JAKARTA -(Globalnews.id): Selama 40 tahun Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) kepada lebih dari 3,77 juta unit rumah dengan nilai kredit mencapai Rp 178 triliun di seluruh Indonesia.

“BTN konsisten berkontribusi di berbagai program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi seluruh segmen masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan,” keterangan Direktur Utama BTN Maryono di Jakarta, Selasa (13/12).

Maryono mengungkapkan, selama 40 tahun itu pula perseroan juga ikut serta dalam program pembiayaan rumah yang diprakarsai pemerintah, seperti KPR Subsidi, subsidi bunga, subsidi uang muka, hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP). Karena itu BTN mampu pertahankan pangsa pasarnya di lini KPR Subsidi, yakni 97 persen per Juni 2016.

Dijelaskan, sejak tahun 1976 hingga September 2016, BTN telah mengucurkan KPR Subsidi untuk 2,9 juta unit rumah dengan total kredit Rp 84,8 triliun. Maryono menyebut, BTN juga mendukung program sejuta rumah dengan mengucurkan KPR dan kredit konstruksi.

“Per November 2016, dari target 570.000 unit rumah, BTN sudah menyalurkan KPR untuk 187.588 unit rumah dengan dukungan kredit konstruksi belum KPR sebesar 361.139 unit rumah. Pencapaian ini memenuhi 96 persen dari target,” tutur Maryono.

Untuk mengejar target, BTN menghadirkan beragam solusi, antara lain inovasi digital dengan pengajuan aplikasi KPR secara online. Sekaligus menyatakan komitmennya dalam menyalurkan kredit perumahan, khususnya untuk segmen menengah ke bawah.

Bentuk komitmen tersebut, lanjut Maryono, BTN berencana menghadirkan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mikro. Ia berharap produk KPR Mikro tersebut bisa diluncurkan pada tahun 2017 mendatang.

“Sekarang masih kita godok skema produk KPR tersebut, Nantinya kita akan kerja sama dengan Perumnas. Nanti akan kami ciptakan KPR Mikro namanya,” ungkap Maryono.

Menurutnya, produk KPR Mikro tersebut menyasar kepada para pekerja informal. Menurut dia, lapisan masyarakat yang bekerja di sektor informal jumlahnya sangat banyak, sehingga hal ini menjadi alasan BTN menghadirkan KPR tersebut agar mereka dapat memiliki rumah yang layak huni.

Menurut Maryono, rincian skema kredit rumah tersebut masih dalam tahap pembicaraan dan perundingan. Namun, BTN akan membuat skema KPR Mikro yang benar-benar aman sehingga tidak memicu risiko signifikan.

Maryono menerangkan, pada dasarnya KPR Mikro tidak jauh berbeda dengan kredit mikro. BTN berkaca kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang sukses menyalurkan kredit mikro bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal maupun masyarakat yang tinggal di berbagai pelosok Tanah Air.

Ia mengungkapkan, untuk tahap awal, KPR Mikro akan disalurkan dengan pilot project di wilayah Pulau Jawa. Kemudian, BTN akan menyalurkan kredit tersebut ke pulau-pulau yang memiliki potensi ekonomi tinggi. (jef)

PEKANBARU-(Globalnews.id):Otoritas Jasa Keuangan meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang sistem pengendalian gratifikasi terbaik di tahun 2016 untuk kategori kementerian dan lembaga.

Penghargaan diterima Deputi Komisioner OJK bidang Audit Internal Sri R.A Faisal dari Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam acara peringatan hari Anti Korupsi Internasional 2016 di Pekanbaru Riau, Jum;at (9/12)

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutan acara itu menjelaskan penghargaan mengenai sistem pengendalian gratifikasi terbaik ini diberikan untuk mendorong kementerian dan lembaga untuk terus meningkatkan integritasnya.

Febri Diansyah Juru Bicara KPK menjelaskan bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dilakukan OJK memiliki kelebihan dibanding dengan yang dilakukan kementerian dan lembaga lain karena memiliki beberapa inovasi.

