Jakarta: (Globalnews.com)– Salah satu program prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam pemanfaatan Dana Desa adalah proyek padat karya. Pemerintah bahkan mewajibkan penggunaan sekitar 30 persen Dana Desa untuk proyek Padat Karya Tunai (Cash for Work).

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDTT Taufik Madjid kembali menegaskan hal ini saat mendampingi Presiden Joko Widodo mengunjungi pelaksanaan proyek Padat Karya Tunai di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (26/3/2018).

Menurut Taufik Madjid, proyek pembangunan lewat program Padat Karya Tunai (PKT) tersebut sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). “PKT ini bagian dari penyelenggaraan kegiatan yang ada di desa yang bersumber dari Dana Desa. PKT di desa ini salah satunya merupakan arahan dan perintah Bapak Presiden kepada seluruh desa supaya menggunakan 30 persen dari total Dana Desa itu untuk membayar upah pekerja yang dibayar secara harian atau paling lama mingguan,” katanya.

Taufik menegaskan, program PKT dapat menggerakan roda ekonomi yang ada di masyarakat, karena PKT memanfaatkan tenaga kerja asli di desa yang bersangkutan. “Selain itu, material yang digunakan dalam PKT juga harus dari desa itu. Sehingga anggaran pemerintah ini bisa berputar di desa,” tegasnya.

Mengingat pentingnya proyek ini dalam mengangkat perekonomian desa, kata Taufik, Presiden jokowi mewanti-wanti agar pelaksanaan PKT terus dipantau, diawasi dan dievaluasi dengan baik. “Bapak Presiden menegaskan hal itu agar program padat karya tunai di desa ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama untuk mendorong roda ekonomi di desa,” imbuhnya.

Tak cuma itu. Jokowi juga meminta agar kualitas hasil pembangunan dari hasil program PKT ini tidak kalah dengan kualitas proyek yang dikerjakan oleh perusahaan swasta. Untuk memastikan hal itu, kata Taufik, pemerintah telah menerjunkan pendamping teknik infrastruktur yang dibantu secara teknis oleh SKPD teknis dari Dinas Pekerjaan Umum.

“Jadi, ada spesifikasi yang harus dijaga tentunya. Untuk memastikan itu ada yang namanya tim pengolah kegiatan di desa, terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat dan dibantu oleh instansi teknis, disamping tadi pendamping teknis infrastruktur untuk menjaga kualitas pekerjaan,” lanjutnya.

Pembangunan jalan di Desa Pematang Panjang ini dilakukan untuk memudahkan akses warga menuju ke area persawahan. Mayoritas warga di daerah tanah bergambut ini memang sehari-hari bekerja di sawah.

Jalan urukan tersebut memakan dana hingga Rp115.919.200. Peningkatan jalan sepanjang 398 meter dengan lebar 3 meter dan tinggi 0,25 meter dilakukan secara padat karya atau gotong royong. “Dari jumlah dana tersebut, sekitar Rp35.200.000 atau 30,37 persen untuk membayar upah kerja warga yang terlibat secara tunai. Jangka waktu proyek yang dianggarkan dari dana desa tahun 2018 ini adalah 15 hari kerja,” pungkas Taufik.

Sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, berkai-kali menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan empat program prioritas Kemendes, yang salah satunya adalah PKT. “Kalau program ini dilaksanakan di semua desa, maka kami yakin kemiskinan di desa akan teratasi. Tidak ada lagi warga desa yang menganggur, sehingga arus urbanisasi ke kota juga akan berkurang dengan sendirinya,” tegas Menteri Eko.

Informasi lebih jauh, silakan kunjungi:
Website: http://www.kemendesa.go.id
Facebook: https://web.facebook.com/kemendesa.1
Twitter: https://twitter.com/kemendesa
Instagram: https://www.instagram.com/kemendespdtt/?hl=id

(*)

Jakarta:(Globalnews.id) -Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo tidak main-main dengan tekadnya untuk mengentaskan desa dari kemiskinan. Menteri Eko tak cukup hanya dengan menggencarkan pelaksanaan empat program prioritas Kemendes PDTT, tetapi juga begitu sigap dalam mengawal dan menyikapi masukan dari daerah.

Seperti dalam kunjungannya ke Desa Bratasena Adiwarna Tulangbawang Lampung, Jumat (23/3/2018) lalu. Saat itu Menteri Eko menerima curhatan dari Bupati Tulang Bawang, Winarti soal ketersediaan listrik yang menjadi hambatan bagi para petambak udang untuk melakukan budidaya. Padahal mereka sudah menerima bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Mendengar itu, Menteri Eko langsung menelepon Menteri BUMN Rini Soemarno di hadapan Bupati Winarti untuk menyampaikan hal tersebut. Menteri Rini pun langsung menindaklanjutinya ke Direktur Utama PLN agar membantu para petambak udang dalam memenuhi kebutuhan listrik mereka.

Ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (25/3/2018), Menteri Eko mengatakan bahwa dirinya sudah bertekad untuk bertindak all out dalam mengawal jalannya program percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa yang tengah digencarkan oleh kementeriannya. “Kita berpacu dengan waktu. Jadi tidak bisa menunda-nunda lagi. Semua harus sigap dan tanggap,” ujar Menteri Eko.

