JAKARTA: Sejumlah komunitas perempuan di kota Bekasi minta agar pemerintah menjaga stabilitas Tarif Dasar Listrik bahkan segera diturunkan.

Sebab, kenaikan TDL akan berdampak siginifikan terhadap biaya hidup masyarakat di tengah daya beli daya yang kian merosot.

Founder Human Capital for Us (HCAUS) Mutia Sari Syamsul mengatakan saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan pokok yang sama pentingnya dengan membeli pulsa telepon atau bahan pangan.

Sementara saat tarif listrik naik, sontak diikuti peningkatan biaya seluruh kebutuhan lain seperti bahan pangan, transportasi, dan pendidikan.

“Beban hidup yang semakin berat akan mendorong aksi-aksi kriminalitas di tengah masyarakat. Jika dibiarkan, hal itu akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negeri tercinta ini. Sebab, sekarang tidak sedikit pejabat negara terpaksa korupsi, lantaran terpaut kebutuhan hidup yang lebih tinggi dibanding kemampuannya,” ungkap Mutia Sari Syamsul kepada mikronews.com, saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (11/2).

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) Kota Bekasi, Jawa Barat Rusilowati Efendi berharap agar tanggung jawab berat ibu rumah tangga mendidik anak-anak ditambah lagi dengan beban kenaikan TDL dari pemerintah. “Kalau tarif listrik nanti naik, pasti kebutuhan lain akan ikut meningkat, seperti harga seragam sekolah, buku pelajaran, dan alat tulis,” ucapnya.

Rusilowati Efendi mengapreasisi langkah pemerintah yang mendorong efisiensi, kemudahan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Nusantara. mintanya semua hal menjadi lebih efisien, lebih mudah, dan lebih murah.

Dimana, investasi lokal maupun asing terus didorong untuk menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi sampai ke pelosok-pelosok negeri sehingga distribusi barang lebih mudah dan efisien.

“Tapi, ternyata bukan itu solusinya. Menurut saya, pemerintah harus mendukung rakyat dengan menetapkan harga khusus bagi konsumsi batu bara dalam negri yang merupakan bahan dasar produksi listrik agar tarif-nya tak berimbas naik,” ujar Rusilowati menganalisa.

Sementara itu, Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bintara Jaya, kota Bekasi Barat Sri Mulyani mengarahkan ibu-ibu rumah tangga untuk lebih produktif dengan membangun usaha rumahan sehingga mampu menopang kebutuhan ekonomi keluarga.

“Hal itu kami lakukan sebagai upaya dalam menekan biaya tinggi akibat kenaikan tarif dasar listrik oleh pemerintah. Sejak kenaikan pertama, tahun lalu, biaya konsumsi listrik kami meningkat hingga rerata 20 persen. Karena itu, ke depan kami meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas tarif listrik bahkan kalau bisa diturunkan,” pungkas Sri Mulyani memelas.

Seperti diketahui, pemerintah sedang menyusun formula baru penentuan Tarif Dasar Listrik (TDL). Selama ini TDL ditentukan oleh beberapa kompenen, seperti tingkat inflasi, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price – ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Ameriak Serikat.

Dari total kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakar batubara adalah 24.883 MW atau 48% dari total kapasitas pembangkit sebesar 52.231 MW. Sedangkan, harga batu bara naik terus dimana tahun 2015 mencapai USD60,13 per metrik ton, tahun 2016 (USD61,84), 2017 (USD85,92), dan saat ini sebesar USD95.54.

Beban PLN semakin berat akibat kenaikan TDL tertunda di tengah harga batubara dunia makin tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan HBA dalam skema DMO (Domestic Market Obligation) yaitu kewajiban memasok batubara ke dalam negeri.

Ke depan, pemerintah juga harus menyempurnakan skema DMO dengan penghitungan HBA yang dijual untuk PLN bagi energi pembangkit listrik. Sedangkan, harga batubara untuk pasokan di luar PLN dan ekspor ditetapkan berdasar mekanisme pasar. Hal ini akan membuat pemerintah lebih fleksibel dalam menentukan harga listrik yang tetap terjaga stabil.

Sementara itu, kenaikan harga batubara menjadi problem serius bagi PLN yang menggantungkan 60%-nya pada produk tambang tersebut. Setiap kenaikan harga batubara, pasti akan mendongkrak biaya produksi listrik.

Biaya pokok produksi PLN pada tahun 2017 ikut terkerek naik sampai Rp16,18 triliun akibat harga batubara melonjak. Alhasil, laba PLN juga turun 72%, dari Rp10,98 triliun per September 2016 menjadi Rp3,06 triliun pada periode yang sama tahun berikutnya. (jef)