“Komitmen pimpinan OJK untuk menjalankan sistem pengendalian gratifikasi juga kita lihat. Jadinya diharapkan kualitas pengendalian gratifikasi semakin kuat dan semakin inovatif,” kata Febri.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam pernyataannya mengatakan sejak awal mulai beroperasi pada 2012, OJK sudah menerapkan dan mengembangkan program antigratifikasi dengan membangun whistle blowing system OJK (WBS OJK) yang merupakan sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK.

“Sejak awal berdiri, OJK sangat peduli dengan penerapan budaya antikorupsi karena kami ingin membangun OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang tinggi untuk memajukan industri jasa keuangan,” kata Muliaman.

Menurutnya, penghargaan KPK ini menjadi tantangan bagi OJK untuk terus mengembangkan sistem dan budaya antikorupsi pada setiap satuan kerja di seluruh kantor OJK.

WBS OJK bisa diakses melalui www.ojk.go.id/wbs atau email ojk.wbs@rsmindonesia.id, dan PO BOX ETIK JKT 10000.

Penghargaan di bidang sistem pengendalian gratifikasi terbaik juga diraih oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Bank Mandiri, Pertamina, Bank Jabar Banten dan Provinsi Jateng. (jef)

JAKARTA: (globalnews.id) – Indonesian National Shipowners Association (INSA) menggelar rapat akhir tahun INSA 2016 dalam rangka mengevaluasi program-program dan advokasi-advokasi yang belum terlaksana dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada dialami anggota dan menentukan strategi dalam menatap tahun 2017.

“Dalam rapat akhir tahun ini dihadiri oleh seluruh struktur organisasi INSA terdiri dari 6 waketum, dan belasan ketua bidang yang terkait dengan bidang-bidang operasional maupun non operasional. Mereka akan nelakukan diskusi melalui grup-grup diskusi untuk berembug dan menyusun beberapa program kedepan yang belum terselesaikan dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan regulasi-regulasi yang ada.” ungkap  Ketua Umum INSA Jhonson W Sutjipto disela Rapat Akhir Tahun INSA di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Menurut Jhonson, saat ini pihaknya merasa ada ketidak harmonisan antara regulasi baik peraturan yang ada dengan implementasi di lapangan,”kita terus melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota terkait peraturan-peraturan yang ada, termasuk masalah perpajakan.” Tutur Jhonson.Johnson menjelaskan, bahwa situasi sekarang memang sangat berat bagi para anggota INSA, bahkan Rapat Akhir Tahun diselenggarakan dengn cara yang sederhana,

Kondisi pelemahan ekonomi global yang ditandai dengan mergernya perusahaan-perusahaan pelayaran besar internasional di Singapura, China, Jepang dan lainnya menjadi gambaran kritisnya perekonomian.”Perusahaan-perusahaan pelayaran dalam negeri, banyak kapal-kapalnya yang tidak beroperasi, selain karena diberlakukannya miratorium ekspor angkutan curah minerba, melemahnya ekspor batubara dari 1000 tambang kini yang beroperasi cuma 100 juga ada dampak dari penghentian reklamasi, semakin membuat kritis kondisi pelayaran nasional karena ada ketidak stabilan dan keberlanjutan.” Jelas Jhonson.

Ketua Umum INSA Jhonson W Sutjipto menambahkan bahwa pihaknya optimis akan ada perbaikan di tahun 2017, dengan terus melakukan advokasi terhadap sejumlah regulasi atau peraturanyang dianggap menghambat dan memberatkan pengusaha. “Kami menemukan beberapa regulasi yang standarnya cenderung lebih tinggi dari standar internasional, seperti PP No 15/2016 tentang PNBP, namun kami melihat pak Menhub mengatakan sudah setuju untuk mereview beberapa peraturan.” tambah Jhonson. (jef)

JAKARTA : (Globalnews.id) – Nida Rooms,  plattform penyedia budget hotel terbesar di Asia,  terus berkembang sebagai virtual hotel operator paling besar di Asia. Tercatat, ribuan kamar tersebar di negara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Malaysia dan Filipina.

