JAKARTA: (Globalnews.id)- Sepanjang tahun 2018, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah berperan aktif dalam mendukung Program Penyaluran Dana Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH).  Hingga akhir Tahun 2018, BNI menyalurkan dana bantuan sosial non tunai PKH senilai Rp 7,3 triliun kepada lebih dari 4,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 468 Kota dan Kabupaten.
Sukses tahun 2018 tersebut dilanjutkan tahun 2019, dimana BNI kembali ditunjuk sebagai Bank Penyalur Program Penyaluran Dana Bantuan Sosial Non Tunai PKH. Keikutsertaan BNI tersebut ditandai dengan  acara Launching Penyaluran Program Pemerintah Bantuan Sosial Non Tunai PKH yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI di Gedung Olah Raga Ciracas, Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (10 Januari 2018).
Hadir pada acara tersebut, Presiden RI Joko Widodo, Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati. Pada acara tersebut juga dilaksanakan, penyerahan _Mock Up_ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM, penyerahan Apresiasi Siswa Berprestasi kepada Anak dari KPM, serta Penyerahan Sertifikat KPM Graduasi.

Penyaluran Bantuan Sosial PKH pada tahun 2019 mulai menggunakan komponen baru yang menyebabkan mekanisme penerimaan Dana Bantuan Sosial PKH akan berbeda pada masing-masing KPM. Mulai tahun 2019, terdapat 8 komponen yang menentukan nilai dana Bantuan Sosial yang disalurkan kepada setiap KPM, yaitu Pertama, Bantuan Tetap PKH Reguler sebesar Rp 550.000. Kedua, Bantuan Tetap PKH Akses Rp 1 juta. Ketiga, Bantuan Komponen Ibu Hamil atau anak usia 0 sampai dengan 6 Tahun Rp 2,4 juta. Keempat, Pendidikan Anak SD atau sederajat Rp 900.000. Kelima, pendidikan anak SMP atau sederajat Rp 1,5 juta. Keenam, Komponen Pendidikan Anak SMA atau sederajat Rp 2 juta. Ketujuh, Komponen Lanjut Usia 60 tahun ke atas Rp 2,4 juta. Kedelapan, komponen penyandang disabilitas berat Rp 2,4 juta.
“Dengan mekanisme baru tersebut, terdapat perubahan.  Sebelumnya hingga tahun 2018, bantuan Bantuan Sosial PKH adalah sama untuk semua KPM sebesar Rp 1, 89 juta. Namun, mulai 2019 bervariasi tiap KPM-nya tergantung komponennya, sehingga  ada yang bisa memperoleh  2 kali lipat, ada yang  1,5 kali lipat, sesuai kondisi keluarganya,” ujar Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi.

*Melalui Agen46*
Susi menambahkan, bentuk dukungan aktif BNI sebagai salah satu anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) adalah melalui penyaluran dana bantuan sosial PKH Tahun 2019 bagi KPM melalui mekanisme transfer non tunai ke rekening keluarga penerima manfaat. Sesuai dengan amanat Presiden melalui Kementerian Sosial RI, Penyaluran bantuan PKH Tahap I Tahun 2019 dimulai sejak bulan Januari, diawali dengan penyaluran pada KPM di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur kepada sebanyak 1.115 KPM dengan total sebesar Rp1,361 Miliar.
Sebagai _Agent of Development_, BNI terus-menerus berupaya memperluas Agen LAKU PANDAI BNI atau Agen46 sebagai salah satu tempat pencairan dana bansos PKH,  sampai ke desa-desa demi lebih memudahkan KPM dalam melakukan transaksi pencairan dana bansos PKH. Agen46 juga merupakan bentuk dukungan BNI terhadap program inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia di berbagai lapisan.
“Tidak hanya melalui Agen46, KPM juga dapat melakukan transaksi pencairan dana bantuan sosial non tunai PKH di mesin ATM serta kantor cabang BNI atau melalui Bank Himbara lainnya,” ujar Susi menutup pembicaraan. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan volume transaksi remitansi sebesar USD 85.3 Miliar per Desember 2018, di mana volume tersebut tumbuh sebesar 14.2 % secara year on year (yoy). Untuk lebih meningkatkan volume transaksi dan juga kualitas layanan remitansinya di tahun 2019, BNI melakukan lompatan dengan bergabung menjadi member eksklusif Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Global Payment Innovation (SWIFT GPI). BNI menjadi pioneer atau bank pertama yang “Go Live” SWIFT GPI di Indonesia sejak 8 Januari 2019.

