Semua tulisan dari globalnewsid

ekbis

Bank DKI Mencatat Pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan UMKM Sebesar 15,54% di Q3/2024

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Bank DKI melaporkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan di sektor UMKM sebesar 15,54% secara Year-on-Year (YoY), dari Rp4,93 triliun pada September 2023 menjadi Rp5,70 triliun pada September 2024.

Pertumbuhan ini mencakup peningkatan sebesar 14,33% pada segmen mikro, yang naik dari Rp3,27 triliun pada September 2023 menjadi Rp3,74 triliun pada periode yang sama di 2024. Segmen UKM juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,91%, dari Rp1,66 triliun pada September 2023 menjadi Rp1,96 triliun pada tahun ini.

Peningkatan ini memperkuat posisi Bank DKI dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daerah, serta menegaskan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pengembangan sektor UMKM. “Bank DKI berfokus pada penyaluran kredit yang berkualitas dan berkelanjutan, mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui sektor UMKM,” kata Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo.

Bank DKI juga optimis dapat mencapai pertumbuhan yang positif hingga akhir 2024 dengan melakukan berbagai konsolidasi internal, termasuk perbaikan sistem dan bisnis proses. Hal ini diimbangi dengan penekanan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Secara keseluruhan, total kredit dan pembiayaan Bank DKI tumbuh sebesar 9,55% dari Rp49,96 triliun pada September 2023 menjadi Rp54,73 triliun pada September 2024, dengan rasio NPL Gross tetap terjaga di level 2,21%. Segmen komersial mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,29% YoY, meningkat dari Rp23,45 triliun menjadi Rp25,86 triliun.

Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto, menyampaikan bahwa kondisi perbankan di tengah persaingan suku bunga yang ketat tetap terkelola dengan baik.

Bank DKI fokus menjaga likuiditas yang memadai, dengan rasio Loan to Deposit (LDR) sebesar 86,19%, AL/NCD sebesar 103,24%, AL/DPK sebesar 18,14%, dan NSFR sebesar 104,17%. Selain itu, Bank DKI terus melakukan upaya untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui optimalisasi dana murah dan repricing dana mahal. Hingga September 2024, DPK mencapai Rp63,50 triliun, relatif stabil dibandingkan tahun lalu.

Dengan berbagai pencapaian ini, hingga akhir Q3/2024, total aset Bank DKI meningkat sebesar 3,19%, menjadi Rp80,74 triliun dibandingkan Rp78,24 triliun pada September 2023. Konsistensi ekspansi bisnis yang berkelanjutan turut mendorong peningkatan laba bersih sebesar Rp513,23 miliar.

Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui inovasi produk serta pelayanan yang optimal, memastikan setiap langkah menuju masa depan yang berkelanjutan.(jef)

news

Presiden Prabowo Sebut Mentan Amran Bawa Misi Mulia Untuk Ketahanan Pangan

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- Presiden RI, Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam membangun sektor pertanian nasional. Prabowo menyebut Mentan membawa misi mulia karena yang dikerjakan adalah kebutuhan dasar.

“Saya sangat berterima kasih kepada Mentan dan para penyuluh pertanian. Saya mengapresiasi bahwa misi anda sangat mulia. Apalagi dibantu oleh para Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai motor penggerak dalam ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari keterangan pers SSDM Polri beberapa waktu lalu.

Mengenai hal ini, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung arahan Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden dalam waktu singkat. Sebagai langkah kongkrit, Polri segera melakukan sosialisasi perekrutan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus).

“Kami berencana akan merekrut Bakomsus yang berasal dari SMK pertanian. Bakomsus adalah bintara kompetensi khusus, yang berasal dari pertanian,” ungkap Sandi, kemarin.

Sandi mengatakan, rencananya kickoff Bakomsus akan dimulai pada bulan November ini dan akan disosialisasikan di bulan Desember mendatang. Menurut dia, Polri telah melakukan kerja sama dengan berbagai kementerian dan pihak terkait yang memiliki fokus khusus di bidang pertanian dan ahli gizi.

