JAKARTA;(Globalnews.id)-Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk menerbitkan kartu tanda anggota (KTA) baru yang memiliki fungsi lebih banyak atau kartu combo yang diberi nama Kartu Iluni UI.

       Kartu ini tidak hanya menjadi kartu tanda identitas keanggotaan Iluni UI, melainkan juga sebagai kartu Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi, sekaligus sebagai uang elektronik (di BNI diberi nama Kartu BNI TapCash).

            Peluncuran Kartu Iluni UI ini dilaksanakan di Jakarta, Senin (20 November 2017). Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Umum Iluni UI Arief B Hardono, Direktur Utama Citilink Juliandra Nurtjahjo, dan Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati. Kehadiran Citilink pada acara ini adalah sebagai salah satu merchant yang memberikan benefit bagi pemilik Kartu Iluni UI, antara lain potongan harga tiket penerbangan bagi para alumni UI.

Ketua Umum Iluni UI Arief B. Hardono mengatakan, “Iluni UI adalah wadah bagi alumni UI yang sudah secara langsung menjadi bagian anggota keluarga besar semenjak lulus kuliah. KTA Iluni UI diluncurkan kembali dengan fitur yang baru dan lebih lengkap. Kami berharap ini dapat menjadi satu diantara benefit yang mampu memuaskan para Alumni UI, kartu ini dapat menjawab keinginan para teman-teman Alumni UI mengenai keanggotaan mereka”.

            Adi Sulistyowati mengungkapkan, Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas negeri di Indonesia yang sudah bekerjasama dengan BNI dalam waktu yang cukup lama, antara lain dengan penempatan Kantor Cabang Utama BNI di UI Depok. BNI juga merupakan bank yang mengelola dana Institusi UI di rekening giro maupun deposito, serta dana yang berasal dari payroll karyawan UI.

Pada kesempatan yang sama, BNI menyerahkan 10.000 kartu Kartu Iluni  tanpa dibebani ongkos cetak kartu. Langkah ini sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan Alumni, salah satunya adalah mendekatkan produk-produk terbaru BNI pada civitas akademika Universitas Indonesia, terutama lulusan tahun 2017 dari jalur S1 dan Vokasi atau Diploma 3.

Dalam mengelola alumninya, UI membentuk Ikatan Alumni (Iluni UI) yang cukup aktif dalam berbagai kegiatannya. Iluni UI merupakan wadah organisasi bagi Alumni UI yang beranggotakan alumni Vokasi atau Diploma 3, Strata 1 (S1), S2 dan S3 Universitas Indonesia yang anggotanya tersebar di seluruh dunia. Data UI menunjukan jumlah Alumni kurang lebih 400.000 orang dan ditambah dengan alumni baru setiap tahunnya sekitar 12.000 orang merupakan potensi bagi BNI.

Untuk mendapatkan Kartu Iluni  untuk Alumni Tahun Wisuda 2017 dan selanjutnya, akan diawali dengan pengiriman data alumni oleh Pengurus Iluni UI untuk dibukakan rekening BNI di BNI Cabang UI Depok. Selanjutnya, Alumni datang ke BNI Cabang UI Depok atau Salemba untuk melakukan setoran awal, aktivasi kartu, dan fasilitas e-Banking-nya, dengan membawa bukti identitas diri dan bukti sebagai anggota Iluni UI yaitu kartu alumni, ijazah, atau Surat Rekomendasi dari Iluni UI.

            Khusus untuk mengisi ulang saldo BNI TapCash, pemilik Kartu Iluni  dapat mengisinya di ATM Tunai atau ATM Non-Tunai BNI berlogo TapCash, di kantor cabang BNI, melalui SMS Banking, Internet Banking, dan Mobile Banking. Isi ulang saldo juga dapat dilakukan di Alfamart, FamilyMart, Halte Bus TransJakarta, atau pada aplikasi BNI TapCash Go menggunakan telepon genggam berbasis Android dengan fitur NFC.(jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- Berkembangnya Start-Up di Indonesia, membuat permintaan akan ruang pertemuan yang bisa dipakai atau disewa secara bersama (Co-Working Space), semakin meningkat. Hal itu juga yang membuat Kolega Co-Working Space, membuka gerainya yang ke lima di Jakarta, dan akan dilanjutkan ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia pada 2018.