JAKARTA: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mengklaim telah menyalurkan kredit sekitar Rp437 triliun selama 68 tahun perseroan berdiri. Sejak kali pertama mengucurkan kredit ke masyarakat yaitu pada tahun 1976, total kredit yang digelontorkan tersebut telah dinikmati oleh hampir 4,5 juta masyarakat Indonesia. Kredit tersebut berdampak kepada banyak lini industri terutama sektor perumahan. Alhasil sektor lain yang bersinggungan dengan pembiayaan perumahan yang disalurkan Bank BTN ikut terkerek naik. Sebagai agent of development, Bank BTN ikut andil menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.
“Core business Bank BTN adalah pembiayaan perumahan dan industri turunannya. Ini telah dijalankan perseroan sejak 1976. Kami bangga telah menjadi bagian dari BUMN di dalam negeri yang ikut mempunyai andil dalam pembangunan ekonomi bangsa.
Selama 68 tahun Bank BTN hadir di negeri ini adalah bukti kerja perseroan dan dinikmati khususnya oleh masyarakat menengah bawah (MBR) yang kami berikan akses pembiayaan melalui KPR BTN,” kata Maryono, Direktur Utama Bank BTN usai mengikuti kegiatan funwalkdalam rangka HUT ke-68 Bank BTN bersama Menteri BUMN Rini M Soemarno di Jakarta, Minggu 11/2.

Peran Bank BTN dalam mendukung program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat tidak dapat dipungkiri. Selama mengawal program rumah untuk rakyat tersebut, peran Bank BTN selalu paling signifikan. Walaupun peran itu didistribusikan kepada seluruh bank, porsi Bank BTN selalu mendominasi lebih dari 95%. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa sejak awal BTN berdiri memang sudah siap untuk memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan papan bagi rakyat. Bank BTN terhitung konsisten dengan core business yang dianut. Pembiayaan rumah sudah menjadi pilihan bisnis utama perseroan dan terbukti membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat, ekonomi nasional maupun perusahaan.

“Kami bersyukur karena seluruh masyarakat Indonesia menerima kehadiran Bank BTN dan memberikan dukungan sehingga sampai hari ini perseroan tetap eksis dan tumbuh menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Bank BTN sudah menjadi bagian dari bank terkemuka di Indonesia. Saat ini BTN sudah masuk pada urutan ke-6 Bank terbesar di tanah airberdasarkan aset. Kami optimistis dalam waktu dekat BTN akan naik kelas menjadi nomor 5 sebagai bank terbesar di Indonesia,” tegas Maryono.

Menurut Maryono, perseroan akan terus berkarya untuk membawa Bank BTN lebih baik dan memegang komitmen memberikan dukungan untuk  program satu juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden RI. Enam puluh delapan tahun Bank BTN akan menjadi momentum bagaimana perseroan dapat memberikan akses yang cepat dan mudah bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak. Bank BTN juga membantu pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan, dimana tugas ini juga diemban pihak lain yang terkait dengan pembangunan dan pembiayaan perumahan. “Ini penting dan menjadi tugas kita untuk bersama-sama menyelesaikan masalahkebutuhan rumah rakyat,” tambahnya.

Sementara itu pada acara perayaan HUT, funwalk yang digelar Bank BTN diikuti oleh lebih dari 6.800 peserta yang berasal dari perwakilan pegawai dan keluarga seluruh Indonesia. Funwalk mengambil rute berjarak tempuh 6,8 KM. Selain itu BTN juga melakukan revitalisasi Museum Bank BTN. Pada kesempatan yang sama BTN meluncurkan portal baru bernamahttps://rumahmurahbtn.com untuk menjual aset-aset properti untuk umum, diantaranya rumah lelang, rumah bekas, apartemen, dan sebagainya.

Adapun aset properti yang dijual tersebut merupakan agunan dari debitur kredit konsumer maupun kredit komersial.

Situs https://rumahmurahbtn.com maupun aplikasi rumah murah BTN akan mempermudah konsumen untuk mencari aset yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Ini sekaligus sebagai upaya perseroan untuk memperbaiki rasio kredit bermasalah sekaligus  mendongkrak laba.  Penjualan aset properti dalam rangka recovery aset terhitung laris. Pada tahun 2017 lalu penjualannya mencapai hampir 18.000 unit dengan nilai kurang lebih Rp 1,7 triliun. “Jadi portal ini melengkapi portal kami sebelumnya yaitu www.btnproperti.co.id yang makin dipercaya konsumen untuk memproses KPR. Harapannya portal baru ini bisa sesukses portal kami sebelumnya ,” terang Maryono.

Sementara itu Menteri BUMN Rini M Soemarno mengungkapkan Kementerian BUMN sangat mengapresiasi Bank BTN dan mengucapkan  terimakasih sedalam-dalamnya terutama atas kinerja yang positif dan peningkatan pelaksanaan Good Corporate Governance.

” Kalau bisa dalam tiga tahun aset Bank BTN ditingkatkan tiga kali lipat sari posisi saat ini atau diatas Rp500 triliun karena harus mengejar kebutuhan rumah masyarakat. Semakin besar aset, maka makin besar kredit yang akan dapat disalurkan BTN,” tuturnya.

Disisi lain, masuknya Bank BTN ke era digitalisasi merupakan suatu keharusan dan bisa memanfatkan momen digitalisasi secara maksimal.

