SINTANG (Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengungkapkan bahwa Credit Union (CU) atau Koperasi Kredit Keling Kumang merupakan salah satu contoh konkrit koperasi berkualitas di Kalimantan Barat.

“Ini membuktikan bahwa program Reformasi Total Koperasi yang digulirkan pemerintah berhasil diwujudkan di Kalimantan Barat. Koperasi berkualitas itu yang anggotanya banyak dan terus bertambah setiap tahunnya, serta memiliki aneka unit usaha yang maju. Koperasi seperti Keling Kumang itu yang kita harapkan”, kata Menkop saat meresmikan Hotel Ladja, salah satu unit usaha dari CU Keling Kumang di Kabupaten Sintang, Kalbar, Minggu (13/11).‎

Acara tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta, Bupati Sintang Jarot Winarno, Bupati Sekadau Rupinus, dan seluruh jajaran pengurus CU Keling Kumang.

Saat ini, Keling Kumang yang didirikan pada 20 Maret 1993 itu memiliki 164 ribu lebih anggota dengan aset sebesar Rp1,2 triliun. Tak hanya itu, Keling Kumang yang sudah menjadi holding (Keling Kumang Grup) memiliki beberapa unit usaha yang dikelola anak usaha berbentuk koperasi.

Diantaranya, hotel (Koperasi Jasa Ladja), ritel dan minimarket (Koperasi Konsumen Lima Dua), pertanian (Koperasi Tujuh-Tujuh), serta unit usaha lainnya seperti pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi).

‎Dengan kinerja seperti itu, Puspayoga mengatakan, Keling Kumang bisa mengajukan diri sebagai penyalur Kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2017. Pasalnya, Keling Kumang memiliki segala persyaratan sebagai penyalur KUR yang tak diragukan lagi, seperti modal, manajemen, dan online sistem

. “Selain itu, saya akan berkoordinasi dengan kementrian terkait HGU lahan, agar Keling Kumang mendapatkan hak konsesi lahan perkebunan. Artinya, koperasi mampu menjadi pemilik lahan, bukan sekadar pekerja di perkebunan. Dengan begitu, koperasi pun bakal memiliki bargaining position yang tinggi di sektor itu”, imbuh Menkop.

Terkait bisnis ritel (K-52 Mart), Puspayoga berharap, produk yang dijajakan di minimarket tersebut dapat menampung sebanyak-banyaknya produksi KUKM. “Pokoknya, produk lokal harus mendapat tempat yang istimewa di K-52 Mart dan terus dikembangkan ke segala pelosok, khususnya di Kalbar”, tandas Menkop yang juga berkesempatan mengunjungi kantor pusat CU Keling Kumang di Kabupaten Sekadau.

‎I Wayan Dipta menambahkan, Keling Kumang bisa mengajukan proposal sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Pasalnya, mereka sudah memiliki ritel, gudang, juga alat angkutan (truk).

“Kami siap mendukung untuk hal itu dengan melengkapi segala persyaratan yang ada. Sedangkan menyangkut HGU konsesi lahan, kami bisa merekomendasikan ke Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses mendapatkan hak konsesi lahan tersebut”, kata Wayan.

Toserba Sampai Hotel

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR) Munaldus, yang merupakan anak usaha dari Keling Kumang Grup, menyebutkan bahwa INKUR mengelola unit usaha grup yang bergerak di sektor jasa (hotel) dan minimarket (K-52 Mart).

‎”Kita sekarang sudah memiliki sembilan toserba yang tersebar di Kalbar. Sementara untuk hotel, kita menampilkan nuansa budaya lokal, yakni Dayak sebagai bentuk kearifan lokal yang terus kita jaga”, kata dia.

Munaldus mengaku, pihaknya memiliki dua mimpi besar, yaitu K-77 bisa menyalurkan pupuk bersubsidi dan kita dapat mengelola hak konsesi lahan HGU perkebunan Sawit. “Hanya saja, kami di sini masih memiliki hambatan berupa pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi. Saya berharap, pemerintah dapat memberikan penghapusan atau keringanan pajak bagi koperasi di seluruh Indonesia”, pungkas Munaldus.(jef)

JAKARTA- (Global News) :Danamon pada usia yang ke 60 tahun ini kembali menganugerahkan Danamon Social Entrepreneur Awards (DSEA) 2016. DSEA merupakan suatu penghargaan dan bentuk apresiasi Danamon kepada pejuang kesejahteraan Indonesia yang telah membangun wirausaha yang berkelanjutan dan dapat mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitarnya.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga yang memberikan sambutan pada malam penganugerahan DSEA, Kamis (10/11) menyebutkan entrepreneur dan pelaku UKM sebagai pahlawan pembangunan ekonomi. Entrepreuneur dan UKM sebagai tulang punggung ekonomi sepatutnya mendapat dukungan seperti yang dilakukan oleh bank Danamon.