“Marketing akan terus berkembang dari waktu ke waktu, seiring dengan tumbuhnya Start-Up di Indonesia, Co-Working Space merupakan tempat yang ideal bagi para wirausaha pemula atau UKM yang baru tumbuh, dan tempat bersama itu saya kira merupakan the real entrepreneur marketing,” ujar Hermawan Kartajaya,founder Mark-Plus Inc dalam Soft Launching, Kolega Co-Working Space Satrio, di Jakarta, Jum’at (17/11), yang ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Hermawan Kertajaya.

Hadir dalam acara itu, Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram, Hiramsyah S Thalib (Pengawas Kolega Co-Working Space), Rafi Hiramsyah dan Adli Sudjatmiko (keduanya co-founder dan CEO (Kolega Co-Working Space)

Hermawan Kartajaya mengatakan tren pemasraan itulah yang membuat pihaknya bersedia bekerjasama dengan Kolega untuk menyediakan tempat bagi Co-Working Space ini. “Bagi kami, Start-Up dan UKM adalah pejuang-pejuang entrepreneur yang harus didukung untuk berkembang, beda dengan perusahaan skala besar yang sudah bisa berkembang sendiri,” tambahnya.

Pengawas Kolega, Hiramsyah menambahkan, ruang bersama atau Co-Working Space ini, sebetulnya bisa menjadi tempat berkumpulnya usaha di masa lalu, masa kini dan masa depan. “Dengan semangat kolaborasi yang ditanamkan di tempat ruang bersama ini, saya kira peluang usaha ke depan bisa kita antisipasi khususnya bagai start-up dan UKM,” ujarnya.

Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram, mengatakan, Kemenkop dan UKM menyambut baik berkembangnya Co-Working Space ini, karena secara langsung akan ikut memberikan kontribusi bagi tumbuh dan berkembangnya Start-Up dan UKM di Indonesia.

“Kita membutuhkan lebih banyak lagi para pelaku Start-Up dan UKM, agar kontribusinya dalam perekonomian Indonesia semakin meningkat. Dalam tiga tahun terakhir ini, rasio kewirausahaan sudah meningkat menjadi 3,1 persen dari sebelumnya 1,65 persen,” tambahnya.

Berikan Fleksibilitas

Pendiri Kolega Co-Working Space, Rafi Hiramsyah menjelaskan, ruang bersama ini memberi keleluasaan bagi penyewa jika membutuhkan ruang kantor dengan kapasitas di bawah 12 orang. “Jenis kantornya bebas. Ada yang berbasis kedai kopi, ada juga yang kantor. Ruangnya bisa pilih dari kapasitas 2 hingga 12 orang,” katanya.

Menurut Rafi, co-working space bisa digunakan dengan fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan ruang kantor biasa. Kolega sendiri lebih berbasis komunitas dengan usaha-usaha baru dan informal, misalnya start-up company.

Co-working space  hadir memberi solusi bagi para pengusaha yang memang mencari kantor dengan ruang kecil dan harga sewa terjangkau.”Penyewa bisa bayar bulanan atau bahkan harian. Kalau pengusaha sewa kantor atau rumah, bayar sewanya kan harus di depan,” kata Rafi.

Ia menambahkan, saat ini co-working space semakin digemari mengingat industri kreatif informal kian berkembang. Para pelaku industri kreatif ini, cenderung menyukai dinamika dan fleksibilitas. Oleh sebab itu, pelaku industri kreatif sulit untuk menyewa ruang kantor formal di CBD Jakarta, seperti Sudirman.

Menurut ia, setidaknya ada 6 keuntungan jika bekerja di Co-Working Space, yaitu harga yang sangat terjangkau, networking, gaya hidup yang seimbang, suasana yang fun, lebih santai untuk bekerja, dan bertemu dengan banyak komunitas. (jef)

Jakarta: (Globalnews.id) Kini giliran Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan yang mendapatkan sentuhan digital dalam melayani transaksi yang dilakukan oleh para penggunanya, berkat kerja sama Pelindo IV dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Kerja sama kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memungkinkan diterbitkannya kartu khusus yang memiliki fungsi sebagai uang elektronik, yaitu e-Integrated Port Card yang didukung oleh sistem pembayaran digital BNI, dengan produk utamanya BNI TapCash. Kartu yang sama dapat berfungsi sebagai Kartu Identitas pegawai Pelindo IV yang banyak dikenal sebagai ID BUMN.

