JAKARTA: (Globalnews.id) Seiring dengan komitmen untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan bentuk kepedulian perusahaan terhadap pentingnya pendidikan berkualitas sebagai kunci kemajuan dan kesuksesan, Bluebird melaksanakan kerjasama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam bersumbangsih untuk kesejahteraan anak Indonesia.

Kerjasama ini memungkinkan para penumpang Bluebird serta masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam memberikan donasi dengan mengakses situs www.unicef.id/bluebird, dimana skema donasi dapat diberikan melalui “donasi rutin” atau “donasi sekali”. Selain itu dalam rangka mendukung kampanye “Berbagi di Taksi Biru”, Bluebird akan memasang wobbler di 10.000 kendaraan taksi Bluebird serta video tentang pentingnya pendidikan bagi mereka yang membutuhkan dalam In-Taxi Entertainment di 500 kendaraan Bluebird.

Robert Gass, Deputi Perwakilan UNICEF di Indonesia mengatakan “Indonesia memiliki aset tak ternilai yaitu hampir 80 juta anak-anak dan remaja. Penting untuk berinvestasi bagi kemajuan mereka melalui pembelajaran dan pendidikan. Untuk membuka potensi terbaik mereka, maka hambatan yang menghalangi anak dan remaja untuk berpartisipasi dan menyelesaikan pendidikan harus dihapus. Kami di UNICEF menghargai dan mendorong kontribusi baik oleh publik dan perusahaan agar setiap anak dapat memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah dan belajar berbagai pengetahuan serta keterampilan yang dapat mempersiapkan mereka menyambut masa depan yang cerah.”

Seperti diketahui, meski dalam beberapa dekade terakhir ini terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah, namun – sesuai “Survei Sosial Ekonomi Nasional” (Susenas) pada tahun 2017 mengemukakan bahwa ada sekitar 4,4 juta anak dan remaja tidak bersekolah. Bahkan beberapa anak yang memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan sekolah masih kesulitan untuk bisa mencapai tingkat kemampuan dasar akademis. Di tingkat sekolah dasar, hanya 23 persen siswa kelas 4 berhasil mencapai batas minimum nasional kemampuan matematika, dan hanya 53 persen dalam membaca pada saat survei Indonesia National Assessment Programme (INAP) terakhir pada 2016.
Noni Purnomo, Presiden Direktur Blue Bird Group Holding mengatakan

“Inisiatif kerjasama Bluebird dengan UNICEF dalam mengajak masyarakat untuk turut berperan meningkatkan pendidikan anak Indonesia ini tidak terlepas dari komitmen Bluebird untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, terutama apabila kita menyadari bahwa masih banyak anak-anak yang tidak mengenyam bangku sekolah dikarenakan berbagai faktor, salah satunya keterbatasan finansial.”

“Kami di Bluebird percaya bahwa pendidikan merupakan dasar yang sangat penting untuk pembangunan bangsa. Di Bluebird perhatian terhadap pendidikan kami wujudkan dalam pemberian beasiswa kepada anak-anak pengemudi dan karyawan, inisiatif ini sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Kolaborasi dengan UNICEF, sebagai organisasi internasional dibawah naungan PBB yang salah satu fokusnya di bidang pendidikan anak-anak, akan semakin membantu langkah Bluebird dalam mendukung terciptanya generasi penerus berkualitas dan mampu bersaing untuk kemajuan Indonesia di masa depan,” tutup Noni.

Hingga saat ini Bluebird melalui program “Bluebird Peduli” secara rutin memberikan bantuan beasiswa mulai dari tingkat D3 hingga sarjana kepada anak dari pengemudi dan juga karyawan Bluebird. Dimulai pertama kali dari tahun 1998, saat ini pemberian beasiswa oleh Bluebird telah diberikan kepada sekitar 25.000 anak-anak pengemudi Bluebird. (jef)

JAKARTA-(Globalnews.id)-Pengenaan cukai plastik sampai saat ini masih menimbulkan polemik. Di satu sisi pemerintah bertekad untuk secepatnya menerapkannya, di sisi lain masih ada penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Siti Suparyono Peneliti Utama Lembaga Riset Visi Teliti Saksama misalnya. Berdasarkan penelitiannya, penerapan cukai plastik dinilai sangat tidak tepat jika dikenakan pada produsen plastik. Terlebih jika tujuan utamanya adalah merubah prilaku masyarakat terhadap konsumsi plastik.

Ia menuturkan, meski pada akhirnya bisa ada mekanisme shifting cukai ke konsumen, namun hasil studi Visi tidak melihat hal tersebut terjadi.

“Yang terjadi, produsen bebannya besar, dan perilaku tidak berubah, jadi rencana penerapan kepada produsen plastik dengan tujuan mengurangi permasalahan sampah plastik sangat tidak tepat. Potensi pendapatan pemerintah tinggi, namun konsekuensinya beban pada produsen tinggi, dan meski tinggi, pendapatan cukai bersifat tidak berkelanjutan (one shot),” kata Sita dalam diskusi “Maju Mundur Penerapan Cukai Plastik” di Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/12).

