Arsip Tag: Anugerah KIP 2023

ekbis

Capai Predikat Informatif, BNI Terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik (KIP) 2023 setelah mengikuti rangkaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), mulai dari tahapan pengisian Self Questionnaire Assessment (SAQ), dilanjutkan dengan tahapan presentasi uji publik hingga pelaksanaan visitasi verifikasi pendalaman penilaian kuesioner e-monev dan hasil uji publik.

Pada acara puncak, seluruh badan publik kemudian mengikuti Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2023 yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Wapres Ma’ruf menyampaikan bahwa informasi publik yang akurat dan andal merupakan hal yang sangat vital terlebih Indonesia tengah menyongsong Pemilihan Umum 2024.

“Keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital karena bangsa kita tengah menjalani proses pemilu. Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil,” ujarnya.

Menurut Wakil Presiden pemerataan layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama.

Senada, Direktur Network & Services BNI Ronny Venir sepakat bahwa keterbukaan informasi wajib diterapkan ke dalam kinerja setiap badan publik sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“BNI turut aktif dalam meningkatkan layanan kepada nasabah dan masyarakat melalui optimalisasi berbagai saluran komunikasi dengan selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sebagai langkah implementasi Good Corporate Governance (GCG),” ujar Rony.

Keterbukaan informasi publik menjadi fokus BNI untuk mengembangkan dan memperbaiki standar operasional keterbukaan informasi di internal BNI sebagai pedoman standar layanan keterbukaan informasi publik, serta menjalankan kepatuhannya terhadap UU keterbukaan informasi publik.

Adapun, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2023 merupakan kegiatan yang ke 13 kali diselenggarakan.

Pada tahun ini, monitoring dan evaluasi dilakukan kepada 369 Badan Publik yang meliputi Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

Dari jumlah tersebut, Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi informatif berjumlah 139 atau 37,7% dari total badan publik yang dievaluasi.

Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2022, BNI berhasil meraih nilai 95,63 pada kategori BUMN. Capaian tahun ini merupakan wujud atas konsistensi BNI dalam menyediakan kemudahan akses dengan membangun sarana kebutuhan pelayanan informasi secara digital dan konsisten membangun awareness.

Mulai dari website, pengembangan SOP, literasi keuangan, pemberdayaan Agen46 untuk penyebar informasi, integrasi fitur layanan, dan pembaharuan layanan secara luring. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif Dalam Anugerah KIP 2023

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berhasil meraih masuk dalam jajaran 10 besar Badan Publik dengan predikat Informatif kategori Kementerian pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengungkapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) RI atas anugerah penghargaan yang diberikan kepada KemenKopUKM di Jakarta, Selasa (19/12).

Arif juga mengucapkan rasa syukur atas keberhasilan KemenKopUKM mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama tiga tahun berturut-turut. “Penghargaan ini akan menjadi penyemangat sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi KemenKopUKM agar terus meningkatkan kinerja berdasarkan indikator dan kriteria penilaian yang ada,” ujar Arif.

Melalui penghargaan ini pula, Arif berkomitmen KemenKopUKM akan terus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik ke depan. “Anugerah ini sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus mempertahankan kualitas pelayanan publik, dan terus meningkatkannya setiap tahun,” kata Arif.

Arif menyatakan, keberhasilan KemenKopUKM menjadi Badan Publik Informatif tidak lantas menjadikan pihaknya berpuas diri agar di tahun-tahun selanjutnya dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian tersebut.

“Apresiasi ini merupakan sebuah amanah, kepercayaan, dan motivasi untuk meningkatkan kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kami, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat,” Tutur Arif.

Selain itu, Arif menyatakan bahwa hasil ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi reformasi birokrasi pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik dan dapat terus dikembangkan ke depan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyampaikan, Keterbukaan Informasi Publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.

“Saya juga memiliki keyakinan bahwa transparansi informasi adalah jalan merawat demokrasi untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Wapres Ma’ruf.

Wapres Ma’ruf memberikan apresiasi atas peningkatan tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang semakin membaik.

“Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang predikat informatif bertambah signifikan, dari 2018 hanya 15 badan publik yang tergolong informatif, tapi sekarang di tahun 2023 jumlahnya melonjak menjadi 139,” kata Wapres Ma’ruf.

Sejumlah capaian tersebut, menurutnya dapat dijadikan penyemangat untuk berbenah, di mana arah kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang harus dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutkan dari pusat hingga daerah. (Jef)