Sebagai anggota SWIFT GPI, BNI dapat memberikan pelayanan transaksi keuangan antar negara secara lebih cepat, lebih transparan, dan jauh lebih mudah melacak posisi transaksi pembayaran yang dilakukan. Itu dimungkinkan karena SWIFT GPI menerapkan kode referensi UETR (Unique End to End Transaction Reference) yang dapat dimonitor, sehingga keberadaan transaksi dapat terlacak keberadaannya secara real time.

SWIFT GPI merupakan sebuah standar baru dalam pembayaran global lintas negara, dimana terdapat penyempurnaan atas proses dan transparansi pembayaran yang sebelumnya diterapkan melalui SWIFT. Standar SWIFT GPI diterbitkan oleh sebuah perusahaan penyedia layanan kiriman uang ke seluruh dunia yang saat ini memiliki 10.400 member di 200 negara, baik bank maupun non bank. Sebagai member, BNI menjadi salah satu dari 360 bank di seluruh dunia yang telah melakukan inisiasi menjadi member SWIFT GPI.

Melalui SWIFT GPI, BNI berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, baik nasabah korporasi maupun ritel, yang membutuhkan layanan kiriman uang sesuai kebutuhan mereka. Kebutuhan terbesar nasabah adalah informasi mengenai keberadaan transaksi mereka serta kepastian waktu tempuh transaksi hingga sampai ke penerima.

“Dahulu untuk menemukan transaksi kiriman uang harus melalui beberapa proses. Pertama kami harus menanyakan status transaksi kepada intermediary bank melalui MT 199 dan menunggu jawaban yang waktunya tidak dapat diketahui. Dengan SWIFT GPI, bank dan nasabah dapat mengetahui dimana transaksi berada secara real time,” kata Direktur Tresuri dan  Bisnis Internasional BNI Rico Rizal Budidarmo di Jakarta, Selasa (8 Januari 2019).

Sebagai pioneer transaksi berbasis SWIFT GPI di Indonesia, BNI akan terus mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan nasabah. “Tahap selanjutnya kami akan membangun aplikasi tracker transaksi SWIFT GPI yang dapat diakses oleh nasabah melalui gadget, jadi mereka bisa melakukan tracking transaksi pribadi langsung melalui ponselnya,” lanjut Rico.

Perbankan yang tidak bergabung sebagai member SWIFT GPI tidak dapat memantau proses transaksi yang dia kirimkan. Nasabah pada bank yang tidak menjadi member SWIFT GPI juga akan sulit untuk memantau posisi transaksi, waktu tempuh transaksi tidak dapat teridentifikasi dikarenakan pengirim dan penerima tidak mengetahui berapa jumlah bank yang harus dilalui oleh transaksi tersebut.

3 Keunggulan

Terdapat 3 keunggulan yang diberikan oleh SWIFT GPI yaitu Kecepatan, Transparansi dan Terlacak. Kecepatan dimaksudkan adalah, transaksi kiriman uang dapat terselesaikan pada hari yang sama (same day service). Hal ini dikarenakan setiap member SWIFT GPI wajib meneruskan transaksi dengan limitasi waktu yang ditentukan, sehingga diharapkan tidak ada delay transaksi di salah satu pihak. Transparansi dimaksudkan bahwa terdapat transparansi informasi yang dapat diakses oleh seluruh pihak, diantaranya rincian pembayaran, konfirmasi pembayaran serta biaya yang dibebankan oleh masing-masing bank. Terlacak dimaksudkan bahwa setiap transaksi yang dikirim akan dapat terlacak oleh semua pihak.

Selain itu untuk meningkatkan performa operasional transaksi kiriman uang, BNI telah mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2015 untuk layanan pemrosesan remitansi. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa dari sisi operasional,memiliki performa yang sangat baik untuk melakukan proses remitansi dikarenakan terdapat komponen SAFE (Secure, Accurate, Fast and Efficient) yang terstandandarisasi.