Di penghujung tahun, Nida Rooms meluncurkan layanan terbarunya “Nida for Business”, yang dapat dengan mudah digunakan para pebisnis ataupun perusahaan yang akan memberangkatkan karyawanya melakukan perjalanan dinas.

“Ini adalah online registration plattform, jadi perusahaan bisa mendaftarkan sendiri karyawan mereka di seluruh Nida Rooms di Indonesia dan negara lain,” ujar Suman Mathevan, Country Head NIDA Rooms of Indonesia, di Jakarta Rabu (7/12)

Pemilihan segmen bisnis dikatakannya lantaran ceruk pasar ini sangatlah besar. Permintaanya yang tinggi sangat sesuai dengan konsep budget hotel yang diterapkan Nida Rooms. Bahwa dalam perjalanan bisnis yang dibutuhkan adalah kamar yang bersih, tempat tidur bagus, ac yang dingin, hot shower serta jaringan wifi gratis.

“Segmen ini paling besar. Kurang lebih ada 3 juta perusahaan di Indonesia dengan jumlah karyawan mencapai 100 juta. Dan ini yang dibidik Nida Rooms,” kata dia. Hingga kini Nida Rooms telah memiliki ribuan kamar di Asia. Yakni 1.200 hotel di Indonesia, 1.600 hotel di Thailand, 800 hotel di Malaysia dan 800 hotel di Filipina.”Ke depan kita akan membawa lebih banyak produk baru dan inovasi-inovasi dengan produk dan layanan terbaik. Termasuk selalu lowest price guarantee,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tidak hanya proses registrasi yang mudah, layanan ini juga menawarkan berbagai keunggulan lain. Yakni laporan pengeluaran karyawan dalam akomodasinya hingga fasilitas kredit poin yang dapat digunakan di pemesanan selanjutnya.”Dan yang paling penting, kami menawarkan garansi harga termurah,” kata dia. (jef)

SINGAPURA:(Globalnews.id)- Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura meluncurkan Kartu Pekerja Indonesia – Singapura (KPIS).

Kartu ini diterbitkan dengan banyak manfaat, yaitu memudahkan para pekerja Indonesia di Singapura dalam mengakses informasi terkait ketenagakerjaan serta menjadi kartu perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya di Singapura. Kartu yang sama juga berfungsi sebagai kartu anjungan tunai mandiri karena diterbitkan sebagai kartu Co-Branding Berbasis Kartu Debit BNI.

Peluncuran KPIS ini dilaksanakan di KBRI Singapura, Minggu (4 Desember 2016). Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo, Duta Besar RI untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya,  Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Riswinandi, dan Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto.

Suprajarto menjelaskan Kartu KPIS Co-Branding Berbasis Kartu Debit BNI ini memiliki beragam manfaat, yaitu dapat menjadi bukti identitas pekerja Indonesia di Singapura dan dapat juga menjadi kartu finansial.

Kartu ini memberikan kemudahan bertransaksi perbankan dengan ATM BNI maupun Bank lain di Singapura, bertransaksi dengan SMS Banking dan mobile banking, transaksi belanja di mesin electronic data capture (EDC), serta sarana kiriman uang ke Indonesia dengan biaya yang bersaing.

“Sebagai apresiasi BNI kepada pemegang Kartu KPIS Co-Branding Berbasis Kartu Debit BNI ini, maka BNI melaksanakan program diskon untuk transaksi kiriman uang ke Indonesia sebesar SGD 50 sen.

Selain itu dalam rangka sinergi BUMN, Kartu KPIS Co-Branding Berbasis Kartu Debit BNI ini dapat digunakan untuk transaksi pembelian tabungan emas PEGADAIAN melalui ATM BNI yang terdapat di BNI Robinson Road.” tuturnya.

Dia menjelaskan, BNI juga memiliki berbagai program pemberdayaan TKI dan Keluarga TKI yang dilaksanakan di dalam negeri atau program Keluarga Migran Indonesia (KAMI).