“Saya bangga bahwa Bank BTN telah masuk ke era digitalisasi. Digitalisasi
adalah  keharusan. Bagaimana Bank BTN bisa memanfaatkan era digitalisasi tersebut, itu sudah dibuktikan dengan lahirnya produk inovatif berbasis digital yang diinisiasi BTN, ” tegasnya.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis mampu mencetak kredit baru senilai Rp5 triliun dari gelaran ajang Indonesia Property Expo (IPEX) 2018.

Keyakinan tersebut ditopang berbagai promosi menarik yang ditawarkan pada IPEX 2018 dan proyeksi kembali berkontraksinya sektor properti karena perbaikan ekonomi tahun ini serta angka permintaan hunian yang masih tinggi.

Direktur Utama Bank BTN Maryono memprediksi sektor properti pada tahun ini akan mengalami kontraksi positif sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, gelaran Pilkada serentak, persiapan Pilpres pada tahun depan, hingga ajang Asian Games diprediksi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Perbaikan ekonomi tersebut, lanjut Maryono, juga diyakini akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah. Saat ini pun angka permintaan rumah masih tinggi atau mencapai lebih dari 11 juta unit.

“Dengan adanya peningkatan daya beli pada tahun ini dibarengi dengan berbagai promosi yang kami berikan, Bank BTN optimistis akan mencetak kredit baru senilai Rp5 triliun dari IPEX 2018,” jelas    Maryono di Jakarta, Sabtu (3/2).

Adapun, IPEX 2018 merupakan pameran yang digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Bank BTN pada 9 Februari mendatang.

Dalam pesta perumahan tahunan Bank BTN yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) tersebut, terdapat 868 proyek perumahan dari 152 pengembang di Indonesia. Proyek-proyek perumahan tersebut tersebar di berbagai daerah mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

Dari ratusan proyek perumahan tersebut, sebanyak 60% merupakan unit hunian horizontal sementara sisanya vertikal dengan harga jual mulai Rp130 juta hingga Rp5 miliar.

Untuk memiliki hunian-hunian yang ditawarkan dalam IPEX 2018, Bank BTN menawarkan berbagai promosi menarik. Untuk skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Non-Subsidi, emiten bersandi saham BBTN ini memberikan promo suku bunga subsidi pengembang sebesar 4,68% fixed 1 tahun.

Bank BTN juga menyediakan fasilitas uang muka ringan mulai dari 5% untuk KPR dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Non-Subsidi. Berbagai promosi menarik yang juga bisa dinikmati pengunjung dari pameran tahunan ini yakni bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, bebas biaya appraisal, dan diskon asuransi jiwa.

Masyarakat juga bisa membeli rumah yang ditawarkan dalam ajang ini menggunakan skema KPR Subsidi dengan bunga hanya sebesar 5% fixed selama jangka waktu kredit, uang muka mulai 1%, diskon biaya provisi sebesar 50%, da bebas biaya untuk laporan pemeriksaan akhir.

Maryono melanjutkan, dalam IPEX 2018, perseroan juga meluncurkan produk KPR Zero untuk memudahkan masyarakat Indonesia memiliki rumah. Melalui produk yang merupakan rebranding dari KPR Easy Payment tersebut, debitur hanya membayar cicilan bunga KPR dengan grace period pokok selama 2 tahun.  KPR Zero juga menawarkan pembebasan pembayaran beban pokok.

“Dengan fasilitas yang kami tawarkan ini, kami berharap akan semakin banyak menjangkau masyarakat memiliki rumah dengan harga dan skema terjangkau,” tutur Maryono.

Sementara itu, hingga akhir 2017, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan sekitar Rp140 triliun (unaudited) atau naik 20,41% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp116,54 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah pun, hingga akhir tahun lalu, Bank BTN telah menyalurkan kredit sekitar Rp71,34 triliun untuk 666.806 unit rumah. Realisasi tersebut tercatat mencapai 100,12% atau melebihi target Bank BTN pada 2017 sebesar 666.000 rumah.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Tahun 2018 diprediksi akan menjadi tahun yang lebih baik bagi industri pelayaran nasional, adanya Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 tentang “Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu” akan menjadi pendorong industri pelayaran nasional.

“Peraturan ini akan berlaku pada april mendatang, salah satu aturannya yang mewajibkan menggunakan kapal yang dikuasai oleh pelayaran nasional ini memberikan semacam “ekstra joss”  energi tambahan untuk pelayaran nasional, karena selama ini dilakukan oleh pelayaran asing yg sama sekali tidak membayar pajak,” demikian diungkapkan Pengusaha pelayaran dan galangan kapal Johnson W. Sutjipto di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Menururt Johnson, Permendag tersebut sangat signifikan dalam mendorong gairah pelayaran nasional. “karena penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional untuk ekspor dan Impor barang tertentu mewajibkan untuk kapal yg dikuasai oleh pelayaran niaga nasional,”katanya

” selama ini dikuasai dan di dominasi asing pangsa pasar angkutan laut expor n impor sebesar kurang lebih 600 juta ton per tahun, dan dengan peraturan ini 320 juta ton akan kembali ke nasional, dan penerimaan negara melalui pajak bisa bertambah, karena selama ini pelayaran asing sama sekali tidak membayar pajak,” jelas Johnson.