Mengenai BNI Smart Remittance

BNI Smart Remittance hadir untuk melayani kiriman uang dari luar negeri ke Indonesia, maupun dari Indonesia ke seluruh dunia. Layanan kiriman uang BNI dari Luar Negeri didukung oleh sistem yang handal, dan  jaringan internasional yang luas melalui 6 Kantor Cabang Luar Negeri, 2 Kantor Perwakilan, BNI Remittance Limited di Hong Kong, serta 1.600 bank koresponden di seluruh dunia.

Kiriman uang dari luar negeri ke Indonesia dapat diterima baik ke rekening BNI, rekening bank lain, maupun yang diambil tunai di cabang BNI, Agen46, Kantor POS, Pegadaian, Alfamart dan Mitra lainnya yang telah bekerjasama dengan BNI.

Bekerjasama dengan  bank di seluruh dunia, BNI juga dapat melayani kiriman uang ke luar negeri dengan Same Day Service, Yuan Remittance, Won Remittance, Local Currency Settlement (LCS) ke Malaysia dan Thailand serta kiriman uang ke 125 mata uang lokal di seluruh dunia. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan Pemerintahan Kabupaten Jember (Pemkab Jember) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penyaluran Program Kemitraan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Warung Kopi, Warung Berjaringan, dan Supplier. Kerja sama ini akan membuat pelaksanaan beragam program pengembangan usaha binaan Pemkab Jember menjadi semakin kuat dan terkoordinasi dengan baik, termasuk diantaranya dalam kaitan dukungan pembiayaan dari sektor perbankan.

Penandatanganan nota kesepahamantersebutdilakukanolehBupatiJember dr. Faida, MMR dan DirekturBisnisKecil dan JaringanBNICaturBudiHarto di GrhaBNI, Jakarta, Senin (7 Januari 2019).
Faida mengatakan, penandatanganan ini merupakan bentuk kepercayaan dan sinergi yang kuat antara perbankan dengan Pemkab Jember untuk mengembangkan usaha para pelaku usaha mitra binaan Pemkab Jember. Dengan kerja sama ini, dunia usaha yang menjadi binaan Pemkab Jember dapat memperoleh bantuan atau fasilitas dari BNI yang memiliki kepedulian tinggi kepada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.

CaturBudiHartomenambahkanbahwapenandatangananinimempertegaskomitmenBNIdalammendorong dan meningkatkanpengembanganusaha di sektorperdagangan dan sektorproduksisebagaibentukdukunganterhadap program PemkabJember. Denganadanya nota kesepahamaniniakansemakinmembukaaksesperbankanbagipelakuusahamitrabinaanPemkabJember, mulaidarilayananaktifitastransaksikeuangan, hinggapembiayaanuntukmenambahpermodalanusaha.

Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan adanya 1.000 warung kopi dan warung rakyat berjaringan selama lima tahun mendatang di wilayahnya. Melalui Program Kemitraan dan KUR dengan proses mudah dan murah serta cepat, serta dengan adanya Program Kemitraan, akan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan pembinaan usaha dari BNI agar dapat naik kelas menjadi usaha yang bankable.

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo menyatakan bahwa pada tahun 2018 BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 16 Triliun kepada 147.691 debitur UMKM yang 54% diberikan kepada sektor produksi. Maka di tahun 2019 ini akan makin fokus menggarap usaha kecil melalui penyediaan akses pembiayaan KUR Mikro dan pendampingan kemitraan. Hal ini dilakukan agar UMKM binaan dapat makin meningkat produksi dan kemampuan manajerialnya pungkasnya. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta (03/01).

Dalam acara tersebut, dipaparkan kinerja keuangan Bank BRI hingga Triwulan III 2018 serta perubahan pengurus perseroan.
Hingga akhir September 2018, Bank BRI mampu mencatatkan kinerja yang tumbuh positif sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun.

Perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan kredit, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan laba yang lebih tinggi dibanding industri. Hal ini dikarenakan BRI tetap fokus pada segmen Bisnis Mikro dan Ritel sebagai penopang utama profitabilitas.

Total aset Perseroan pada 30 September 2018 meningkat 13,9% (YoY) menjadi Rp1.183,4 triliun sementara penyaluran kredit BRI tumbuh 16,5% (YoY) mencapai Rp808,90 triliun.