Ditambahkannya, konsumen tetap lebih memilih mengunakan kantong kresek meski berbayar dengan switching price rata-rata adalah Rp1.000. “Jika diterapkan kantong kresek berbayar harga Rp200 atau harga yang pernah diterapkan pada program kantong kresek berbayar sebelumnya, atau bahkan lebih rendah lagi, besar kemungkinan tujuan cukai mengurangi konsumsi kantong kresek, tidak akan tercapai,” tuturnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan survey yang dilakukan Visi teliti Saksama, ketika cukai plastik dikenakan, pedagang pasar tradisional juga tidak akan mengalihkan kenaikan harga plastik ke konsumen ata ke barang yang dijual. Penerapan cukai plastik justru akan membuka kesempatan masuknya kantong plastik impor.

“Kami bukan menentang cukainya tidak dikenakan. Tapi, hasil studi kami menyatakan bahwa cukai ini dengan sistem shifting price tidak akan terjadi. Makanya, kami mengambil contoh di Inggris, sebagian besar mereka mewajibkan pengenaan pajak di tingkat retail. Konsumen tetap membayar di tingkat retail. Penelitian kami, kalau di Indonesia, mekanisme shifting price itu tidak akan terjadi,” bebernya.

Ahli Lingkungan Ni Luh Widyaningsih mengatakan, pengenaan pajak plastik akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Bagi konsumen, tentunya sebagai pembeli membayar lebih tinggi. Sedangkan bagi produsen, tentunyan sebagai penjual menerima pendapatan lebih sedikit. Hal ini bergantung kepada siapa pajak dibebankan.

“Problem daur ulang itu, pasar untuk menjualnya. Sampah itu sebetulnya tidak jadi problem karena bisa jadi uang buat mereka. Di Indonesia, banjir tidak satu-satunya dari sampah, apalagi sampah plastik,” ujar Ni Luh.

Kendati begitu, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Kementerian Keuangan Nirwala menjelaskan, sudah saatnya pemerintah melakukan intervensi terhadap konsumsi plastik dengan dua pendekatan. Pertama dari sisi permintaan dan kontrol.

“Saya baca dari LHK, yang pertama kalau kondisi sampah plastik sampai di Indonesia, di perkotaan, jumlahnya hapir 38,5 juta ton per tahun, di mana pertumbuhan setiap tahnnya sampai 2,4%. Secara nasional pertumbuhan sampai 200 ribu ton per hari. Di Bantar Gebang, 17%-nya sampai plastik, di mana 62%-nya berupa KBP atau Kantong Belanja Plastik. Organik 68%, karet logam baja 16%, plastik 17%, kertas 6%,” ungkap Nirwala.

Kedua, dengan market based approach, yakni dengan memahami betul karakteristik barang bisa kena cukai, konsumsi perlu dikendalikan, peredaran perlu diawasi, menyebabkan eksternalitas negatif bagi masyarakat maupun lingkungan, dan pengenaan pemungutan negara untuk menjamin asa keadilan dan keseimbangan.

“Menurutnya, jika dilihat dari empat karakteristik tadi, di Indonesia barangnya apa? Banyak sekali, kan. Hasil tembakau, minuman keras,” serunya.

Ia mencontohkan, di Thailand saja ada 16 macam barang kena cukai, sedangkan di Inggris ada 10, termasuk konsumsi gasolin. Rata-rata memang tadi, hasil tembakau, minuman etil alcohol, dan minuman mengandung alcohol. Tidak semua jenis plastik dikenakan cukai.

“Makanya, harus jelas jenisnya apa. Yang diusulkan selama ini, berdasarkan penelitian segala macam, kenapa yang diusulkan adalah KBP, karena hampir semua industri menggunakan plastik,” tuturnya.

Hanya saja, ia memastikan, dalam menerapkan cukai plastik pihaknya mengajak seluruh pemangu kepentingan untuk duduk bersama. Di antaranya untuk menentukan jenis plastik yang akan dikenakan? Bagaimana cara pemungutannya? “Gak mungkin, kan, tas kresek dikasih pita cukai? Di tingkat apa akan dikenakan?,” cetusnya.

Ia mengakui, sisi komersial dengan fiskal memang tidak bisa selamanya berjalan beriringan. “Titik temunya di mananya? Di ease of administration. Tapi, sedapat mungkin nanti akan kita atur supaya memenuhi kebutuhan masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, pihaknya masih tak setuju dengan adanya pungutan cukai plastik ini. Penerapan cukai plastik ini pun tak menyelesaikan masalah untuk perbaikan manajemen sampah yang saat ini masih ruwet dan salah dosis.

“Kalau memang masalahnya di sampah, yang salah itu ada di perilaku manusia, bukan di plastik. Yang harus diperbaiki manajemen sampahnya. Kami juga selalu berupaya untuk melakukan manajemen sampah,” tambah Fajar.

Fajar menambahkan, target penerimaan cukai plastik sebesar Rp 500 miliar tak sebanding dengan kehilangan penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Sebab dengan penerapan cukai plastik ini, diperkirakan akan ada potensi turunnya PPh dan PPN sebesar Rp1,5 triliun karena produksi plastik yang menyusut akibat permintaan plastik yang juga menurun.