Dalam kunjungannya ke Lampung, Menteri Eko bertatap muka dengan para petambak, sekaligus meninjau lokasi tambak udang yang kini menjadi Produk Ungulan Kawasan Desa (Prukades) di Desa Bratasena Adiwarna, Tulang Bawang. Pemkab Tulang Bawang merupakan salah satu dari 102 kabupaten yang awal Maret lalu melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Prukades dengan Kemendes dan pihak swasta.

”Penandatangaan MOU ini, adalah sejarah yang kelak dapat memotivasi kita untuk mensukseskan Program Pencanangan Prukades untuk Budidaya Tambak Udang di wilayah Tulang Bawang,” ujar Winarti.

Prukades dianggap sebagai cara ampuh untuk mengusir kemiskinan dari wilayah pedesaan. Mengapa? Karena dengan Prukades, desa akan memiliki klaster ekonomi dari hulu ke hilir. “Ada banyak desa miskin di Indonesia karena tidak punya pasar. Nah, pasar itu apa? Sarana pascapanen sektor pertanian. Sarana pascapanen tidak bisa masuk ke desa karena skala produksinya tidak cukup, sehingga menjadi tidak ekonomis,” .” ujar Menteri Eko.

Eko menjelaskan, sekitar 82,77 persen penduduk desa saat ini hidup dari sektor pertanian. Mereka umumnya merupakan petani kecil dengan luas lahan garapan kurang dari 1 hektare. Bahkan tidak sediki juga diantara mereka yang tidak punya lahan garapan sama sekali –baik di pertanian, perkebunan maupun perikanan– sehingga hanya menjadi buruh tani.

Program Prukades adalah model yang dapat menguntungkan pihak petani maupun swasta. Masyarakat dapat berperan sebagai pelaku proses produksi, sedangkan swasta hanya berlaku sebagai rantai pemasaran sekaligus input bagi produksi.

Klaster ekonomi dibutuhkan untuk memenuhi skala produksi agar sarana pascapanen bisa masuk ke desa. “Ini yang melaksanakan masyarakat semua. Kalau dulu perusahaan punya tanah dan masyarakat menjadi pekerja saja, sekarang mereka bisa melakukan proses produksinya. Perusahaan yang membantu secara manajemen dan pascapanen. Masyarakat senang, karena mereka tidak hanya pekerja saja, tapi juga mempunya aset produksi yang pasarnya sudah ada,” jelas Eko.

Karena itu, kata Eko, pelaksanaan program Prukades kini digencarkan. Dengan bimbingan Pemerintah Kabupaten/Kota, desa-desa diharapkan mulai menentukan produk unggulannya.

Produk tersebut harus berasal dari potensi sumberdaya lokal, hal ini bertujuan agar sumberdaya yang ada di desa terpakai secara maksimal. Apabila sumberdaya berasal dari luar daerah atau dari luar desa, maka disarankan agar melakukan pengolahan kembali atau membuat nilai tambah yang bisa menjadikan pembeda antara produk yang didapatkan dari sumberdaya luar daerah dengan produk unggulan yang akan dipasarkan dari desa tersebut.

Menteri Eko menjelaskan, banyak keuntungan yang diperoleh dari Prukades. Pertama, menjadikan petani lebih terampil dan ahli. Karena, lanjut Eko, bila desa sudah fokus pada satu produk unggulan, maka akan muncul petani-petani yang fokus membudidayakan komoditi tertentu. “Ketika mereka fokus dan didukung dengan peningkatan kapasitas, belajar besama antar petani maka petani akan semakin terampil dan ahli,” ungkapnya.

Keuntungan kedua adalah mempermudah akses modal. Mengapa? Karena lembaga keuangan lebih mudah memberi pinjaman pada daerah yang memiliki produk unggulan. “Jika kapasitas produksi produk sudah baik dan berkelanjutan lembaga pembiayaan (Bank, Koperasi dll) akan bisa memberikan akses pembiayan untuk modal usaha,” ujarnya.

Tak cuma bank, kata Eko, Prukades juga menarik kalangan investor untuk bekerjasama. Apalagi bila produk unggulan desa tersebut berkualitas dan memiliki kontinyuitas. “Investasi bisa dilakukan pada kerjasama on farm (budidaya), off farm (pengolahan komodit) dan market (pemasaran). Sehingga pertumbuhan ekonomi desa akan semakin cepat dan merata,” tegas Eko.

Keuntungan yang tak kalah pentingnya dari Prukades, jelas Eko, adalah penyerapan lapangan tenaga kerja baru dan peluang usaha baru. Menteri Eko mencontohkan, penandatangan MoU atau nota kesepahaman Prukades antara Kemendes dengan 102 kabupaten dan 68 dunia usaha pada awal Maret lalu akan menciptakan investasi sekitar Rp 47 triliun. Dan dari investasi tersebut akan menyerap tenaga kerja sekitar 10 juta jiwa.

