Arsip Tag: Rantai Pasok Global

KemenKopUKM Dorong Kopontren Masuk Rantai Pasok Global Agar Tercipta Sumber Ekonomi Baru

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong koperasi pondok pesantren (kopontren) termasuk yang ada di Sumatra Utara untuk menjadi klaster pertumbuhan ekonomi baru, dengan terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar maupun global.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM (Stafsus MenKopUKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan M. Riza Damanik mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, UMKM Indonesia seharusnya bisa menjadi kiblat dari industri halal di kancah dunia.

“Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, serta jumlah pesantren lebih dari 39.000 dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang merupakan potensi untuk memulai pengembangan ekonomi berbasis rantai pasok. Dengan begitu UMKM kita bisa menjadi kiblat dari industri halal dunia,” kata Stafsus MenKopUKM Bidang Riza Damanik saat memberikan keterangannya di Jakarta, Senin (04/12).

Untuk mencapai hal tersebut, menurut Riza Damanik terdapat dua prasyarat dalam mewujudkan Indonesia sebagai kiblat industri halal dunia, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan memiliki inovasi teknologi.

“Dulu kekuatan negara-negara di dunia adalah mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA), siapa yang memiliki SDA berlimpah merekalah yang berkuasa. Namun sekarang sudah berubah, negara yang memiliki SDM yang kuat, mereka yang menguasai dunia,” ujar Riza Damanik.

Untuk itu Riza meyakini, kegiatan capacity building terhadap 30 pengurus Kopontren, dengan tema ‘Penguatan Manajemen Bisnis dan Rantai Pasok Pengembangan Usaha’ yang diselenggarakan pada 30 November hingga 3 Desember 2023 di Sumatra Utara, diharapkan mampu melahirkan pejuang ekonomi yang tangguh dan mandiri berbasis Kopontren.

“Punya SDA itu penting tapi lebih penting lagi punya SDM yang unggul,” kata Riza Damanik.

Riza mencontohkan Jepang yang menetapkan industri strategis nasionalnya pada industri otomotif dan elektronik, maka dalam waktu yang bersamaan sentra-sentra UMKM Jepang menjadi pendukung industri tersebut.

“Maka setiap kita menggunakan mobil buatan Jepang, sesungguhnya kita menggunakan spare part mobil dari UMKM Jepang. Kontribusi UMKM Jepang terhadap PDB-nya sudah lebih dari 60 persen, UMKM Jepang terhubung dengan rantai pasok usaha besar,” ucap Riza Damanik.

Riza juga meminta Kopontren di Sumatra Utara untuk mencontoh Kopontren Al-Ittifaq yang telah sukses terhubung dengan pasar ritel modern seperti AEON Mall, Superindo, dan lainnya.

“Setelah skema ini terjadi, koperasi mendapatkan pembiayaan, petani yang tadinya tidak mengakses pembiayaan menjadi bisa mengakses pembiayaan. Koperasi mendapat pembiayaan dari LPDB-KUMKM. Koperasi dapat membeli secara tunai ke petani. Rantai pasok inilah yang ingin dikembangkan,” kata Riza Damanik.

Senada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Naslindo Sirait yang menyampaikan, Kopontren mempunyai peran strategis, sebagai penggerak ekonomi bangsa.

“Pondok pesantren menjadi pendorong dan penggerak koperasi di desa, dan membangun sosio kultral, yaitu pentingnya berkelompok tumbuh secara ekonomi dan sosial,” kata Naslindo Sirait.

Ia juga berkomitmen untuk mengembangkan Kopontren di Sumatra Utara untuk bisa terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar sehingga mampu menciptakan sumber ekonomi baru.(Jef)

Indonesia-Jepang Sepakat Perluas Kemitraan UMKM dalam Rantai Pasok Global

Tokyo:(Globslnews.id)- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Pemerintah Jepang berkomitmen untuk memperluas kemitraan UMKM dan ekonomi antar kedua negara.

Kesepakatan perluasan kemitraan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KemenKopUKM dengan Organization for Small and Medium Enterprise and Regional Innovation (SMRJ) Jepang.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menjelaskan, kerja sama Indonesia-Jepang dalam hal pengembangan UMKM telah berlangsung lama. Untuk itu, dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, Senin (31/7), dilakukan pembaharuan lingkup kerja sama kedua negara agar program ke depan lebih fokus dalam mendukung pengembangan beberapa sektor termasuk UMKM.

Di antaranya melingkupi pengembangan start-up, perluasan kemitraan rantai pasok, dan promosi produk UMKM ke pasar global.

“Saya berharap melalui MoU dan pertemuan ini, akan lebih banyak lagi kemitraan usaha dapat dilakukan antara UMKM Indonesia dengan pelaku usaha di Jepang. Khususnya dalam promosi produk UMKM di pasar global, kemitraan rantai pasok, dan pengembangan start-up,” ucap Menteri Teten saat penandatangan MoU dengan SMRJ sekaligus CEO Business Meeting.

MenKopUKM mengatakan, ekonomi dunia pascapandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini menuntut adanya penguatan kemitraan antarpelaku usaha, inovasi teknologi, dan pengembangan model bisnis baru.

“Hari ini, kami datang bersama 30 pelaku UMKM Indonesia yang telah terkurasi, terseleksi dan telah menjalankan bisnisnya di berbagai sektor, seperti otomotif, kesehatan, pangan, perikanan dan sebagainya. Mereka hadir secara online dan offline,” tutur MenKopUKM.

*Temui JFC*

Tak hanya itu, masih dalam kunjungannya ke Jepang, MenKopUKM Teten Masduki juga menggelar pertemuan dengan Japan Finance Corporation (JFC) Ōtemachi, Kota Chiyoda, Tokyo, Senin (31/7).

MenKopUKM berterima kasih atas pertemuan tersebut dan ia yakin, baik di Indonesia maupun Jepang, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional bagi kedua negara. Termasuk dalam menyediakan lapangan kerja, mendorong inovasi, teknologi, dan pertumbuhan yang inklusif.

“Pascapandemi COVID-19, kita terus mendorong UMKM untuk bertransformasi, agar ke depan UMKM lebih punya daya tahan, lebih adaptif, lebih produktif, dan lebih berkelanjutan,” ucapnya.

Tercatat pada Desember 2022, kredit UMKM di Indonesia tumbuh 9,95 persen year on year (yoy). Rasio kredit perbankan untuk UMKM juga naik, dari sebelumnya hanya 20 persen menjadi 21,41 persen. Bahkan, Presiden Jokowi menargetkan naik menjadi lebih dari 30 persen pada 2024.

Namun, terlepas dari perkembangan tersebut, survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan, sebanyak 69,5 persen UMKM saat ini belum memiliki akses terhadap fasilitas kredit.

“Kita berkepentingan mendorong skema pembiayaan yang lebih inklusif agar kredit perbankan untuk UMKM semakin besar, sejalan dengan semakin mudah dan murahnya pembiayaan tersebut bagi UMKM,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten menekankan, pertemuan dengan JFC menjadi penting bagi Indonesia dan Jepang. Ia pun mengungkap beberapa hal terkait pertemuan tersebut. Pertama, sharing session untuk mengidentifikasi langkah-langkah inovatif dan pragmatis guna mendukung kemudahan pembiayaan dan pengembangan UMKM.

Kedua, menjajaki peluang kerja sama, pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan inisiatif peningkatan kapasitas UMKM. Ketiga, peluang pendanaan start-up Indonesia. “Terakhir atau keempat, peluang investasi B2B (Business to Business) dari perusahaan Jepang yang terhubung dengan UMKM Indonesia,” ucapnya.(Jef)