Dalam diskusi tersebut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso berbicara mengenai kebijakan rencana pemerintah untuk mengenakan pungutan cukai terhadap kemasan plastik atau kantong belanja plastik, produk plastik yang akan dikenakan cukai.

“Kenapa pemerintah mengenakan cukai terhadap kantong plastik? Ada barang yang karakteristiknya bisa dipungut cukai. Barang yang pemakaiannya bisa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan hidup, kalau melihat karaktersitiknya cocok untuk plastik,” kata Susiwijono.

Ia pun memaparkan beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menerapkan cukai plastik. Pertama, efektivitas penggunaan instrumen cukai yang tidak hanya untuk mendatangkan revenue tapi juga pengendalian terhadap barang-barang yang bisa memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

Kedua, kejelasan jenis barang, sistem tarif, dan teknis pemungutan cukai plastik akan seperti apa. Ketiga, keberatan sektor industri juga perlu dipertimbangkan.

Direktur Eksekutif Yustinus Prastowo Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memaparkan, dalam menerapkan kebijakan tersebut, semestinya perlu dipahami maksud dan tujuan dari pungutan cukai. Sudah ada kriteria kenapa suatu barang dikenai cukai, dan ini tidak perlu diperdebatkan.

Menurut Yustinus, kantong plastik masuk karena jelas memenuhi syarat, menciptakan eksternalitas negatif. Kedua, dari tren global, memang ada pergeseran bukan hanya di Indonesia. Ketiga, ada double devident, yaitu menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan, yang kedua mempercepat revenue pemerintah.

“Pengenaan cukai memang lebih tepat kepada barang konsumsi, bukan barang yang sifatnya bahan baku. Jadi, plastik sebagai bahan baku dikenai cukai itu tidak tepat. Kalau kantong plastik, menurut kami merupaan barang konsumsi yang dikonsumsi oleh konsumen akhir. Jadi, sudah tepat dikenakan cukai. Itu dari sisi administrasi,” jelas Yustinus.

Kalau di level konsumsi, lanjut Yustinus, penerapan sukai plastik susah diterapkan karena sangat bergantung kepada volunterisme dari para retailer.”Susah diawasi. Kalau cukai, Monitoring evaluasinya, apakah mudah? Itu penting didiskusikan,” katanya.

Dijelaskannya, Indonesia bukan yang pertama mengenakan cukai plastik. Irlandia tahun 2002 mengenakan pajak atau kantong belanja, dan dampaknya bisa mengurangi konsumsi plastik sampai 90%.

“Kami mendukung pengenaan cukai atas kantong plastik. Problem implementasi pungutan cukai kadang bermasalah bukan di level masyarakat, tapi justru antar kementerian di pemerintahan. Tidak ada pilihan lain, harus segera didukung. Tentu industri juga harus dipikirkan, masyarakat juga harus didiik. Dan yang utama, kita harus menyelamatkan bangsa ini dari kerusakan lingkungan,” ujar Yustinus.

Senada, Peneliti madya dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto menuturkan, ketika berbicara ekonomi dan perilaku masyarakatnya masih tertinggal, artinya, ada permasalahan di situ. Lebih khusus lagi jika berbicara soal isu sampah.

“Kita tahu Indonesia darurat sampah, ada sampah darat dan sampah laut. Tapi, pemerintah punya komitmen, kita sepakat bahwa sampah adalah salah satu sumber polutan. Komitmen itu kita bicara soal pembiayaan, kita bicara regulasi, kita bicara perilaku masyarakat. Salah satu instrument finansial yang paling pas adalah cukai. Kalau kita menerapkan cukai, pasti ada ear marking,” tuturnya.

Untuk diketahui, earmarking sendiri adalah kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya, sudah secara spesifik ditentukan peruntukannya

“Filosofi dari cukai sederhana, namun mengubah perilaku masyarakat itu paling sulit. Kita harus dipaksa, salah satunya dengan instrument finansial, kalau sudah dipaksa nanti akan terbiasa. Salah satu pemaksaan paling cepat itu dengan instrument finansial,” tandasnya (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Dalam rangka mewujudkan visinya menjadi Bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI bekerjasama dengan PT Taspen dalam hal pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian melalui rekening Bank DKI. Demikian disampaikan Corporate Secretary Bank DKI, Listya Widada dalam keterangan tertulisnya di Jakarta(17/12).

Corporate Secretary Bank DKI, Listya Widada menyampaikan, “kerjasama ini merupakan komitmen Bank DKI dalam memberikan layanan keuangan kepada para pensiunan peserta Taspen khususnya pensiunan PNS DKI Jakarta, baik yang terkait dengan pembayaran hak pensiun, fasilitas kredit dengan bunga yang lebih murah dari bank-bank lain serta layanan TransJakarta gratis dengan Kartu Debit Combo BankDKI.”