BRI tetap memprioritaskan penyaluran kredit pada segmen Mikro, Kecil dan Menengah (MKM). Tercatat porsi kredit Mikro Kecil Menengah (MKM) BRI sebesar 76,9% dari total kredit. Dengan fokus pada segmen UMKM, NPL gross BRI pada Triwulan III Tahun 2018 tetap dapat terjaga di level 2,54%, lebih rendah dibandingkan NPL gross industri perbankan yang tercatat sebesar 2,66%
Dana pihak ketiga Bank BRI sebagai komponen terbesar dalam total liabilitas, mengalami kenaikan 13,3% dibandingkan September 2017 menjadi Rp872,7 triliun.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, BRI secara konsolidasi berhasil mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp23,55 triliun, atau meningkat 14,6% dibandingkan Triwulan III Tahun 2017.

Perolehan laba tersebut didorong oleh tetap terjaganya pertumbuhan asset produktif yang berkualitas serta efisiensi biaya, baik biaya operasional, maupun biaya pencadangan kerugian penurunan nilai.

Selain itu, RUPSLB menetapkan Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama Bank BRI serta mengukuhkan pemberhentian Jeffry J. Wurangian sebagai Komisaris Perseroan dan memberhentikan Kuswiyoto sebagai Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama/Komisaris : Gatot Trihargo
Komisaris : Hadiyanto
Komisaris : Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris Independen : A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen : A. Sonny Keraf
Komisaris Independen : Mahmud
Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim

Direksi
Direktur Utama : Suprajarto
Wakil Direktur Utama : Sunarso
Direktur Manajemen Risiko : Mohammad Irfan
Direktur Human Capital : R. Sophia Alizsa
Direktur Keuangan : Haru Koesmahargyo
Direktur Hubungan Kelembagaan : Sis Apik Wijayanto
Direktur Ritel dan Menengah : Supari
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi : Indra Utoyo
Direktur Mikro dan Kecil : Priyastomo
Direktur Jaringan dan Layanan : Osbal Saragi R.
Direktur Kepatuhan : Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Konsumer : Handayani

Pengangkatan akan berlaku efektif setelah Uji kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ( jef)

BANJAR: (Globalnews.id)- Mengawali tahun baru 2019, PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka terobosan baru dengan mengoperasikan Kereta Api (KA) Pangandaran yang akan melayani penumpang dari Stasiun Gambir, Jakarta langsung ke Stasiun Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat.  Kini perjalanan penggemar kereta api menjadi jauh lebih sederhana karena Jakarta ke Banjar dapat dijalani hanya dengan satu kali perjalanan kereta api (terutama kelas eksekutif) sebelumnya butuh transit terlebih dahulu di Bandung berganti kereta. Kini, mengakses Pantai Pangandaran pun semakin mudah dari Jakarta.

Bukan hanya menyederhanakan perjalanan, KA Pangandaran ini juga menjadi lebih menarik untuk digunakan dengan adanya berbagai Program promo dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Penumpang yang bertransaksi membeli makanan dan minuman menggunakan Kartu Debit BNI dan Kartu Kredit BNI di atas kereta api, berhak mendapatkan potongan harga Rp 20.000,- untuk minimal transaksi Rp 100.000,- atau maksimum potongan sebesar Rp. 40.000,- untuk pembelanjaan diatas Rp. 200.000,-. Potongan tersebut berlaku untuk makanan dan minuman.

Selain itu, penumpang yang melakukan pembelian makanan di atas kereta api menggunakan Kartu BNI TapCash akan mendapatkan teh manis secara cuma-cuma.  Kartu BNI TapCash sendiri dapat dibeli dan diisi ulang di booth yang tersedia di Stasiun Banjar. Kartu BNI TapCash dijual dengan harga spesial di booth yaitu Rp 60 ribu (isi saldo Rp 50 ribu) dan Rp 110 ribu (isi saldo Rp 100 ribu). Pada booth tersebut, pemegang Kartu BNI TapCash dapat membeli Nasi Goreng Parahyangan dengan harga spesial yaitu hanya Rp 1.946,-.

KA Pangandaran tersebut diluncurkan pertama kali di Stasiun Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (2 Januari 2019). Hadir pada peluncuran KA Pangandaran tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro, Walikota Banjar Ade Uu Sukaesih, dan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, serta CEO BNI Wilayah Bandung Afien Yuni Yahya.

