Arsip Tag: Kelapa sawit

ekbis

Pj Gubernur Agus Fatoni Bersama GAPKI Sumut Bahas Isu Terkini Terkait Sektor Sawit

Tinggalkan komentar

Medan :(Globalnews.id)- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut membahas berbagai isu terkini pada sektor sawit. Di antaranya terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, tenaga kerja, produksi sawit, hingga keamanan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut.

“Peran sawit di Sumut sangat besar. Dampaknya sangat luas, mulai dari produktivitasnya, tenaga kerja, dan lainnya. Perkebunan merupakan salah satu faktor penting yang diharapkan memberikan kekuatan besar dalam kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Fatoni saat menerima audiensi pengurus GAPKI Sumut di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Selasa (5/11/2024).

Fatoni memahami apa yang dirasakan oleh para pengusaha terkait adanya isu peremajaan, penjarahan, dan perambahan sawit. Bahkan isu tersebut juga telah dibahas oleh pemerintah dengan mencarikan solusi.

Terkait DBH dan produksi, Fatoni berharap adanya koordinasi bilateral antara pelaku industri dengan pemerintah untuk membahas sektor sawit, tentunya dengan menerapkan satu data. Kemudian terkait bantuan yang diberikan oleh pelaku usaha ke masyarakat melalui CSR.

“Bisa nanti kita bahas bersama terkait sawit ini, antara program pemerintah dan perusahaan sawit. Mendata perusahaan yang sudah menyalurkan CSR-nya, apakah dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, pendidikan dalam bentuk beasiswa, dan lainnya,” ucapnya.

Terkait isu peremajaan sawit, diketahui bahwa PSR merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit. PSR Membantu memperbaharui perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan benih kelapa sawit yang lebih bekelanjutan dan berkualitas. Melalui program tersebut, pemerintah memberi bantuan dana kepada para petani/pekebun untuk melakukan replanting tanaman sawit yang sudah tidak produktif.

Melalui kesempatan ini, Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan ada sejumlah isu yang perlu dibahas soal sawit, mulai dari regulasi, produksi, keamanan dan lainnya. Saat ini, PSR tengan menjadi isu serius. Pada tahun pertama peluncuran PSR, setiap petani mendapat dana hibah Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare yang digunakan untuk melakukan peremajaan tanaman rakyat.

Program PSR mendapat sambutan antusias dari para petani sawit dikarenakan membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir.

Berdasarkan Data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menunjukkan ada sekitar 490.000 hektare lahan sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas sawit. Sejak tahun 2017 hingga 2023, lahan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh bantuan PSR seluas 25.581 hektare.

Sementara itu, pada tahun 2024 Disbunak Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Terctatat hingga bulan November, sudah terealisasi sekitar 3.000 hektare.

“Harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama untuk mengatasi tantangan percepatan PSR seperti masalah legalitas lahan dan hambatan birokrasi, persoalan kepastian hukum dalam legalitas lahan, kawasan hutan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Fokus utama dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, dengan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit,” katanya.

Turut hadir pada pertemuan itu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan M Zakir Syarif Daulay, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mulyadi Simatupang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yuliani Siregar, Kepala Badan Pendapatan Sumut Ahmad Fadly, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Ismael P Sinaga, Kabid Hortikultura Dinas Ketapang TPH Sumut Lambok Turnip, serta pengurus GAPKI Sumut.(jef)

ekbis

Hilirisasi Akan Maksimalkan Manfaat Kelapa Sawit bagi Perekonomian RI

Tinggalkan komentar

MADIUN:(GLOBALNEWS.ID)- Melalui hilirisasi minyak sawit, pada tahun 2045 Indonesia diharapkan mampu merubah posisinya dari ‘raja’ Crude Palm Oil (CPO) dunia seperti saat ini, menjadi ‘raja hilir’ sehingga kelapa sawit memberi manfaat yang maksimal kepada perekonomian Indonesia.

Untuk mendorong hilirisasi, maka perlu memperluas akses permodalan dan jaminan kepemilikan perkebunan, khususnya bagi petani sawit. Penyediaan akses permodalan khususnya untuk jangka panjang bagi petani sawit akan mendorong petani sawit untuk melakukan peremajaan tanaman sawit, bukan memperluas lahan yang dikhawatirkan terjadinya deforestasi.

“Keengganan perbankan untuk menyediakan permodalan bagi petani sawit karena biaya dan risiko yang tinggi, dapat diterapkan skema alternatif permodalan dari sektor swasta, bank komersial, investor, dan lembaga permodalan pembangunan serta pemerintah,” kata H. Muhtarom, S.Sos, Anggota Komisi IV DPR RI pada pada acara Sosialisasi dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 di Madiun, Minggu, 23 Oktober 2022.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selaku pendukung pendanaan dan Jaringan Indonesia Muda (JIM) selaku penyelenggara kegiatan.

Kegiatan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansor Rasidi, S. Sos, M.Si yang diwakili Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Madiun Budi Wibowo S, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat atau ASPEKPIR Setiyono dan Ketua Bidang UMKM Kadin Kota Madiun Sasongko, M.Si.

Muhtarom menjelaskan lembaga keuangan perlu didukung untuk mengembangkan model investasi yang memungkinkan penyaluran modal untuk petani pada skala lebih luas. Upaya ini meliputi penyempurnaan informasi mengenai kebutuhan permodalan petani dan skoring risiko kredit. Skoring ini membantu mengidentifikasi kelompok petani yang berpotensi layak mendapatkan pinjaman, untuk mengurangi biaya pinjaman bagi bank.

Dia menjelaskan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) menjelaskan langkah-langkah mencapai visi pengembangan komoditas sawit berkelanjutan yakni peningkatan produksi CPO melalui peningkatan produktivitas, efisiensi pengolahan pasca panen (pabrik kelapa sawit).

Kemudian pengembangan industri hilir (produk nilai tambah tinggi, substitusi impor, promosi ekspor). Riset dan inovasi industry sawit sebagai sumber pertumbuhan baru berkelajutan dan pengembangan ekosistem dan tata Kelola industri sawit yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing serta mengembangkan SDM industri sawit yang kreatif.

Ketua Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kadin Kota Madiun Sasongko, M.Si mengatakan kelapa sawit bisa dimanfaatkan untuk berbagai produk selain minyak goreng seperti sabun, lipstik dan sebagainya, tidak hanya bisa dipakai untuk minyak goreng. Ke depan, di Madiun bisa tumbuh usaha pengemasan minyak goreng.

Ketua Umum Aspekpir Setiyono mengatakan prospek perkebunan kelapa sawit dan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia masih sangat terbuka dan sangat luas karena produk- produk kelapa sawit sangat banyak kegunaannya bagi masyarakat Indonesia di mana saja.

Dia menjelaskan industri hilir kelapa sawit (IHKS) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, khususnya sebagai penghasil devisa, penyerap tenaga kerja dan penyedia kebutuhan pokokmasyarakat.

“Kekuatan Indonesia untuk mengembangkan industri ini adalah bahan baku yang melimpah. Kelemahannya adalah infrastruktur, riset dan keahlian yang masih kurang disertai kebijakan pemerintah yang kurang mendukung,” katanya.(Jef)