Dalam perluasan kerja sama ini, Bank DKI dan PT Taspen (Persero) telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu penerapan aplikasi New E-Dapem dan Taspen Smart Card. New E-Dapem digunakan untuk memudahkan ketepatan pembayaran dan pelaporan pembayaran Pensiun Bulanan peserta Taspen. Dengan adanya New E-Dapem ini setiap mitra bayar cukup mengakses satu E-Dapem saja tanpa adanya aplikasi E-Dapem dari masing-masing mitra bayar.

Sementara itu, sistem pembayaran pensiun yang menggunakan teknologi informasi dalam bentuk Taspen Smart Card berfungsi antara lain sebagai Kartu Identitas Penerima Pensiun (KARIP), sarana otentikasi pembayaran pensiun bulanan, sebagai kartu/alat bayar melalui Automatic Teller Machine (ATM) Kartu Debit, serta Kartu Diskon pada merchant tertentu.

Listya Widada juga menyebutkan, “pensiunan Dapem melalui Rekening Bank DKI dapat menggunakan fasilitas kartu debit combo bagi nasabah pensiunan untuk mengakses layanan TransJakarta gratis, pangan murah serta dapat mengajukan fasilitas kredit Multiguna pensiunan. Termasuk adalah pilihan untuk menerima pembayaran pensiun melalui rekening tabungan berbasis syariah di Kantor Layanan Bank DKI Syariah.” imbuhnya. (jef)

JAKARTA : (Globalnews.id)- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) memiliki cara unik untuk memastikan ketahanan pangan dapat berlangsung awet. Kali ini, sebanyak 50 staf BUMN yang tergolong Milenial diajak mengikuti rangkaian acara peluncuran Gerakan Mengawal Masa Tanam Oktober 2018 – Maret 2019 (OKMAR) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Ke-50 staf milenial BNI dan KAI di Jawa Tengah tersebut diminta menyediakan kudapan kepada 200 petani yang menjadi peserta Program Padat Karya Tunai (PKT) yang dibiayai BNI. Selanjutnya, ke-50 staf milenial tersebut juga diajak untuk terjun langsung ke sawah untuk mengikuti Program Menanam Padi Secara Massal bersama-sama dengan sekitar 500 petani Banyumas dan sekitarnya.

Rangkaian acara peluncuran Gerakan Mengawal Masa Tanam Oktober 2018 – Maret 2019 (OKMAR) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tersebut berlangsung di Desa Pegalongan, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (17 Desember 2018). Hadir pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) Taufik Madjid, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto, CEO BNI Wilayah Yogyakarta Arif Suwasono, 50 wakil milenial BUMN dari Jawa Tengah, dan sekitar 500 petani Banyumas dan sekitarnya.
Rangkaian acara Gerakan Mengawal Masa Tanam Oktober 2018 – Maret 2019 (OKMAR) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah juga dimeriahkan oleh hadirnya sekitar 200 pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Purwokerto dan Banyumas. Mereka membawa produk-produk unggulannya untuk kemudian menjajakannya dalam acara yang sama dalam balutan konsep BUMN Shop.

Catur Budi Harto menyebutkan, Banyumas merupakan salah satu dari 56 kawasan penghasil komoditas pangan di seluruh Indonesia yang menjadi target Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019 hingga Maret tahun depan. Tujuan BNI dan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan Gerakan ini adalah memastikan sarana produksi dan pembiayaan untuk mendukung proses produksi pertanian dapat dipastikan ketersediaannya sejak awal.
“Di BNI, kalau perlu pembiayaan petani tinggal mendaftarkan namanya untuk mendapatkan KUR. Bunganya hanya 7%, itu artinya setiap pinjaman Rp 1 juta bunganya Rp 5.800 per bulan. Dan para petani yang membutuhkan pembiayaan hingga Rp 25 juta, tidak disyaratkan adanya agunan. Nantinya, dana KUR tersebut akan dapat diterima oleh petani di dalam Kartu Tani. Untuk mengamankan masa tanam ini, petani juga dapat memasukan biaya hidup sebagai bagian dari komponen pembiayaannya,” ujarnya.

Untuk itu, di Banyumas, BNI juga menyerahkan secara simbolis KUR bagi para petani, yaitu kepada Kusno pengelola lahan 1 hektar (Ha), Sikin pengelola lahan 3 Ha, dan Miswanto pengelola lahan 300 meter persegi. Mereka merupakan 3 dari 16 debitur yang mendapatkan KUR BNI terbaru Banyumas. KUR tersebut menambah portofolio penyaluran KUR oleh BNI. Dimana hingga 30 November 2018, KUR yang telah disalurkan BNI mencapai Rp 15,65 triliun dan menyentuh 134.334 penerima KUR di seluruh Indonesia.
Di luar KUR tersebut, BNI juga menyalurkan program Kredit Kemitraan yang secara simbolis diberikan kepada Parsono (penggusaha industri makanan olahan), Marwoto (penggusaha industri makanan otak-otak), dan Tumidi (penggusaha industri pengolahan kayu tebang dan kusen).
Penyaluran KUR BNI ini dan dukungan BNI terhadap Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019 merupakan wujud kontribusi BNI untuk mensejahterakan petani, melalui penyediaan akses permodalan yang mudah dan murah di sektor pertanian dan perkebunan. Gerakan ini diharapkan menjadi salah satu penopang program pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas petani, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.
Dalam sambutannya, Imam A Putro menuturkan, milenial BUMN memang sengaja kami ajak untuk ikut terlibat dalam Program Gerakan Mengawal Masa Tanam Okmar 2018 – 2019. Ini merupakan bagian dari Sinergi BUMN yang pada ujungnya berupaya meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Kami mengajak juga BULOG sebagai offtaker (pembeli siaga) hasil panen petani,” ujarnya.
Taufik Madjid menambahkan bahwa Kementerian Desa & PDTT bersama Kementerian BUMN menginisiasi program BUMNshop yang bertujuan mengembangkan potensi bisnis BUMDes untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan memperkuat posisi BUMN. Konsep BUMNShop ini memungkinkan adanya pasokan produk dari BUMN sekaligus memastikan peningkatan kualitas BUMDes.