Mendes pun menyebutkan sejumlah bukti nyata keberhasilan Prukades, diantaranya di Pandeglang, Banten. Adanya bantuan hingga Rp60 miliar meliputi bantuan bibit, traktor hingga paska panen untuk Prukades di Pandeglang telah menurunkan jumlah desa tertinggal dari 174 desa tertinggal menjadi 54 desa saja.

Dia menambahkan, manfaat Prukades ialah untuk menyatukan skala ekonomi di wilayah yang perekonomiannya rendah. Misalnya di kawasan Melolo, Waingapu, Sumba Timur yang daerahnya sangat ekstrim itu akan dibangun perkebunan gula.

Diperkirakan pada 2019 nanti, katanya, akan bisa diproduksi 200.000 ton gula. ”Manfaat dari kerjasama ini ialah memberikan income kepada desa. Adanya investasi yang masuk juga akan membuka lapangan kerja,” jelasnya.

Lebih lanjut Menteri Eko menerangkan, tujuan utama dari kerja sama ini lebih kepada peningkatan ekonomi desa. Dampak keberlanjutannya ialah dengan ekonomi yang kuat maka menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan pariwisata dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintah tentunya akan memberikan insentif bagi dunia usaha yang tertarik bekerjasama. Sementara bagi pemerintah Kabupaten yang serius mengikuti program Prukades akan diberikan insentif berupa bibit, pupuk, jembatan, traktor, dan kebutuhan lain kepada masyarakat desa setempat.

“Dengan model Prukades ini pemerintah nantinya akan memberi intensif berupa bibit, pupuk, traktor, infrastruktur agar mereka mau fokus satu komoditi tertentu agar memiliki skala ekonomi yang besar. Sehingga, dengan skala ekonomi yang besar itu, desa sudah tidak kesulitan lagi dengan sarana pasca panennya dan program inilah yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi di desa,” paparnya.

Informasi lebih jauh, silakan kunjungi:
Website: http://www.kemendesa.go.id
Facebook: https://web.facebook.com/kemendesa.1
Twitter: https://twitter.com/kemendesa

(*)

KLATEN: (Globalnews.id)- Pemerintah pada awal tahun 2018 telah mencanangkan program Padat Karya Tunai (PKT) yang secara bertahap akan dilaksanakan di seluruh desa di Indonesia, dalam rangka pembangunan ekonomi kerakyatan.

Program Padat Karya Tunai atau cash for work merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian, mempercepat pembangun, mempersempit ruang kemiskinan, dan memperkuat ekonomi kerakyatan yang ada di desa.

Dalam upaya tersebut Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh instansi setingkat Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, untuk segera mengimplementasikan program Padat Karya Tunai di seluruh desa di Indonesia.

Salah satu langkah nyata kontribusi Bank BRI dalam program PKT, BRI tengah melaksanakan CSR BRI Peduli Lingkungan berupa pemadatan jalan dan normalisasi saluran irigasi yang dilaksanakan di Dukuh Pilangsari, Desa Gondang, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah , Sabtu /24/3/ 2018.

Kegiatan ini dihadiri langsung Oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Direktur Bank BRI Corporate Banking Kuswiyoto, Pemimpin Kantor Wilayah Bank BRI Yogyakarta Hari Siaga Amijarso, dan Bupati Klaten Sri Mulyani.
“CSR BRI Peduli kali ini difokuskan untuk mengimplementasikan program Padat Karya Tunai tengah dicanangkan pemerintah.

Bank BRI menfokuskan pemadatan jalan dan normalisasi saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Gondang, yang nantinya mampu meningkat skala ekonomi kerakyatan di Desa Gondang,” kata Corporate Secretary BRI Bambang Tribaroto.

Adapun pemadatan jalan yang akan dilaksanakan di Desa yang berpenduduk 850 kepala keluarga atau 3.500 jiwa tersebut adalah sepanjang 275 meter. Pemadatan jalan difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur dan akses desa yang pada ujungnya meningkatkan taraf ekonomi desa melalui arus barang dan jasa yang masuk ke desa.

BRI juga memberikan bantuan normalisasi aliran irigasi dan pembuatan talud aliran irigasi sepanjang 250 meter yang mengairi persawahan yang terdapat di Desa Gondang.
Bambang mengungkapkan, normalisasi ini nantinya akan mendorong produktivitas pertanian di desa Gondang.

Pada kesempatan yang sama, Bank BRI juga menyalurkan CSR BRI Peduli Pendidikan kepada SD II Gondang berupa pengecatan seluruh ruang kelas, pemberian tabungan pendidikan kepada 10 siswa masing senilai Rp. 500 ribu, 1 unit laptop, dan 1 unit projector kepada pihak sekolah yang nantinya difungsikan untuk mempermudah proses belajar mengajar.

