Arsip Tag: Pesantren potensi besar pengembangan ekonomi syariah

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Berkomitmen Wujudkan Kemandirian Ekonomi Pesantren

Tinggalkan komentar

Malang:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan pemerintah berkomitmen dan sangat serius untuk membantu pondok pesantren (ponpes) dapat mandiri secara ekonomi.

“Strategi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi ponpes tersebut salah satunya melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren),” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya pada acara Memperinganti Hari Santri Nasional dan Kick Off Satu Abad NU di PonPes Wisata An-Nur 2 Al-Murtadlo, Kamis (20/10).

MenKopUKM mengatakan ponpes dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan bidang keuangan seperti Bank Wakaf Mikro, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) maupun ultra mikro lainnya. Beberapa program yang dilakukan KemenKopUKM dalam pengembangan ekonomi berbasis Kopontren seperti pembiayaan dana bergulir dengan tingkat bunga sangat rendah yaitu 3 persen flat.

Kemudian, kata MenKopUKM, pemerintah juga menyediakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) klaster. Tahun ini pagu anggaran KUR yang disiapkan pemerintah sebesar Rp373,17 triliun. Rencananya tahun depan plafon KUR akan dinaikkan menjadi Rp400 triliun.

“Kami (akan) membuat piloting di sini untuk pengembangan KUR klaster karena pondok pesantren itu bisa jadi tempat usaha tidak hanya tempat untuk cari ilmu, di sini bisa jadi klaster ekonomi pesantren,” ucap MenKopUKM Teten Masduki.

Selain itu, Ponpes melalui Kopontrennya dapat memanfaatkan program Perhutanan Sosial, dimana para santri atau masyarakat yang tergabung dalam koperasi dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah untuk dikelola. Dengan pengelolaan hutan untuk kegiatan produktif diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh lebih baik.

“Dengan program Perhutanan sosial, pemerintah memberi kemudahan akses bagi rakyat kecil untuk mendapat lahan 2 hektare per orang (untuk dikelola). Setidaknya ada 12,7 juta hektare yang disediakan jadi saya kira ini bisa dimanfaatkan oleh para santri dan kyai untuk mendorong ekonomi di sekitar pesantren,” katanya.

Berikutnya, KemenKopUKM juga mendorong pengembangan ekonomi syariah di lingkungan pesantren melalui Badan Layanan Umumnya, LPDB-KUMKM. Lembaga ini didirikan salah satunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di lingkungan pesantren.

“Kita harus menjadi kekuatan syariah di dunia, juga harus menjadi kekuatan industri halal dunia. Oleh sebab itu kita bersama salah satunya, Bank Indonesia sudah merancang kekuatan ekonomi syariah melalui modest fashion yang diharapkan bisa mendorong Indonesia menjadi kiblat fashion dunia,” ucap MenKopUKM.

Menteri Teten menyatakan saat ini pemerintah sedang gencar untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan baru. Ditargetkan hingga 2024 jumlah wirausahawan di Indonesia bertambah 1 juta orang agar Indonesia semakin maju.

Saat ini rasio kewirausahaan nasional baru 3,75 persen dari seluruh total jumlah penduduk. Padahal untuk menjadi negara maju minimal diperlukan wirausahanya setidaknya 4 persen.

“Presiden meluncurkan program kewirausahaan, maka kita targetkan penambahan 1 juta wirausahawan. Jadi saya mengajak para kyai dan santri untuk menjadi saudagar sehingga kyai dan santri ini bisa berkontribusi pada kemajuan ekonomi umat,” ucap MenKopUKM Teten.

Di tempat yang sama Bupati Malang Sanusi mendukung upaya-upaya KemenKopUKM dalam mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya para santri.

Dijelaskannya di Malang saat ini sudah bermunculan talenta-talenta muda dari pesantren yang bisa mandiri secara ekonomi. Bahkan hasil karya seperti animasi yang diproduksi oleh tangan dingin para pemuda di Malang berhasil memikat beberapa rumah produksi mancanegara.

“Teruslah berkreasi berinovasi untuk mengikuti teknologi, sebab kalau masyarakat itu disentuh dengan teknologi maka pendapatannya akan berlipat. Di sini (Ponpes Wisata An-Nur 2 Al-Murtadlo) boleh jadi akan kita beri sekolah khusus animasi,” ucapnya.