CEO BNI Wilayah Bandung Afien Yuni Yahya mengatakan, dukungan BNI pada Kereta Pangandaran ini merupakan bentuk sinergi antar BUMN yang dapat menghasilkan daya dorong pada pengembangan sektor transportasi massal di Jawa barat bagian selatan serta sektor lainnya, terutama sektor pariwisata. Dengan adanya kereta yang khusus melayani secara langsung antara Gambir dengan Banjar, dengan sendirinya akan semakin mendekatkan para pecinta wisata dengan berbagai lokasi wisata utama di Jawa Barat bagian Selatan, termasuk diantaranya Pantai Pangandaran di Kabupaten Pangandaran. Wisatawan yang ingin menikmati Pantai Pangandaran memiliki lebih banyak pilihan untuk mencapai pantai yang juga dikenal memiliki Suaka Margasatwa yang menjadi habitat hewan langka dan dilindungi, yaitu Banteng.

“Kereta api tetap menjadi pilihan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di satu kawasan karena menjadi salah satu pilihan moda transportasi yang aman, nyaman, bebas macet, serta mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. BNI turut memberikan kenyamanan lebih melalui transaksi non-tunai di atas kereta api tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, BNI juga meramaikan peluncuran kereta baru lainnya, yaitu KA Galunggung, pada 26 Desember 2018. KA Galunggung ini melayani rute dari Bandung (Stasiun Kiara Condong) ke Tasikmalaya. Tarif kereta tersebut digratiskan hingga 25 Januari 2019. Pada rute kereta tersebut, BNI juga memberikan berbagai promo melalui Kartu Debit BNI, Kartu Kredit BNI, dan Kartu BNI TapCash.

“Penggunaan Kartu BNI TapCash ini selaras dengan program pemerintah untuk mendorong Gerakan Nasional Non Tunai. Dimana dengan Kartu BNI TapCash tidak hanya aman dan transaksinya mudah, melainkan juga tidak perlu uang kembalian,” ujar Afien.

Outstanding Kartu Kredit BNI telah mencapai Rp12,53 triliun pada Desember 2018 kemarin. Outstanding tersebut tumbuh 7,9% secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut turut didukung oleh tren berlibur di masyarakat. (jef)

Jakarta: (Globalnews.id) – Sebagai implementasi atas Rencana Bisnis tahun 2018, Bank DKI realisasikan penambahan pembukaan 7 (tujuh) Kantor Layanan baru setingkat Kantor Kas yaitu di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP Damkar) DKI, Dinas Pendidikan DKI, Pasar Cibinong, Pasar Teluk Gong, Plaza Kenari Mas, ITC Roxy Mas, dan Rusun Rorotan. Peresmian 7 (tujuh) Kantor Layanan tersebut dilakukan secara terpusat di Dinas PKP Damkar yang dilakukan oleh Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Priagung Suprapto bersama dengan Kepala Dinas PKP Damkar DKI, Dr. H. Subejo, SH, M.Si di Jakarta, (27/12).

Priagung Suprapto menyampaikan, Bank DKI konsisten terus meningkatkan kualitas layanannya dengan menambah jangkauan layanan, mulai dari mendukung program Pemprov DKI, melalui pembukaan kantor layanan yang ada di Dinas, SKPD maupun Rusun milik Pemprov DKI, juga membuka akses permodalan bagi UMKM yang ada di pasar-pasar maupun pusat perdagangan di Jakarta dan sekitarnya.

Sampai dengan 27 Desember 2018, jumlah kantor Bank DKI menjadi sebanyak 295 Kantor Layanan terdiri 31 Cabang, 71 Cabang Pembantu, 164 Kantor Kas, 20 Payment Point dan 9 Kantor Fungsional.

Pembukaan kantor Bank DKI di Dinas PKP Damkar maupun Dinas Pendidikan ini diprioritaskan untuk memfasilitasi kebutuhan perbankan bagi PNS Pemprov DKI Jakarta maupun masyarakat sekitar. Sedangkan pembukaan Kantor Layanan yang di pasar ataupun di pusat perdagangan, dimaksudkan untuk memfasilitasi permodalan bagi pelaku UMKM, melalui produk kredit Mikro Monas 25, 75, dan 500 dengan plafon dari Rp25 juta hingga Rp500 juta yang dapat dimanfaatkan sebagai akses tambahan modal kerja maupun investasi, tambah Priagung.

