JAKARTA: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas oleh pemerintah. Sampai dengan November 2018, BNI telah menyalurkan Bansos PKH kepada 4,1 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar pada 468 kota kabupaten senilai Rp 7,1 Triliun.

Untuk memberikan edukasi kepada KPM PKH, hadir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Sosial RI Agus Gumiwang, dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati pada acara Sosialisasi PKH di Jakarta, Senin (3 Desember 2018). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 1.725 orang terdiri dari 1.250 orang penerima PKH, 275 Pendamping PKH DKI Jakarta, dan 200 Pendamping Se-Jabodetabek.

Joko Widodo mengatakan bahwa Bansos PKH dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong kemandirian KPM PKH. Dengan bantuan ini, diharapkan kelak mereka dapat tergraduasi dan tidak perlu lagi menerima bansos.

Sementara, Agus Gumiwang menjelaskan kenaikan bansos pada tahun 2019 terdiri dari bantuan tetap sebesar Rp550 ribu ditambah komponen yang ada di dalam setiap keluarga. Untuk keluarga yang memiliki anak bersekolah SD maka ada tambahan bantuan Rp900 ribu, untuk SMP tambahannya Rp1,5 juta, dan SMA sebesar Rp2 juta.

“Apabila dalam keluarga tersebut ada ibu hamil atau ibu yang memiliki balita, maka indeks bantuan akan ditambah sebesar Rp2,4 juta. Sementara apabila dalam keluarga tersebut juga terdapat lansia dan/atau penyandang disabilitas maka mendapat tambahan Rp2,4 juta rupiah. Penyaluran PKH mulai tahun depan akan dimajukan menjadi pada bulan Januari dari jadwal reguler sebelumnya bulan Februari” ujar Agus.

Adi Sulityowati yang akrab disapa Susi menyampaikan bahwa hingga bulan November 2018 ini, KPM penerima Bansos telah mencapai 99%. Khusus untuk DKI Jakarta, Bansos PKH telah disalurkan kepada 65.000 KPM dengan nominal Rp 113 Milyar dengan pencairan telah mencapai 99%.

“Terkait dengan penyaluran Bansos PKH tahun 2019, saat ini kami dari BNI serta Bank Himbara lainnya telah siap untuk mensukseskan penyaluran bansos di tahun 2019. Pencairan Bansos PKH non-tunai dapat dilakukan melalui Agen46 BNI yang berada di dekat rumah KPM atau melalui ATM & Kantor BNI atau melalui bank Himbara lainnya. Untuk itu BNI terus memperluas agen bank serta channel lainnya sebagai tempat/sarana pencairan Bansos PKH sampai ke desa desa, guna lebih memudahkan KPM dalam mencairkan Bansos,” ujar Susi.

Fahmiyati, seorang warga Jatinegara mengatakan “tiap tiga bulan sekali, kami dapat menarik uang Bansos PKH melalui ATM atau Agen46 BNI yang berada di dekat rumah kami. Dana yang didapat langsung kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga. Di saat saya mengalami kesulitan ekonomi, uang PKH yang cair tiap tiga bulan sekali cukup membantu untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anak.” pungkasnya.(jef)

BEKASI:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen untuk menjadi bank yang memberikan layanan prima bagi para penyandang disabilitas. Salah satu realisasi dari komitmen tersebut adalah partisipasi BNI dalam perayaan Hari Disabilitas Internasional yang diadakan oleh Kementerian Sosial RI.

Hadir pada perayaan tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang, dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati di Bekasi, Jawa Barat, Senin (3 Desember 2018). Pada kesempatan yang sama Joko Widodo secara simbolik menyerahkan Tabungan BNI Pandai bagi penyandang disabilitas yang berprestasi.

Dalam pesan khususnya untuk BNI Agus Gumiwang mewakili Kementerian Sosial RI mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BNI yang telah melakukan langkah-langkah konkrit dalam memberikan pengakuan dan pemenuhan hak-hak para penyandang Disabilitas. Dalam hal ini, BNI telah menjalankan kebijakan strategis dan program-program keuangan inklusif yang ramah disabilitas.

“Semoga ke depannya BNI semakin bersinergi serta selalu hadir dalam rangka pengentaskan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan terus berperan dalam program keuangan inklusif yang ramah disabilitas,” ujar Agus.

Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi menyebutkan, langkah-langkah Ramah Disabilitas yang telah dilakukan BNI adalah Pertama, penyediaan sarana mesin ATM ramah disabilitas yang dilengkapi headphone dan tombol dengan huruf braile, sehingga dapat digunakan oleh nasabah penyandang tuna netra untuk bertransaksi. Layar dari mesin ATM tidak akan menampilkan apapun demi keamanan transaksi tersebut. Tentunya, akan ada staf BNI yang mendampingi nasabah tersebut hingga selesai bertransaksi.