Johnson menambahkan, terkait akan pelaksanaan Permendag No 82/2017, pihaknya juga telah memberikan masukan kepada pemerintah. “Kami mengusulkan salah satunya ya soal pajak, perlunya revisi dan modifikasi agar peraturan sukses dilaksanakan, jika tidak ada perbaikan maka sulit akan dilaksanakan, yang pasti kami menyambut baik Permendag ini.” Tutur Johnson.

Johnson menjelaskan, selain itu optimisme perbaikan-perbaikan industri pelayaran pada tahun 2018 ini adalah hampir 100 kapal ygdibuat dan dipesan oleh Kemenhub akan diserahkan pada bulan April.

“kapal-kapal yang dipesan Kemenhub sejak dua tahun lalu akan menjadi angkutan perintis, kami percaya masyarakat terpencil dan terluar akan merasakan kelancaran angkutan di perbatasan dan daerah terluar Indonesia.” Tegas Johnson.

Johnson yang juga Ketua Umum INSA menegaskan, bahwa INSA akan terus aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiata berskala nasional maupun maupun intenasional diberbagai negara, seperti taiwan jepang, Hongkong.

“Kami akan menghadiri dalam rapat terkait berbagai isu dan agenda yang ada kaitannya dgn asuransi, pelaut, ship recycling, navigasi, ekonomi kelautan, juga beberapa kegiatan yang harus dilakukan terkait isu-isu pelayaran di asia tenggara dan Asia ,” pungkas Johnson. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberikan nilai tambah bagi para pelanggan, Blue Bird terus melaksanakan berbagai kerja sama dengan para mitra dan pihak ketiga. Selain untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para pengguna dan pelanggan setia, kerja sama yang dilaksanakan juga bertujuan memberikan nilai tambah bagi para pengemudi yang memiliki peran penting dalam kaitan dengan kegiatan operasional dan pelayanan perusahaan.

Sejalan dengan pelaksanaan kerja sama tersebut , pada hari ini, Kamis, 25 Januari 2018, Blue Bird mengadakan peresmian seremoni kerja sama dengan McDonald’s Indonesia yang diadakan di McDonald’s Kemang, Jakarta Selatan.

Melalui kerja sama yang turut disaksikan oleh Andre Djokosoetono selaku Direktur PT Blue Bird Tbk, dan Laksmi Zosmiati selaku Direktur Operasional McDonald’s Indonesia, para pelanggan dan konsumen kedua perusahaan akan mendapatkan berbagai keuntungan, termasuk potongan harga apabila pelanggan/konsumen menggunakan aplikasi My Blue Bird dan McDelivery online. Di samping itu, melalui kerja sama ini Blue Bird dan McDonald’s juga memberikan berbagai nilai tambah bagi para pengemudi dan keluarganya melalui program “Drive Thru”, “Birthday bersama McDonald’s”, “Awarding Road Stars”, dan program “National Breakfast Day”.

Andre Djokosoetono, Direktur PT Blue Bird Tbk, mengatakan, kerja sama yang dilaksanakan dengan McDonald’s ini selain memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para pelanggan, juga memberikan alternatif dan pilihan tambahan bagi para pelanggan Blue Bird yang memerlukan efisiensi waktu di tengah kesibukan dan padatnya aktivitas sehari-hari yang dilaksanakan.
Lebih lanjut Andre menyampaikan bahwa kerja sama yang dilaksanakan dengan McDonald’s tersebut tidak terlepas dari komitmen Blue Bird dalam memberikan apresiasi kepada para pengemudi (beserta keluarganya) yang memiliki peran yang penting dalam pelayanan yang diberikan perusahaan.

Sementara itu, Laksmi Zosmiati, Direktur Operasional McDonald’s Indonesia menambahkan “Kami sangat gembira dengan adanya kerjasama ini. Kami berharap kerjasama ini akan memberi keuntungan dan kemudahan, tidak hanya bagi pengemudi Blue Bird, tapi juga konsumen kami,”.

“Kami mengharapkan berbagai kerja sama yang dilakukan oleh McDonald’s dan Blue Bird ini akan terus berlanjut, mengingat kerjasama yang dilakukan pun bersifat positif dan juga menjadi wujud dari komitmen kami kepada lingkungan sosial yang salah satunya juga mencakup para pengemudi Blue Bird. Melalui program ini kami ingin memberikan kebahagiaan tidak hanya kepada para pengemudi Blue Bird, tapi juga keluarga mereka.” tutup Laksmi.

Sementara itu untuk ketentuan dari kolaborasi berbasis aplikasi antara Blue Bird dan McDonald’s ini adalah sebagai berikut: Pelanggan Blue Bird yang melakukan pemesanan melalui aplikasi “My Blue Bird” dengan tarif minimal sebesar Rp 100,000,- akan mendapatkan benefit yang dapat dipergunakan untuk melakukan pemesanan melalui McDelivery online; dan sebaliknya bagi pelanggan McDonald’s yang melakukan transaksi melalui McDelivery online (web dan mobile apps) dengan nilai minimal sebesar Rp 100,000,- akan mendapatkan benefit yang dapat dipergunakan untuk melakukan pemesanan Blue Bird melalui aplikasi My Blue Bird.

