DEMAK (Globalnews.id) -Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengunjungi Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (3/12/2016). Kehadiran Puspayoga yang turut didampingi Kepala Dinaskop UKM Jateng Gayatri Indah Cahyani dan Sekretaris Dinas Safitri Handayani tersebut untuk meninjau Koperasi Citra Kinaraya.

Setibanya di lokasi, Menkop dan rombongan langsung disambut oleh pengurus koperasi, diantaranya Hery Sugiartono selaku Ketua Dewan Pembina, Ketua Koperasi Kuswinaryo, dan Sekretaris Elyas Rahmadi. Menkop pun membuka ruang dialog bersama sekaligus menanyakan tentang kiprah Koperasi Citra Kinaraya.

Untuk diketahui Koperasi Citra Kinaraya berdiri sejak tahun 2011 dengan badan hukum nomor 214/BH/XI.8/III/2011. Kelompok petani yang terhimpun dalam koperasi ini mengembangkan varietas padi dengan berbagai metode seperti persilangan padi lokal dengan padi impor dari Jepang guna mendapatkan padi varietas unggul seperti melati yang memiliki aroma wangi dan pulen.

“Bagaimana hasil produksi yang dihasilkan setiap bulan?,” tanya Menkop. “15 ton pa menteri,” jawab Hery Sugiartono. Usaha beras organik ini dikelola oleh 78 anggota koperasi, sedangkan luas lahan garapan 206 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten diantaranya Kendal, Pemalang, Pekalongan, dan Purwokerto.

Kapasitas produksi yang masih sedikit terkadang membuat pihak pengurus kewalahan dalam melayani permintaan masyarakat. “Kalau bisa ini ditingkatkan, tapi apa menjadi kekurangannya disampaikan, apa kira-kira, pemasaran sampai mana saja?,” tanya Puspayoga kembali.

Jakarta merupakan pasar terbesar beras produk Koperasi Citra Kinaraya. Lainnya di pasarkan di daerah Bandung, Bali, Surabaya, Semarang, Kaltim, dan Padang. Untuk pasar ekspor sendiri koperasi ini belum punya.

Dengan kapasitas produksi 15 ton perbulan, koperasi ini baru bisa melayani pasar dalam negeri. Untuk pasar dalam negeri beras hasil produksi koperasi ini sudah dikenal luas. Selain karena rutin mengikuti kegiatan pameran, pengurus juga memanfaatkan media sosial.

Beras organik koperasi ini memiliki empat jenis warna yakni, hitam, merah, melati dan sultan. Harga yang dijual ke pasaran bervariasi antara Rp 13,500 hingga Rp 20,000 per kilogram. Untuk mendapatkan beras, permintaan terkadang harus sistem inden atau pembeli memesan terlebih dahulu sebelum panen tiba.

Kesulitan permodalan dan keterbatasan alat membuat koperasi ini sulit meningkatkan produksinya. Sekarang modal yang dimiliki baru sebesar Rp 250 juta, idealnya mereka membutuhkan Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Untuk peralatan packaging dan mesin penyedot ketoran masih menggunakan alat sederhana.

“Yang dibutuhkan pabrik kita hanya satu jam sekitar 1,2 ton, kalau kita harus kembangkan lebih besar paling tidak kita butuhkan kapasitas 12 ton pe jam untuk cove per kebutuhan suplai yang ditanam petani sekitra 1000 hektar, kemudian juga untuk prosesing kita butuhkan beberap alat,” kata Hery Sugiartono.

Dia berharap kehadiran Puspayoga ini dapat mendorong semangat kerja mereka agar usahanya bisa berkembang lebih bagus lagi. Dukungan pemerintah juga sangat dibutuhkan baik dari sisi bantuan modal, maupun peralatan. Dengan demikian ia berharap suplai beras untuk menambah kuota nasional bisa datang dari Jateng.

“Suport dari pemerintah, kerajsama yang baik, kita bisa mengembangkan diri sehingg nanti bisa kita buat semacam pusat-pusat produksi beras yang terhubung secara nasional sehingga nantinya kita bisa menghindari impor beras,” ujar Hery. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga siap memberikan bantuan perkuatan modal kepada Koperasi Jasa Mitra Sarana Perjuangan (MSP) melalui dana bergulir LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) KUMKM.

Koperasi MSP dianggap sangat potensial karena memiliki basis UKM yang banyak yang sebagian besar berasal dari kalangan wong cilik.