Hal ini merupakan langkah awal kedua korporasi untuk mengembangkan transaksi non tunai di pelabuhan-pelabuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Peluncuran Kartu BNI TapCash e-Integrated Port dan ID Card BUMN ini dilaksanakan di Jakarta, Rabu (15 November 2017). Hadir pada kesempatan ini Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung, Direktur SDM & Umum Pelindo IV Riman S Duyo, serta Direktur Bisnis Konsumer BNI Anggoro Eko Cahyo.

Menurut Anggoro Eko Cahyo, kerja sama ini merupakan bentuk dukungan BNI terhadap program Bank Indonesia (BI) yang menggagas Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan Pelindo IV dalam hal penggunaan Uang Elektronik. Penggunaan Kartu BNI TapCash e-Integrated Port ini diharapkan mampu mengurangi antrian saat pembayaran di gerbang masuk ke pelabuhan. Kartu ini juga lebih efisien karena tidak perlu menyiapkan uang kembalian, dan seluruh transaksi dapat terekam dengan baik.

Ada sekitar 20.000 kendaraan yang keluar masuk gerbang Pelabuhan Makassar ini setiap harinya, mulai dari truk hingga kendaraan roda dua. Mereka merupakan target pengguna e-Integrated Portpada tahap awal. Saat ini, BNI TapCash merupakan uang elektronik satu-satunya yang telah digunakan sebagai pendukung e-Integrated Portyang dikelola oleh Pelindo IV.

“BNI sebagai partnerkeuangan dengan total financial solution, melihat nasabah bukan hanya dari kebutuhan keuangan saat ini saja melainkan dengan strategis melihat kebutuhan kedepan, sehingga BNI dapat memberikan solusi yang terintegrasi kepada seluruh kegiatan operasional Pelindo IV dalam pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif, efisien dan terintegrasi,” ujarnya.

Kartu e-Integrated Portmerupakan uang elektronik dalam bentuk kartu yang dikhususkan bagi para pengguna Jasa Kepelabuhanan yang ada di lingkungan Pelindo IV. Kartu e-Integrated Port merupakan kartu yang diterbitkan oleh Pelindo IV bekerja sama dengan BNI sebagai issueruang elektronik TapCash.

Kartu e-Integrated Portdapat dipergunakan sebagai alat bayar, alat transaksi, dan identitas para pengguna Jasa Kepelabuhanan di lingkungan Pelindo IV antara lain seperti penggunaan di Gerbang Masuk pelabuhan, transaksi di tenant-tenant yang ada di pelabuhan, pembelian tiket transportasi, dan alat identifikasi bagi pengguna truk. Kartu e-Integrated Portdapat diisi ulang melalui ATM BNI berlogo TapCash, Kantor Cabang BNI, BNI SMS Banking, Alfamart, dan Electronic Data Capture (EDC) yang disediakan di lingkungan Pelabuhan.

Kerja sama dengan Pelindo IV ini merupakan kelanjutan kerja sama yang telah dilakukan kedua perusahaan dalam Integrated Billing System, yaitu pengelolaan layanan kapal dan layanan bongkar muat barang dengan satu sistem yang terintegrasi. Kerja sama ini membuka peluang dukungan yang lebih luas dari BNI dalam meng-implementasikan Integrated Billing System ini. Peluang kerja sama yang terbuka ke depan adalah hal pembiayaan kepada mitra kerja Pelindo IV. BNI telah menyediakan skim khusus untuk pembiayaan kepada shipping line, dan perusahaan bongkar muat barang, yaitu skim Supply Chain Financing (SCF).

“Kami berharap BNI dapat terus berperan aktif di dalam sistem operasional pembayaran jasa-jasa pelabuhan dengan memberikan kemudahan channel pembayaran. Untuk kemudahan transaksi perusahaan, kami juga telah menyediakan Cash Management System yang dapat membantu pengelolaan keuangan perusahaan,” ujar Anggoro Eko Cahyo.