Kedua, aplikasi mobile BNI virtual assistant dengan fitur voice command yang memberikan informasi mengenai BNI. Ketiga, BNI turut serta mempekerjakan pegawai penyandang disabilitas.

Susi menambahkan, Tabungan BNI Pandai tersebut diberikan karena BNI menjunjung tinggi asas kesetaraan dalam melayani nasabah. Hal tersebut juga dibuktikan dengan para penyandang disabilitas dapat membuka rekening BNI di Kantor Cabang BNI.

Semua kemudahan tersebut bertujuan untuk membangun kepedulian terhadap para penyandang disabilitas dan memperkuat peran mereka sebagai salah satu agen perubahan, ujar Susi.(jef)

SEMARANG:(Globalnews.id)-Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kredit Pemilikan Rumah yang jatuh pada tanggal 10 Desember mendatang, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mengadakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kontribusinya dalam menyukseskan Program Satu Juta Rumah, salah satu diantaranya adalah menggelar akad KPR massal.

Akad KPR massal kali ini dilakukan serempak di seluruh Indonesia sejak tanggal 23 November 2018 hingga 7 Desember 2018 mendatang. Akad KPR merupakan salah satu prosedur yang dilakukan debitur setelah pengajuan pinjamannnya disepakati bersama Bank.

“Kami menggelar akad KPR massal kembali ke kampung halaman dimana KPR BTN pertama kali dirilis oleh Bank BTN dengan harapan Bank BTN tetap konsisten mengemban misi awal ketika pertama kali diluncurkan yaitu membantu mewujudkan rumah yang layak bagi masyarakat Indonesia,” kata Direktur Bank BTN, Budi Satria usai meninjau akad KPR massal di Kantor Cabang BTN di Karang Ayu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (30/11).

Sejak mengemban kepercayaan dari Pemerintah sebagai bank penyalur KPR, Bank BTN terus berinovasi mengembangkan produk KPR disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Indonesia. Alhasil, sejak tahun 1976 hingga bulan Oktober 2018, atau kurang lebih 42 tahun, Bank BTN telah membantu merealisasikan 4,29 juta unit rumah impian bagi keluarga Indonesia, baik dalam bentuk KPR subsidi maupun non subsidi. “Adapun nilai KPR yang sudah terealisasi telah mencapai lebih dari Rp 257,6 triliun untuk lebih dari 4 juta keluarga dari kelas bawah menengah maupun atas,” kata Budi menambahkan.

Target KPR Bank BTN terus menanjak seiring dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan perumahan layak bagi rakyat, baik dari sisi pembiayaan maupun penyediaan properti. Komitmen tersebut, menurut Budi sangat penting sebagai pegangan bagi perbankan maupun developer untuk aktif membangun dan membiayai proyek properti. “Dengan 42 tahun pengalaman kami menyalurkan KPR, Bank BTN siap mendukung pemerintah menyukseskan program penyediaan dan bersedia menjadi mitra pengembang untuk perumahan yang layak bagi masyarakat,” kata Budi.

Budi optimistis, citra Bank BTN sebagai Bank KPR akan tetap kuat di tengah persaingan produk KPR karena sejumah alasan. Pertama, Bank BTN menjadi bank yang memiliki beragam produk KPR yang inovatif disesuaikan dengan segmen nasabah yang dibidik.

“Kami sudah memiliki KPR Mikro, KPR ABCG selain KPR Subsidi untuk melayani masyarakat segmen menengah bawah. Kedua, Bank BTN juga mengembangkan produk pendukung KPR, misalnya produk tabungan perencanaan yaitu tabungan SIAP, dan yang terbaru tabungan Simuda,’katanya.

Ketiga, Bank BTN juga pro-aktif merangkul pihak swasta berkolaborasi untuk memudahkan masyarakat kelas bawah mengakses KPR Subsidi diantaranya dengan perusahaan ojek online dan taksi. Sementara ke-empat, Bank BTN juga responsif terhadap kebutuhan dan kemampuan segmen masyarakat menengah yang saat ini mayoritas dihuni oleh generasi milenial. ‘Kami telah merilis program KPR Gaeesss yang dirancang dengan keinginan dan kondisi para milenial untuk memudahkan mereka mendapatkan penyaluran kredit perumahan,” kata Budi.

Alasan kelima, adalah kepercayaan dari masyarakat kepada Bank BTN untuk pembiayaan perumahan. Sedangkan yang ke-enam adalah Bank BTN menjadi bank satu-satunya yang berkomitmen meningkatkan supply atau pasokan rumah untuk dibeli masyarakat lewat program pelatihan wirausaha properti dengan Housing Finance Center dan menggandeng perguruan tinggi untuk menciptakan wirausaha properti/developer berkualitas untuk mendongrak ketersediaan rumah layak.

