DOBO(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM kembali mengucurkan program Wirausaha Pemula (WP) guna mendukung penciptaan lapangan kerja di Provinsi Maluku. Tahun ini, total bantuan diberikan kepada 89 pelaku UKM, atau meningkat signifikan dari tahun 2014 (68), maupun 2015 (66) pelaku UKM.
“Mudah-mudahan melalui program ini, Kemenkop dan UKM bisa mendukung program pemerintah di tiga T, yakni tertinggal, terluar dan ekonomi khusus,” kata Asdep Permodalan, Deputi Pembiayaan, Kemenkop dan UKM Luhur Pradjarto saat berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Rabu (20/9/2017).
Kunjungan Luhur bersama perwakilan tim dari Kemenkop dan UKM ke Kepulauan Aru dalam rangka menyerahkan program WP kepada 13 pelaku usaha. Penyerahan itu dilakukan di kantor Bupati, disaksikan Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga, serta Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Jacobis M Siarukin.
Luhur mengatakan jumlah bantuan WP untuk Provinsi Maluku masih kemungkinan akan bertambah hingga akhir tahun ini. Sebab total proposal permohonan yang mereka terima berjumlah 145 proposal. 89 sudah dibuatkan surat keputusan, sisanya masih dalam proses verifikasi oleh tim. Dari penerima dari Maluku, salian Aru, ada SBB, Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kota Ambon.
“Di Maluku, Kepulauan Aru termasuk daerah terluar. Ini juga baru tahun ini Aru menerima program WP dan mudah-mudahan dari yang sisa tadi Aru ada juga yang menerima,” kata Luhur.
Maluku menjadi prioritas pengembangan kewirausahaan oleh Kemenkop dan UKM, karena termasuk kategori daerah terluar dan tertinggal. Sebagaimana arah kebijakan Presiden Jokowi yakni membangun Indonesia dari pinggiran, maka diharapkan program ini dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.
“Ini mayoritas Kabupaten di Maluku banyak yang tertinggal. Jadi pas sekali program pengembangan wirausaha pemula ini dilaksanakan di sini. Tentu kita harapkan provinsi lain seperti Maluku Utara, Papua Barat, Papua nanti bisa menyusul usulan-usulannya,” tukas dia.
*Aru Usulkan 200 WP*
Untuk pertama kalinya, atau sejak tahun 2017 ini, Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima bantuan program WP. Dari 29 usulan proposal yang diajukan, Kemenkop dan UKM menyatakan hanya 13 yang memenuhi persyaratan. Namun, proses pemberkasan masih dilakukan sehingga jumlah tersebut masih kemungkinan akan bertambah.
“Ini merupakan titik awal, masih ada bantuan lain yang nanti bisa datang. Sehingga saya harapkan bantuan ini digunakan sesuai kebutuhan,” pinta Luhur.
Aru memiliki jumlah penduduk sebanyak 104 ribu jiwa, tersebar di 117 desa. Angka kemiskinan Aru menempati urutan ketiga di Provinsi Maluku, yakni mencapai 28 persen. Begitu juga angka pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun. Aru merupakan daerah pinggiran dan terluar yang berbatasan langsung dengan Australia.
“Nah dari 117 desa itu, baru 4 yang berkembang. Harapan ke depan lain bisa berkembang. Untuk itu, kami menucapkan terima kasih kepada Kemenkop dan UKM terkait bantuan WP kepada pelaku 13 usaha mikro kami,” ungkap Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga.
Pada tahun 2018, Aru manargetkan 1 desa, terdapat 5 usaha mikro. Tumbuhnya iklim usaha akan diupayakan melalui bantuan pemerintah, seperti kredit usaha rakyat (KUR) maupun WP. Khusus untuk WP, tahun depan pihaknya akan mengusulkan 200 WP kepada Kemenkop dan UKM.
“Dengan demikian kita berharap melalui program pemerintah ini kita bisa menekan angka pengangguran, meningkatkan kesejaheraa masyarakat, serta mengatasi kemiskinan,” katanya.
Di tempat sama, Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Jacobis M Siarukin mengingatkan kepada penerima bantuan WP agar dana yang diterima diperutukkan untuk kepentingan pengembangan usaha. Dia dan jajarannya akan melakukan monitong di lapangan guna memantau sejauhmana bantuan tersebut berdampak pada produktifitas usaha.
“Di Aru kesempatan kerja masih banyak, karena masing-masing desa punya keunikan tersendiri. Misalnya ada budi daya ikan, teripang, rumput,” ucap Jacobis.(jef)