Ke depan beberapa pelabuhan yang juga akan menjadi lokasi penggunaan Kartu TapCash e-Integrated Port adalah Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Manokwari. (jef)

YOGYAKARTA: Sebanyak 500 petani tebu dari Lampung dan Jawa Timur memperoleh kesempatan langka yaitu mendapatkan pelatihan budi daya tanaman tebu yang benar dari Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Kampus Yogyakarta bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Pelatihan dilaksanakan secara bertahap dan dibagi dalam 5 Angkatan agar hasil pelatihan dapat diserap secara maksimal oleh para petani.

Pelatihan Angkatan Pertama dilaksanakan di Auditorium LPP Kampus Yogyakarta, Jalan Urip Sumoharjo, Yogyakarta, Senin (13 November 2017) dan berakhir pada 16 November 2017. Hadir pada pelatihan Angkatan Pertama ini GM Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo, para pesert pelatihan yang terdiri atas petani tebu dan pegawai Pabrik Gula Bungamayang.

Para petani yang menjadi peserta pelatihan merupakan warga di sekitar kebun yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 7 Lampung. Pada kesempatan selanjutnya, petani tebu yang diundang mengikuti pelatihan akan diperluas ke kota-kota lainnya, di lingkungan PTPN 10 dan PTPN 11 yaitu Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, Kediri, Tulungagung, Lumajang, Jember dan Situbondo. Para petani peserta pelatihan ini merupakan mitra-mitra binaan BNI yang memperoleh dukungan kredit kemitraan.

BNI telah menyalurkan kredit kemitraan kepada petani tebu di lingkungan PTPN 7 Lampung dengan plafon maksimal Rp 29 miliar. Adapun penyaluran kredit kemitraan kepada para petani di lingkungan PTPN 10 dan PTPN 11 Jawa Timur hingga akhir Oktober 2017 mencapai Rp 37 miliar. BNI memperkirakan program kemitraan ini dapat mencapai Rp 150 miliar pada akhir tahun 2017.

Corporate Secretary BNI Kiryanto mengungkapkan, tujuan BNI menggelar pelatihan ini adalah ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman petani dalam melakukan budidaya tanaman tebu secara benar. “Kami juga ingin meningkatkan karakter positif serta kemampuan bermitra dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, dengan pelatihan ini, kami coba untuk meningkatkan jiwa entrepreneurship sehingga dapat meningkatkan kemandirian para petani tebu,” ujarnya.

Setelah pelatihan selesai, para petani diharapkan dapat memperoleh kompetensi tambahan, baik Hard Competencymaupun Soft competency. Hard Competency yang diperoleh antara lain mampu mempersiapkan lahan, pembibitan, pemeliharaan tanaman, taksasi, manajemen tebang muat angkut, dan penetapan rendemen, hingga mekanisme budi daya tebu. Adapun Soft Competency yang diperoleh adalah character building, kemampuan bermitra dengan stakeholder, komunikasi dan teknik negosiasi, serta membangun jiwa kewirausahaan. Selain itu, para petani juga mendapatkan pengalaman menyaksikan langsung keberhasilan usaha tebu di sekitar Yogyakarta. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Prospek cerah sektor pariwisata menjadi kesempatan bagi Indonesia dalam mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Era digital telah mengubah cara wisatawan yang akan melakukan perjalanan, mulai dari mencari dan melihat informasi (look), memesan paket wisata yang diminati (book) hingga membayar secara online (pay).

“Gaya hidup masyarakat yang bergerak cepat dan bersentuhan langsung dengan internet, menyebabkan model promosi digital kini sangat relevan diaplikasikan demi menumbuhkan citra yang baik.” Demikian diungkapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional Pariwisata : Go Digital Wonderful Indonesia Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dengan Teknologi Broadband di Jakarta, Senin (13/11/2017).