Di samping itu, kerja sama ini juga memberikan keuntungan tambahan bagi para pengemudi Blue Bird yang melayani penumpangnya melakukan pembelian McDonald’s melalui Drive Thru. Untuk setiap pembelian minimum 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) sebelum pajak, pengemudi berhak mendapatkan satu cap di kartu Drive Thru yang dimiliki oleh seluruh pengemudi Blue Bird. Pengemudi berhak menukarkan cap yang dimilikinya dengan produk restoran McDonald’s sesuai dengan ketentuan dimana 3 cap dapat ditukar dengan Apple Pie dan untuk pengemudi yang memiliki 6 cap dapat menukarkan cap-nya dengan Paket Nasi 1 (nasi, ayam dan minum). (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-PT  Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali berhasil mencatatkan kinerja cemerlang di sepanjang tahun buku 2017.  Tercatat, BRI mampu membukukan laba bersih secara konsolidasi senilai Rp.29,04 Triliun atau tumbuh 10,7% year on year.

Hal ini disampaikan pada Press Conference Laporan Keuangan Bank BRI Triwulan IV tahun 2017 yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (24/01).

Perolehan laba tersebut ini tak lepas dari penyaluran kredit BRI yang tumbuh double digit dan berada di atas rata rata industri perbankan nasional. Tercatat penyaluran kredit BRI secara konsolidasi hingga akhir Desember 2017 sebesar Rp.739,3 Triliun atau tumbuh 11,4% dibandingkan penyaluran kredit pada posisi akhir Desember 2016 yang mencapai Rp.663,4 Triliun.

Penyaluran kredit BRI masih didominasi oleh kredit kepada segmen UMKM yang mencapai 74,6% dari total portofolio kredit BRI. Ini selaras dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, dimana perbankan diharapkan menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik dan terus memberdayakan para pelaku usaha mikro dan kecil.

BRI juga menargetkan porfotolio kredit UMKM terus meningkat hingga mencapai 80% dari total keseluruhan kredit BRI. Loan to deposit ratio (LDR) konsolidasian BRI pun berada di kisaran angka yang ideal, yakni sebesar 87,8%.

Penyaluran kredit BRI secara konsolidasi sebesar Rp.739,3 Triliun masih didominasi oleh penyaluran kredit mikro yakni sebesar Rp.239,5 Triliun, kredit konsumer Rp.114,6 Triliun, kredit ritel dan menengah 197,8 Triliun dan kredit korporasi Rp.187,4 Triliun.

Bank BRI juga tetap prudent, dengan mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan.Hal itu tercermin dari rasio NPL gross konsolidasian pada akhir Desember 2017 sebesar 2,2% atau dibawah rata rata industri perbankan nasional.

Bank BRI juga berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp.69,4 Triliun kepada lebih dari 3,7 juta debitur baru selama periode Januari hingga Desember 2017. Dari jumlah KUR yang telah disalurkan tersebut, sebesar 41% telah digunakan untuk sektor produktif.

Apabila dihitung mundur sejak KUR skema baru diluncurkan pada Agustus 2015, BRI telah berhasil menyalurkan KUR skema baru senilai Rp.155 Triliun kepada lebih dari 8,6 juta debitur.

Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut dapat tercapai selaras dengan kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang juga tumbuh mencapai double digit. Tercatat, per akhir Desember 2017 DPK BRI secara konsolidasi sebesar Rp.841,7 Triliun atau tumbuh 11,5% yoy.

Dana murah (CASA) pun masih mendominasi DPK BRI dengan proporsi mencapai 59%. Ini sejalan dengan strategi perseroan dimana memang BRI fokus untuk menghimpun dana dana murah sehingga mampu menekan biaya operasional dan dapat memberikan suku bunga yang kompetitif bagi masyarakat.

Aset perseroan secara konsolidasi pun ikut terkerek naik dari Rp.1.003,6 Triliun di akhir 2016 menjadi Rp.1.126,2 Triliun di akhir 2017 atau tumbuh sebesar 12,2%.

BRI optimistis di tahun 2018 kredit mampu tumbuh sebesar 10-12% dengan fokus utama tetap pada pemberdayaan UMKM sehingga BRI mampu menjadi salah satu motor penggerak untuk menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi lebih berkualitas.

Faktor lain yang mendorong kinerja Bank BRI yakni perolehan fee based income (FBI) yang tumbuh 13,2% yoy, dari Rp.9,2 Triliun di akhir 2016 menjadi Rp.10,4 Triliun di akhir 2017.

Bank BRI terus meningkatkan porsi sumber sumber pendapatan baru diluar pendapatan bunga, karena trennya suku bunga ke depan akan semakin menurun. Salah satu strateginya yakni dengan memperkuat transaction banking serta pemanfaatan digital banking.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-  Terhitung mulai hari ini (selasa/25 januari) Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) secara resmi membuka serangkaian kegiatan Digital and Risk Management in Insurance (DRiM). lnisiatif ini bertujuan untuk merespon cepatnya

Perkembangan teknologi digital, khususnya dalam hubungan perusahaan dengan konsumen, percepatan ragam proses bisnis dan penyebaran informasi, sekaligus membantu meningkatkan dan memajukan penetrasi asuransi jiwa di negeri ini.