Selain produk pembiayaan, Bank DKI juga memiliki aplikasi layanan keuangan JakOne Mobile yang hadir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti transfer antar rekening, pembelian pulsa, pembayaran pajak daerah, pembayaran air, pembayaran tiket transportasi serta transaksi kebutuhan sehari-hari pada merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan Bank DKI.

Untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pengguna JakOne Mobile hanya perlu memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak yang akan dibayar. Selain itu, JakOne Mobile juga dapat digunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kapanpun dan dimanapun. Wajib pajak hanya perlu memasukkan nomor polisi kendaraan yang akan dibayar melalui JakOne Mobile. Selanjutnya, wajib pajak melakukan pembayaran PKB sesuai rincian nominal yang tertera. Wajib Pajak juga bisa melakukan pembayaran PKB melalui fitur scan to pay pada QR Code yang ada di kasir pembayaran SAMSAT DKI Jakarta melalui JakOne Mobile. Pembayaran PKB juga dapat dilakukan melalui mesin ATM dan EDC Bank DKI.

Dukung Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemprov DKI

Bank DKI terus mendorong kemudahan layanan transaksi non tunai dengan menciptakan produk perbankan digital kepada nasabah yang tersegmentasi. Pada nasabah perorangan, Bank DKI memiliki produk JakOne Mobile dan Jakcard. Sedangkan pada sektor korporasi dan instansi, Bank DKI menyediakan aplikasi Cash Management System (CMS) sebagai solusi layanan perbankan berbasis internet untuk nasabah korporasi dalam melakukan monitoring dan transaksi keuangan secara real time dan online.

Saat ini, CMS Bank DKI telah diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan di seluruh 823 SKPD dan UKPD Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, CMS Bank DKI juga telah digunakan di 2.063 sekolah di Jakarta yang menerima dana BOS dan BOP dengan sistem CMS SIAP BOS-BOP (Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah – Bantuan Operasional Pendidikan. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah mencapai 529% dari target penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2018. Per hari ini,  BNI telah menyalurkan dana tersebut untuk 7.261 unit rumah subsidi dari yang ditargetkan sebanyak 1.374 unit . Pencapaian tersebut merupakan bentuk komitmen BNI untuk mendukung program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Dalam rangka mendukung program Satu Juta Rumah pada tahun 2019, PPDPP Kementerian PUPR kembali melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) tentang penyaluran FLPP untuk tahun anggaran 2019 dengan BNI serta 24 bank pelaksana lain di Jakarta pada Jumat, 21 Desember 2018. PKO tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Budi Hartono, Direktur Keuangan BNI Anggoro Eko Cahyo, dan perwakilan bank pelaksana lain.

Anggoro Eko Cahyo menuturkan, pelaksanaan penandatanganan PKO tersebut hanya diikuti oleh bank dengan pencapaian realisasi penyaluran FLPP ditahun 2018 minimal sebesar 70% dari target tahun 2018 dan paling sedikit sejumlah 100 unit dan BNI menjadi bank yang memenuhi syarat tersebut.

“Untuk tahun 2019, BNI tetap berkomitmen menyukseskan program satu juta rumah dengan berencana menyalurkan 10.000 unit rumah subsidi melalui program KPR FLPP. Dana FLPP sendiri merupakan blunded fund antara dana pemerintah Dan Dana BNI. Komposisinya adalah 75% dana pemerintah dan 25 % dana bni. Selama tahun 2018, BNI telah menyalurkan KPR bersubsidi lebih dari Rp 1 triliun dengan nilai Dana FLPP-nya sebesar Rp 720,1 Miliar,” ujar Anggoro.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut salah satu strategi yang BNI lakukan adalah  Akad Massal debitur FLPP. Pada tanggal 26 Oktober lalu, BNI melakukan akad masal 1.046 debitur FLPP serentak di seluruh Indonesia yang berpusat di Pasar Terapung Siring, Banjarmasin. Selanjutnya kegiatan tersebut berlanjut secara regional di setiap kantor cabang dan wilayah.

