JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-Nama Ignasius Jonan kembali hadir di bursa calon Menteri Kabinet Kerja periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kalangan pengusaha dan pengamat pun berharap Jonan kembali dipercaya menjadi Menteri Perhubungan.
“Beliau (Jonan, red) bagus banget waktu di Kereta Api. Lebih bagus lagi waktu jadi Menteri Perhubungan,” ungkap Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Pengusaha angkutan logistik itu mengemukakan beberapa kali bersama sejumlah pengusaha dan kalangan akademik diajak berdiskusi untuk membahas sejumlah isu. “Jonan mendengarkan, membahas, lalu ikut sepakat dengan kesepakatan. Dia kawal betul kesepakatan itu. Nggak bergeser satu senti pun. Artinya beliau taat azas dan komit dengan kesepakatan dan regulasi,” ujar Kyatmaja.
Jonan juga dinilai menghadirkan ‘revolusi’ pelayanan di Kementerian Perhubungan. Jonan mendorong pelayanan publik, yang tidak hanya memudahkan publik mengakses, tetapi juga diwarnai inovasi-inovasi.
“Yang lebih penting bebas pungli dan korupsi. Jonan nggak segan-segan menindak bawahannya. Walau bawahan itu baru menjabat beberapa hari, bisa langsung dimutasi, malah bisa non job. Jadinya rindu dengan sosok Jonan di Kemenhub,” ucap Kyatmaja.
Soal Jonan, Direktur Eksekutif DPP Asosisi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Budi Wiyono bisa bercerita panjang. “Intinya Jonan itu disiplin, tegas, nggak neko-neko, dan cepat mengambil keputusan, yang bersentuhan dengan kepentingan publik,” ujarnya.
Dia mencontohkan ketika Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 10 Tahun 1988 direvisi menjadi PM 74 Tahun 2015. Revisi itu membengkakkan modal dasar perusahaan jasa freight forwarding pengurusan dari Rp 200 juta jadi Rp 25 miliar.
“Kami protes. Satroni Jonan. Dia mau menerima. Kami bilang ke dia, Kemenhub ini maunya apa. Ngerti apa nggak kalau freight forwarding itu lebih ke skill business, lebih banyak orang ketimbang aset. Nggak perlu modal besar. Lagipula di tingkat ASEAN disepakati hanya Rp 1,5 miliar. Ini Indonesia malah Rp 25 miliar.,” ujar Budi Wiyono.
Setelah diskusi cukup alot, Budi Wiyono mengungkapkan, Jonan akhirnya mengambil keputusan untuk tidak segera merevisi KM 76 Tahun 2012 karena butuh proses. “Hanya saja Jonan, bilang untuk sementara cukup rekomendasi dari ALFI soal modal dasar anggota. Jonan akhirnya merevisi menjadi PM 78 Tahun 2015. Malah belakangan revisi lagi menjadi PM 146 tahun 2015, PM 12 tahun 2016, PM 130 tahun 2016, dan PM 49 tahun 2017,” ungkapnya.
Budi Wiyono menilai, cepat tanggapnya Jonan mengambil keputusan menjadi bukti bahwa Jonan merupakan sosok yang aspiratif dan tegas. “Dia terbuka untuk diskusi. Dia terbuka untuk merevisi kebijakan dengan menyesuaikan dinamika serta tuntutan dunia usaha,” ujarnya.
Ketegasan, disiplin dan pantang kongkalikong dalam diri Jonan dikemukakan pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno. “Waktu Jonan Menhub, dia sikat habis segala hal yang tidak beres. Karenanya banyak yang ‘tiarap.’ Ngeri dengan Jonan,” ungkapnya.
Meski menerapkan kedisiplinan tinggi dan mendorong peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan, Jonan ternyata sangat peduli terhadap jajaran Kemenhub. “Beliau yang mewajibkan tunjangan kinerja cair setiap bulan. Tidak boleh lagi cair 12 bulan kemudian. Jonan juga mengupayakan kenaikan jumlah tunjangan kinerja,” jelas Djoko Setijowarno.
Ketua Umum Indonesian National Ferryowners Association (INFA) Edi Oetomo menuturkan, Jonan sebagai sosok yang sangat concern terhadap keselamatan bertransportasi. “Jonan juga sangat tegas dalam aspek safety. Untuk urusan ini beliau berani berhadapan dengan siapapun,” cetusnya.
Dalam konteks safety bertransportasi ini, sejarah mencatat Jonan memang selalu menegaskan, “Lebih baik tidak berangkat daripada tidak pulang!
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan konsumen, Agus Pambagio menuturkan, Kemenhub perlu dipimpin oleh orang yang punya ketegasan, integritas tinggi(jef)