Menurut Arief, dengan dukungan teknologi broadband, berbagai sektor industri dapat berkembang lebih baik lagi, termasuk pariwisata yang ditargetkan menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Indonesia, “mulai tahun ini sektor pariwisata berada di peringkat keempat dalam sektor unggulan strategis pemerintah, setelah sektor energi dan maritim.” Jelas Arief.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menambahkan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan target pariwisata dalam lima tahun ke depan atau 2019 harus naik dua kali lipat, yakni, kontribusi PDB nasional 8 persen, perolehan devisa Rp 240 triliun, menciptakan lapangan kerja 13 juta orang, jumlah kunjungan wisman 20 juta dan pergerakan wisnus 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata  di ranking 30 dunia.

Dalam menunjang ekosistem broadband yang dapat dimanfaatkan oleh indstri pariwisata, Telkomsel telah membangun 152 ribu BTS dimana 103 ribu BTS merupakan BTS 3G/4G. selain itu, 753BTS diantaranya adalah BTS di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), dan Perbatasan.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah, mengatakan bahwa layanan 4G Telkomsel dapat dinikmati di 12 destinasi wisata yang diprioritaskan oleh pemerintah yakni di Candi Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Bunaken (Sulawesi Utara), Raja Ampat (Papua Barat).

Laporan ITU tahun 2013, menyebutkan dekade mendatang teknologi broadband akan menjadi key driver dari layanan maupun aplikasi yang semakin banyak tersedia, semakin beragam dan relevan serta terjangkau oleh masyarakat.

Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada 2009 menunjukkan negara-negara berkembang yang meningkatkan penetrasi broadband sebesar 10% mampu mempengaruhi PDB negara tersebut sebesar 1,21%.(jef)

MADIUN:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk atau BNI memperluas jangkauan bantuan untuk petani penggarap lahan hutan kepada lebih dari 1.600 petani yang mengelola lahan di kawasan-kawasan hutan Madiun, Tulungagung dan Tuban, Jatim. 

Pada tahap pertama, BNI menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sekitar 678 petani penggarap lahan hutan sebesar Rp 3,2 miliar dan mendistribusikan lebih dari 1.000 Kartu Tani yang dapat digunakan untuk menerima dan menggunakan KUR. Langkah BNI ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya bersama antara pemerintah dan perbankan nasional dalam mensejahterakan masyarakat di seitar hutan melalaui program Perhutanan Sosial.

Penyaluran KUR, Kartu Tani, disertai bantuan  Corporate Social Responsibility (CSR) BNI tersebut dilaksanakan secara simbolis di Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (6 November 2017) disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN RI Rini Mariani Soemarno, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, dan Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto. Acara tersebut juga diikuti oleh sekitar 1.500 petani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) dari Madiun, Tulungagung, dan Tuban.

Program Perhutanan Sosial merupakan sebuah upaya sistematis yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dam Kehutanan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga lahan-lahan yang selama ini kurang produktif akan lebih memberikan manfaat ekonomi kepada petani penggarap lahan hutan. Negara dalam hal ini hadir dalam bentuk pemberian Surat Keputusan (SK) Menteri LHK berupa Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).

IPHPS dan KULIN KK tersebut menjadi dasar bagi BNI untuk menyaring masyarakat penggarap lahan yang layak menerima KUR dan Kartu Tani. Penyaluran kredit juga didukung oleh  adanya pembeli siaga (offtaker) yang menjamin terserapnya hasil budidaya petani penggarap lahan di hutan.

Konsep Perhutanan Sosial dibangun agar mampu mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Program ini akan dapat memberikan manfaat berupa Pertama, Kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap. Kedua, Petani dapat memperoleh akses ke sumber pendanaan KUR dari perbankan. Ketiga, Mendapatkan kepastian pasar atau serapan hasil produksi. Keempat, Mendapatkan pembinaan intensif dari Departemen terkait serta perbankan. Kelima, berpeluang mendapatkan subsidi Saprotan. Keenam, Mendapatkan area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis (2 hektar per orang). Ketujuh, masyarakat penggarap dapat memperoleh pendapatan tambahan yang lebih baik dan pasti.