“Kalau kita melihat potensi koperasi ini bagus sehingga tidak salahnya kita bantu perkuat modal,” ujar Puspayoga saat menghadiri MSP Expo 2016 di gedung Smesco UKM, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Koperasi MSP berdiri pada 6 Desember 2013 di Jakarta, diinisiasi oleh politisi senior PDI Perjuangan Emir Moeis. Dalam perkembangannya koperasi ini mencatatkan jumlah mitra UKM sebanyak 5000 yang tersebar di 13 provinsi.

“Agar bisa berkembang lagi maka kami minta dukungan dari pa menteri supaya sama-sama kita bina UKM ini dengan baik,” kata Emir.

Untuk mewujudkan komitmen bersama, kedua belah pihak sepakat mengikat kerjasama melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) bersama, yang diwakili oleh Direktur Utama LPDB Kemas Danial, Ketua Koperasi MSP Edward Naibaho, dan Direktur Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Bekti Prasetyo.

Turut menghadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkop UKM AAGN Puspayoga, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua BPK Harry Azhar Aziz, Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Djarot Saiful Hidayat, dan Pembina Koperasi MSP Emir Moeis.

Dirut LPDB Kemas Danial mengatakan dengan kerjasama ini secara otomatis akan membuka peluang pasar bagi mereka untuk menyalurkan dana bergulir kepada mitra strategis. Dana bergulir akan mudah terserap juga tergantung dari banyaknya mitra yang diajak berkejasama.

“Harapan kita, pasar kita ini terbantu lagi untuk penyerapan di 2017,” ujar Kemas kepada wartawan.

“Seperti MoU biasa. Jadi koperasi mereka ini punya binaan cukup banyak, kalau kita lihat di sini ini binaan-binaan mereka. Ini sangat produktif, artinya sangat memungkinkan LPDb masuk untuk membantu koperasi yang jadi binaan mereka,” tambah Kemas.

Kemas tertarik mendukung perkuatan modal kepada koperasi ini karena mewadahi UKM wong cilik. Ia mengakui selama ini pengurusnya kesulitan membantu UKM yang menjadi binaan mereka karena kurangnya dukungan modal. Karena itu, kerjasama ini sebagai solusi yang tepat.

“Mereka punya binaan UKM itu banyak karena saya lihat cukup produktif mikronya kemudian mereka ini wong cilik, orang-orang kecil yang ada di provinsi yang mereka bina selama ini tapi permodalan terbatas. Dengan kerjasama ini kita masuk bantu modal,” katanya.

Ketua Koperasi MSP Edward Naibaho menambahkan bahwa dalam beberapa kali kunjungan ke daerah ia sering mendapat keluhan dari UKM binaan akan kekurangan modal. Hal ini membuat dirinya tertantang untuk mencari jalan keluar.

“Ini akan bantu teman-teman kita para UKM yang selama ini keluhannnya selalu kekurangan modal atau keterbatasan modal. Jadi kita usahakan karena ada lembaga yang bisa membantu ini,” tukas Edward.

Sebagian besar UKM binaan Koperasi MSP bergerak di sektor riil, seperti produk pakaian, makanan, aksesoris, budidaya rumput laut dan ikan. Dia menyebut potensi UKM ini berkembang bila ada dukungan modal dari pemerintah. “Kita harapkan setelah ini mereka berkembang terus lah. Karena keinginan ke arah sana itu ada,” tutur dia.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram‎ mengungkapkan bahwa target alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2017 mendatang akan lebih didorong mengarah ke sektor pertanian.

“Maka, ke depan, perlu dikembangkan skema khusus di sektor pertanian berdasarkan karakteristik komoditas yang menjadi prioritas”, tegas Agus dalam acara Rakornas Kadin bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan bersama dengan bidang pengelolaan makanan dan industri peternakan, di Jakarta, Senin (28/11).

Pada acara yang mengambil tema “Ketahanan pangan Nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi” itu, Agus menyebutkan bahwa‎ target alokasi KUR untuk 2017 masih dipertahankan sebesar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun. “Dengan dana sebesar itu, pemerintah mendorong agar dialokasikan juga di sektor pertanian. ‎Ini juga sebagai salah satu upaya keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian melalui koperasi,” kata Agus.

Menurut Agus, sektor pertanian yang bisa mengakses dana KUR tersebut meliputi bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan. Begitu pun di bidang perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan. “Di bidang industri pengolahan yang bisa mengakses KUR meliputi seluruh usaha di sektor industri pengolahan termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fashion, film animasi video dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan,” jelas Agus lagi.