Program KAMI tersebut didesain secara komprehensif, mencakup program selama periode Pre-Departure (atau sebelum keberangkatan menuju negara tujuan kerja), selama periode bekerja di luar negeri, serta selama periode menuju kembalinya Tenaga Kerja Indonesia ketanah air.

Bekerjasama dengan Sekolah Indonesia Singapura dan KBRI, BNI turut berperan dalam pemberian beasiswa serta bantuan peralatan pelatihan kewirausahaan kepada pekerja migran Indonesia dengan total bantuan sebesar USD 43.300.

Selain itu, BNI juga memiliki program Kami Bersama BNI yang ditujukan kepada TKI yang telah bekerja di luar negeri dan akan pulang ke Tanah Air, yakni pembekalan keterampilan berwirausaha. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)–PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Ekonomi Desa sekaligus Workshop BUMDes Terbaik.

Langkah ini merupakan salah satu upaya BNI dalam memperdalam dan memperluas layanan perbankan di pedesaan sekaligus mendukung program pemerintah dalam Nawacita yang ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Lokakarya ini digelar selama 4 hari, dimulai pada Selasa, 29 November 2016 di Jakarta. Hadir pada saat pembukaan Lokakarya Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto,     Komisaris BNI Revrisond Baswir, dan Direktur Pengembangan BULOG Imam Subowo.

Total peserta lokakarya pada kesempatan ini mencapai 70 orang, yang terdiri atas pimpinan dari 33 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbaik di seluruh Indonesia bersama kepala desanya. Selain itu, BNI juga mengundang  Team Task Force BUMDes dari seluruh Wilayah di Indonesia.

“Salah satu tujuan dari lokakarya ini adalah untuk memberikan inspirasi pengembangan bisnis di BUMDes terbaik yang hadir disini, melalui sinergi kerja sama antara BUMDes dengan BNI serta dengan counterpart-counterpart BNI. Kami harapkan, nantinya BUMDes-BUMDes terbaik ini dapat menjadi mercusuar percontohan, yang dapat menyebarkan virus positif pada BUMDes lain di sekitarnya” ujar Suprajarto.

Lokakarya ini merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara BNI dengan Kementerian Desa terkait pengembangan ekonomi Desa. Lokakarya  kali ini dilaksanakan selama 4 hari, yang terdiri atas 2 Hari pelatihan di Jakarta, 1 hari kunjungan ke BUMDes Ponggok dan Imogiri, dan 1 hari untuk diskusi dan penutupan di Yogyakarta.

Aktivitas bisnis BNI dengan BUMDes merupakan aktivitas berkelanjutan. Melalui BUMDes, BNI dapat menerapkan program Lakupandai yang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menjadikannya sebagai Agen46.

Sebagai Agen46 BNI, BUMDes dapat melayani masyarakat umum untuk kegiatan perbankan berupa pembukaan rekening, tarik dan setor uang ke tabungan, serta layanan pembayaran Listrik, Telpon, Pulsa, dan lain sebagainya.

Agen46 juga berpotensi untuk menjadi mitra bisnis bagi counterpart BNI, seperti Bulog, BAPPEBTI, Pertamina, Pupuk Indonesia, dan lain sebagainya. BUMDes juga dapat dijadikan sebagai jaringan BNI untuk penyaluran berbagai program pemerintah, seperti Bantuan Sosial (Bansos) dan kredit usaha rakyat (KUR).

Dengan demikian, kerja sama BNI dengan BUMDes menjadi salah satu metode untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah yang memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan. (jef)

/pikiran rakyat

JAKARTA:(Globalnews.id)-Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi, Senin ini memanggil Salman Nuryanto pendiri dan pemimpin Pandawa Group Depok yang beberapa waktu lalu aktif melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan tawaran bunga sebesar 10 persen sebulan.

Salman Nuryanto hadir bersama sejumlah pengurus KSP Pandawa Mandiri Group hadir di Kantor OJK di Gedung Soemitro Jalan Lapangan Banteng Jakarta dan menghadap sejumlah anggota Satgas Waspada Investasi yang dipimpin ketuanya Tongam L Tobing.

