JAKARTA: (Globalnews.id)-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia semakin memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena transformasi yang dilakukan BUMN di sektor infrastruktur. Peran BUMN di sektor infrastruktur ini disampaikan secara mendalam dalam acara Sharing Session Kebangkitan BUMN Sektor Infrastruktur yang diselenggarakan Pusat Studi BUMN di Jakarta, Kamis (7/2/19). Sharing session ini juga membahas perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia serta potensi bisnis yang tercipta

Pembangunan jalan tol lewat utang banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Apalagi utang yang ditarik merupakan utang luar negeri yang mana berpotensi untuk dimiliki oleh asing jika mengalami gagal bayar. Menangggapi hal ini, Pengamat Ekonomi Cyrillus Harinowo mengatakan, sebenarnya pembiayaan infrastruktur ke jalan tol lewat utang luar negeri porsinya sangat kecil. Sebab menurutnya perbankan yang memberikan pinjaman kepada perusahaan konstruksi untuk membangun jalan tol tersebut.
“Sebetulnya kalau bicara infrastruktur yang dibicarakan seperti sekarang komponen utang luar negeri kecil sekali. Sebagian besar pembiayaan dilakukan oleh perbankan,” ujarnya yang juga komisaris BCA, saat ditemui di Menara BCA, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Bagi perbankan sendiri Harinowo, tentunya pinjaman untuk jalan tol ini sangat menarik. Sebab meskipun keuntungannya sedikit dan lama, namun bisnis ini memiliki penghasilan pasti dan terus meningkat. Sebagai salah satu contohnya adalah Bank BCA, sebagai bank yang memiliki independensi kuat karena bukan perusahaan plat merah tetap tertarik memberikan pinjaman untuk pembangunan jalan tol. Karena di sana perbankan melihat jika bisnis ini tetap stabil bahkan bisa meningkat terus. “Kami (Bank BCA) itu punya independensi yang kuat ikut atau tidak. Ternyata kita ikut sesadar sadarnya ikut,” ucapnya.

Menurut Harinowo, alasan kuat perbankan tertarik untuk meminjamkan uangnya adalah karena ada jaminan dari pemerintah pengembalian investasi lewat Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Di sisi lain, pemerintah juga memberikan jaminan jika proyek tersebut akan selesai.
Dirinya mencontohkan adalah pembangunan jalan tol Batang – Semarang. Salah satu bagian dari tol Trans Jawa tersebut nyatanya bisa selesai tepat waktu. Di sisi lain pengembalian waktunya pun jauh lebih cepat dari perjanjian awal. Pengembalian pinjaman dari Bank Rp2 triliun yang semula 2 tahun, bisa kembali hanya dalam waktu 6 bulan saja.
Ini contoh menarik Batang-Semarang waktu itu butuh dana talangan 2 triliun. Yang kita pikirkan ada garansi pemerintah. Kalau ada pemerintah tahu-tahu mundurin kita percaya Jasa Marganya. Waktu itu 2 tahun. Tapi 6 bulan sudah lunas. Dari situ ternyata pemerintah komitmennya tinggi sekali,” jelasnya.

Pendanaan Lewat Utang Hal Wajar

Sementara itu Head of Coorporation Finance Jasa Marga Eka Setya Adrianto mengatakan, berutang untuk pembangunan jalan tol bukan sesuatu yang haram dalam dunia bisnis. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun tidak terlepas dari yang namanya utang.Sebagai salah satu contohnya adalah saat membeli rumah. Menurut Eka, sangat sedikit masyarakat yang membeli rumah dengan membayar lunas alias cash. Justru hampir sebagian masyarakat membeli rumah dengan cara mencicil. Meskipun mereka yang memiliki penghasilan Rp10 juta per bulan sekalipun. “Sama halnya dengan membeli rumah. Saya kira jarang beli rumah cash,” ujarnya.

Lagi pula lanjut Eka, perusahaan juga tidak akan sembarangan dalam berutang. Karena perusahaan pasti akan melihat dari sisi risiko dan kemampuan bayar agar tidak merugikan di kemudian hari. “Kita juga enggak berani juga (kalau ngutang saat negara bubar). Apalagi kita sudah berhubungan dengan capital market itu tidak mudah,” jelasnya.
Eka melanjutkan, dalam berutang perseroan biasanya mempertimbangkan jika cicilannya harus sepertiga dari pendapatan. Karena jika lebih dari itu, akan membahayakan keuangan perseroan. “Dan biasanya cicilannya sepertiga dari penghasilan,” jelasnya.

Pihaknya mencatat, panjang jalan tol yang dibangun sejak 1978 hingga 2015 hanya 590km, atau rata-rata 20km pertahun, sementara era pembangunan tol selama 2015 hingga 2018 mencapai 400km atau lebih dari 100km pertahun.”Industri jalan tol dulu dengan sekarang, yang bedanya akuisisi lahan. Sejak undang-undang lahan berlaku di 2016 sekarang proses pembebasan lahan sangat cepat,” katanya. Lebih lanjut kata dia, permasalahan pembebasan lahan ini baru terpecahkan saat ini. Bahkan pada tahun 2006 hingga 2014 pihaknya mencatat hanya tiga tol yang beroperasi karena proyek lainnya pada saat itu terhambat pembebasan lahan. “Kita baru aja fully connected Jakarta-Surabaya Desember 2018, setelah bertahun-tahun karena kita prinsipnya punya jalan tol baru di 2007 hingga 2014 baru tiga yang operasi sisanya pembebasan lahan dan sebagainya,” katanya.

Selain itu kata dia, harga jual tanah juga menyesuaikan dengan harga pasar sehingga para pemilik tanah bisa tertarik untuk menjual lahannya. “Harga juga menggunakan harga pasar sehingga landowner lebih menarik harganya. Sehingga bagi tarif diperoleh saat tander. Fightnya di tarif yang paling kecil tarifnya dia pemenangnya lalu di adjust setiap dua tahun sekali sesuai inflasi,” pungkasnya. (jef)