Program KPR Subsidi FLPP BNI salurkan kepada masyarakat dari berbagai kalangan,  salah satunya kepada kaum milenial dan ternyata sangat diminati. Untuk tahun 2019 ini fokus BNI adalah segmen milenial Karena database nasabah BNI sebagian besar Milenial, sehingga mempermudah  BNI untuk menyalurkan KPR.

Selain itu, BNI juga menyalurkan FLPP ini kepada ASN, TNI, Polri, serta nasabah-nasabah Payroll dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan tidak ada kekosongan pelayanan selama masyarakat berlibur pada masa perayaan Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Menjelang libur panjang perayaan Hari Natal 2018, pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 22 dan 23 Desember 2018, sebanyak 78 outlet tetap beroperasi sebagai Outlet Weekend Banking. Kemudian selama cuti bersama dan hari libur Natal 2018, yaitu tanggal 24 Desember sebanyak 71 outlet dan 25 Desember 2018 sebanyak 65 Outlet tetap beroperasi secara terbatas.

Pada 24 dan 25 Desember 2018, outlet yang beroperasi tersebut dapat melayani Setoran Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM)/ Non BBM melalui sistem Pertamina host to host (H2H), pembayaran Setoran Penerimaan Negara, serta melayani Transaksi Valas, seperti setoran atau penarikan dan jual beli bank notes. Selain itu, terdapat juga Pelayanan Kas secara Terbatas, yaitu Setoran/ penarikan/ pemindahbukuan rekening BNI (IDR), Transaksi setoran/ penarikan tunai (beban tabungan dan/atau menggunakan Cek BNI) maksimal Rp 25 juta per rekening kecuali dilakukan oleh Nasabah Emerald dan Debitur. Untuk transaksi di Customer Service, outlet BNI yang beroperasi tersebut tetap dapat melakukan pembukaan rekening tabungan/ deposito perorangan (IDR), pembuatan/ penggantian kartu debit, penggantian buku tabungan dan aktivasi e-channel.

“Jam layanan pada outlet-outlet yang tetap beroperasi pada tanggal 24 dan 25 Desember 2018 berlangsung mulai 10.00 hingga pukul 14.00 waktu setempat,” ujar Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan, Catur Budi Harto saat berbicara dalam Media Workshop yang diselenggarakan BNI di Press Room, Kantor Pusat BNI, Jakarta, Kamis (20 Desember 2018). Hadir pada kesempatan yang sama Direktur TI dan Operasional BNI Dadang Setiabudi.

Tanggal 31 Desember 2018, seluruh Outlet BNI beroperasi secara normal dengan jam layanan pukul 08.00 hingga 15.00 waktu setempat. Khusus untuk transaksi penerimaan negara dapat dilayani hingga minimal pukul 17.00 waktu setempat, namun BNI masih memberikan toleransi hingga pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat bagi outlet-outlet tertentu yang mengalami antrian nasabah. Lapisan pelayanan lainnya diberikan BNI melalui 11 Digital Branch yang terus beroperasi pada 22 – 31 Desember 2018. Begitu juga jaringan 18.272 ATM yang siaga melayani selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, baik ATM Tarik Tunai, Cash Recycling Machine, maupun ATM Non Tunai.

Phone Banking Siaga 24 Jam

Layanan Phone Banking 24 Jam BNI Call, disiagakan dengan jam operasional 24 jam sehari, yang didukung oleh petugas BNI Call Officer yang siap melayani masyarakat secara bergantian (Shifting). BNI Call melayani permintaan Informasi (Inquiry), Perubahan data (Maintenance), menampung Keluhan Nasabah (Complaint), hingga Transaksi BNI Phone Banking baik untuk produk Banking maupun Kartu Kredit.

Untuk mengakses BNI Call, dapat dilakukan melalui Layanan 24 Jam Phone Banking dengan Nomor 1500046 dan Nomor akses dari Luar Negeri +622130500046. Layanan BNI Call juga dapat dihubungi melalui Live Chat melalui Website BNI di www.bni.co.id, dengan Video Call dari 11 Digital Branch, serta 1 Video Banking di Pondok Indah Mall. Jaringan Social Media juga dapat dimanfaatkan baik melalui Facebook, Twitter, maupun Instagram BNI.