Sebelumnya, pada tanggal 11 November 2016 OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan seluruh kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Salman Nuryanto dan Pandawa Group karena berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar UU tentang Perbankan.

Mencermati perkembangan pemberitaan di media massa akhir-akhir ini bahwa seolah-olah OJK dan Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau menyatakan KSP Pandawa Mandiri Group dapat memberikan bunga investasi sebesar 10% per bulan, dengan ini disampaikan sebagai beikut:

1. OJK dan Satgas Waspada Investasi tidak mencabut izin usaha KSP Pandawa Mandiri Group, tetapi meminta agar kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group harus tunduk pada ketentuan tentang perkoperasian.
2. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan Pandawa Group dengan memberikan bunga 10% per bulan bukan merupakan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group, karena:
3. Dalam kegiatan KSP tidak terdapat istilah investor.
4. Pemberian imbalan bunga 10% perbulan tidak terdapat dalam peraturan KSP pandawa Mandiri Group yang disetujui oleh Rapat Anggota.

Salman Nuryanto dalam pertemuan tersebut telah memberikan pernyataan, bahwa dirinya dan Pandawa Group telah menghentikan penghimpunan dana masyarakat sejak tanggal 11 November 2016 dan menghentikan pemberian bunga dana investor yang saat ini 10% (sepuluh persen) per bulan.

Nuryanto juga berjanji mengembalikan dana investor seluruhnya pada tanggal jatuh tempo paling lambat 1 Februari 2017.

Atas kasus ini, OJK dan Satgas Waspada Investasi melarang kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang memberikan bunga 10% per bulan yang dilakukan oleh Salman Nuryanto atau Pandawa Group atau KSP Pandawa Mandiri Group karena diduga melanggar Pasal 46 UU Perbankan.

“Kami menghimbau kembali masyarakat khususnya yang berdomisili di wilayah Depok dan sekitarnya agar tidak menyimpan dana kepada Salman Nuryanto dan/atau Pandawa Group karena tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, atau melakukan investasi kepada KSP Pandawa Mandiri Group, karena tidak sesuai dengan ketentuan perkoperasian yang dapat diduga melanggar Pasal 46 UU Perbankan,” kata Tongam.

Apabila ada masyarakat yang mengetahui masih adanya kegiatan tersebut agar dapat melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK melalui 1500655 atau konsumen@ojk.go.id dan  waspadainvestasi@ojk.go.id. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id) – T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan suku bunga yang sangat ringan bagi masyarakat yang sedang mencari produk-produk properti yang dibangun oleh PP Properti, yaitu 6% selama 1 tahun pertama.

Penawaran yang sangat langka ini hanya dapat diperoleh pengunjung PP Properti Fair yang berlangsung di Jakarta, pada 23 hingga 27 November 2016.

Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu (23 November 2016) saat menghadiri acara pembukaan PP Properti Fair.

Bunga super ringan tersebut diberikan pada saat suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR BNI) yang berada di level 8,25% fixed 5 tahun. Untuk itu terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi bagi pengunjung PP Properti Fair agar mendapatkan keringanan bunga tersebut, antara lain memilih salah satu produk properti pada 7 proyek yang sedang dikembangkan oleh PP Properti dan dipamerkan pada Pameran tersebut.

“BNI dan PP Properti melakukan kerja sama pada 9 proyek, dimana kami memberlakukan program dengan bunga rendah 6% serta dilengkapi dengan evaluasi dokumen awal yang disimplifikasi melalui instant approval,” ujar Adi Sulistyowati.

Pada hari pertama PP Properti Fair tersebut, BNI dan PP Properti menandatangani perjanjian kerja sama pemasaran 6 proyek properti yang dibangun di Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kerja sama proyek properti yang berada di Jakarta adalah Proyek Apartemen Ayoma (Bumi Serpong Damai) dan Apartemen Gunung Putri.

Adapun proyek di Semarang adalah Proyek Apartemen Amarta View, sedangkan di Surabaya adalah Proyek Pavilion Permata, Apartemen Grand Dharma Husada Lagoon, dan Proyek Apartemen Grand Sungkono Lagoon.