”Yang terakhir dan terus akan kami tingkatkan adalah digitalisasi perbankan untuk mempermudah menabung hingga mendapatkan pembiayaan, kami sudah merilis portal BTN Properti untuk memudahkan pengajuan KPR Online, dan portal rumahmurah BTN. Selain tujuh faktor di atas, citra Bank BTN sebagai Bank KPR dikuatkan oleh kemampuan manajemen Bank BTN dalam menerapkan Good Corporate Governance,” kata Budi.

Selain menggelar akad massal, rangkaian HUT KPR BTN sebelumnya juga dimeriahkan dengan acara funbike dan akan ditutup dengan acara talkshow yang merangkul audiens maupun narasumber milenial dengan mengangkat tema khusus mengenai strategi Bank BTN tahun 2019. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id) – Guna merealisasikan salah satu misinya menjadi bank pilihan untuk transaksi, UMKM, dan
mewujudkan masyarakat non tunai, Bank DKI menambah 4 (empat) Kantor Layanan baru setingkat Kantor Kas,
masing-masing di Pasar Sunan Giri, Pasar Citayam, Pasar Ceger Pondok Aren, dan Pasar Raya Parung serta 1 (satu) Kantor Layanan di Rumah Susun Pinus Elok, Jakarta Timur.

Peresmian 5 (lima)Kantor Layanan tersebut dilakukan secara terpusat di Pasar Sunan Giri Jakarta oleh Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Priagung Suprapto (29/11).

Priagung Suprapto menyampaikan, kehadiran Bank DKI di Pasar-Pasar yang dikelola oleh PD Pasar
Jaya maupun pengembang lainnya adalah sebagai upaya Bank DKI untuk terus meningkatkan kualitas layanan perbankan, khususnya dalam pemberian pembiayaan mikro dan UKM kepada para pedagang pasar, baik yang dikelola PD Pasar Jaya maupun pengembang pasar lainnya.

“Selain itu juga agar Bank DKI terus dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan modal kerja bagi pedagang pasar,”.katanya.

Ditambahkannya, Bank DKI juga berupaya mewujudkan komitmennya untuk mendekatkan jangkauan layanan bagi pelaku UMKM khususnya yang ada di lokasi-lokasi pasar di Jakarta maupun
sekitarnya.

Sebelumnya di tahun 2018, Bank DKI telah menambah 8 kantor yang ada di pasar-pasar, terdiri Pasar Baru Bantar Gebang, Pasar Kranggan Mas, PGC Cililitan, ITC Depok, Pasar Malabar, Pasar Cileungsi, Pasar Muara Karang, dan Pasar Cipinang Elok.

Sehingga sampai dengan akhir November
2018 telah menambah 12 Kantor Layanan yang ada di pasar. Dengan demikian, jumlah kantor Bank DKI yang ada di pasar menjadi sebanyak 83 kantor layanan dari total 284 Kantor Layanan yang dimiliki Bank DKI.

Direncanakan sampai dengan akhir tahun 2018, Bank DKI akan terus menambah lagi kantor yang ada di pasar dan di Rusun-rusun kelolaan Pemprov DKI Jakarta.

Priagung menambahkan, untuk dapat memfasilitasi permodalan bagi para pelaku UMKM, Bank DKI
memiliki produk kredit Mikro Monas 25, 75, dan 500 dengan plafon dari Rp25 juta hingga Rp500 juta yang dapat dimanfaatkan sebagai akses tambahan modal kerja maupun investasi.

Sejak Oktober 2018, Bank DKI juga sedang menggelar “Program Promo Pasar” di 5 lokasi pasar yaitu Pasar Induk Kramatjati, Pasar Tanah Abang Blok A, B, dan F, Pasar Cipulir, serta Pasar Senen

Blok 1 sd 6 melalui program kemudahan proses persetujuan kredit satu hari disertai promo gratis asuransi, gratis administrasi dan gratis biaya survey.

Bank DKI juga bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta pada Program Kewirausahaan Terpadu. Bagi mereka yang baru merintis usahanya, Bank DKI menyediakan produk Monas Pemula yang
merupakan fasilitas permodalan untuk modal usaha maupun investasi dengan plafon sampai
dengan Rp10 juta dengan bunga yang kompetitif.

Dukung Transaksi Keuangan di Rusun

Secara bersamaan Bank DKI juga membuka kantor layanan setingkat Kantor Kas di Rumah Susun Pinus Elok, Jakarta Timur. Pembukaan kantor di Rumah Susun ini bertujuan untuk meningkatkan layanan jasa perbankan Bank DKI kepada warga penghuni rumah susun termasuk di antaranya penerimaan pembayaran retribusi rusun.

Sampai dengan November 2018, kantor layanan Bank DKI yang berada di rusun kelolaan Pemprov DKI Jakarta sebanyak 9 (sembilan) kantor layanan.