“Sudah mulai perekrutan untuk bisa mendapatkan calon-calon terbaik untuk mengawali soal ketahanan pangan maupun untuk masalah keahlian di bidang gizi,” katanya.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan perekrutan Bakomsus akan dilakukan di semua SMK Pertanian seluruh Indonesia sehingga nantinya semakin banyak generasi baru Polri yang menguasai kemampuan di bidang pertanian.

“Dengan tambahan satu kompetensi SMK Pertanian, minimal dia akan lebih cepat lagi bisa beradaptasi dengan masyarakat pertanian karena dia sudah punya background pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, nanti akan didata SMK SMK pertanian seluruh Indonesia,” katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan sebelumnya mengatakan bahwa swasembada adalah misi yang harus berkobar dan mutlak untuk diwujudkan. Terkait hal ini, Mentan mengajak semua pihak mendukung berbagai program yang sedang dikerjakan.

Diketahui, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan program strategis cetak sawah 3 juta hektare baik yang ada di Papua Selatan, Kalimantan manapun Sumatera Selatan. Selain itu, pemerintah juga terus mengerjakan optimasi lahan rawa sebagai upaya bersama dalam mempercepat swasembada.

“Swasembada mutlak dilakukan sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah dan juga tanah yang subur untuk dioptimalkan menjadi lahan produktif khusus pangan,” katanya.

Sektor pertanian menurut Mentan adalah sektor yang paling strategis karena selain peluang bisnis, sektor ini juga menjadi peluang bagi pengentasan angka kemiskinan. Pertanian adalah sektor paling diharapkan karena terbukti mampu menyerap lapangan pekerjaan.

“Oleh karena itu sekali lagi, mari kita sama-sama mewujudkan cita-cita bangsa kita dan juga harapan rakyat Indonesia dibawah Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan bangsa kita swasembada dan juga lumbung pangan dunia,” jelasnya.(jef)

ekbis

UI dan BNI Kembangkan Ekosistem Keuangan Digital untuk Pendidikan yang Inovatif dan Efisien

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Universitas Indonesia (UI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital yang bertujuan untuk mewujudkan inovasi serta meningkatkan efisiensi di sektor pendidikan.

Kolaborasi ini menandai langkah signifikan dalam mendigitalisasi proses bisnis dan layanan di lingkungan kampus, yang sejalan dengan upaya globalisasi di dunia pendidikan.

Kerjasama antara UI dan BNI telah terjalin sejak 1988, dan selama lebih dari satu dekade terakhir, BNI telah memberikan solusi digital untuk berbagai kebutuhan finansial kampus, seperti pembayaran SPP, pajak, dan payroll.

Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah Student Payment Center (SPC) dan Virtual Account, yang memungkinkan pembayaran dan penerimaan uang SPP secara langsung terhubung Host to Host (H2H) antara UI dan BNI.

Wakil Rektor UI Bidang SDM dan Aset Prof Dedi Priadi menjelaskan, dengan sistem ini, UI dapat langsung mengidentifikasi pembayaran mahasiswa. Hal ini juga dinilai memudahkan UI dan mahasiswanya dalam mengelola pembayaran dan penerimaan secara cepat dan efisien.

“Proses pengisian kartu rencana studi dapat langsung dilakukan setelah pembayaran, dan mahasiswa pun bisa membayar biaya pendidikannya langsung melalui aplikasi perbankan terbaru BNI yakni wondr by BNI,” ujarnya.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menambahkan, BNI juga mendukung UI melalui platform BNIdirect yang memungkinkan seluruh transaksi finansial, seperti pembayaran dan penerimaan, dapat dilakukan secara digital tanpa harus datang ke kantor cabang.

“Selain itu, BNI dan UI juga mencetuskan ide untuk menciptakan platform mobile bernama Campus Financial Ecosystem (CFEST), yang akan menjadi solusi terintegrasi bagi mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan UI,” kata Okki.

CFEST diharapkan akan menjadi platform digital yang menggabungkan kebutuhan akademik, seperti jadwal kuliah, absensi, hingga informasi kalender akademik, dengan solusi perbankan, termasuk kartu identitas mahasiswa digital.

