Siana A Surya mengatakan hal itu disela-sela buka puasa berama dengan anak yatim di Jakarta, Rabu (27/3).
Siana mengatakan, selama ini masih banyak regulasi yang bersifat tumpang tindih sehingga birokrasi ini menjadi gangguan bagi produktivitas pengusaha atau perusahaan pelayaran angkutan niaga dalam negeri. “Birokrasi seperti ini harus dihapus agar Indonesia dapat bersaing secara global,” kata Siana.
Menurut Siana, ada beberapa kebijakan yang dilnilai tidak sejalan dengan visi Indonesia Maju dimana adanya tarik menarik kepentingan dua kementerian dalam menerbitkan perizinan, sehingga akan samgat mengganggu ketik kapal-kapal Indonesia berada di luar negeri. “Nanti di luar negeri akan ada pertanyaan, ini kenapa begini dan sebagainya. Jadi jangan sampai mereka bermasalah di luar negeri,” kata Siana.
Ia menyebut soal regulasi bidang ketenagakerjaan bidang pelayaran, dimana izin kerja kru kapal yang saat ini berada di dua kementerian. “Nah ini perlu disederhanakan, siapa yang berwenang mengeluarkan izin kerja kru kapal apakah Kemenhub atau Kemenakertrans,” ungkap Siana.
Ia setuju jika nantinya hanya satu kementerian saja yang berwenang mengeluarkan izin kerja kru kapal agar seragam dengan izin yang diterbitkan negara lain. “Tentu saja ini dapat mengurangi birokrasi yang selama ini juga bermasalah,” papar Siana.
Siana mengharapkan, pemerintahan baru nantinya memberikan ruang bagi pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dengan meminimalisir regulasi yang menghambat. Selama ini, kata Siana, birokrasi begitu ribet, dan realitas tersebut berbeda dengan negara lain.
Oleh karena itu, INSA nantinya mencoba berdialog dan sounding dengan pihak-pihak terkait agar regulasi yang dibuat untuk kepentingan bangsa yang lebih luas tidak hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ia berharap, mudah-mudah pemerintahan baru nantinya paham bahwa untuk mendorong produktivitas tentu regulasi yang menghambat itu harus dicarikan solusinya, karena Indonesia harus maju dan bersaing secara global. “Regulasi itu dibuat bagaimana pelaksanaanya lebih efisien dan efektif, tidak merasa satu pihak paling berkuasa atau paling meliliki kewenangan,” papar Siana.
Pada acara buka puasa ini, INSA memberikan santunan kepada anak yatim. Aksi berbagi ini secara rutin dilakukan untuk mengamalkan ajaran agama Islam yang mewajikan sebagian rizki yang didapatkan adalah milik orang lain. (Jef)