Untuk mendukung transaksi keuangan bagi penghuni Rusun, Bank DKI juga menerbitkan Kartu Penghuni Rusun yang merupakan kartu mul#fungsi yang bisa digunakan sebagai kartu identitas, kartu pembayaran dan juga sebagai kartu akses untuk sarana publik.

Sampai saat ini, Bank DKI bekerja sama dengan Dinas Perumahan DKI Jakarta telah mendistribusikan Kartu Penghuni Rumah Susun kepada 13.516 penghuni di 24 Rusun milik Pemprov DKI Jakarta.(jef)

SEMARANG : (Globalnews.id)- -PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sudah melakukan sejumlah persiapan sebagai aksi korporasi dalam menyambut tahun politik 2019. Perseroan akan fokus pada bisnis untuk meningkatkan kinerja 2019 sebagai landasan untuk lebih meningkatkan kinerja bisnis pada tahun-tahun berikutnya. Dengan langkah ini perseroan optimis bakal meningkatkan kapasitas kredit terutama dalam mendukung program pemerintah untuk satu juta rumah.

Salah satu strategi yang akan dilakukan BTN adalah dengan  manargetkan pertumbuhan laba perseroan sekitar 16%-19% pada tahun 2019. Adapun untuk target kredit dan dana pihak ketiga (DPK) BTN menargetkan pertumbuhan sekitar 15%. 

Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan, target pertumbuhan yang masuk dalam rencana bisnis bank (RBB) tersebut merupakan target konservatif dengan mempertimbangkan beberapa kondisi. Antara lain kenaikan BI 7 Days Repo Rate yang diekspektasikan akan berlanjut, dengan proyeksi 6% di akhir 2018 dan 6,50% di tahun 2019.

“Target tersebut juga sudah dengan penyesuaian kebutuhan alokasi CKPN untuk persiapan pemenuhan PSAK 71 di tahun 2020,” ujar Maryono dalam acara media gathering  BTN di Semarang, Jumat (30/11).

Selain terkait kondisi sektor ekonomi, Menurut Maryono, target RBB BTN juga disesuaikan dengan adanya Pemilu legisiatif dan presiden yang akan dilakukan serentak pada 2019. Namun dia menilai pengaruh tahun politik sangat kecil terhadap bisnis BTN.

“Kami berharap Pemilu berjalan damai dan lancar sehingga tidak mengganggu iklim bisnis di Indonesia. Pemilu itu bulan April setelah itu akan berjalan seperti biasa. Jadi pengaruhnya kecil tahun politik ini,” tegasnya.

Menurut Maryono dengan melihat kondisi tersebut, BTN optimistis tahun 2019 bisa menyalurkan pembiayaan KPR sebanyak 850.000 unit. Jumlah itu naik 100.000 unit dibandingkan target tahun ini yang sebesar 750.000 unit.

Lebih lanjut Maryono menuturkan, untuk mencapai target dalam RBB itu, perseroan telah menetapkan beberapa strategi. Di antaranya memperkuat kontribusi pertumbuhan KPR Subsidi (SSB, FLPP, BP2BT dan TAPERA), meningkatkan pertumbuhan KPR Non Subsidi dengan skema KPR segmen MBR dan ASN, memperkuat peran BTN HFC dan mengembangkan inisiatif yang mendukung pengembangan bisnis developer hunian bersubsidi.

Selain itu, BTN juga akan melakukan streamlined proses penyaluran KPR Subsidi, memperluas aliansi strategis dengan developer di luar pulau Jawa dan mengembangkan model bisnis untuk konsumen mass informal. 

Maryono menuturkan, untuk mendukung capaian tersebut, perseroan akan mengimplementasikan struktur organisasi yang agile, dengan streamline peran Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Kemudian mempercepat proses bisnis (kredit dan pembukaan rekening dana) melalui Roll-Out inisiatif Business Process Improvement (BPI) dan meningkatkan produktivitas tenaga penjual di Kantor Cabang dan Outlet dengan mengimplementasikan inisiatif Branch Activity.

”Harapannya tahun depan kontribusi kami terhadap program sejuta rumah lebih besar lagi,” jelasnya.

Dukungan BTN Terhadap Program Sejuta Rumah

Kebutuhan untuk memiliki rumah yang layak huni merupakan salah satu hak dasar manusia. Tak heran jika pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memasukkan sektor perumahan dalam prioritas kerjanya.

Dalam pemerintahan Jokowi-JK, sektor perumahan masuk dalam Nawa Cita kelima, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, yang diimplementasikan dalam bentuk menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah.

Program ini pertama kali dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada 29 April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah. Sejak dicanangkan sampai saat ini pemerintah telah berhasil mendongkrak pembangunan rumah yang sangat signifikan.