Untuk itu, Agus minta pemerintah daerah lebih aktif mendorong peningkatan alokasi KUR di sektor pertanian. Penyaluran KUR pun juga dapat lebih insentif koordinasi dengan dinas pertanian daerah. “Untuk melindungi petani yang mengalami gagal panen ataupun kerugian, juga perlu dipertimbangkan asuransi di sektor pertanian,” kata Agus.

Saat ini, terdapat 36 penyalur KUR yang sudah mendapatkan rekomendasi dari OJK. Yang telah lolos sebagai penyalur KUR sebanyak 29 penyalur (27 bank dan 2 Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB). Di samping bank dan LKBB, koperasi juga sudah dapat sebagai penyalur KUR, sesuai dengan Peraturan Menko Perekonomian nomor 9 tahun 2016.

“Kemenkop telah merekomendasikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan (Kospin Jasa) sebagai koperasi penyalur KUR,” urai dia seraya menambahkan, syarat koperasi yang dapat sebagai penyalur KUR itu adalah koperasinya sehat dan berkinerja baik.

Seperti diketahui, penyaluran KUR 2016 berdasarkan sektor ekonomi terdiri dari 68.36% untuk sektor perdagangan besar dan eceran, 15,16% Untuk Pertanian, perburuan dan kehutanan, 10.82% untuk jasa, 4.54% untuk industri pengolahan dan 1.13% untuk perikanan. Penyaluran itu yang terbesar disalurkan untuk propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id) – Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia untuk memasuki bisnis e-commerce.

“Karena, bisnis e-commerce jauh lebih efisien dari sisi menekan biay‎a produksi. Melalui e-commerce ini juga produk UKM bisa berpromosi untuk meluaskan pasar hingga ke mancanegara. Sudah banyak kajian yang menyebutkan bahwa potensi pasar e-commerce sangat besar”, kata Wayan dalam sambutannya pada acara Digital Tools for SMEs hasil kerjasama Kementrian Koperasi dan UKM dengan US-Asean Business Council ‎di Jakarta, Senin (28/1).

Di acara yang diikuti oleh pelaku bisnis e-commerce kelas dunia seperti Hawlett Packard (Hp), Facebook, P&G, dan UPS itu, Wayan Dipta mengungkapk‎an, perilaku konsumen ke depan akan terus mengalami perubahan, diantaranya konsumen bisa menerima dan membeli produk berkualitas tanpa harus datang ke toko atau pusat perbelanjaan. “Oleh karena itu, para UKM Indonesia harus terus mencermati fenomena e-commerce yang sangat penting. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan”, imbuh dia.

Hanya saja, lanjut Wayan Dipta, masih ada beberapa kendala di bisnis e-commerce yang dihadapi para UKM di Indonesia. Yaitu, terkait pemahaman bahasa asing (Inggris) ‎dan masalah jaringan internet yang belum masuk ke seluruh wilayah di Indonesia. “Padahal, UKM Indonesia banyak memiliki produk berkualitas dan sudah export oriented. Oleh karena itu, Kemenkop dan UKM terus melakukan terobosan program untuk mendukung produk UKM Indonesia bisa masuk ke pasar global melalui bisnis e-commerce”, papar Wayan Dipta.

Wayan Dipta mencontohkan, di Bali ada semacam ‘trading house’ bernama Mitra Bali, yang sudah lama melakukan promosi produk UKM di dunia Maya. “Mitra Bali itu base on market demand, dengan menawarkan kepada UKM di Bali dan Lombok. Mitra Bali tugasnya mencari buyer di luar negeri. Ketika mendapat buyer untuk suatu produk, misalnya dengan harga US$10, maka Mitra Bali akan mencari produk itu ke para UKM dengan harga US$7. Itu bisnis yang lumrah dan sama-sama menguntungkan”, kata dia.

Menurut Wayan Dipta, banyak pelaku UKM mampu memproduksi produk berkualitas namun lemah dalam jaringan pemasarannya. Maka, Wayan berharap, untuk urusan pemasaran bisa melalui trading house seperti Mitra Bali itu, baik yang difasilitasi pemerintah maupun swasta. “Saya juga berharap pelaku UKM bisa memanfaatkan era digital ekonomi saat ini agar tidak ketinggalan, khususnya dalam kancah Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA”, jelas Wayan.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Kedubes AS di Jakarta Brian McFeeters berharap pelaku UKM di Indonesia bisa memanfaatkan ajang ini sebagai sarana pembelajaran agar eksis di bisnis e-commerce. “Hp, Facebook, UPS, dan P&G dikenal di AS sebagai pemimpin pasar di bidang e-commerce. Saya rasa, sangat tepat bila UKM Indonesia belajar dari pengalaman mereka dalam mengembangkan bisnis e-commerce di Indonesia”, kata Brian.