Sementara itu H. Fathul Bari selaku Pengasuh Ponpes Wisata An-nur 2 Al Murtadlo, mengapresiasi langkah dan Kebijakan pemerintah terutama KemenKopUKM yang selalu memberikan dukungan terhadap pesantren di Indonesia dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi. Dia berharap kedepan masyarakat pesantren akan lebih baik dari sisi ekonomi maupun keilmuannya.

“Berkat dukungan dari Pak Menteri (Teten Masduki), ekonomi pesantren menjadi lebih mandiri dan bisa berjalan dengan baik. Semoga Pak Manteri terus bisa mendukung pesantren – pesantren di Jawa Timur dan umumnya di Indonesia,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Teken MoU Dengan PBNU, MenKopUKM Ingin Cetak Wirausaha Baru Lewat Pesantren

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen mencetak wirausaha baru yang datang dari lingkungan pesantren. Di mana pesantren memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung perekonomian negara, terutama melalui pengembangan kewirausahaan para santrinya.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara KemenKopUKM bersama PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), terkait peningkatan dan pemberdayaan ekonomi umat di kalangan santri. Kesepakatan tersebut sekaligus dalam perayaan Harlah NU Ke-99 yang digelar di Pondok Pesantren Syaichona Cholil Bangkalan, Madura, Kamis (17/2) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki hadir bersama Menteri BUMN Erick Thohir, serta Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Menteri Teten mengatakan, MoU tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Di mana rasio kewirausahaan ditarget tumbuh 3,95 persen pada 2024. Sementara di negara maju, rasio kewirausahaan sudah mencapai 10-14 persen.

“Saya diingatkan oleh Gus Yahya, bahwa MoU ini jangan cuma asal teken saja, tapi harus ada bukti. PBNU bilang menargetkan mampu mencetak 10.000 wirausaha baru, justru saya bilang ini sedikit. Jumlah santri yang tersebar di seluruh Indonesia saya rasa, kita bersama bisa mencetak jumlahnya lebih dari itu,” ucap MenKopUKM.

Ia mengatakan, penciptaan wirausaha baru tersebut, akan dilakukan melalui pendekatan inkubasi yang programnya sudah ada di KemenKopUKM. Tinggal nanti pembiayaannya bisa disinergikan dengan Kementerian BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir.

“Selain itu ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang jumlahnya kita terus tambah. Perbankan pun diminta menaikkan pembiayaannya ke UMKM hingga 30 persen di tahun 2024. Bahkan KemenKopUKM juga ada LPDB-KUMKM yang bisa membantu pembiayaan dana bergulir lewat koperasi,” ujar Menteri Teten.

KemenKopUKM lanjut dia, diberikan tugas untuk mengembangkan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren). Di mana saat ini pihaknya telah melakukan piloting di Koppontren Al-Ittifaq (Jawa Barat), sebagai salah satu koperasi sektor riil di sektor pangan yang terhubung dengan modern market.

“Kebutuhan pasokan hingga 56 ton, namun yang baru bisa dipenuhi baru 6 ton. Koppontren ini akan menjadi distributor dari pesantren lainnya tak hanya di Jabar.  Selain itu ada juga Ponpes Sunan Drajat di Lamongan (Jatim, memiliki koperasi yang menghubungkan 17 ponpes lainnya di Jatim sebagai contoh jaringan ritel modern,” sebut Menteri Teten.

Menurut hasil pemetaan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pada tahun 2020 dan 2021 terdapat 90,48 persen dari 11.868 pesantren sudah memiliki unit usaha. Bahkan sebanyak 2,58 persen pesantren memiliki 3-5 jenis usaha.

“Sinergi dan kolaborasi bisa kita bangun dengan kuat, maka akan mendatangkan dampak yang besar bagi pembangunan perekonomian di Indonesia. Termasuk yang datang dari lingkungan pesantren,” ujar Teten.

Tahun 2022 ini, sambung MenKopUKM, kementerian ingin mewujudkan Pemulihan Transformatif pada UMKM dan Koperasi. Yaitu, pemulihan yang tidak sekadar tumbuh kembali seperti kondisi sebelum pandemi, tetapi sekaligus menyiapkan UMKM dan koperasi lebih siap menghadapi krisis ataupun perubahan lingkungan di masa-masa akan datang.

