Jakarta:(Globalnews.id)- Sektor properti dan perbankan diyakini bakal menjadi andalan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Ini seiring dengan kinerja kedua sektor tersebut yang mulai membaik sejak awal tahun. Guna mendorong pertumbuhan perumahan, pemerintah memberikan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu juga pemerintah juga telah memperluas akses bagi masyarakat untuk kepemilikan rumah yaitu dengan mengeluarkan pajak intensif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, (PPN DTP). Sedangkan tahun 2022, Kementrian PUPR menargetkan pembiayaan perumahan rakyat melalui skema FLPP sebesar Rp 23 triliun atau 200 ribu unit.
“Langkah strategis dari sisi suplay, Kementrian PUPR meberi tugas khusus kepada Perum. Perumnas untuk mempercepat penyediaan perumahan layak huni dengan harga terjangkau,” ungkap Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat membacakan Keynote Speech Menteri PUPR, dalam acara WEBINAR BANKING & PROPERTY OUTLOOK 2022: “Lokomotif Pemulihan Ekonomi Pasca pandemi”, Rabu
(27/10/2021).
Kemudian, lanjutnya, mendorong pembangunan hunian vertikal dengan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan perkotaan, meningkatkan ketersediaan land bank, dan pemberikan kredit konstruksi perumahan oleh PT Sarana Multi Finansial (SMF).
Menurut Herry, pemerintah menargetkan peningkatan keluarga dengan rumah layak huni sebesar 70% dari semula hanya 56% atau equivalen dengan 11 juta keluarga, dalam Program Sejuta Rumah, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015.
Dimana, pada periode 2015 – 2019 pemerintah telah berhasil membangun 41,7 juta unit dan tahun 2020 sebanyak 960 ribu unit.
“Adapun pencapaian hingga September 2021 sebanyak 763 unit. Jumlah ini mengalami sedikit penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, industri properti diprediksi akan tetap tumbuh pada tahun 2022. Ini didorong oleh sentimen positif seperti suksesnya program vaksinasi Covid-19 yang akan memicu pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang.
Dia menjelaskan, terdapat beberapa kombinasi insentif pemerintah yang diterapkan untuk memerangi dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian, antara lain, UU Cipta Kerja No. 11/2020 yang telah mulai berlaku, yang akan memangkas birokrasi perizinan, sehingga menciptakan lingkungan yang ramah bisnis.
Kebijakan restrukturisasi utang sebagai countercyclical policy oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang membantu pelaku usaha menghadapi masalah keuangan akibat pandemi. Penurunan suku bunga acuan (BI rate) ke rekor terendah dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi, Penerapan relaksasi PPN 100% untuk properti dengan harga kurang dari Rp 2 miliar rupiah dan 50% untuk properti dengan harga di bawah Rp 5 miliar, apabila diperpanjang pada tahun 2022, dan relaksasi pembatasan covid-19 karena tingkat infeksi covid-19 yang rendah dan vaksinasi massal yang berhasil.
“Terbukti dari angka penjualan yang meningkat, kebijakan pemerintah diatas terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan & minat beli masyarakat,” ujarnya.
GM Corporate Marketing PT Graha Buana Cikarang (Jababeka Residence), Eric Limansantoso mengungkapkan, industry property adalah industri yang bisa beradaptasi termasuk dalam situasi covid-19 seperti saat ini. Karena itu pihaknya akan terus optimis industri property bisa reborn di tahun 2022.
“Apapun yang terjadi dengan covid atau yang lain, kita pengembang bersama asosiasi, perbankan dan pemerintah tetap harus bergerak, kami yakin bahwa kami ini adalah industri yang akan terus beradaptasi dan kami akan bisa menemukan jalan keluar,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma mengungkapkan ARFI telah melakukan langkah strategis dalamq menunjang peranan baja ringan di sektor property.q Antara lain Peningkatan Utilitas Produksi Seluruh Indonesia, Pemberlakuan SNI Wajib Profil Baja Ringan SNI 8399-2017, Produk yang Memenuhi persyaratan TKDN, danq Tata Kelola Import oleh Pemerintah.
“Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan produktifitas dan daya saing industri bajaq ringan, yang pada akhirnya akanq mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Sementara, Project qDirector LRT City Sentulq Nanang Safrudin Salim menyoroti prospek hunian berkonsep Transitq Oriented Development (TOP) di tahun 2022 yang masih akan menggunguli penjualan, khususnya kaum millennial dan urban.