Brian menambahkan, potensi bisnis e-commerce di Indonesia terbilang sangat besar. Dalam catatannya, bisnis itu bisa memutar uang sangat besar antara US$25 miliar hingga US$130 miliar untuk beberapa tahun ke depan. “Pasar e-commerce di Indonesia sangat menarik, pasarnya terus tumbuh, ditambah dengan regulasi yang mendukung kemajuan e-commerce. ‎Tak heran bila Indonesia dijadikan pilihan untuk mengembangkan bisnis e-commerce”, pungkas dia. (jef)

SIDOARJO (Globalnews.id)  Presiden Jokowi akan mengunjungi Pondok Pesantren Mukmin Mandiri berbasis agrobisnis dan agroindustri di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur pada Desember, 2016.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan rencana kunjungan Presiden ke Pesantren tersebut berawal dari pertemuan Presiden dengan pelaku UKM di istana, Jumat (25/11) yang juga dihadiri pimpinan Pesantren Mukmin Mandiri Muhammad Zakki.

Pada pertemuan tersebut, Puspayoga mengatakan, Muhammad Zakki menjelaskan tentang pengembangan Pesantren berbasis kewirausahaan. Mendapat penjelasan tersebut, Presiden tertarik untuk mendatangi langsung pesantren tersebut.

“Rencana kunjungan Presiden pada Desember, kepastian tanggalnya masih akan ditentukan,” kata Puspayoga, saat berkunjung ke Pesantren Mukmin Mandiri di Perumahan Graha Tirta, Waru, Sidoarjo, Minggu (27/11). Kedatangan menteri Puspayoga ke Pesantren adalah untuk memastikan kesiapan pesantren dan hal-hal teknis lainnya menjelang kunjungan Presiden.

Pesantren Mukmin Mandiri merupakan contoh pesantren yang bisa memadukan kewirausahaan dan ilmu agama. Para santri yang menimba ilmu di pesantren tersebut tidak hanya kuat dalam agama namun juga dididik mampu mandiri secara ekonomi.

Pesantren yang berdiri pada 2006 ini berhasil mengembangkan bisnis kopi yang sudah menembus pasar ekspor dan pasar dalam negeri. Ekspor perdana ke Australia dengan merek Kopi Raja, dilakukan pada Agustus 2016 mencapai 25 ton per bulan.

Zakki mengatakan pengelolaan usaha kopi dilakukan para mulai dari pengolahan, marketing, keuangan. Para santri tetap mendapat bayaran dari kegiatan yang dilakukannya

Tiap bulan, pesantren mampu memproduksi 65 ton kopi dari kebun seluas 615 hektar di Tulung Agung. Disebutkan, permintaan sebenarnya melebihi produksi tapi karena keterbatasan waktu para santri karena mereka juga butuh waktu belajar.

“Saya mendirikan pesantren ini memang tujuannya adalah mengembangkan kewirausahaan bagi santri. Apa yang dikembangkan di Pesantren ini bisa diadopsi di pesantren lain agar para santri setelah lulus, bisa mandiri dan merdeka secara ekonomi,” tegasnya. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id) – Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM berharap bahwa UU Kementrian Negara harus segera diamandemen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

“Dalam banyak kesempatan, saya selalu mendapat pertanyaan, seperti apa fungsi dari Kementrian Koperasi dan UKM? Kita ini ada di dalam kategori 3 dalam UU Kementrian Negara, dimana tugas intinya hanya merumuskan kebijakan dan tidak mempunyai teknis operasional. Untuk itu, saya menyebutkan bahwa UU itu harus diamandeman”, tandas Agus pada acara Rapat Kerja Nasional Kadin Indonesia Bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Senin (21/11).

Menurut Agus, kementrian yang masuk kategori satu itu kementrian yang secara langsung disebut dalam UUD 1945. Seperti, Kemenlu, Kemendagri, Kemenkeu, KemhukHAM, dan Kementrian Agama. Sedangkan kementrian lainnya disebut secara tidak langsung di dalam UUD 1945. “Nah, yang kategori tiga itu tidak disebut dalam UUD 1945. Padahal, koperasi disebut-sebut dalam UUD bahwa kekuatan ekonomi itu ada tiga, yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi”, jelas Agus lagi.