Pada 2015, Program Sejuta Rumah berhasil tercapai sebanyak 669.770 unit, 2016 naik menjadi 805.169 unit dan‎ pada 2017 terealisasi 904.758 unit. Tahun ini angka realisasi Program Sejuta Rumah juga diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Jika melihat keberhasilan, Program Sejuta Rumah tersebut, tidak terlepas dari peran Bank BTN. Sejak pertama kali diluncurkan, BTN sudah berperan sangat signifikan dalam membuat target Program Sejuta Rumah terus tumbuh lebih baik.

Berdasarkan data penyaluran KPR yang dilakukan BTN mulai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Jika ditotal sejak 2015 hingga akhir September 2018, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 2.311.421 unit senilai Rp242,918 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari KPR subsidi sebanyak 1.571.740 unit senilai Rp106,523 triliun dan KPR non-subsidi mencapai 739.681 unit senilai Rp136,395 triliun. 

Pencapaian Program Sejuta Rumah BTN dari tahun ke tahun terus meningkat, jika pada tahun 2015 KPR yang disalurkan perseroan baru mencapai 474.099 unit senilai Rp52,452 triliun, maka tahun 2016 penyaluran KPR mengalami kenaikan signifikan menjadi 595.566 unit senilai Rp63,995 triliun. Kemudian angkanya kembali naik pada 2017 sebanyak 667.312 unit senilai Rp71,538 triliun.

Untuk tahun ini BTN optimistis penyaluran KPR bisa tembus 750.000 unit. Hingga akhir September 2018 KPR yang sudah disalurkan sebanyak 574.444 unit senilai Rp54,933 triliun.

Maryono menegaskan, dengan adanya program sejuta rumah  kini memiliki hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak lagi sekedar mimpi. 

Salah satu mereka yang beruntung bisa menikmati fasilitas KPR subsidi dari BTN adalah para driver ojek online, marbot masjid, tukang bakso, dll.  Terbaru Bank BTN juga berperan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang unbankable untuk memiliki rumah melalui kolaborasi Academy (A), Business (B), Community (C), and Government (G) (ABCG).

Dorong Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Maryono, selain bisa mengurangi backlog perumahan, Program Sejuta Rumah juga telah membuat ekonomi rakyat terus menggeliat. Lihat saja ketika dibangun perumahan di kawasan tertentu, maka ekonomi di daerah tersebut pun bertumbuh, mulai dari kenaikan harga tanah, bermunculannya sentra ekonomi seperti pasar tradisional dan pasar malam hingga menjamurnya dagangan kuliner di komplek perumahan tersebut. Belum lagi bisnis material bangunan yang banyak permintaan dari para konsumen yang ingin merenovasi rumahnya menjadi lebih cantik.

“Jika investasi properti meningkat, kebutuhan rumah masyarakat terpenuhi. Setidaknya 170 industri turunan lainnya ikut terdongkrak dan banyak lapangan pekerjaan tersedia, yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Maryono.

Menurut Maryono, berkah Program Sejuta Rumah juga dirasakan BTN dari peningkatan kinerja yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2015 laba bersih perseroan hanya Rp1,85 triliun, maka di 2016 melonjak menjadi Rp2,619 triliun dan pada akhir tahun 2017 kembali tumbuh menjadi Rp3,027 triliun.(jef)

ACEH BESAR : (Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menginisiasi Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober 2018 – Maret 2019 (OKMAR 2018/2019) yang merupakan kerjasama antara BNI dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Gerakan ini dimaksudkan untuk memastikan para petani dapat melakukan proses tanam sesuai jadwal tanamnya.

Kegiatan pembuka untuk memulai Gerakan Mengawal Musim Tanam (OKMAR 2018/2019) ini dilaksanakan di Desa Gampong Tampok Blang, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Rabu (28 November 2018). Acara tersebut dihadiri dan disaksikan oleh Direktur Bisnis kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto, perwakilan Direktorat Pupuk & Pestisida Kementerian Pertanian Uray Suhartono, GM Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh Abdul Hanan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar Azhar, serta lebih dari 500 petani.

Gerakan Mengawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019 dilatar belakangi oleh musim hujan yang mulai berlangsung sejak bulan November 2018 ini. Gerakan ini juga dilaksanakan sebagai upaya mengamankan keberhasilan hasil panen mulai dari musim tanam yang berlangsung pada bulan Oktober 2018 – Maret 2019, dengan proyeksi masa panen yaitu pada bulan Februari – Maret. Gerakan ini diinisiasi untuk memastikan para petani dapat melakukan proses tanam sesuai jadwal tersebut.

Selain itu, peran BNI pada gerakan ini dimaksudkan untuk mengawal musim tanam Oktober – Maret dengan pembiayaan yang murah, mudah, disertai pendampingan dan adanya Offtaker bagi petani sektor tanaman pangan di berbagai daerah di Indonesia. Program ini dilaksanakan dengan sinergi antar BUMN dan Kementerian Pertanian.