Sekadar tambahan informasi, dalam program PKT ini, terdapat lima pilar implementasi program yang menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan ekonomi desa, pertama ditujukan bagi masyarakat desa yang kurang mampu, kedua untuk meningkatkan pendapatan warga desa, ketiga penyediaan lapangan kerja sementara,keempat pembagian upah yang transparan antara pemangku kepentingan desa dan warga desa secara musyawarah mufakat, dan terakhir pembangunan sarana dan prasarana desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat. (jef)

i
JAKARTA : (Globalnews
id)-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, menjadi Bank BUMN terakhir yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2017. Sama seperti Bank lainnya, agenda utama dari Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan ini adalah pembagian dividen dan perombakan susunan pengurus. Untuk dividen, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah ini membagikan Rp 605,49 miliar atau sebesar 20 persen dari laba bersih perseroan yang tercatat sebesar Rp 3,027 triliun. Adapun nilai dividen per lembar saham sebesar Rp 57,175 lebih tinggi dibandingkan dividen yang dibagian tahun lalu sebesar Rp 49,459. Dividen akan dibagikan ke pemegang saham yang berhak pada tanggal 24 April 2018.

Dengan dividend pay out ratio sebesar 20% maka sebesar 80 persen laba ditahan perseroan atau setara dengan Rp 2, 421 triliun. Laba tersebut membuat Bank BTN memiliki modal tambahan untuk ekspansi kredit dan pengembangan usaha

Penggunaan 80% laba bersih untuk ekspansi kredit dan usaha tahun 2018 tidak lepas dari target 2018 yang dipasang Bank yang sudah berdiri 68 tahun ini. Dengan pencapaian tahun 2017 yang berada di atas rata-rata perbankan nasional, Bank BTN tetap menjaga laju pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri, yaitu sebesar 22-24%. Tahun 2017 lalu, Bank BTN mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 21,01%. Peningkatan target kredit didasari oleh suksesnya Program Sejuta Rumah yang makin diperkuat tahun ini, baik lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga, maupun Bantuan Uang Muka serta skema baru yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT). Selain mematok pertumbuhan kredit yang tinggi, target DPK juga didorong tumbuh 19-22%. Sementara laba bersih diharapkan bisa tumbuh di atas 25% agar bisa mendorong peningkatan ekuitas sebesar 13-15% dibandingkan tahun 2017.

“Untuk mencapai target tersebut, kami sudah memasang setidaknya 9 strategi yaitu penguatan positioning kami di KPR dan construction value chain, struktur pendanaan dan rasio CASA, meningkatkan pendapatan non bunga, meningkatkan asset recovery dan efektivitas penagihan, memperkuat permodalan, perbaikan kualitas SDM, perkuat infrastruktur IT dalam rangka penguatan digital banking, namun dalam strategi ini kami juga terus memperkuat manajemen risiko, dan yang juga penting adalah pertumbuhan organik dengan pembentukan anak usaha, ” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono, saat jumpa pers usai RUPST di Jakarta, Jumat (23/3).

Maryono menambahkan, Bank BTN akan tetap melanjutkan rencana pendirian anak usaha sesuai dengan rencana bisnis perbankan melalui mekanisme penyertaan modal yang akan dilakukan pada bidang pembiayaan, manajemen investasi dan asuransi. “Rencana tersebut tetap berjalan dan untuk permulaan kita bisa melakukan kerjasama bisnis sambil menanti pendirian holding BUMN perbankan,” tegasnya.

Sesuai dengan strateginya untuk penguatan bisnis KPR, Bank BTN menargetkan bisa meraih dana segar dari FLPP untuk meluluskan target program sejuta rumah. Tahun ini, Bank BTN menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 750.000 unit. Sekadar informasi, Bank BTN kembali mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk turut serta dalam menyalurkan dana FLPP untuk membiayai ekspansi KPR Subsidi. Tahun ini, Bank yang menguasai 36,30% pangsa pasar KPR ini aktif menjemput bola dengan menggandeng perusahaan yang memayungi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk menabung di Bank BTN baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Selain menyetujui Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017, Rencana Aksi (Recovery Plan) perseroan, persetujuan perubahan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN tahap I tahun 2017, RUPST Bank BTN memutuskan perubahan pengurus perseroan.

RUPST Bank BTN memutuskan perubahan pengurus perseroan dengan memberhentikan dengan hormat Adi Setianto sebagai Direktur IT & Operation. RUPST kemudian mengangkat Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Operation. Sebelumnya Andi Nirwoto menjabat sebagai General Manager Operasional Teknologi Informasi Bank BNI.Selain itu RUPST juga mengubah Nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan dengan mengganti Direktur Collection Asset Management & Legal menjadi Direktur Collection & Asset Management, dan menambah jabatan Direktur Strategic Human Capital. Adapun jabatan Direktur Collection & Asset Management dipegang oleh Nixon L.P Napitupulu. Sementara untuk posisi Direktur Strategic Human Capital, RUPST mengangkat Yossi Istanto. RUPST juga memutuskan penambahan Komisaris dengan mengangkat Parman Nataatmadja.