Dengan kondisi itu, lanjut Agus, jelas memiliki dampak bagi pengembangan dan pemberdayaan KUMKM di Indonesia. “Kemenkop hanya memberikan ijin usaha koperasi simpan pinjam, pendirian koperasi. Kalau ke sektor tidak ada. Misalnya, mau buka lahan pertanian, ijinnya ke Kementan, mau buka hutan, ijinnya ke Kemenhut. Bila ada koperasi yang ingin membuka sektor perdagangan, seharusnya ijinnya ke Kemenkop, bukan ke Kemendag. Ketika kita sudah memberikan ijin koperasi, lalu koperasi itu ingin membuka usaha peternakan, Kemenkop tidak bisa memberikan ijin, karena harus melalui kementrian terkait. Jadi, agar diketahui bahwa di Kemenkop tidak ada kebijakan teknis, hanya ada ijin mendirikan koperasi, pendirian dan pengawasan koperasi. Ini agar semua menyadari bahwa Kemenkop tidak memiliki kewenangan secara teknis”, papar Agus.

Oleh karena itu, Agus berharap tidak ada lagi kementrian yang masuk kategori tiga, karena semua kementrian sudah memiliki UU sendiri-sendiri. “Kita ada UU Perkoperasian. Kementrian lain pun sudah memiliki UU seperti UU Olahraga, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, dan sebagainya. Jadi, bagaimana jika tidak ada di teknis operasional. Karena seharusnya, selain membuat kebijakan juga melakukan teknis kegiatan, sedangkan saat ini kita hanya merumuskan kebijakan, contohnya KUR”, tukas dia.

Dalam kesempatan itu pula, Agus memaparkan bahwa ada tiga pendekatan dalam membangun koperasi dan UMKM. Pertama, social development (full subsidi). Kedua, social economic development (semi subsidi). Dan ketiga, economic development (no subsidi). “Namun, kadang-kadang di dalam kita melaksanakan kebijakan, kita tidak mengenal social economic development ada di level mana diterapkan, dan dimana economic development diterapkan”, ungkap dia.

Contoh KUR, itu semi subsidi dari sisi pemerintah, dimana mereka perlu pembiayaan perbankan tapi tidak bisa memenuhi syarat penjaminan. “Sedangkan jika kita melihat masyarakat UKM yang jumlah sekitar 57.9 juta, itu ada di tiga level tersebut. Yang social development itu yang betul-betul usaha mikro atau kita kenal dengan istilah gurem. Itu sudah banyak program pemberdayaan masyarakat untuk mereka dari banyak kementrian. itu sudah ada sejak dulu”, kata Agus.

Yang di atas mereka, dimasukkan ke semi subsidi. Di dalam KUR sendiri ada juga level-levelnya, dimana tidak ada lagi strata pembiayaan. “Saya mengusulkan bahwa harus ada level-level untuk KUR karena kalau tidak akan mematikan lembaga keuangan mikro lainnya, karena tidak ada strata pembiayaan lagi. Misalkan, BPR dan koperasi. Karena ada semacam distorsi di pasar. Ini saya sampaikan sebagai informasi atau masukan dari bawah”, kata Agus lagi.

Dimana satu sisi ingin bunga rendah, tapi di sisi lain juga ada yang terganggu. “Pemerintah sedang pikirkan hal ini. Saya sudah bicarakan dengan LPS. Karena sudah banyak yang beralih ke KUR terutama dari sektor perdagangan dan jasa. Sementara yang pertanian belum tertangani. Untuk itu, level dari pembiayaan itu harus diatur. Modal ventura dilakukan oleh PNM, mulai terganggu karena tidak bisa menerapkan bunga yang bersaing karena modalnya dari perbankan. Begitu juga dengan BPR dan koperasi”, tegas Agus.

Agus pun mengharapkan disini ada institutional set-up yang bisa menangni itu. “Apa institutional set-up dari pembiayaan ini? Ada lembaga-lembaga pembiayaan di kementrian-kementrian yaitu badan layanan umum (BLU), di kemenkop ada LPDB-KUMKM. Ini yang harus kita satukan”, kata dia.

Setelah mendapat pembiayaan, lalu kemana memasarkan produknya? “Kalau saja di Indonesia memiliki lembaga penyangga produk UKM, seperti kerja Bulog di sektor beras. Produk-produk UKM itu tentunya dikurasi terlebih dahulu, yang bisa dipasarkan di pamaran-pemaren dengan harga semacam operasi pasar. Ini yang belum terakomodasikan”, pungkas Agus (jef)