Catur Budi Harto menyatakan gerakan tersebut merupakan wujud kontribusi BNI untuk mensejahterakan petani, melalui penyediaan akses permodalan yang mudah dan murah di sektor pertanian dan perkebunan. Gerakan ini diharapkan menjadi salah satu penopang program pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas petani, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.

“BNI akan tetap terus mensukseskan pembangunan perekonomian Indonesia dan menyalurkan pembiayaan bagi segenap petani guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan mandiri,” ujarnya.

Bambang Setyamojo mengungkapkan bahwa BNI melakukan gerakan ini sebagai salah satu bentuk sinergi antara BUMN dan Kementerian dalam pendampingan budidaya serta peningkatan hasil produksi dengan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta percepatan program berupa Corporate Sosial Responsibility (CSR). Gerakan ini nantinya akan diimplementasikan di 56 lokasi penghasil komoditas jagung & padi di seluruh Indonesia dengan melibatkan kurang lebih 25.000 petani.

Pada acara ini, BNI memberikan bantuan CSR berupa kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) berupa perbaikan saluran irigasi sepanjang 2 kilometer di Gampong Tampok Blang. PKT ini melibatkan 200 petani dan bantuan 2 unit _hand tractor_.

Pada kesempatan ini, dilaksanakan tanam massal komoditas yang dilakukan oleh pejabat setempat dengan melibatkan 500 Petani. Dalam kegiatan ini dilaksanakan penyerahan Kartu Tani dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani.

KUR tersebut menambah portofolio penyaluran KUR oleh BNI. Hingga 26 November 2018, KUR yang telah disalurkan BNI mencapai Rp 15,24 triliun atau 92,38% dari target KUR BNI tahun ini yang ditetapkan Rp 16,5 triliun. KUR BNI tersebut telah menyentuh 129.027 penerima KUR di seluruh Indonesia. (jef)

SRAGEN:(Globalnews.id)- Ruas Tol Solo-Ngawi Segmen Sragen Ngawi kelolaan PT Jasamarga Solo Ngawi diresmikan hari ini. Dengan diresmikannya segmen tersebut, maka Ruas Tol Solo-Ngawi telah beroperasi secara penuh.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunner (JMLAB) dalam pembiayaan sindikasi untuk pembangunan ruas tol Solo – Ngawi. Ruas tol tersebut merupakan bagian dari Ruas Tol Trans Jawa.

Ruas tol tersebut diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo di Sragen, Jawa Tengah, Rabu (28 November 2018). Turut hadir pada peresmian tol tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Rini M Soemarno, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Corporate Banking BNI Putrama Wahju Setyawan.

Putrama Wahju Setyawan menuturkan, dalam pembangunan Ruas Tol Solo-Ngawi secara keseluruhan, BNI mengambil porsi kredit sindikasi sebesar Rp 1,1 triliun atau 25% dari total sindikasi (Rp 4,4 triliun). Project cost dari Ruas Tol Solo-Ngawi sendiri adalah sebesar Rp 6,2 triliun.

Sebelumnya, Ruas Tol Solo-Ngawi Segmen Ngawi – Klitik sepanjang 4 km telah beroperasi sejak Februari 2018 dan Segmen Kartosuro – Sragen sepanjang 36 km telah beroperasi sejak Juli 2018. Total panjang Ruas Tol Solo-Ngawi adalah 90,1 km.

“Sejalan dengan langkah pemerintah yang fokus pada pembangunan infrastruktur, BNI aktif terlibat dalam berbagai penyaluran kredit sindikasi infrastruktur. Dalam pembangunan Ruas Tol Solo-Ngawi, BNI turut berperan sebagai Agen Fasilitas. BNI sendiri menjadi lead dalam pembiayaan sindikasi yang juga mendapat partisipasi dari lembaga pembiayaan dan bank lain tersebut,” ujar Putrama.

Selain BNI, terdapat 6 bank dan lembaga pembiayaan di dalam kepesertaan kredit sindikasi Tol Solo-Ngawi yaitu BRI, Bank Mandiri, Eximbank, SMI, Bank Jateng, dan Bank DIY. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- Bank DKI bekerjasama dengan PT JTD Jaya Pratama melakukan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi senilai Rp13,7 triliun untuk pembiayaan investasi tahap 1 (Ruas Semanan – Sunter dan Sunter – Pulo Gebang) yang merupakan bagian dari 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta. Perjanjian kredit tersebut melibatkan 29 Kreditur dengan 6 Joint Mandated Lead Arranger & Bookrunner (JMLAB).

