JAKARTA: (Globalnews.id) Keberadaan Badan pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) masih diperlukan, meskipun usinya baru sumur jagung atau belum genap tiga tahun, namun BPTJ dinilai mampu membenahi sistem transportasi kawasan Jabodetabek menuju arah yang lebih baik.

Hal itu mengemuka dalam diskusi panel Membedah Peran Strategis BPJT, yang digelar Majalah Beritatrans/MD9 di Jakarta, Kamis (21/3).Diskusi itu menampilkan, Mantan Menhub Jusman Sfafii Djamal, pengamat kebijakan public Agus Pambudio, Kepala BPTJ Bambang Prihartono dan Dirut Perum PPD Putu Yasa

Mantan Menhub Jusman Sjafei Djamal menilai, BPTJ sudah baik dan kinerja on the track dalam menata dan mengelola transportasi kawasan Jabodetabek. “Oleh karena itu, selayaknya lembaga ini diperkuat secara kelembagaan. Sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata

BTJ dibentuk melalui Perpres No.103/ 2015. Kemudian, BPTJ menyusulan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditetapkan dengan Perpres No.55/2018.“Jika RITJ ini dijalan dengan baik dan konsisten serta ket performent indicator (KPI) yang sudah dirumuskan, maka masalah transportasi Jabodetabek khususnya di Kota Jakarta akan teratasi,” aku Jusman.

Menurut dia, menilai gagal atau berhasilnya menata transportasi Jabodetabek oleh BPTJ tak bisa dilakukan sesaat. Banyak kota-kota besar di dunia, seperti Tokyo Jepang misalnya, butuh waktu sampai 50 tahun.

Pendapat sama juga disampaikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurutnya, kinerja BPTJ dalam menata dan mengelola transportasi Jabodetabek sudah cukup baik. “Yang perlu dilakukan, bagaiman peran dan fungsi BPTJ makin baik dan optimal melayani masyarakat.” Kata dia.

“BPTJ telah melaksanakan tuposkinya dengan baik dan cukup sukses. Trend perbaikan pelayanan angkutan umum sudah mulai kelihatan,” kata Apam, sapaan akrab dia.

Namun begitu, lanjut dia, untuk memperkuat lembaga BPTJ secara kelembagaan tak cukup dengan Perpres No.103/2015 lagi. Perpres itu dinilai kurang cukup mengakomodir dnamika yang terjadi di lapangan.“Perlu aturan baru bisa dalam bentuk Perpres atau Kepres agar lembaga BPTJ makin kuat dengan kewenangan yang jelas,” tambah Agus.

Dirut Perum PPD Putu yasa menambahkan, pihaknya bersama aparat di daerah serta BPTJ sudah terjalin dengan baik dan hermonis. “Pola dan hubungan kerja iut perlu diperkuat dan ditingkatkan, sehingga mampu menghadirkan pelayanan angkutan umun yang makin baik,” ujarnya. (jef)
Kehadiran dan peran BPTJ, menurut Putu sudah cukup baik dan menjadi mendiator dan fasilitator yang baik dan optimal. “Alangkah baiknya jika lembaga BTJ itu diperkuat peran dan posisinya ke depan. Untuk membangun dan mengeola transportasi umum di Jabodetabek butuh kerja sama dan sinergi yang makin baik,” tandas Putu.(jef)