Mengutip data “Digital in 2017: Southeast Asia” dan’ We Are Social dan Hootsuite (2017), dari sekitar 262 juta popuiasi di Indonesia, 50% di antaranya atau sekitar 132,7 juta jiwa adalah pengguna intemet, 106 juta jiwa merupakan pengguna aktif media sosiai, serta 92 juta jiwa merupakan pengguna aktif media sosial melalui aplikasi mobile.

Hal ini memperlihatkan tingginya kebutuhan masyarakat akan infon’nasi d3″ reSPon real time yang cepat dan tepat, serta keinginan mereka untuk mendapatkan kemudahan akses dan Iayanan dimana pun dan kapanpun.

Ketua Umum AAJI Hendrisman Rahim mengatakan “Fenomena perkembangan teknologi digital sudah tidak dapat disikapi oleh industri dengan reaktif. Teknologi tidak hanya mengubah perilaku individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari, namun juga mengubah perilaku pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya”.

“Melalui kegiatan ini, AAJI berkomitmen teguh untuk terus mendukung program Iiterasi dan inklusi keuangan dari pemerintah dan OJK, serta mendorong para pelaku industri asuransi jiwa agar lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, termasuk dalam hal manajemen risiko yang juga harus terus dikembangkan” tambahnya.

Sebagai kegiatan pembuka dari DRiM, AAJI bekerja sama dengan Purwadhika Start-up and Coding School, untuk menggelar hackathon start-up competition yang diikuti sekitar 100 orang generasi muda yang akan mempresentasikan ide dan karyanya terkait web dan aplikasi digital terkait proteksi asuransi jiwa.

Kegiatan ini kemudian akan diikuti dengan seminar dan pameran dimana perwakilan dari pemerintah, regulator, pelaku asuransi jiwa dan para ahli teknologi dan digital akan berbagi mengenai perkembangan teknologi digital dan manajemen risiko pada tanggal 22-23 Februari 2018 di Bali.

Christine Setyabudi selaku Ketua Panitia DRiM menambahkan “DRiM merupakan kegiatan perdana atas inisiasi AAJI yang didukung oleh para pelaku industri asuransi jiwa yang memiiiki tujuan yang sama dalam menjawab cepatnya perkembangan teknologi digital dan pengaruhnya pada industri”

“Dengan saling mendukung dan bekerjasama ini, kami yakin dapat memberikan aksi nyata pada kemajuan industri asuransi jiwa. Kita tahu, Indonesia merupakan negara ke-8 terbesar dalam hal penggunaan intemet, potensi ini sudah seyogyanya kita maksimalkan termasuk mampu mengatasi risiko yang terdapat di dalamnya” tambahnya.

Kegiatan ini membidik para partisipan yang akan mendapatkan 40 Poin Manajemen Program Manajemen Risiko Asuransi dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAl) den 1 poin pengembangan profesional berkelanjutan (Continuous Professional Development/CPD) dari AAJI untuk agen asuransi Jiwa yang nadir mengikuti pameran.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Sepanjang tahun 2017, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBNI) mencatat laba bersih konsolidasian sebesar Rp 13,62 triliun atau tumbuh 20,1% year on year (yoy) dibandingkan laba pada akhir tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp 11,34 triliun.

Pertumbuhan laba bersih ini merupakan hasil dari perkembangan bisnis pada Segmen Business Banking dan Consumer Banking yang disertai dengan perbaikan kualitas aset. Dengan perkembangan bisnis tersebut, BNI mampu membukukan pertumbuhan laba bersih yang lebih besar daripada industri perbankan yang pertumbuhan laba bersihnya diperkirakan hanya mencapai 16,5% (yoy).

Demikian disampaikan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni pada Konferensi Pers tentang Paparan Kinerja BNI Tahun 2017 di Jakarta, Rabu (17 Januari 2018).

Penyaluran kredit BNI pada tahun 2017 tumbuh 12,2% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit industri perbankan yang diperkirakan hanya 8,2%. Dengan penyaluran kredit tersebut, BNI mampu mencatatkan Pendapatan Bunga Bersih (NII) di tahun 2017 sebesar Rp 31,94 triliun.

BNI juga berhasil membukukan pertumbuhan Pendapatan Non-Bunga sebesar 13,9% dari Rp 8,59 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 9,78 triliun pada akhir tahun 2017. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh kenaikan pendapatan fee based income / FBI yang diperoleh antara lain dari transaksi trade finance dan remittance. Pertumbuhan FBI BNI ini jauh melampaui pertumbuhan FBI di industri perbankan yang diperkirakan tumbuh negatif sebesar  -0,5%.