*Program Padat Karya*
Catur juga menuturkan, dukungan BNI dalam menjaga keberhasilan Masa Tanam ini juga diberikan dengan memberikan bantuan Program Padat Karya Tunai (PKT). Program PKT ini akan selalu menyertai Gerakan Mengawal Masa Tanam Okmar 2018-2019. Sebelumnya, PKT telah dilaksanakan dalam bentuk normalisasi irigasi dan jalan desa, di Banyumas sepanjang 4 kilometer (km). Program serupa juga telah dilaksanakan di Aceh untuk sepanjang 3 km dengan 300 peserta, Jember sepanjang 2 kilometer sebanyak 250 orang, Barito Kuala sepanjang 3 km melibatkan 300 orang, dan di Malang 2 km. (jef)

MALANG: (Globalnews.id)- Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018 – Maret 2019 (OKMAR 2018/2019) kini menyentuh Kabupaten Malang, Jawa Timur dan sekitarnya. Mulai di Malang ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperkuat komitmennya untuk mewujudkan mimpi para petani agar dapat menikmati keberadaan Mesin Pengering Gabah (Dryer) yang dikelola secara bersama-sama menjadi sebuah Pusat Pengeringan Gabah (Drying Center) Petani. Wujud upaya BNI itu adalah dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk pengadaan Dryer atau membangun Drying Center.

Penyaluran KUR BNI untuk tujuan khusus tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia yang menghendaki adanya perlindungan terhadap para petani dari ketidakberdayaan mereka ketika menghadapi sulitnya mengeringkan gabah hasil panen. Sulitnya proses pengeringan gabah itu telah menjatuhkan nilai jual gabah petani, karena petani terpaksa menjual gabahnya ke tengkulak dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) yang rendah nilai tambah.

Sementara dengan adanya Dryer dan Drying Center yang dapat digunakan petani dengan biaya terjangkau, maka petani dapat menjual hasil panennya dalam kualitas Gabah Kering Giling (GKG) yang lebih tinggi nilai jualnya.

Demikian intisari dari kunjungan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution ke Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (13 Desember 2018) dalam rangka meninjau langsung dan mengikuti Penanaman Padi secara massal bersama sekitar 500 petani. Ini merupakan bagian dari rangkaian acara dimulainya Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018 – Maret 2019 (OKMAR 2018/2019) di Kabupaten Malang dan sekitarnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono, Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Bupati Malang Sanusi, Direktur Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto, General Manajer Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo, CEO BNI Wilayah Malang Wiwi Suprihatno, serta lebih dari 500 petani.

Malang dipilih menjadi lokasi Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019 karena merupakan salah satu dari 38 Kota dan Kabupaten serta 18 Daerah Sentra Produksi Tanaman Pangan yang menjadi daerah implementasi kegiatan tanam raya di Jawa Timur. Peran BNI dalam Gerakan ini adalah dimaksudkan untuk memastikan agar para petani mendapatkan akses pembiayaan yang murah, mudah, disertai pendampingan selama musim tanam Oktober – Maret. Program ini juga memberikan perlindungan bagi petani dalam hal menjaga harga gabah ketika musim panen, karena tersedianya pembeli siaga atau offtaker.

KUR BNI untuk dryer ini hanya dapat diberikan kepada penerimanya apabila terpenuhi 2 syarat, yaitu Pertama, tidak diberikan untuk perusahaan swasta besar dan tidak digunakan untuk membeli penggilingan padi baru. Kedua, jangka waktu KUR diarahkan selama 3 tahun.

Catur Budi Harto menyatakan, penyaluran KUR BNI ini dan dukungan BNI terhadap Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019 merupakan wujud kontribusi BNI untuk mensejahterakan petani, melalui penyediaan akses permodalan yang mudah dan murah di sektor pertanian dan perkebunan. Gerakan ini diharapkan menjadi salah satu penopang program pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas petani, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.

“BNI akan tetap terus mensukseskan pembangunan perekonomian Indonesia dan menyalurkan pembiayaan bagi segenap petani guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan mandiri,” ujarnya.

