JAKARTA: (Globalnews.id)- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi kehadiran Indonesia Investment Authority (INA) yang baru dibentuk sebagai otoritas investasi Indonesia. Kementerian Perhubungan menurutnya optimistis pembangunan infrastruktur transportasi dapat dukungan penuh.
“Kita ketahui bersama pada pandemi Covid-19 sejumlah pembiayaan infrastruktur mandek, dengan adanya INA, diharapkan dapat kembali berlanjut,” ucap Menhub saat menjadi pembicara kunci pada Webinar Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbaghub) “Peluang Pendanaan SWF untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia”, Rabu (3/3/2021).
Dengan adanya INA ini ada suatu langkah strategis mengumpulkan sejumlah dana dan bisa disebarkan untuk mensimulasi kegiatan di Indonesia.
Dia bersyukur karena rencana pembangunan 2020-2024 sudah ditetapkan. Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh jajaran Kemenhub agar mengenali lebih jauh tentang SWF untuk pembangunan strategis. “Untuk merespon ini, saya imbau Dirjen subsektor dan satuan kerja untuk mengenali ini lebih dalam untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sektor transportasi,” kata dia
Saat ini ada pembangunan Pelabuhan Garonggong, Ambon, Palembang. Selain itu juga pembangunan Bandara Singkawang, Papua, Fakfak, Manokwari, Mentawai, Aceh, Taufik Kemas, dan beberapa lainnya. “Kita juga akan membangun MRT dan LRT di Bali, Medan, Bandung, Surabaya, dan kota lainnya,” tuturnya.
Belum lagi pembangunan loopline Jabodetabek dan projek lainnya yang tak bisa diakomodir dengan APBN.
Dengan adanya INA juga diharapkan ada langkah strategis yang dapat dicapai untuk pembangunan infrastruktur transportasi.
Respon Cepat
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjadi pembicara kunci menyampaikan Kita memahami seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh covid-19. “Sudah satu tahun dunia menghadapi pandemi tersebut. Dan dampaknya begitu besar kepada sosial, ekonomi maupun kehidupan masyarakat. Indonesia juga sangat fokus menangani covid-19 yang memengaruhi seluruh dimensi kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah secara cepat, fleksibel namun tetap akuntabel dan transparan. Salah satu instrumen yang paling penting adalah APBN sebagai instrumen fiskal yang melakukan fungsi kekuatan untuk mengcounter siklus turun akibat shock covid-19.
“APBN harus dihadapkan defisit APBN yang semakin tinggi yaitu menjadi 6,1% dari PDB,” ungkap dia. Namun dengan kekuatan dan fleksibilitas serta respon yang tepat ini. Indonesia pada 202 mengalami kontraksi ekonomi sama seperti banyak negara di dunia, namun relatif lebih kecil kontraksi yaitu di -2,1%.
Ini artinya Indonesia berhasil mengatasi shock yang begitu besar akibat covid-19 dengan menggunakan resource APBN yang menyebabkan defisit di 6,1%.
Webinar ini diawali dengan laporan Plt. Kepala Litbanghub Umar Aris dan menghadirkan pembicara dari Kementerian BJMN, perwakilan World Bank, dan pembahas Widia iswara Ahli Utama Umiyatun Hayati Triastuti. (Jef)