 Achmad Baiquni mengungkapkan, untuk mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat penggarap lahan hutan, BNI dilibatkan sebagai lembaga keuangan yang dapat menyalurkan pembiayaan sekaligus mempercepat peningkatan literasi keuangan di kawasan hutan terutama lahan kritis atau lahan gundul sekitar hutan. Untuk itu, BNI mengajak para petani penggarap lahan hutan menjadi masyarakat yang aktif melakukan transaksi perbankan, dan mengubah mereka dari masyarakat yang bukan nasabah menjadi nasabah BNI.

Pada kesempatan yang sama, BNI memberikan bantuan CSR yang disesuaikan dengan kebutuhan petani. Untuk petani di Madiun, Temanggung dan Tuban, BNI membantu Mesin Kultivator (pengolah tanah) 5 unit, Penanam Jagung 15 unit, Pemipil Jagung 5 unit, dan Pompa Air 12 unit.

Sebelumnya, BNI menjadi bank pertama yang menyalurkan pembiayaan dalam kerangka Program Perhutanan Sosial di Jawa Timur, yaitu saat menyalurkan KUR Perhutanan Sosial di Probolinggo pada 2 November 2017. Saat itu, KUR yang disiapkan bagi para petani penggarap di Probolinggo adalah sebanyak 523 debitur dengan nilai sekitar Rp 7 miliar, dengan dilengkapi oleh 624 Kartu Tani.

Adapun untuk petani di Lumajang, BNI menyalurkan KUR kepada 150 peternak sapi senilai Rp 3 miliar dengan dilengkapi 150 Kartu Tani. Begitu pula untuk petani di Jember, BNI menyalurkan KUR untuk 112 petani senilai lebih dari Rp 230 juta dan diberi 125 Kartu Tani. BNI melengkapi dukungannya kepada masyarakat penggarap hutan tersebut dengan bantuan 10 unit hand traktor, 22 unit pompa air, dan renovasi bangunan sekolah serta alat peraga senilai Rp 100 juta. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah menetapkan Komisaris Utama BNI yang baru.

RUPSLB yang dilaksanakan di Kantor Pusat BNI, Jakarta pada Hari Kamis, 2 November 2017 ini menyetujui dan mengangkat Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia Profesor Dr Ari Kuncoro sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan. Ari Kuncoro menggantikan Komisaris Utama Perseroan sebelumnya, yaitu Hartadi A Sarwono.

RUPSLB tersebut memutuskan dan menetapkan bahwa penetapan Komisaris Utama BNI yang baru ini berlaku efektif sejak RUPSLB ini dilaksanakan. Dengan keputusan RUPSLB ini maka susunan lengkap Dewan Komisaris Perseroan menjadi:

Ari Kuncoro                             Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Wahyu Kuncoro                      Wakil Komisaris Utama

Revrisond Baswir                    Komisaris Independen

Pataniari Siahaan                    Komisaris Independen

Bistok Simbolon                      Komisaris

Joni Swastanto                       Komisaris

Marwanto Harjowiryono      Komisaris

Ahmad Fikri Assegaf              Komisaris Independen

Adapun susunan lengkap Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Achmad Baiquni                     Direktur Utama

Herry Sidharta                         Wakil Direktur Utama

Catur Budi Harto                     Direktur Bisnis Kecil & Jaringan

Rico Rizal Budidarmo             Direktur Keuangan & Risiko Kredit

Putrama Wahju Setyawan    Direktur Bisnis Menengah

Anggoro Eko Cahyo               Direktur Bisnis Konsumer

Adi Sulistyowati                       Direktur Hubungan Kelembagaan &

Transaksional Perbankan

Bob Tyasika Ananta               Direktur Perencanaan & Operasional

Imam Budi Sarjito                   Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan

Panji Irawan                            Direktur Tresuri & Internasional

Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengungkapkan, dengan formasi struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi seperti itu, BNI siap menjadi lembaga keuangan yang mampu memberikan Competitive Financial Service.  (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dalam evaluasi tersebut, tingkat bunga penjaminan untuk periode 3 November 2017 sampai dengan Januari 2018 untuk simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR turun sebesar 25 bps, sedangkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing tetap.

“Adapun rinciannya, tingkat bunga penjaminan bank umum dalam bentuk rupiah 5,75 persen, dan valas 0,75 persen. Sedangkan untuk tingkat suku bunga BPR 8,25%l persen,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah di Jakarta, Kamis, 2 November 2017.

