JAKARTA: (globalnews.id) – Indonesian National Shipowners Association (INSA) menggelar rapat akhir tahun INSA 2016 dalam rangka mengevaluasi program-program dan advokasi-advokasi yang belum terlaksana dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada dialami anggota dan menentukan strategi dalam menatap tahun 2017.

“Dalam rapat akhir tahun ini dihadiri oleh seluruh struktur organisasi INSA terdiri dari 6 waketum, dan belasan ketua bidang yang terkait dengan bidang-bidang operasional maupun non operasional. Mereka akan nelakukan diskusi melalui grup-grup diskusi untuk berembug dan menyusun beberapa program kedepan yang belum terselesaikan dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan regulasi-regulasi yang ada.” ungkap  Ketua Umum INSA Jhonson W Sutjipto disela Rapat Akhir Tahun INSA di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Menurut Jhonson, saat ini pihaknya merasa ada ketidak harmonisan antara regulasi baik peraturan yang ada dengan implementasi di lapangan,”kita terus melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota terkait peraturan-peraturan yang ada, termasuk masalah perpajakan.” Tutur Jhonson.Johnson menjelaskan, bahwa situasi sekarang memang sangat berat bagi para anggota INSA, bahkan Rapat Akhir Tahun diselenggarakan dengn cara yang sederhana,

Kondisi pelemahan ekonomi global yang ditandai dengan mergernya perusahaan-perusahaan pelayaran besar internasional di Singapura, China, Jepang dan lainnya menjadi gambaran kritisnya perekonomian.”Perusahaan-perusahaan pelayaran dalam negeri, banyak kapal-kapalnya yang tidak beroperasi, selain karena diberlakukannya miratorium ekspor angkutan curah minerba, melemahnya ekspor batubara dari 1000 tambang kini yang beroperasi cuma 100 juga ada dampak dari penghentian reklamasi, semakin membuat kritis kondisi pelayaran nasional karena ada ketidak stabilan dan keberlanjutan.” Jelas Jhonson.

Ketua Umum INSA Jhonson W Sutjipto menambahkan bahwa pihaknya optimis akan ada perbaikan di tahun 2017, dengan terus melakukan advokasi terhadap sejumlah regulasi atau peraturanyang dianggap menghambat dan memberatkan pengusaha. “Kami menemukan beberapa regulasi yang standarnya cenderung lebih tinggi dari standar internasional, seperti PP No 15/2016 tentang PNBP, namun kami melihat pak Menhub mengatakan sudah setuju untuk mereview beberapa peraturan.” tambah Jhonson. (jef)