Sementara itu, Dadang Setiabudi menegaskan, BNI akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan uang tunai selama masa libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Untuk itu, BNI menyiapkan uang tunai rata-rata sebesar Rp 16,6 triliun per minggu untuk memenuhi kebutuhan uang tunai di mesin ATM dan outlet. Kebutuhan tersebut naik 8% dibandingkan kebutuhan uang tunai perminggu di masa libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. (jef)

DELI SERDANG: (Globalnews.id)-Senyum cerah petani Deli Serdang menyambut Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018 – Maret 2019 (OKMAR 2018/2019) yang kali ini menyentuh wilayah kota keenam Deli Serdang, Sumatera Utara. Deli Serdang dipilih karena telah memasuki masa tanam dan dengan Gerakan terpadu ini diharapkan dapat memastikan agar para petani mampu melakukan proses tanam sesuai jadwal tanamnya.

Program lanjutan Gerakan Mengawal Musim Tanam (OKMAR 2018/2019) ini dilaksanakan secara simbolis di lahan sawah seluas 0,04 hektar (Ha) di Desa Percut dari total luas lahan 5.078 Ha luas lahan pertanian Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (19 Desember 2018). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Muhrizal Sarwani, General Manajer Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo, CEO BNI Wilayah Medan Novianto Harry Kristono, Bupati Deli Serdang yang diwakilkan oleh Asisten III Setdakab Deli Serdang Jentralim Purba, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Syamsul Bahri , serta lebih dari 500 petani.

Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019 dilatar belakangi oleh musim hujan yang mulai berlangsung di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Gerakan ini juga dilaksanakan sebagai upaya mengamankan keberhasilan hasil panen mulai dari musim tanam yang berlangsung pada bulan Oktober 2018 – Maret 2019, dengan proyeksi masa panen yaitu pada bulan Februari – Maret 2019. Gerakan ini diinisiasi untuk memastikan agar jadwal proses tanam tidak meleset sehingga menekan hasil panennya nanti.

Peran BNI pada gerakan ini dimaksudkan untuk memastikan agar para petani mendapatkan akses pembiayaan yang murah, mudah, disertai pendampingan selama musim tanam Oktober – Maret. Pada saat panen pun, petani dipastikan akan mendapatkan pembeli siaga atau Offtaker bagi petani sektor tanaman pangan di berbagai daerah sentra pangan di Indonesia. Program ini dilaksanakan dengan sinergi antar BUMN dan Kementerian Pertanian.

Bambang Setyatmojo menyatakan, gerakan tersebut merupakan wujud kontribusi BNI untuk mensejahterakan petani, melalui penyediaan akses permodalan yang mudah dan murah di sektor pertanian dan perkebunan. Gerakan ini diharapkan menjadi salah satu penopang program pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas petani, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. “BNI akan tetap terus mensukseskan pembangunan perekonomian Indonesia dan menyalurkan pembiayaan bagi segenap petani guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan mandiri,” ujarnya.

Jentralim Purba menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan BNI atas pelaksanaan gerakan kawal tanam di Deli Serdang yang dipilih karena merupakan salah satu sentra padi di provinsi sumatera utara Muhrizal Sarwani mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian bersama BNI melakukan gerakan ini sebagai salah satu bentuk sinergi antara BUMN dan pemerintah dalam pendampingan budidaya serta peningkatan hasil produksi dengan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta percepatan program berupa Corporate Social Responsibility (CSR).

Pada acara ini, BNI memberikan bantuan CSR berupa 2 (dua) unit hand tractor dan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) sehari sebelumnya pada tanggal 18 Desember 2018. PKT dilakukan antara lain untuk menyediakan berbagai prasarana pendukung kawasan pertanian yang diikutsertakan dalam Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019 ini. Program PKT yang dilakukan antara lain, perbaikan saluran irigasi sepanjang 2 kilometer di Desa Percut. PKT ini melibatkan 200 petani.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan tanam massal komoditas yang dilakukan oleh 500 Petani. Dalam kegiatan ini dilaksanakan penyerahan Kartu Tani dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani. KUR tersebut menambah portofolio penyaluran KUR oleh BNI. Dimana hingga 30 November 2018, KUR yang telah disalurkan BNI mencapai Rp 15,65 triliun dan menyentuh 134.334 penerima KUR di seluruh Indonesia. (jef)