Dengan desain yang mudah digunakan dan aksesibilitas kapan saja dan di mana saja, aplikasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya cashless society di lingkungan kampus dan meningkatkan nilai bisnis di UI.

“Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana sinergi antara institusi pendidikan dan sektor perbankan dapat menciptakan ekosistem digital yang inovatif dan efisien, serta mendorong transformasi digital yang lebih luas di dunia pendidikan,” pungkas Okki. (jef)

ekbis

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun Apresiasi Digitalisasi dan Kinerja BNI

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Digitalisasi menjadi salah satu motor penggerak kinerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI hingga mampu mencetak laba sebesar Rp 16,3 triliun hingga Kuartal III-2024.

Ketua Komisi XI DPR RI Misbhakun mengapresiasi BNI yang mampu menjaga momentum pertumbuhan kinerja yang positif di tengah tekanan ekonomi global dan regional saat ini. Menurutnya, digitalisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan perbankan, utamanya bank milik negara untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

“Ini adalah bukti bahwa inisiatif digitalisasi yang digalakkan BNI mampu berkontribusi positif bukan hanya untuk kinerja perusahaan tetapi juga bagi masyarakat dengan kemudahan akses ke layanan keuangan,” kata dia saat ditemui di Jakarta.

Benar saja, pada tahun 2024 ini pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI terutama berasal dari pertumbuhan tabungan ritel, sejalan dengan program transformasi struktur pendanaan. Hal ini berdampak pada perbaikan Cost of Fund (CoF) BNI yang tercermin pada rasio Net Interest Margin (NIM) hingga kuartal III-2024.

Pertumbuhan ini didukung oleh program terstruktur perusahaan, termasuk digitalisasi aplikasi mobile terbaru, wondr by BNI serta transformasi jaringan cabang yang berfokus pada sales culture. Adapun jumlah pengguna layanan BNI Mobile Banking dan wondr by BNI, meningkat 14,8% YoY menjadi 17,9 juta pengguna. Transaksi digital banking juga tumbuh signifikan, mencapai 1,04 miliar transaksi atau naik 40,9%, dengan nilai transaksi yang meningkat 26,2% YoY menjadi Rp1.104 triliun.

Ia juga memandang, BNI tidak hanya fokus pada perbaikan kinerja tetapi juga konsisten dengan agenda keberlanjutan yang bisa memberi dampak jangka panjang pada perekonomian nasional.

“Portofolio hijau yang mencapai Rp188 triliun, atau sekitar 26% dari total portofolio kredit BNI jadi bukti komitmen BNI dalam pembiayaan yang bertanggung jawab untuk aktivitas bisnis berkelanjutan,” kata Misbakhun.

Dalam paparan kinerja BNI sebelumnya tercatat, hingga September 2024, penyaluran kredit hijau BNI telah mencakup berbagai sektor, termasuk energi baru terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan biogas, dengan total pembiayaan mencapai Rp10,2 triliun.

Selain itu, pembiayaan untuk sektor penanggulangan polusi udara sebesar Rp3,4 triliun, serta pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan sebesar Rp31,9 triliun.(jef)

ekbis

Pemerintah Genjot Keterhubungan Infrastruktur untuk Kejar Swasembada Pangan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) — Pemerintah memperkuat sinergi infrastruktur untuk mengejar target swasembada pangan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa dirinya menerima pesan langsung dari Presiden Prabowo. Presiden menekankan pentingnya menyukseskan program pangan nasional.

Untuk itu, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melakukan koordinasi membahas sinergi infrastruktur dalam mendukung program prioritas swasembada pangan.

“Pangan adalah prioritas utama yang harus dicapai dan setiap kementerian terkait wajib berkoordinasi secara terpadu untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian,” tegas Menko AHY seusai memimpin rapat lintas Kementerian di kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024).

Presiden RI Prabowo telah menetapkan target Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang.