Menteri Puspayoga mengapresiasi Danamon yang melakukan program penghargaan kepada Entrepreneur dan pelaku UKM.

“Dengan adanya penghargaan bagi entrepreneur ini akan melahirkan semakin banyak entrepreneur baru. Dari jumlah entrepreneur yang  1,65% saat ini, saya berharap program ini bisa meningkatkan entrepreneur hingga 2%”, kata Puspayoga.

Menurutnya entrepreneur adalah seorang yang dapat menyelesaikan masalah sosial yang ada disekitarnya. Contohnya adalah pengolahan sampah menjadi barang produksi.

Hal seperti itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh daerah-daerah pariwisata untuk mempercantik kawasan wisatanya. “Itulah yang disebut ekonomi kreatif yang bisa membantu masalah sosial”, lanjut Puspayoga.

Pada kesempatan tersebut Puspayoga bersama Wakil Komisaris Utama PT. Bank Danamon menyerahkan secara simbolis penganugrahan kepada salah satu pemenang Danamon Social Entrepreneur Awards Dian Aryanti yang memiliki usaha Snack Stylist. Setelah melalui seleksi ketat, ditetapkan lima pemenang DSEA.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, dan mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri.

Pada penutupnya Menkop mengucapkan selamat atas ulang tahun Danamon yang ke 60 pada bulan Juli lalu. Menkop berharap setiap tahunnya acara ini dapat ditingkatkan. Hal itu perlu dilakukan agar dapat sama-sama membangun ekonomi masyarakat.(jef)

JAKARTA (Global News) : Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meminta agar Peraturan Menteri PDT dan Transmigrasi tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) segera direvisi. Pasalnya, dalam Permen tersebut belum menyebutkan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat melalui BUMDes.

“Regulasi ini harus jelas untuk koperasi, sehingga sinergi BUMDes dengan koperasi bisa terjalin baik untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Menkop ketika menjadi Keynote Speaker dalam acara seminar bertema Sinergi Koperasi dan BUMDes”, di Jakarta, Kamis (10/11).

Untuk itu, Puspayoga berjanji ‎akan segera menyurati Menteri Desa terkait hal itu. “Secepatnya, kalau perlu besok kita surati secara formal. Harapan kita agar BUMDes memiliki badan hukum sesuai dengan filosofi ekonomi kerakyatan, yaitu gotong-royong dan kekeluargaan. Filosofi itu tercermin pada koperasi, yang juga sesuai dengan UUD 1945,” tukas Menkop.

Nantinya, lanjut Puspayoga, pihaknya akan mendorong supaya koperasi dan BUMDes bersinergi mengembangkan ekonomi di pedesaan. Jika itu dilakukan maka usaha milik rakyat bakal semakin kuat. Teknis di lapangan misalnya saham dari perusahaan induk yang akan dibentuk berasal dari saham koperasi atau dana desa yang dianggarkan sebesar Rp1 miliar dari APBN.

“Koperasi itu kita akan jadikan holding, sahamnya koperasi dan sahamnya milik desa itu sendiri. Jadi, koperasi bisa kuat dengan membuat holding koperasi itu,” tandas Menkop.

Menurut Puspayoga, salah satu fungsi holding mencari peluang pasar dimana Kemenkop dan Kemendes PDT juga akan melibatkan mitra lainnya, misalnya lembaga pembiayaan perbankan.

“Ini saya harapkan bisa menjadi proyek percontohan yang luar biasa. Kita tidak sendiri, tapi melibatkan semua stakeholder lainnya,” ucap Puspayoga.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta menambahkan, banyak daerah di Indonesia kebingungan terkait belum tegasnya status badan hukum BUMDes tersebut.

“UU Nomor 6/2012 menyebutkan BUMDes itu azasnya kekeluargaan dan gotong royong, tapi Permennya tidak tegas ketika bicara badan hukum. Ini yang menyebabkan kebingungan di daerah. Mengapa tidak tegas menyebutkan koperasi? Padahal, sudah banyak koperasi di sektor riil eksis di daerah juga desa-desa, sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya,” kata Wayan.

Sedangkan Kepala Biro Perencanaan Kementrian PDT dan Transmigrasi Syamsul Widodo mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen terus mendukung BUMDes dan juga koperasi. Karena, tujuan dan filosofinya sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. ‎

“Keberadaan BUMDes tidak akan mematikan usaha rakyat, justru sebaliknya akan mendukung. Ini yang akan kita jaga. Terkait Permen, sebaiknya Menkop menyurati menteri kami,” pungkas Syamsul.(jef)