Bisnis BNI

Dari total kredit sebesar Rp 441,31 triliun yang berhasil dibukukan oleh BNI pada akhir 2017, sebesar Rp 345,50 triliun atau 78,3% dari total kredit disalurkan ke Segmen Bisnis Banking, sedangkan sebesar Rp 71,4 triliun atau 16,2% dari total kredit disalurkan ke segmen Konsumer Banking. Selebihnya, Rp 24,37 triliun atau 5,5% dari total kredit disalurkan melalui perusahaan-perusahaan anak.

Untuk kredit Segmen Bisnis Banking, sebesar Rp 134,40 triliun atau tumbuh 14,9% dibandingkan 2016, disalurkan kepada Debitur Korporasi Non BUMN (termasuk penyaluran kredit pada debitur-debitur yang berdomisili di luar Indonesia/ Overseas). Adapun yang sebesar Rp 84,37 triliun disalurkan pada debitur-debitur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selebihnya, kredit pada segmen Bisnis Banking juga disalurkan kepada Debitur Menengah dan Kecil masing-masing Rp 70,26 triliun dan Rp 56,48 triliun atau tumbuh 14,6% dan 11,4% dibandingkan tahun 2016.

Sementara itu, pertumbuhan kredit pada Segmen Konsumer Banking BNI didorong terutama oleh Pinjaman payroll yang tumbuh 47,1% dengan outstanding per 31 Desember 2017 mencapai Rp 17,7 triliun. Pinjaman payroll dioptimalkan dengan memanfaatkan databasedebitur Korporasi terutama yang berasal dari BUMN dan Institusi Pemerintah. Selain itu, Segmen Konsumer Banking BNI juga disokong oleh Kredit Perumahan atau KPR yang mencapai Rp 37,07 triliun pada akhir Desember 2017 dan kartu kredit sebesar           Rp 11,64 triliun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kredit BNI secara umum tetap mampu tumbuh secara berkualitas. Hal ini ditandai oleh kualitas aset perseroan yang membaik dimana rasio pinjaman bermasalah atau non performing loan (NPL) mengalami penurunan dari 3,0% di tahun 2016 menjadi 2,3% di 2017. Cadangan Kerugian Penyusutan Nilai (CKPN) juga tetap terjaga dengan baik dengan tingkat coverage ratio naik dari 146,0% (2016)  menjadi 148,0% (2017). Hal ini juga berdampak pada tingkat kecukupan permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) yang tetap terjaga baik pada level 18,5% sebagai fundamental yang kuat.

Aset Tembus Rp 700 Triliun

Pada akhir 2017, untuk pertama kalinya BNI berhasil mencatatkan Total Aset melampaui Rp 700 triliun, tepatnya Rp 709,33 triliun atau tumbuh 17,6% dibandingkan akhir tahun 2016 yang masih mencapai Rp 603,03 triliun. Pertumbuhan Aset BNI ini terutama ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp 516,1 triliun pada akhir tahun 2017 atau naik 18,5% (yoy) dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan DPK tersebut melebihi pertumbuhan DPK industri perbankan yang diperkirakan 11,0% (yoy). Pada tahun 2017, BNI pun mampu mempertahankan rasio CASA pada posisi 63% yang menandakan bahwa mayoritas DPK BNI merupakan dana murah.

Penghimpunan dana murah yang berhasil dicapai oleh BNI tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan, yakni meliputi optimalisasi produktivitas outlet, meningkatkan fitur-fitur layanan pada e-channel, memperkuat hubungan baik dengan nasabah institusi, serta pengembangan branchless banking (layanan bank tanpa melalui outlet) melalui peningkatan jumlah agen-agen Laku Pandai BNI atau Agen46. BNI di akhir 2017 memiliki 69.859 Agen46, meningkat 38.999 agen dibandingkan akhir tahun 2016.

Kinerja perusahaan anak BNI disepanjang 2017 juga menunjukkan performa yang cukup baik. BNI group memiliki 5 perusahaan anak yang meliputi: BNI Syariah, BNI Life, BNI Multifinance, BNI Sekuritas dan BNI Asset Management. Kelima perusahaan ini pada 2017 mampu berkontribusi 9,8% terhadap total laba BNI konsolidasian, naik dibandingkan tahun 2016 yang kontribusinya sebesar 8,4%.

Selama tahun 2017, BNI pun turut berperan dalam mewujudkan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui berbagai inisiatif seperti Bantuan Sosial (Bansos), Kartu Tani dan KUR Tani, Kartu Indonesia Pintar, Perhutanan Sosial, serta berbagai program-program strategis lainnya.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2017 – 2020.

Pengangkatan dan penetapan Wimboh Santoso dilakukan melalui penyerahan resmi Surat Keputusan MES yang disampaikan Ketua Dewan Pembina MES KH. Ma’ruf Amin di Jakarta, Senin.

MES merupakan wadah organisasi yang bertujuan menjadi acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistim ekonomi dan etika bisnis Islami di Indonesia. MES bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, dan bukan organisasi politik.

Selain itu, MES memiliki visi antara lain untuk menjadi wadah yang menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat penerapan ekonomi syariah di berbagai bidang.

MES juga diharapkan menjadi wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi dalam rangka membentuk iklim ekonomi yang sesuai syariah dan memelihara persatuan dan kesatuan dari pemangku kepentingan ekonomi syariah seperti regulator, ulama, pengusaha, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, dan lain-lain.