Penurunan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dalam Rupiah di Bank Umum dan BPR kata Halim dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, terutama perkembangan suku bunga simpanan bank benchmark LPS yang menunjukkan adanya penurunan.

Serta adanya pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI) yang merespon rendahnya realisasi dan prospek inflasi serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu stabilitas sistem keuangan berada dalam kondisi yang stabil dan terpelihara dengan baik.

Sesuai ketentuan LPS, apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin.

“Berkenaan dengan hal tersebut, bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan,” jelas Halim. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id) -PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meningkatkan prosi kredit untuk UMKM sebesar 75,8% dari total keseluruhan kredit yang disalurkan.

Hal ini ditegaskan Direktur Utama  BRI Suprajarto dalam paparan kinerja keuangan BRI kuartal III 2017, di Jakarta Kamis (26/10).

Dari total kredit yang disalurkan sebesar Rp 694,2 triliun hingga kuratal III 2017, sektor UMKM mendominasi penyaluran dengan Rp 526,5 triliun atau 75,8%. “Khusus penyaluran kredit ke sektor UMKM ini tumbuh 14,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” katanya.

Apabila dirinci kredit ke sektor UMKM sebesar Rp 526,5 triliun itu terdiri dari kredit Mikro sebesar Rp 229,3 triliun, kredit konsumer Rp 108,2 triliun, kredit ritel dan menengah Rp 176,4 triliun dan kredit pangan Rp 12,6 triliun

“Pencapaian diatas ejalan dengan komitmen Bank BRI untuk tetap fokus pada pemberdayaan UMKM di Indonesia.Ke depan kami berupaya menyalurkan sampai 80 persen ke sektor UMKM ini sehingga secara tak langsung mamapu memberikan multiplier effect pada perekonomian Indonesia,” katanya.

Laba Rp 20,5 Triliun

Direktur Keuangan BRI, Haru Koesmahargyo, menambahkan, BRI berhasil mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 20,5 triliun di kuartal-III 2017 atau naik 8,2% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 18,9 triliun.

Ia mengatakan kinerja laba bersih konsolidasi ini ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga atau net interest income sebesar 11%.”Kita lihat pertumbuhan pendapatan bunga itu 11%, asalnya dari situ,” kata Haru dalam paparan kinerja perseroan di Kantor Pusat Bank BRI, Jakarta, Kamis (26/10).

Selain itu, pertumbuhan laba ditopang oleh dana murah atau fee based income. BRI mencatatkan dana murah sebesar Rp 7,4 triliun atau tumbuh 14,79% dibandingkan periode yang sama tahun Ialu.

Namun, laba bersih masih di bawah pertumbuhan net interest income dan fee based lantaran BRI menaikkan pencadangan dana. BRI meningkatkan cadangan kerugian atau NPL coverage menjadi 198,2% dari sebelumnya sebesar 156,9% di akhir kuartal III-2016. “Pertumbuhan laba memang di bawah net income dan fee based karena kita naikkan cadangan,” ujarnya.

Pencapaian laba perseroan ditopang pertumbuhan penyaluran kredit di kuartal-III 2017. BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp 694,2 triliun atau tumbuh 10,03% dibandingkan penyaluran kredit di tahun sebelumnya. “Sektor UMKM mendominasi portofolio penyaluran kredit ke sektor UMKM tercapai sebesar Rp 526,5 triliun atau sebesar 75,8%,” ucapnya.

Sementara untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) jingga kuartal-III 2017, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 53,8 triliun kepada 2,9 juta debitur baru atau setara 75,8% dari target penyaluran KUR di tahun 2017 sebesar Rp 71 triliun. (jef)

 BANYUWANGI (Globalnews,id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengembangkan sistem pemungutan retribusi secara elektronik atau E-Retribusi. Ini baru pertama kali diterapkan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan perbankan di Indonesia.

Sistem ini akan menjadi solusi atas hambatan yang kerap dialami oleh pemerintah daerah pada saat menghimpun iuran atau retribusi dari para warganya yang bermatapencaharian utama di pasar-pasar tradisional. Aplikasi yang disiapkan BNI ini juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus memberikan kepastian pada penerimaan daerah.