Bambang Setyatmojo mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian bersama BNI melakukan gerakan ini sebagai salah satu bentuk sinergi antara BUMN dan pemerintah dalam pendampingan budidaya serta peningkatan hasil produksi dengan dukungan KUR serta percepatan program berupa _Corporate Social Responsibility_ (CSR). Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019 ini akan diimplementasikan di 56 lokasi penghasil komoditas jagung dan padi di seluruh Indonesia dengan melibatkan kurang lebih 25.000 petani.

Penanaman Massal

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan tanam massal komoditas yang dilakukan oleh 500 Petani. Selanjutnya, BNI juga memanfaatkan momentum ini untuk menyerahkan Kartu Tani dan KUR Tani yang akan digunakan untuk pembelian pengering (dryer) padi. KUR tersebut menambah portofolio penyaluran KUR oleh BNI. Dimana hingga 30 November 2018, KUR yang telah disalurkan BNI mencapai Rp 15,65 triliun dan menyentuh 134.334 penerima KUR di seluruh Indonesia.

Pada acara ini, BNI memberikan bantuan CSR berupa kegiatan Padat Karya Tunai (PKT). PKT dilakukan antara lain untuk menyediakan berbagai prasarana pendukung kawasan pertanian yang diikutsertakan dalam Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019 ini. Program PKT yang dilakukan antara lain, normalisasi saluran air yang melibatkan 200 petani. (jef)

BARITO KUALA:(Globalnews.id)-Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperluas cakupan Program Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018 – Maret 2019 (OKMAR 2018/2019) hingga ke Pulau Kalimantan. Gerakan ini ditargetkan akan menyentuh 56 kawasan sentra pangan di Indonesia, dengan melibatkan 25.000 petani.
Kini, program yang sama digelar di Kabupaten Barito Kuala, salah satu lumbung pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Keunikan sentra pangan ini adalah jenis tanah di lokasi penanaman padinya, yaitu tanah yang berawa-rawa.

Sebelumnya, BNI dan Kementerian Pertanian telah menggelar Gerakan Mengawal Musim Tanam di 2 kota, yaitu Aceh Besar, Aceh dan Jember, Jawa Timur. Program ini dilaksanakan di daerah-daerah yang telah memasuki masa tanam, dimana dengan adanya Gerakan terpadu ini diharapkan dapat memastikan para petani mampu melakukan proses tanam sesuai jadwal tanamnya.
Pelaksanaan Gerakan Mengawal Musim Tanam (OKMAR 2018/2019) yang ketiga kali ini dilaksanakan di desa Murung Kramat Kecamatan Belawan, Kabupaten Barito Kuala (Batola) Kalimantan Selatan, Rabu (12 Desember 2018).

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian RI Pending Dadih Permana, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI Muhrizal Syarwani, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto, General Manajer Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo, CEO BNI Kanwil Banjarmasin Muhammad Arafat, Sekretaris Daerah Batola Supriyono, serta lebih dari 300 Petani.

Peran kementerian Pertanian & BNI pada gerakan ini adalah memastikan agar para petani mendapatkan akses pembiayaan yang murah, mudah, disertai pendampingan selama musim tanam Oktober – Maret. Pada saat panen pun, petani dipastikan akan mendapatkan pembeli siaga atau Offtaker bagi petani sektor tanaman pangan di berbagai daerah sentra pangan di Indonesia. Program ini dilaksanakan dengan sinergi antar BUMN dan Kementerian Pertanian.

Catur Budi Harto menyatakan, gerakan tersebut merupakan wujud kontribusi BNI dalam mensejahterakan petani, melalui penyediaan akses permodalan yang mudah dan murah di sektor pertanian dan perkebunan. Gerakan ini diharapkan menjadi salah satu penopang program pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas petani, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.
“BNI akan tetap terus menyukseskan pembangunan perekonomian Indonesia dan menyalurkan pembiayaan bagi segenap petani guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan mandiri,” ujarnya.

Pending Dadih Permana mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian bersama BNI melakukan gerakan ini sebagai salah satu bentuk sinergi antara BUMN dan pemerintah dalam pendampingan budidaya serta peningkatan hasil produksi dengan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta percepatan program berupa Corporate Social Responsibility (CSR).

Pada acara ini, BNI memberikan bantuan CSR berupa kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) dan 3 (tiga) unit hand traktor. PKT dilakukan antara lain untuk menyediakan berbagai prasarana pendukung kawasan pertanian yang diikutsertakan dalam Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019) ini. Program PKT yang dilakukan antara lain, Pembersihan saluran Irigasi di Desa Murung Keramat , sepanjang 1.5 Km yang juga melibatkan lebih dari 200 Petani sekitar. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan Kartu Tani dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani.