Direktur Keuangan Bank DKI, Sigit Prastowo menyampaikan, Sebagai salah satu JMLAB, Bank DKI mendapatkan porsi penyaluran kredit sebesar Rp500 miliar dan mengkoordinir 16 BPD dengan total partisipasi sebesar Rp3,9 triliun.

Penyaluran kredit tersebut didasarkan pertimbangan bahwa sektor infrastruktur jalan tol merupakan sektor yang potensial serta merupakan infrastruktur yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan ekonomi.

Selain itu penyaluran kredit kepada PT JTD Jaya Pratama juga didasarkan pada reputasi dan kinerja keuangan yang baik serta mempertimbangkan bahwa PT JTD Jaya Pratama merupakan anak perusahaan dari PT Pembangunan Jaya sebagai salah satu BUMD Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Bank DKI juga telah berpartisipasi dalam penyaluran kredit pada sejumlah proyek infrastruktur seperti kepada PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) untuk pembangunan ruas jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated Lintas Marga Sedaya untuk proyek ruas tol Cikampek-Palimanan, Marga Bumi Adhikaratya untuk proyek ruas tol Gempol-Pandanan. Per November 2018, portofolio kredit sindikasi Bank DKI kepada sektor infrastruktur, transportasi dan kelistrikan mencapai Rp6,14 triliun. Adapun total penyaluran kredit sindikasi Bank DKI per November 2018 tercatat sebesar Rp8,61 triliun.

Ruas jalan tol yang dibangun bertujuan untuk menambah kapasitas jaringan jalan arteri yang ada serta untuk melayani lalu lintas yang lebih lancar dan lebih baik. Seluruh struktur badan jalan dibangun dengan konstruksi Tol Melayang (Elevated), atau dibangun di atas jalan arteri yang sudah ada, serta infrastruktur yang sudah terbangun sebelumnya. Selain itu, ruas jalan tol yang dibangun juga dirancang untuk meminimalisasi pembebasan lahan dan memaksimalkan pemanfaatan ruang infrastruktur kota yang ada.

Ruas jalan tol tersebut nantinya akan menyediakan berbagai fasilitas terintegrasi yang memudahkan penggunanya untuk mengakses fasilitas transportasi umum. Sistem Bus Rapid Transit (BRT) on the Toll Road merupakan yang pertama dirancang di Indonesia, yaitu jalan tol yang dilengkapi oleh shelter bus sepanjang koridornya. BRT ini terakomodasi dengan tiga koridor, yaitu Blue Line, Red Line, dan Green Line. BRT juga melayani perjalanan jarak jauh dengan jarak antar shelter 3 hingga 4 kilometer. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Anak perusahaan PT Soechi Lines Tbk (SOCI), PT Multi Ocean Shipyard (MOS) yang berpotensi terkena denda keterlambatan pengadaan kapal pesanan PT Pertamina (Persero) dimungkinkan bisa menggerus kinerja SOCI sebagai induk perusahaan.

“Saat ini sebesar 40 persen kekayaan SOCI ada di MOS. Kalau kondisinya MOS mengalami masalah denda pengadaan kapal Pertamina, maka bisa saja menggerus holding. Walaupun kecil kontribusi pendapatan MOS untuk SOCI,” kata Kepala Riset PT Koneksi Kapital, Alfred Nainggolan di Jakarta, Selasa (27/11).

Menurut Alfred, industri galangan kapal di Indonesia terbilang menarik, jika melihat kondisi georafis yang berbentuk kepulauan. “Investor memandang industri galangan kapal merupakan bisnis capital intensive dan sedikit investor yang melliriknya,” ucapnya.

Selain itu, jelas dia, perusahaan di sektor ini juga membutuhkan dana jangka panjang untuk menjaga eksistensi bisnis. “Pertamina ini berkontribusi sebesar 50 persen terhadap SOCI. Jadi, kalau ada permasalahan akan berpengaruh signifikan,” imbuh Alfred.

Perlu diketahui, MOS berpotensi terkena denda akibat keterlambatan penyerahan pengadaan dua unit kapal pesanan Pertamina. Pada laporan keuangan SOCI Kuartal III-2018, MOS mendapatkan pengadaaan tiga unit kapal minyak bertonase 17.500 ton.

Pada laporan keuangan per 30 Juni 2018, SOCI belum menyerahkan kapal pesanan Pertamina, namun pada laporan keuangan September 2018 sudah tercatat ada penyerahan kapal pertama.

Lebih lanjut Alfred mengatakan, sejauh ini para analis saham masih meraba terkait besaran denda yang akan diterima MOS, lantaran minimnya informasi mengenai sanksi denda oleh Pertamina. “Investor sedang mencari kepastian tentang besaran denda yang akan diterima SOCI,” ujar Alfred.