MES juga mengusung misi untuk mewujudkan silaturahmi di antara pelaku-pelaku ekonomi, perorangan dan lembaga yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, membangun sinergi dan kemitraan di antara perorangan dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah serta mendorong pengembangan aktivitas ekonomi syariah sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam kegiatan usaha termasuk dalam hal investasi maupun pembiayaan.

Kinerja industri keuangan syariah tumbuh semakin positif. Aset perbankan syariah dan IKNB Syariah terus tumbuh membaik. Begitu juga kinerja industri pasar modal syariah yang terus bergairah.

Aset perbankan syariah hingga Nopember tumbuh 11,09% ytd dengan nilai pembiayaan  sebesar 10,66% ytd. Aset IKNB syariah tumbuh sebesar 11,19% ytd. Sukuk Korporasi dan Reksa Dana Syariah masing-masing meningkat sebesar 34,18% ytd dan 65,33% ytd.

Meski demikian, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016 yang dilakukan OJK, indeks literasi keuangan syariah baru 8,11 persen. Artinya, setiap 100 orang baru delapan orang yang memahami sektor jasa keuangan syariah. Sedangkan tingkat inklusi atau masyarakat yang menggunakan keuangan syariah untuk pendanaan baru 11,06 persen. Artinya dari 100 masyarakat Indonesia hanya 11 orang yang menggunakan transaksi keuangan di sektor keuangan syariah.

MES bekerjasama dengan otoritas terkait seperti OJK dan Bank Indonesia terus berupaya untuk mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah nasional.(jef0

SURABAYA:(Globalnews.id) – Perum Jamkrindo menandatangani pembaharuan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara untuk penjaminan , kredit Umum, kredit Mikro Kecil, Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa, Kontra Bank Garansi serta Kredit Pegawai atau Multiguna.

Kerjasama ini merupakan pembaharuan atas Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) atas perjanjian kerjasama yang dilakukan pada tahun 2011 dan telah berakhir pada tahun 2016. Dengan ada pembaharuan kerjasama ini diharapkan saling memberikan kontribusi dan sinergi bagi masing-masing perusahaan dalam optimalisasi kinerja dan target yang telah ditetapkan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Amin Mas’udi dengan Direktur Pemasaran Bank Sultra, Depid, dan di Surabaya, Jumat, 12 Januari 2018.Yang disaksikan oleh para Direksi dan jajaran terkait diantaranya Kepala Divisi Perkreditan Bank Sultra Hasbi Arfa, Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank Suwarsito dan Kepala Divisi Klaim & Subrogasi Agus Supriadi, Kepala Kantor Wilayah IX Makassar Hamim Bugi Afianto, Kepala Kantor Wilayah VI. Loesdarwanto dan Kepala Kantor Cabang Kendari Abdul Qodir.

Direktur Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo, Amin Mas’udi menjelaskan bahwa kerjasama antara Perum Jamkrindo dan Bank Sultra ini merupakan langkah strategis guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi bisnis untuk meningkatkan sinergi kedua perusahaan serta kelancaraan kegiatan bisnis kedua belah pihak, dengan prinsip saling menguntungkan.

“Kerjasama  ini  sangat strategis dan bertujuan lebih meningkatkan kinerja kedua pihak, sekaligus volume penjaminan di Perum Jamkrindo,” ujarnya.

Potensi penjaminan cukup signifikan kerjasama penjaminan kredit baik cash loan maupun non cash loan dengan Bank Sultra masih sangat besar untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan akses sumber pembiayaan pelaku usaha UMKMK kepada Bank Sultra.

Realisasi penjaminan antara Bank Sultra dan Perum Jamkrindo pada Tahun 2015 yang lalu, volume penjaminan Bank Sultra untuk kredit konstruksi dan pengadaan barang jasa sebesar Rp  4.5 miliar,  kredit mikro sebesar Rp 2.2 miliar, kredit multiguna sebesar Rp 11,7 miliar dan kredit umum sebesar Rp 42,9 miliar.

Pada tahun 2016 Bank Sultra juga mendapat kepercayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Bank Penyalur KPR-FLPP sebagai upaya ekspansi kreditnya. Bank Sultra juga tengah mengembangkan kredit pertanian untuk membantu UMKM yang memegang peran penting dalam menunjang perekonomian daerah.

Perum Jamkrindo sebagai satu-satunya  BUMN Penjaminan yang telah 47 tahun melayani UMKM di Indonesia melalui penyediaan jasa penjaminan, dengan bermitra kerja perbankan dan non bank.  Ruang lingkup usaha Perum Jamkrindo adalah melakukan penugasan Pemerintah yaitu Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penjaminan komersial dan melakukan  Penjaminan Sistem Resi Gudang (SRG) atau warehouse receipt system.

Di Tahun 2017 ini, Perum Jamkrindo terus mengembangkan berbagai produk penjaminan untuk terus mempertegas perannya bagi perkembangan UMKMK di Indonesia. Diantaranya melalui Penjaminan peer-to-peer landing. (jef)