Bambang Setyatmojo mengungkapkan bahwa dengan makin fokus kepada KUR sektor pertanian dapat meningkatkan penyaluran di Sektor Produksi hingga mencapai lebih dari 50% di akhir tahun 2018. Hingga 30 November 2018, KUR BNI secara Keseluruhan telah disalurkan lebih dari Rp 15,65 triliun dan menyentuh 134.334 penerima KUR di seluruh Indonesia. Proses budidaya pertanian padi yang dibiayai oleh KUR turut didukung oleh asuransi Jasindo dengan Asuransi Pertanian untuk komoditas padi.(jef)

JAKARTA::(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) tahun ini kembali menjadi tittle sponsor *BNI Indonesian Masters 2018*, turnamen berskala international yang akan dilaksanakan di Royale Jakarta Golf Club pada 13-16 Desember 2018 mendatang. Menariknya, salah satu event penting yang digelar sebelum kompetisi utamanya digelar adalah Pro-Am BNI Indonesian Masters yang dilaksanakan hari ini, dimana pegolf profesional kelas dunia berada dalam satu kompetisi dengan pegolf amatir.

Pada kompetisi Pro-Am BNI Indonesian Masters ini, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni beruntung berada satu kesempatan pukulan pertama (Tee Off) dengan Justin Rose, salah satu pemain golf papan atas dunia.

Turnamen Pro-Am Indonesian Masters ini berlangsung di Royale Jakarta Golf Club, kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11 Desember 2018). Hadir pada Pro-Am Indonesian Masters 2018, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni beserta jajaran direksi BNI lainnya untuk bermain bersama nasabah utama BNI yang khusus diundang sebagai bagian dari Loyalty Program BNI.

“Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami, bisa berada dalam satu grup bersama Justin Rose. Justin merupakan pegolf yang memiliki segudang pengalaman serta telah banyak meraih gelar sehingga ini menjadi pengalaman terbaik buat nasabah utama BNI” ujar Baiquni.

Pada kesempatan ini BNI mengundang 36 nasabah setia untuk mengikuti Pro-Am Indonesian Masters. Para nasabah ini juga akan mendapatkan kesempatan _coaching clinic_, dan memperoleh tips-tips bermain golf langsung dari Justin Rose. Mereka juga diberi akses untuk menghadiri jamuan makan malam bersama pegolf professional lainnya pada Selasa malam.

Keikutsertaan BNI dalam kompetisi BNI Indonesian Masters 2018 ini merupakan yang ketiga kalinya dan ini merupakan penutup seri event BNI tahun 2018 setelah mensponsori Annual Meeting IMF-World Bank Group dan Asian Games 2018.

Pada Indonesian Masters 2018 ini, BNI juga mensupport transaksi pembayaran seperti dalam pembelian food & beverage dengan menggunakan YAP!. YAP! merupakan aplikasi pembayaran online yang dikembangkan BNI untuk memudahkan penggunanya bertransaksi dengan 3 sumber dana sekaligus, Kartu BNI Debit (tabungan), Kartu Kredit BNI, dan UniqKu.

“Kami bangga bisa berpartisipasi dalam ajang BNI Indonesian Masters 2018, sejalan dengan misi kami ingin memajukan olahraga Indonesia. Semoga ajang BNI Indonesian Masters 2018 dapat menghasilkan pegolf Indonesia yang kelak bisa bersaing di dunia,” tutup Baiquni. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id) –  Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) telah menghimpun 58 data yang dirangkum dari perusahaan‐perusahaan asuransi jiwa anggota, dari 59 perusahaan anggota. “Hasil data yang telah diolah tersebut mencatat bahwa industri asuransi jiwa Indonesia, memiliki prospek pertumbuhan yang tetap meningkat di tahun 2018 ini,” ujar Wiroyo Karsono, Ketua Bersama Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dalam konfers Kinerja Industri Asuransi Jiwa kuartal III 2018, di Jakarta, Jum’at (7/12/2018).

Wiroyo menjelaskan, secara keseluruhan walaupun Total Pendapatan Industri asuransi jiwa mencatat perlambatan
sebesar  ‐15,5%, namun pertumbuhan premi dan Total Klaim dan Manfaat yang Dibayarkan meningkat masing‐masing 1,2% dan 6,7%. Ini memberikan gambaran kinerja industri asuransi jiwa yang tetap tumbuh sampai dengan kuartal III 2018. Pendapatan, Investasi dan Aset Industri asuransi jiwa pada kuartal ketiga 2018 mencatatkan total pendapatan (income), pertumbuhan industri senilai Rp 149,87 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 177,42 triliun atau mangalami perlambatan 15,5%.

Total pendapatan premi merupakan kontributor terbanyak atas total pendapatan industri asuransi jiwa, yakni sebesar 94,0%. Total pendapatan premi bertumbuh 1,2% pada Kuartal tiga 2018 menjadi Rp 140,94 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 139,27 triliun, didorong oleh bertumbuhnya total premi bisnis baru, yang meningkat sebesar 6,4% menjadi Rp. 89,58 triliun dan berkontribusi sebesar 63,6% terhadap total premi.