Dia berharap, kasus SOCI ini tidak serupa dengan permasalahan yang pernah dihadapi PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) yang masuk ke ranah hukum. “Denda DGIK membesar saat masuk di pengadilan. Kasus SOCI ini bisa saja potensinya ke arah sana. Jangan sampai pada akhirnya investor mendapati denda yang besar,” tuturnya.

Alfred menegaskan, pada dasarnya laporan keuangan SOCI per Kuartal III-2018 tidak tercermin adanya risiko finansial pada perusahaan. “Angka-angka pada laporan keuangan SOCI masih bagus. Investor ritel kita kan hanya terpaku pada angka laporan keuangan. Saat ini msih ada enam sekuritas yang merekomendasikan buy untuk SOCI,” jelas Alfred.

Dia menambahkan, pada laporan keuangan SOCI tidak tercantum besaran denda terkait pengadaan kapal Pertamina. “Saya ambil benchmark di sisi saham, sejak IPO sampai sekarang saham SOCI sudah turun 70 persen. Sedangkan, tren IHSG malah naik. Ini berarti ada sentimen dari sektornya dan fundamental perusahaan,” tuturnya.

Saat ini, kata Alfred, investor jangka panjang di SOCI, seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun, secara perlahan-lahan keluar. “Mungkin mereka mulai tidak nyaman. Sekarang ini pemegang saham yang tersisa hanya corporate dan individu. Masalah denda ini belum banyak informasinya,” tegas Alfred.

Sebelumnya, Direktur SOCI, Paula Marlina saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta beberapa wktu lalu (19/11), perjanjian kerjasama pengadaan tiga unit kapal untuk Pertamina menetapkan klausul terkait denda.

“Setiap kontrak kerja pasti ada denda. Tetapi, besaran berapa dan bagaimana cara denda itu tidak bisa dibuka ke publik. Karena, kontrak bilateral (antara MOS dan Pertamina),” ujar Paula.

Paula menyebutkan, sejauh ini perseroan tidak melanggar waktu penyerahan kapal, karena terdapat perjanjian ulang antara MOS dan Pertamina hingga 30 Mei 2019. “Ini terjadi perpanjangan waktu yang disepakati bersama,” tegasnya. (jef)

JAKARTA:(Globanews.id)-Sebagai Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners (MLAB) pembiayaan proyek jalan tol Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menghimpun dana sebesar Rp 13,7 Triliun secara sindikasi dari 29 bank konvensional serta bank syariah. Total nilai proyek yang sebesar Rp 20,8 Triliun tersebut, sekitar 66% atau Rp 13,7 Triliun dibiayai secara sindikasi.

Pemberian kredit sindikasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi di Jakarta, Selasa (27 November 2018) antara Direktur PT JTD Jaya Pratama (JJP) Frans Sunito, Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 1 (LMC 1) BNI Benny Yoslim, Pemimpin Unit Sindikasi BNI Rommel Sitompul, dan segenap pimpinan bank peserta sindikasi.

Corporate Secretary BNI Kiryanto menuturkan, proyek jalan tol tersebut secara keseluruhan dibiayai oleh 24 Bank Konvensional dan 5 Bank / Anak Perusahaan Syariah. Dengan total dukungan BNI sebesar Rp 2 Triliun serta berperan sebagai JMLAB untuk menghimpun pembiayaan sindikasi, membuktikan bahwa BNI sangat aktif berkontribusi dan memimpin Sindikasi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

“Fasilitas ini sebenarnya adalah upaya BNI untuk menggalang perbankan nasional tidak saja bank umum tetapi juga perbankan syariah dan bank-bank daerah yang potensi pembiayaannya untuk infrastruktur patut diperhitungkan. Dengan berpartisipasi dan memimpin kredit sindikasi ini, BNI mendukung penuh program pemerintah yang salah satu memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Prinsip pembiayaan ini juga mempedulikan sosial dan lingkungan seperti ini untuk memitigasi risiko sosial dan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus memotivasi untuk semua pihak untuk menjalankan pembangunan yang keberlanjutan,” ujar Kiryanto.

Dengan penandatanganan pemberian fasilitas pembiayaan sindikasi ini, BNI berharap peran bank-bank Syariah dan bank-bank daerah di dalam pembangunan infrastruktur semakin meningkat, sejalan dengan misi BNI sebagai bank komersial sekaligus Agen Pembangunan dalam menunjang pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang menjadi prioritas utama pemerintah.

Pada kesempatan sebelumnya, BNI telah aktif terlibat dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yaitu itu jalan tol ruas Kanci Pejagan, Pejagan-Pemalang, Semarang Solo, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, dan Surabaya Mojokerto. BNI juga aktif membiayai proyek infrastruktur lainnya seperti Pelabuhan Laut, Jalan Tol Trans Sumatera, Jaringan Telekomunikasi, Pembangkit Listrik dan Jaringan Transmisi Jarak Jauh. (jef)