“Sebelumnya, kami sudah menandatangani perjanjian kerja sama untuk Proyek Paladian Park, Patria Park, dan Proyek Grand Kamala Lagoon di Bekasi,” ungkap Adi Sulistyowati. (jef)

JAKARTA – (Globalnews.id) : Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Hendrisman Rahim mengatakan, meskipun perekonomian ekonomi belum pulih sepenuhnya, namun industri asuransi jiwa di Indonesia terus tumbuh. Hal ini terlihat dari kinerja asuransi jiwa pada kuartal III tahun 2016, misalnya untuk total pendapatan mencapai Rp 158,65 triliun atau meningkat 78,1 petrsen dari gtahun 2015 yang mencapai Rp 89,10 persen,

Menyinggung tentang prediksi tahun 2017, Hendrisman memperkirakan pada tahun 2017 mendatang industri asuransi jiwa di Indonesia akan tumbuh sekitar 10-30 persen. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017.Selain itu adanya prospek bisnis asuransi semakin banyak yang dilakukan serta adanya pertambahan perusahaan asuransi di Indonesia.

“Kondisi pasar asuransi jiwa di Indonesia pasti mengalami pertumbuhan setiap tahun. Dalam 10 tahun terakhir tidak pernah asuransi ini tidak tumbuh, pasti mengalami pertumbuhan. Tahun 2017 asuransi jiwa diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sekitar 10-30 persen,” katanya. .

“Walaupun ekonomi belum sepenuhnya pulih, tetapi inustri asuransi jiwa tetap tumbuh, Hal ini terlihat dari kinerja asuransi jiwa pada kuartal III tahun 2016, misalnya untuk total pendapatan mencapai Rp 158,65 triliun atau meningkat 78,1 persen dari tahun 2015 yang mencapai Rp 89,10 persen,” kata Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Hendrisman Rahim pada acara paparan kinerja AAJI pada kuartal III tahun 2016 di Jakarta, Jumat (18/11).

Sementara untuk total aset pada kuartal III tahun ini juga meningkat 23,1 persen mencapai Rp 437,28 triliun sedangkan tahun lalu hanya Rp 355,37 triliun dan diperkirakan hingga akhir tahun mencapai Rp 453,53 triliun.

Sedangkan untuk jumlah investasi, pada kuartal III tahun ini mencapai Rp 386,18 triliun meningkat 25,7 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 307,29 triliun dan diperkirakan sampai akhir tahun mencapai Rp 404,68 triliun.

Sedangkan untuk jumlah pendapatan premi mencapai Rp 116,06 triliun atau meningkat 15,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 100,80 triliun.

Adapun rincian pendapatan premi ini antara lain, untuk premi baru, pada kuartal III tahun ini mencapai Rp 69,42 triliun atau meningkat sebesar 20,5 persen dari rahun lalu yang mencapai Rp 57,60 triliun dan diperkirakan sampai akhir tahun mencapai Rp 94,29 triliun.

Sedangkan untuk jumlah premi lanjutan, pada kuartal III tahun ini mencapai Rp 46,64 triliun atau meningkat sebesar 7,9 persen dari gtahun lalu yang mencapai Rp 43,21 triliun dan diperkirakan sampai akhir tahun mencapai Rp 62,4 triliun.

Sementara itu, pembayaran klaim nilai tebus mencapai Rp 39,82 triliun, atau meningkat sebesar 38,3( persen dibanding tgahun sebelumnya.Adapun rincian klaim ini antara lain, klaim kesehatan meningkat 22,3 persen menjadi Rp 7,34 triliun dari Rp 6 triliun yang dibayarkan pada gtahun 2015.

Adapun klaim akhir kontrak meningkat 17,8 persen menjadi Rp 7,06 triliun dari Rp 5,99 triliun pada tahun 2017.Dan klaim meninggal dunia meningkat 16,5 persen menjadi Rp 6,12 triliun dari Rp 5,26 triliun tahun lalu

Jumlah Tertanggung

Sementara itu, Kepala Departemen AAJI Nini Sumohandoyo mengatakan,  untuk jumlah tertanggung individu, pada kuartal III tahun ini mencapai 17,41 juta orang  dan diperkirakan sampai akhir tahun mencapai 17,54 juta orang. Serta untuk jumlah tertanggung kumpulan , pada kuartal III tahun ini mencapai 40,75 juta orang  dan diperkirakan sampai akhir tahun mencapai 42,11 juta orang.