Ini lebih besar dibandingkan kontribusi Total Premi Lanjutan yang nilainya mengalami penurunan 6,8% menjadi Rp. 51,36 triliun, dan berkontribusi sebesar 36,4%. Produk unit link masih mendorong pertumbuhan total pendapatan premi dengan kontribusi sebesar 58,4% dan produk tradisional menyumbang sebesar 41,6%. Premi dari saluran distribusi Keagenan turut mengalami pertumbuhan sebesar 6,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2017 dan memiliki kontribusi terhadap total premi sebesar 39,7%. Selanjutnya, dari saluran distribusi alternatif pun turut mengalami peningkatan sebesar 2,5% yang berkontribusi sebesar 18,3% terhadap total premi di kuartal ketiga 2018. Total Investasi pada kuartal ketiga 2018, mengalami perlambatan sebesar 0,02% menjadi Rp. 457,55 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017.

Penurunan tersebut sehubungan dengan kondisi pasar yang masih fluktuatif. Namun demikian, Total Investasi tetap mengalami kenaikan sebesar 2,6% dibandingkan kuartal kedua 2018. Instrumen investasi dalam bentuk Reksadana tetap menjadi kontributor tertinggi yaitu sebesar 33,3% dari Total Investasi industri asuransi jiwa di Indonesia. Disusul instrumen investasi dari Saham dengan kontribusi terhadap Total Investasi sebesar 32,4% dan mengalami kenaikan sebesar 11,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Jef)

JEMBER:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali melanjutkan Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018 – Maret 2019 (OKMAR 2018/2019) yang merupakan kerjasama antara BNI dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kali ini, Jember, Jawa Timur menjadi kota kedua yang tersentuh program ini. Jember dipilih karena telah memasuki masa tanam dan dengan Gerakan terpadu ini diharapkan dapat memastikan agar para petani mampu melakukan proses tanam sesuai jadwal tanamnya.

Program lanjutan Gerakan Mengawal Musim Tanam (OKMAR 2018/2019) ini dilaksanakan di lahan seluas 40 hektar (Ha) yang terletak Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (5 Desember 2018). Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Jember Faida, Direktur Prasarana dan Sarana Pangan Kementerian Pertanian Muhrizal Sarwani, General Manajer Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jember Imam Fauzi, serta lebih dari 500 petani.

Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019 dilatar belakangi oleh musim hujan yang mulai berlangsung di wilayah Kabupaten Jember. Gerakan ini juga dilaksanakan sebagai upaya mengamankan keberhasilan hasil panen mulai dari musim tanam yang berlangsung pada bulan Oktober 2018 – Maret 2019, dengan proyeksi masa panen yaitu pada bulan Februari – Maret 2019. Gerakan ini diinisiasi untuk memastikan agar jadwal proses tanam tidak meleset sehingga menekan hasil panennya nanti.

Peran BNI pada gerakan ini dimaksudkan untuk memastikan agar para petani mendapatkan akses pembiayaan yang murah, mudah, disertai pendampingan selama musim tanam Oktober – Maret. Pada saat panen pun, petani dipastikan akan mendapatkan pembeli siaga atau Offtaker bagi petani sektor tanaman pangan di berbagai daerah sentra pangan di Indonesia. Program ini dilaksanakan dengan sinergi antar BUMN dan Kementerian Pertanian.

Bambang Setyatmojo menyatakan, gerakan tersebut merupakan wujud kontribusi BNI untuk mensejahterakan petani, melalui penyediaan akses permodalan yang mudah dan murah di sektor pertanian dan perkebunan. Gerakan ini diharapkan menjadi salah satu penopang program pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas petani, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. “BNI akan tetap terus mensukseskan pembangunan perekonomian Indonesia dan menyalurkan pembiayaan bagi segenap petani guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan mandiri,” ujarnya.Faida menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan BNI atas pelaksanaan gerakan kawal tanam di Jember yang dipilih karena merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padi di Jember tertinggi di Indonesia, bukan hanya Jawa Timur, yakni sekitar 1,4 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

25.000 Petani

Muhrizal Sarwani mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian bersama BNI melakukan gerakan ini sebagai salah satu bentuk sinergi antara BUMN dan pemerintah dalam pendampingan budidaya serta peningkatan hasil produksi dengan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta percepatan program berupa Corporate Social Responsibility (CSR). Bersama BNI, Kementerian Pertanian mendukung gerakan ini nantinya akan diimplementasikan di 56 lokasi penghasil komoditas jagung dan padi di seluruh Indonesia dengan melibatkan kurang lebih 25.000 petani.

Pada acara ini, BNI memberikan bantuan CSR berupa kegiatan Padat Karya Tunai (PKT). PKT dilakukan antara lain untuk menyediakan berbagai prasarana pendukung kawasan pertanian yang diikutsertakan dalam Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019) ini. Program PKT yang dilakukan antara lain, perbaikan saluran irigasi sepanjang 3 kilometer di Desa Jatisari. PKT ini melibatkan 200 petani.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan tanam massal komoditas yang dilakukan oleh 500 Petani. Dalam kegiatan ini dilaksanakan penyerahan Kartu Tani dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani.
KUR tersebut menambah portofolio penyaluran KUR oleh BNI. Dimana hingga 30 November 2018, KUR yang telah disalurkan BNI mencapai Rp 15,65 triliun dan menyentuh 134.334 penerima KUR di seluruh Indonesia. (jef)