“Kelebihan konsep hunian TOD ini semuanya serba mudah dan praktis, karena TOD connecting life, menghubungkan kehidupan. Di LRT City ada 5 prinsip TOD yang digunakan dalam mengembangkan sebuah kawasan di LRT City, yakni Walkable, Mixed use, Densify, connect dan Shift and Transit,” jelasnya.
Dari sisi supporting, CEO PT Baran Energy, Victor Wirawan, menyoroti energi terbarukan yang sebenarnya bisa menjadi sebuah solusi ringan untuk penerangan kawasan perumahan.
Victor menjelaskan, pihaknya telah mengembangkan teknologi energi baru dan terbarukan (EBT), berupa penggabungan solar panel dan power storage system (baterai penyimpan energi skala besar) yang diberi nama PowerWall.
“Pengembangan teknologi terbarukan sangat selaras dengan program pemerintah Indonesia yang menargetkan penggunaan energi terbarukan sebanyak 25 persen pada tahun 2025, tapi saat ini baru 11 persen yang berjalan.
“Oleh karena itu, Baran Energy lahir untuk mempercepat serta membantu masyarakat Indonesia dalam energi terbarukan sebagai salahq satu alternatif penggunaan listrik dengan melalui inovasinya,” jelas Wirawan.
Senior Vice President Nonsubsidized Mortgageq & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN Suryanti Agustinar mengungkapkan, industri perbankkan temasuk BTN yang memang focus pada sektor perumahan memberikan dukungan penuh pada pemerintah dalam pemulihan sektor property semasa pandemic covid-19.
Menurutnya, sektor perumahan tetap tumbuh positif di tengah pandemi. Pada ekosistem perumahan, Bank BTN memiliki peran strategis sebagai enabler yang memberikan pembiayaan sisi supply melalui kredit konstruksi kepada developer maupun sisi demand dengan memberikan KPR kepada masyarakat.
“ BTN memberikan dukungan kredit dalam rangka percepatan pembangunan perumahan maupun kepemilikan lahan. Jadi kita support developer dari sisi pembiayaan agar kendala-kendala dalam pembangunan perumahan dapat teratasi,” jelasnya.
“Dari sisi deman BTN menjembatani developer yang telah dibiayai KIG-nya dapat kita menyalurkan kepada masyarakat untuk KPR nya dengan bunga murah dan berbagai program keringanan yang kita buat dalam kondisi pandemi Covid-19,” ujarnya.
Pengamat property Ali Tranghanda, mengungkapkan, Indikator perekonomian nasional telah menunjukkan kondisi yang membaik sejak pandemi di awal tahun 2021. Selain itu, laju perekonomian nasional telah mengalami pertumbuhan positif pada Q2-2021 sebesar 3,31% (qtq), meskipun sebagian masih ditopang oleh tingkat pembelanjaan negara, namun demikian hampir semua sektor industri mengalami pertumbuhan lebih baik di Q2-2021.
Dia menjelaskan, kebijakan penghapusan/pengurangan PPN untuk rumah ready stock yang dimulai sejak 1 Maret 2021 berdampak positif bagi penjualan rumah ready stock. Hal ini tergambar dari peningkatan sebesar 661,0% selama Q1-2021 meskipun kebijakan ini baru berjalan 1 bulan.
Beberapa pengembang besar yang memiliki rumah ready stock mengalami peningkatan penjualan. Sebagian pengembang mempercepat pembangunan rumahnya melalui unit pre-cast untuk mengejar batas waktu siap huni sampai Desember 2021.
“Namun harus dicermati, peningkatan yang terjadi pada ready stock ini tidak terjadi pada penjualan rumah indent yang justru mengalami penurunan penjualan 4,9%. Dimana 16,3% dari total penjualan unit berasal dari unit ready stock,” ungkapnya.
Meski kondisi makin membaik, Ali juga mewanti – wanti agar pengembang jangan lengah, karena para Investor mempunyai batas daya beli untuk membeli properti. Selain itu, segmen pasar akan kembali ke segmen yang lebih ‘membumi’ seiring dengan peningkatan daya beli dan ingat Pandemi Covid19 masih membayangi. “Resep lainnya yang penting, kebijakan perpajakan jangan sampai kontra produktif dengan kinerja properti saat ini,” pungkas Ali. (Jef)