Peresmian E-Retribusi ini dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Direktur Bisnis Kecil & Jaringan BNI Catur Budi Harto di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (25 Oktober 2017). Hadir pada kesempatan tersebut para perwakilan pedagang pasar tradisional di Banyuwangi,  GM Divisi Electronic Banking BNI Anang Fauzie, dan CEO BNI Malang Yessy Kurnia.

Catur Budi Harto menuturkan, E-Retribusi pasar adalah salah satu dari rangkaian program BNI Digination yang dikembangkan untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan produktivitas rakyat di Pasar Tradisional. Untuk mendukung sistem E-Retribusi pasar, BNI menerapkan sebuah inovasi baru yang diberi nama aplikasi BNI SMART TENANT. Aplikasi ini merupakan solusi yang diberikan BNI dalam membantu pemerintah daerah atau managemen perusahaan serta tenant dalam melakukan monitoring tagihan, serta pencatatan aset yang dilengkapi oleh berbagai fitur.

“Fitur-fitur tersebut diantaranya fitur pembayaran tagihan, laporan pembayaran, serta fitur unggulan lainnya. Untuk pengelola pasar, dalam hal ini collector akan diperlengkapi dengan aplikasi mobile untuk mengetahui daftar pedagang yang belum melakukan pembayaran,” ujarnya. Adanya hambatan yang sering dihadapi pemerintah daerah seperti proses collecting yang lama hingga pengelolaan retribusi pasar yang masih bersifat manual, menyebabkan minimnya kontrol atas sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kondisi itu dapat menyebabkan potensi kebocoran dana retribusi yang tinggi.  “Dengan hadirnya E-Retribusi pasar akan memudahkan pembayaran retribusi para pedagang pasar melalui sistem yang dikembangkan oleh BNI,” ujar Catur Budi Harto.

Adapun prosesnya sangat mudah, pedagang cukup memiliki kartu E-Retribusi BNI yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pedagang yang sudah terdaftar di Pengelola Pasar dapat melakukan pembayaran dengan cara taping kartu E-Retribusi pada perangkat KIOSK atau electronic data capture (EDC) yang akan dikelola oleh Agen46 BNI berada di wilayah pasar.  “Setelah itu pedagang akan mendapatkan bukti transaksi berupa struk transaksi sebagai bukti telah memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar,” ujar Catur Budi Harto.

 “E-Retribusi pasar memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekonomi daerah. Dengan adanya E-Retribusi pasar BNI juga turut mendukung gerakan uang non tunai dan juga memudahkan monitoring dan reporting retribusi pasar yang cepat, transparan, dan efisien,” paparnya.

Kartu Identitas

Selain itu, bagi para pedagang pasar, kartu E-Retribusi dari BNI juga dapat dimanfaatkan sebagai kartu identitas pedagang, Kartu Tabungan, Kartu Belanja, serta Kartu Penyaluran Program Pemerintah lainnya. Oleh karena itu dengan satu kartu, pedagang pasar dapat memenuhi semua kebutuhan untuk bertransaksi non tunai.

Program E-Retribusi pasar ini diharapkan dapat berjalan di seluruh Indonesia melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional berupa revitalisasi fisik, revitalisasi sosial, revitalisasi ekonomi, serta revitalisasi managemen. Dengan demikian, diharapkan program E-Retribusi pasar dapat diimplementasikan dengan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat menuju Indonesia yang lebih makmur.

Sebelum ini, BNI juga giat mendukung program-program pemerintah yang dapat memberikan dampak pada perluasan basis nasabah BNI seperti pembukaan Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) bagi pelajar penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP), pembukaan tabungan untuk para petani penerima kartu tani serta pembukaan rekening-rekening baru bagi ibu rumah tangga penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai

Semua program tersebut didukung penuh oleh Agen46 BNI yang merupakan kepanjangan tangan BNI dalam memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang memiliki akses terbatas ke outlet BNI.  Jumlah Agen46 BNI saat ini sudah mencapai lebih dari 62.000 di seluruh Indonesia.(jef)