Dengan demikian, susunan terbaru dari Direksi Bank BTN dan Komisaris Bank BTN adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Maryono

Direktur Finance & Treasury : Iman Nugroho Soeko

Direktur IT & Operation : Andi Nirwoto

Direktur Commercial Banking : Oni Febriarto Rahardjo

Direktur Strategy, Compliance & Risk : R. Mahelan Prabantarikso

Direktur Collection, Aset Management : Nixon L.P Napitupulu

& Legal

Direktur Consumer Banking : Budi Satria

Direktur Distribution & Network : Dasuki Amsir

Direktur Strategic Human Capital :Yossi Istanto

Komisaris Utama/ Independen : I Wayan Agus Mertayasa

Komisaris Independen : Kamaruddin Sjam

Komisaris Independen : Arie Coerniadi

Komisaris Independen : Arie Coerniadi

Komisaris Independen : Lucky Fathul Aziz Hadibrata

Komisaris Independen : Garuda Wiko

Komisaris : Sumiyati

Komisaris : Maurin Sitorus

Komisaris : Iman Sugema

Komisaris : Parman Nataatmadja

“Kami berharap kinerja Perseroan akan lebih baik dengan kehadiran Andi Nirwoto dan Parman Nataatmadja sebagai bagian dari keluarga besar Bank BTN,” kata Maryono.

Mengawali tahun ini, Bank BTN berada di koridor yang tepat untuk menjemput target-target kinerja. Per Februari 2018, bank dengan kode saham BBTN ini mencatatkan posisi penyaluran kredit sebesar Rp197,45 triliun atau tumbuh 18, 89% dibandingkan posisi periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp166,08 triliun. Selain kredit, DPK Bank BTN juga tumbuh kencang seiring dengan makin banyaknya program tabungan, diantaranya Super Untung Jaman Now. Posisi Per Februari 2018 DPK Bank BTN menembus Rp189,26 triliun atau tumbuh sekitar 20,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 156,56 triliun. “Dengan pencapaian tersebut, aset kami juga melejit 19,52% dibandingkan Februari tahun lalu menjadi sebesar Rp 254,65 triliun,” kata Maryono. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi salah satu bank milik negara yang memberikan dukungan terhadap kolaborasi berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menerbitkan Kartu Sehat BUMN. BNI juga mengajak salah satu perusahaan anaknya, yaitu BNI Life, untuk turut memberikan kontribusi dalam penerbitan kartu tersebut. Kartu yang memiliki banyak manfaat bagi pemiliknya ini diterbitkan atas kerja sama antara Indonesia Healthcare Corporation (IHC) yang menggandeng BNI, BNI Life, AdMedika, dan BPJS Kesehatan.
Peluncuran Kartu Sehat BUMN tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama Pertamedika-IHC Dr. Dany Amrul Ichdan, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati, Plt Direktur Utama PT BNI Life Insurance Geger N Maulana, serta Direktur PT Administrasi Medika Hesti Nugrahani di Jakarta, Kamis (22 Maret 2018). Acara tersebut menjadi salah satu bagian utama dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Pertama IHC. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Rini M Soemarno, Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek, dan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni.
Adi Sulistyowati menuturkan, Kartu Sehat BUMN memiliki 6 fungsi. Pertama, sebagai kartu berobat bagi pegawai BUMN, dengan skema penjaminan (Non Cash), komplemen terhadap penjaminan BPJS Kesehatan (top-up), yang ditopang oleh jaringan IT dari AdMedika dan asuransi BNI Life. Kedua, sebagai kartu berobat yang memberi akses ke layanan kesehatan menggunakan penjaminan BPJS Kesehatan.
Ketiga, sebagai kartu uang elektronik BNI atau TapCash yang juga dapat digunakan antara lain untuk transaksi pembayaran di gerbang tol, commuterline, busway, area parkir, dan minimarket. Keempat, berfungsi sebagai kartu debit dan ATM di jaringan BNI, sehingga Kartu Sehat BUMN memiliki fitur sebagai kartu debit, ATM, dan uang elektronik BNI.
Kelima, menjadi kartu akses fasilitas kepegawaian para pegawai BUMN untuk mencatatkan kehadiran, memasuki area kerja tertentu, dan identifikasi personel. Keenam, memberikan keuntungan dari kumulatif penggunaan kartu dari Inpoin di mana poin tersebut dapat ditukarkan dengan berbagai benefit dari jaringan Inpoin.
“Tidak hanya pegawai yang mendapatkan manfaat, sistem Kartu Sehat BUMN membantu BUMN dalam optimalisasi dana kesehatan bagi pegawai, baik melalui skema BPJS Kesehatan ataupun penjaminan asuransi dengan sistem top-up. Sistem yang sama juga memberikan laporan rinci perilaku berobat pegawai dan tren penyakit,” ujar Adi Sulistyowati.
Ditambahkannya, kartu sehat BUMN juga merupakan kartu Debit Combo pertama di Indonesia yang mencantumkan logo GPN atau program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang digagas oleh Bank Indonesia (BI) sebagai perwujudan integrasi dan intermediasi antar Bank.

