JAKARTA:(Globalnews.id)-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-67, kembali menggelar pameran perumahan berkala, Indonesia Property Expo (IPEX) 2017. Pameran itu sekaligus sebagai salah satu langkah mencapai target peningkatan pangsa pasar kredit pemilikan rumah (KPR) naik ke level 40% pada 2019 mendatang.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan tahun 2017 menjadi peluang besar bagi sektor properti. Potensi tersebut terlihat dari angka backlog (kekurangan rumah) dan kebutuhan rumah yang masih tinggi, serta minat investasi ke sektor properti yang masih besar.

Belum lagi, pemerintah juga terus mendukung kepemilikan rumah masyarakat Indonesia dengan mengalokasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan bantuan uang muka pada 2017 yang lebih besar dibandingkan di 2016. “Bank Indonesia pun kian mempermudah masyarakat mengakses KPR dengan melonggarkan aturan loan to value (LTV) pada 2016,” kata Maryono saat pembukaan Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu 11 Februari 2017. Hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono.

Adanya potensi tersebut, kata Maryono, juga ditopang berbagai langkah transformasi yang digelar Bank BTN, diyakini akan mampu mengantarkan perseroan mencatatkan pangsa pasar sebesar 40% pada 2019 dari posisi saat ini sekitar 33,57%.

“Potensi di sektor properti tersebut akan Bank BTN manfaatkan untuk meningkatkan kredit sekaligus menambah pangsa pasar. Berbagai langkah akan dilakukan salah satunya melalui berbagai ajang promosi seperti IPEX 2017 ini, juga melalui berbagai transformasi yang telah dan akan digelar perseroan,” jelas Maryono.

Sementara itu, dalam IPEX ke-11 ini, Bank BTN juga membidik penambahan kredit baru senilai Rp 2,5 triliun. Perseroan optimistis mampu mencapai target tersebut mengingat ajang pesta KPR ini akan menghadirkan 700 proyek properti dari 212 pengembang di seluruh Indonesia.

Optimisme tersebut juga didukung berbagai promosi yang ditawarkan dalam pameran yang digelar mulai 11-19 Februari 2017 ini. Di antaranya, ditawarkan bunga murah sebesar 4,67% fixed 1 tahun untuk KPR Non-Subsidi, kemudian bunga 5% fixed untuk KPR Subsidi. Masyarakat pun dapat menikmati fasilitas uang muka mulai 5% untuk KPR Non-Subsidi dan 1% untuk KPR Subsidi.

Dalam pameran ini, Bank BTN juga menawarkan jangka waktu kredit selama 25 tahun untuk KPR Non-Subsidi dan 20 tahun untuk KPR Subsidi. Pameran ini juga menawarkan diskon 50% biaya administrasi dan provisi, diskon hingga 20% pada premi asuransi jiwa, sistem one hour approval, hingga fasilitas KPR bundling dengan kredit kendaraan bermotor serta furnitur untuk isi rumah.

Sementara itu, pada tahun 2017 ini BTN membidik penyaluran KPR baru naik sekitar 33%. Per Desember 2016, perseroan tercatat telah merealisasikan kredit baru senilai total Rp 31,86 triliun atau naik 21,75% dari Rp 26,17 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Maryono optimistis target tersebut akan dicapai mengingat berbagai peluang dan kondisi yang mendukung sektor properti. Untuk kebutuhan rumah misalnya, dari data Kementerian PUPR, angka backlog perumahan secara kumulatif mencapai 15 juta unit. Setiap tahunnya, Kementerian PUPR pun mencatat masih ada kekurangan pasokan rumah sebanyak 400.000 unit.

Pemerintah pun tahun ini menganggarkan anggaran untuk membiayai perumahan yang lebih tinggi dibanding tahun lalu. Pada 2017, pemerintah mengalokasikan FLPP senilai Rp 9,7 triliun, SSB sekitar Rp 3,7 triliun, dan bantuan uang muka sebesar Rp 2,2 triliun. Nilai tersebut melebihi anggaran FLPP 2016 senilai Rp 9,22 triliun dan SSB sebesar Rp 2,2 triliun.

Kebijakan lain yang mendukung yakni relaksasi LTV oleh bank sentral. Pada pertengahan 2015, BI mewajibkan pembayaran uang muka untuk KPR pertama sebesar 20%, KPR kedua 30%, serta KPR ketiga dan selanjutnya 40%. Namun, jelang akhir tahun lalu, aturan ini diperlonggar sehingga uang muka untuk KPR pertama menjadi sebesar 15%, KPR kedua 20%, dan KPR ketiga serta seterusnya 25%.“Berbagai kebijakan yang mendukung ini tentu tak hanya bermanfaat bagi sektor properti saja. Sebab, ada sekitar 170 lebih sektor lain yang terkait dengan sektor properti,” jelas Maryono.(jef)