Adapun  jumlah agen, pada kuartal III tahun ini mencapai 520 ribu orang atau meningkat 16,3 persen tahun 2015 yang mencapai 447 ribu orang dan diperkirakan sampai akhir tahun mencapai 535,27 orang. jumlah agen yang berlisensi dengan rincian, jumlah tenaga pemasaran dari saluran keagenan meningkat 11,9 persen menjadi 471.667 orang dibanding dengan tahun lalu yang mencapai 421.338 orang.

Jumlah pemasar dari saluran bancassurance meningkat 70 persen menjadi 2/6 ribu orang dibanding tahun lalu yang mencapai 15.303 orang dan jumlah pemasar dari saluran alternatif meningkat 109 persen menjadi 220,594 orang dari tahun lalu yang mencapai 421.338 orang. (jef)

JAKARTA – (Globalnews.id) : Pertumbuhan ekonomi 2017 yang diperkirakan di  kisaran 5,2-5,3 persen atau diatas pertumbuhan 2016, menjadi peluang bagi lembaga asuransi untuk menyasar sektor-sektor yang kembali bertumbuh, terutama pertambangan.

“Pertumbuhan ekonomi 2017 bisa 5,2-5,3 persen dan harus dimanfaatkan industri asuransi,” kata Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Industri Keuangan Non bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani dalam seminar “Media Asuransi: Outlook Insurance 2017″ di Jakarta, Kamis (17/11).

Ia menjelaskan, bila pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,3 persen bisa terealisasi, tentu akan membuat  perbaikan indikator makroekonomi domestik dan pemulihan sektor-sektor bisnis.

Untuk itu pelaku industri perasuransian diminta fokus menangkap peluang pada program infrastruktur BUMN maupun industri yang tengah mengalami recovery menuju perbaikan, terutama industri pertambangan.”Asuransi di sektor tambang rendah, saatnya masuk di saat sektor ini kembali bertumbuh lagi,” paparnya.

Namun demikian, tambahnya, trend perbaikan ekonomi nasional juga tetap memiliki risiko global terkait dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS.  “Yang ditakuti sekarang ini adalah masa transisi Trump, karena tim transisi di sana masih keluarga dan kerabat. Tetapi, kami yakin prospek ekonomi kita baik,” ujar Firdaus.

Firdaus menilai, reaksi berlebihan di pasar keuangan dalam negeri pasca terpilihnya Trump telah memicu pelemahan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan. “Pelemahan rupiah dan IHSG itu temporer. Setelah Trump terpilih, memang dollar AS naik di emerging melemah. Mata uang lain yang menguat hanya pounsterling,” paparnya.

Lebih lanjut Firdaus mengatakan, saat ini sikap Trump yang akan mendorong peningkatan kesempatan kerja dan keterbukaan informasi bisnis telah memicu pasar global bereaksi positif,

“Jadi, jika program pemerintah kita terus direalisasikan, maka pada 2017 prospek ekonomi Indonesia akan terus membaik,” tegas Firdaus.

Menurut Firdaus, keyakinan sebagian besar kalangan terhadap perbaikan ekonomi nasional di 2017 juga harus dimanfaatkan industri perasuransian. “Yang perlu diingat, pemanfaatan itu harus melalui persaingan yang sehat dan jangan banting harga premi dan melanggar kesepakatan batas minimum-maksimum,” katanya.

Dikatakan,  pada dasarnya premi asuransi yang lebih rendah dari kompetitor diyakini tidak akan mampu memberikan layanan optimal terkait pengurusan klaim.”Jangan bermimpi kita bisa mendapatkan layanan bagus, kalau preminya murah,” tegas Firdaus. (dan)