Fasilitas BNI Life
Untuk penyediaan produk asuransi pada Kartu Sehat BUMN bagi karyawan BUMN dan keluarganya, termasuk layanan administrasi asuransi kesehatan, akan disediakan oleh BNI Life. Dalam kartu Sehat BUMN, BNI Life memberikan manfaat produk Optima Cash Plan. BNI Life Optima Cash Plan adalah program asuransi kesehatan terbaik yang memberikan perlindungan santunan ketika karyawan BUMN & keluarga mengakses fasilitas kesehatan RS. Kartu Sehat BUMN ini juga tidak luput dari rencana Kerjasama Koordinasi Manfaat (Coordination of Benefit/COB) antara BNI Life dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kedepannya sebagai optimalisasi program COB dengan BPJS Kesehatan.
Bagi Pertamedika-IHC, operator group rumah sakit BUMN, Kartu Sehat BUMN beserta jaringan IT-nya akan memberikan kemampuan untuk membentuk jaringan rujukan kesehatan antar rumah sakit BUMN, sehingga akses berobat bagi pegawai BUMN menjadi lebih luas. Ini merupakan bentuk sinergi dari BNI, BNI Life, Pertamedika-IHC, AdMedika, dan BPJS Kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan berkualitas.
BNI memberikan promo cashback senilai 1 bulan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi Pemegang Kartu Kredit BNI yang bersedia melakukan pembayaran iuran selama 12 bulan dimuka melalui fitur BNI Bill Payment. Adapun minimum kepesertaan Bill Payment tersebut adalah 12 bulan. Pemegang Kartu Kredit BNI juga dapat melakukan pembayaran iuran JKN-KIS dengan menukarkan BNI Reward Points melalui BNI Call 1500046. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id) -PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Kamis (22/03).

Dalam rapat tersebut, Bank BRI menyetujui pembayaran dividen 45% dari laba bersih tahun 2017 sebesar Rp 13,04 Triliun yang terdiri dari 30% dividen regular senilai Rp 8,69 Triliun dan 15% dividen spesial senilai Rp 4,34 Triliun.

Angka ini naik dibandingkan dengan dividen yang dibagikan oleh Bank BRI pada tahun lalu sebesar Rp 10,47 Triliun.

Selain pembagian dividen, dalam rapat tersebut juga disahkan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Dalam RUPST juga diputuskan penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2018 serta tantiem untuk Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, RUPST 2018 juga menyetujui Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta perubahan nomenklatur jabatan Direksi Perseroan. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BRI menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
:

Komisaris Utama/Komisaris Independen Andrinof A. Chaniago

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Gatot Trihargo

Komisaris Independen A. Fuad Rahmany

Komisaris Independen A. Sonny Keraf

Komisaris Independen Rofikoh Rokhim

Komisaris Independen Mahmud

Komisaris Nicolaus Teguh Budi Harjanto

Komisaris Jeffry J. Wurangian

Komisaris Hadiyanto

Anggota Direksi
:

Direktur Utama Suprajarto

Direktur Corporate Banking Kuswiyoto

Direktur Retail dan Menengah Supari

Direktur Mikro dan Kecil Priyastomo

Direktur Konsumer Handayani

Direktur Jaringan dan Layanan Osbal Saragi Rumahorbo

Direktur Keuangan Haru Koesmahargyo
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Indra Utoyo

Direktur Hubungan Kelembagaan Sis Apik Wijayanto

Direktur Manajemen Risiko Mohammad Irfan

Direktur Human Capital R. Sophia Alizsa

Direktur Kepatuhan Achmad Solichin Lutfiyanto. (jef)

JAKARTA (Globalnews.id)- Pada tahun 2017 jumlah pengaduan yang diterima OJK tentang klaim asuransi sebanyak 268 pengaduan. Jumlah ini relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah pemegang polis asuransi yang mencapai jutaan orang.

“Pengaduan klaim asuransi ke OJK tahun 2017 lalu hanya 268 pengaduan. Itu hanya nol koma sekian persen dari jumlah pemegang polis yang mencapai jutaan orang,” kata Direktur Pengawasan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Nasrullah, pada seminar asuransi tentang penyelesaian terbaik klaim asuransi di Jakarta, Selasa ( 20/3).

Nasrullah berharap, saat ini ada beberapa yang sedang diproses dan diharapkan klaim asuransi bisa diselesaikan secara internal dan jangan sampai meluas ke masyarakat apalagi media sosial dan media.

Hal ini perli diantisipasi oleh perusahaan asuransi agar masalah klaim tidak mencuat ke publik.
“ jadi kita usahakan penyelesaian klaim dilakukan secara internal dan jangan meluas. Kita juga hindari jangan sampai ada CEO dan menejemennya yang terserat salam kasus hukum,” tegasnya.

Dipaparkan, penyelesaian klaim terbaik adalah dengan musyawarah antara perusahaan dengan nasabah. Ini dioptimalkan dulu supaya, bila tidak bisa baru masuk ke mediasi. Dan memang hak konsumen untuk melakukan penyelesaian menempuh jalur lain.

Namun harus diingat kalau masuk ke ranah hukum akan memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Dan mungkin kedua belah pihak juga belum tentu puas dengan keputusan yang akan dijatuhkan dipengadilan.