“Ke depan KemenKopUKM akan menyasar langsung pelaku UMKM dan koperasi anak muda, perempuan, dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan. Tentunya keterlibatan santri-santri muda dan alumni pesantren sangat kami harapkan,” imbaunya.

Senada, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, pihaknya siap mendorong terciptanya wirausaha baru. BUMN dalam hal ini diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengintervensi menuntaskan kesenjangan sosial. Di mana salah satu upayanya dengan memperkuat ekonomi umat, yakni dari pesantren.

“Indonesia ini masyarakat muslimnya terbesar, tapi kita tidak masuk 10 bahkan 5 besar industri halalnya. Untuk itu kami mendorong PBNU menjadi mercusuar kebangkitan ekonomi dengan kerja sama BUMN dan PBNU,” kata Erick.

Sebagai langkah awal, BUMN dan pesantren di bawah NU, mempersiapkan untuk penyediaan komoditas pangan dari pesantren. “Mengingat saat ini kita tahu ada gonjang ganjing soal stabilitas harga pangan. Kami di BUMN punya banyak sektor usaha di pangan sehingga ini sangat bisa disinergikan,” tambah Erick.

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berharap, kerja sama tak hanya mendorong peningkatan kualitas SDM, tapi juga membangun kemandirian ekonomi pondok pesantren. “Semoga MoU dengan KemenKopUKM membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi umat, serta bangsa dan negara,” pungkasnya. (Jef)

ekbis

Pesantren di Indonesia Merupakan Potensi Besar Pengembangan Ekonomi Syariah

Tinggalkan komentar

SERANG:(Globalnews.id)-Penguatan ekonomi pesantren menjadi salah satu kunci menggerakan ekonomi syariah nasional. Desainer Pembina Industri Kreatif Penerima Penghargaan Ibu Negara yang juga Pengurus Pusat MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Amy Atmanto menerangkan Pesantren di Indonesia merupakan potensi besar untuk pengembangan ekonomi syariah.

“Bayangkan, Indonesia mempunyai sekitar 28.194 ribu pesantren dengan sekitar 18 juta orang santri, sehingga santri berpotensi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah dan UMKM, “ujar Amy Atmanto dalam Seminar Nasional terkait Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Pesantren di Indonesia, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Ahad (4/7).

Di samping itu pesantren juga merupakan pasar. Sekaligus memiliki potensi ekonomi yang besar dalam hal pemenuhan kebutuhan santri diantaranya sandang, pangan, dan energi, sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah dan UMKM.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, pasar domestik fashion Indonesia merupakan nomor tiga terbesar di dunia dengan nilai 21 billion dolar AS yang merupakan potensi pasar penyerapan produk pesantren.

Potensi peluang ekspor Indonesia juga terbuka luas ke Arab Saudi, Pakistan, Uni Emirat Arab, Eropa Selatan, Negara Eropa Timur, Asia Selatan (Pakistan, Banglades, dan India). Misalnya, berupa produk fashion lokal berkelas dunia melalui pembinaan karya oleh para professional di bidangnya, sehingga menjadi sebuah produk berkelas dunia dalam bentuk modest fashion dan hijab.
Indonesia berada pada 10 peringkat teratas sektor fashion Muslim, makanan halal, keuangan syariah, wisata halal, kosmetik halal, media dan rekreasi. Adapun hambatannya antara lain pesantren adalah lembaga pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. Hal ini menimbulkan kendala praktis di lapangan, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk pemberdayaan ekonomi pesantren.
“Sedangkan solusi dan strategi yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan ekonomi pesantren diantaranya perlunya penyusunan roadmap yang dikembangkan secara bertahap hingga tercapai kemandirian pesantren,” kata Amy.

Ia memaparkan, beberapa upaya lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan skill melalui kurikulum kewirausahaan pesantren, peningkatan skill melalui pengadaan sarana pelatihan keterampilan secara aktif dan kreatif di bawah bimbingan ahli, pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi melalui peningkatan modal usaha, pendampingan pelatihan pengembangan usaha ekonomi dan penyerapan pasar.

Selain itu, peran pemerintah dan swasta dalam mendukung pemberdayaan pesantren agar memiliki produk-produk unggulan, peran pemerintah dalam penyerapan produk karya pesantren. Bank Indonesia (BI) juga diharapkan optimal dalam perannya dalam pengembangan ekonomi syariah melalui pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai “AIR” (Akselerator, Inisiator dan Regulator).(Jef)