Sebenarnya, tambahnya, keputusan terbaik dalam suatu klaim adalah sama sama ikhlas, dimana perusahaan iklas membayar klaim dan nasabah ikhlas menerima klaim yang dibayarkan.

Sementara itu Ketua Umum AAJI Hendrisman Rahim,mengatakan, pada tahun 2017 total klaim yang telah dibayarkan perusahaan asuransi jiwa kepada tertanggung mencapai Rp. 121,08 triliun.Adapun rata rata pertumbuhan klaim asuransi ini sejak tahun 2013 hingga 2017 meningkat sebesar 14 persen per tahun.

Adapun kontribusi terhadap klaim pada tahun 2017 yakni 12,1 persen pada akhir kontrak, 6,9 persen untuk klaim meninggal, 55,6 persen nilai tebus, untuk (Partial Withdrawal sebesar 14,4 persen, kesehatan perorangan 3,5 persen, kesehatan kumpulan sebesar 4,2 persen.

Berdasarkan data AAJI, total klaim yang telah dibayarkan perusahaan asuransi jiwa kepada tertanggung mencapai Rp. 121,08 triliun meningkat 26,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp. 96,05 triliun.

Adapun klaim nilai tebus (Surrender), dikuartal keempat 2017 meningkat sebesar 28,6 persen dibandingkan tahun 2016 menjadi Rp. 67,28 triliun, klaim ini memiliki proporsi terbesar di dalam pembayaran klaim dan manfaat, yakni sebesar 55,6 persen.

Sedangkan Klaim Penarikan Sebagian (Partial Withdrawal), juga mengalami pertumbuhan, meningkat sebesar 28,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016, menjadi Rp. 17,49 triliun dan berkontribusi sebesar 14,4 persen.

Sementara klaim kesehatan (medical), tercatat meningkat 0,7 persen menjadi Rp. 9,35 triliun, peningkatan ini terjadi akibat meningkatnya klaim kesehatan perorangan sebesar 5,3 persen di kuartal keempat 2017.

Sebanyak 54,4 persen klaim medical berasal dari produk asuransi kesehatan kumpulan dan sisanya sebesar 45,6 persen berasal dari produk asuransi kesehatan perorangan.

Sementara itu Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan pengaduan untuk produk asuransi yang diterima YLKI terbilang rendah. Yakni hanya sebesar 2 persen dari jumlah pengaduan yang diterima pada 2017
sebesar 642.

“Tetapi 2 persen bukan berarti sedikit dan tidak ada masalah karena konsumen Indonesia berdasarkan Indeks Pemberdayaan Konsumen skornya baru 30,8. Artinya, konsumen Indonesia sudah paham ada UU yang melindungi hak mereka, tapi konsumen ngga cukup baik untuk take action, terhadap pelanggaran hak-haknya, bisa saja diam,” jelasnya.

Tulus menambahkan, asuransi juga tidak termasuk 10 besar pengaduan terbanyak yang diterima YLKI pada tahun 2017. Namun, menurutnya, dalam konteks pelayanan finansial dimana asuransi termasuk di dalamnya, aduannya termasuk tertinggi.

Ditambahkan dari persentase 2 persen aduan asuransi, 52 persen diantaranya berupa penolakan klaim oleh perusahaan asuransi. Sisanya berupa standar perjanjian yang kurang dimengerti konsumen, dan pelayanan yang berbelit-belit.
Tulus mengakui rasio berasuransi di Indonesia masih rendah. Diantaranya karena konsumen mengalami asimetri informasi, daya beli rendah, ketidakinginan membayar, proses klaim yang sulit dan berbelit-belit serta marketing asuransi yang sepihak. (jef)

JAKARTA (Globalnews.id)-Indonesia bekerjasama dengan organisasi penerbangan sipil internsional (International Civil Aviation Organization/ICAO) menyelenggarakan Workshop ICAO USOAP-CMA, di Jakarta, Senin (19/03/2018).

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) penerbangan sipil Indonesia yang memiliki kualifikasi sesuai aturan ICAO. Kegiatan ICAO USOAP-CMA (Universal Safety Oversight Audit Programme-Continous Monitoring Audit) dibuka Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Pramintohadi Sukarno mewakili Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Acara ini ikut dihadiri Atase Perhubungan RI di Montreal- Kanada selaku Alternate Representative Indonesia to ICAO, Indonesia National Continuous Monitoring Coordinator dan pihak-pihak terkait ICAO USOAP lainnya.

Agus Santoso dalam sambutannya mengatakan, Indonesia merupakan negara besar yang berbentuk kepulauan dan terhubung dengan moda transportasi penerbangan serta ratusan bandar udara. Untuk itu sudah seharusnya Indonesia memiliki perhatian tinggi terhadap keselamatan penerbangan.

“Keselamatan penerbangan hanya bisa dikelola dengan perilaku yang proaktif dan prediktif. Perilaku proaktif tercermin dalam kepatuhan pengawasan soal keselamatan penerbangan. Dengan acara ini kami berusaha untuk meningkatkan nilai Efective Implementation USOAP dengan penguatan SDM penerbangan kita,” jelas Agus Santoso.

Kegiatan workshop ini membahas materi seputar ICAO USOAP seperti CMA Online Framework (OLF) dan Electronic Filing of Differences (EFOD);PQ Self-Assessment; Submit/ Update Corrective Action Plans (CAPs); dan iSTARS 3.0 SPACE. Semua kegiatan tersebut akan dibimbing oleh ICAO Headquarter Chief Oversight Support – Air Navigation Bureau, Mr Thomas Mistos dan Regional Officer Air Traffic Management ICAO Asia and Pacific Office, Mr. Leonard Wicks.

Menurut Direktur Navigasi Penerbangan Polana Pramesthi, dengan dilaksanakannya workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta dalam mengelola serta meningkatkan kepatuhan kita terhadap ICAO SARPs dan menyesuaikan dengan peraturan nasional Indonesia serta implementasinya.

“Selain itu juga agar dapat meningkatkan kompetensi SDM penerbangan sipil Indonesia, khususnya pengawasan keselamatan penerbangan sipil Indonesia,” katanya.

Seperti diketahui, pada Oktober 2017 yang lalu, ICAO baru saja melakukan Coordinated Validation Mission (ICVM) yang hasilnya menunjukkan angka Effective Implementation (EI) sebesar 80,34%. Pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan Effective Implementation (EI) Indonesia apabila dibandingkan dengan hasil audit pada tahun 2014 dan tahun 2016 lalu. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Menjelang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi, Direktorat Jenderal Pajak menggandeng BNI untuk menggelar Kampanye Pelaporan Pajak menggunakan e-Filling atau dinamakan Spectaxcular 2018. Pada saat yang sama, peserta Spectaxcular 2018 diperkenalkan dengan beragam produk-produk layanan perbankan kekinian.

Acara yang digelar di Kawasan Car Free Day, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (18 Maret 2018). Hadir membuka acara ini, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo. Pada kesempatan yang sama, hadir juga Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari, serta Direktur Hubungan Kelembangaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati.

Kegiatan utama dalam acara yang berpusat di Thamrin 10, JalanM.H Thamrin Jakarta Pusat ini adalah lomba lari 5 kilometer (km) disertai kegiatan pendukung lainnya termasuk mini basketball, fun futsal, cashless bazaar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), festival musik, dan marching band.

Di samping itu dalam area penyelenggaraan kegiatan, Ditjen Pajak menyediakan layanan konsultasi perpajakan, cetak ulang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta asistensi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melalui e-filing.

Kampanye masal sosialisasi e-filing dilaksanakan juga oleh Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban melaporkan SPT serta berbagai layanan dan fasilitas elektronik yang disediakan DJP untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, aman, dan efisien.

Pada kesempatan ini, BNI juga mengampanyekan penggunaan alat-alat transaksi tanpa uang tunai terkini, yaitu Kartu Uang Elektronik berbasis Top Up (BNI TapCash) dan BNI yap!. Para peserta Spectaxcular 2018 dapat menikmati promo khusus dari BNI berupa gratis Kartu BNI TapCash edisi khusus Spectaxcular 2018 yang berisi saldo Rp 20.000, serta harga spesial Rp 46 untuk pembelian minuman isotonik dengan menggunakan aplikasi BNI yap!.

Adi Sulistyowati menuturkan bahwa batas waktu penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2017 adalah 31 Maret 2018 bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan 30 April 2018 bagi WP badan.
Masyarakat dapat memanfaatkan Layanan BNI untuk menyetorkan kewajiban Pajaknya melalui banyak pilihan channel yang disiapkan BNI yaitu Teller, ATM, Internet Banking, MiniAtm/EDC, dan Mobile Banking.

Untuk Wajib Pajak Badan/ Corporate terdapat layanan unggulan lain yang disediakan BNI yaitu pembuatan Billing Pajak baik secara single maupun bulk/ massal. Disamping itu Nasabah Corporate dapat memanfaatkan fasilitas pelaporan Pajak dimana BNI telah bekerjasama dengan Application Service Provider (ASP) antara lain Pajak Online dan Pajakku. Pelayanan Penerimaan Setoran Pajak dilayani BNI baik dalam mata Uang Rupiah maupun dalam mata Uang Asing dalam hal ini dollar Amerika Serikat (USD).

Kantor Cabang BNI tidak hanya di dalam negeri yang dapat melayani setoran penerimaan negara. Seluruh Cabang BNI di luar negeri dapat dimanfaatkan para wajib pajak, wajib bayar, dan wajib pungut untuk menyetorkan kewajibannya kepada Negara.

Corporate Secretary BNI Kiryanto mengungkapkan, “Seluruh dukungan fasilitas yang disediakan BNI untuk berbagai layanan publik dari Kementerian Keuangan membuat BNI menjadi mitra terpercaya pemerintah terkait penerimaan Modul Penerimaan Negara (MPN G2). Selama tahun 2017 BNI telah melayani 20,4 juta transaksi MPN dengan nominal Rp 271 triliun. Khusus untuk Setoran Pajak sebanyak 7,1 transaksi dengan nominal lebih dari Rp 183 triliun,”katanya.(jef)