Merujuk pada target yang telah ditetapkan Presiden tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan kepada Menko AHY bahwa urusan pangan merupakan program nasional prioritas kabinet Merah Putih yang hukumnya wajib sukses. Oleh karenanya, kementerian/lembaga dibawah kendali Menko terkait penyediaan infrastruktur harus terkendali secara terpadu, agar tidak dijumpai hambatan berarti.

“Meskipun Kementerian Pertanian (Kementan) berada di bawah koordinasi Menko Pangan, namun mengingat swasembada pangan merupakan program nasional Presiden, maka menko terkait, seperti Menko Infrastruktur diharapkan juga turut membantu menyelesaikan hambatan program unggulan presiden tersebut, khususnya dalam mengantisipasi ketersediaan air untuk sektor pertanian,” ungkap Mentan Amran.

Untuk mencapai swasembada pangan, Kementan telah mencanangkan program cetak sawah sebanyak 3 juta hektare. Selain itu daerah sentra pertanian yang terhubung dengan irigasi dan bendungan yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Optimalisasi infrastruktur yang ada adalah kunci. Pemanfaatan bendungan dan saluran irigasi yang baru dibangun harus segera diselesaikan untuk menjamin stabilitas suplai air ke lahan pertanian,” ungkap Amran.

Tak hanya keterdukungan infrastruktur, Amran juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian untuk menangani perbedaan data dan menguatkan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan di tingkat pemerintah daerah lebih optimal.

“Dengan kerja sama terpadu antarkementerian dan dukungan penuh pemerintah, Indonesia optimistis dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat, sejalan dengan visi besar Presiden untuk ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan,” ungkap Amran.

Selain Mentan Amran, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.(jef)

ekbis

Kemenhub Tunda Penyesuaian Tarif Penyeberangan di 27 Lintasan, ASDP Patuhi Ketentuan Regulator

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) resmi menunda penyesuaian tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi di total 27 lintasan, yang semula direncanakan berlaku mulai Jumat, 1 November 2024 pukul 00.00 WIB. Selaku operator, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan kesiapannya mematuhi keputusan regulator ini untuk memastikan kelancaran layanan bagi seluruh pengguna jasa.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyatakan bahwa ASDP mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas layanan transportasi bagi masyarakat. “Kami telah menerima informasi penundaan ini secara resmi dari Ditjen Hubdat, dan ASDP akan menjalankan keputusan tersebut dengan tetap mengutamakan pelayanan yang optimal,” ujar Shelvy.

Dalam keterangan resminya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin, menyampaikan bahwa keputusan penundaan ini bertujuan memberikan waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat, agar penyesuaian tarif dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh pengguna jasa.

Penyesuaian tarif ini sendiri telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024, yang memperbarui aturan tarif sesuai KM 61 Tahun 2023. Namun, untuk saat ini, tarif penyeberangan akan tetap mengacu pada tarif lama hingga waktu yang belum ditentukan.

Shelvy menambahkan, “ASDP akan selalu mendukung setiap langkah pemerintah dalam menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan operasional angkutan penyeberangan. Kami akan terus memantau perkembangan dan siap melaksanakan penyesuaian tarif sesuai arahan lebih lanjut dari regulator.”

Sebelumnya, direncanakan terdapat 22 lintasan penyeberangan yang dikelola ASDP akan mengalami penyesuaian tarif yakni Merak – Bakauheni, Ketapang – Gilimanuk, Padangbai – Lembar, Tanjung Kalian – Tanjung Api-api, Bitung Ternate, Sape – Labuan Bajo, Pagimana – Gorontalo, Bitung – Tobelo, Batam – Kuala Tungkal, Batam – Sei Seleri, Karimun – Sei Seleri, Batulicin – Garongkong, Dabo – Kuala Tungkal, Kendal – Kumai, Ketapang – Lembar, Sape – Waingapu, Bajoe – Kolaka, Mamuju – Balikpapan, Sape – Waikelo, Batam – Mengkapan, Jangkar – Lembar, dan Jangkar – Kupang.

Selain 22 lintasan penyeberangan yang dikelola ASDP, penyesuaian tarif juga dilakukan di lintasan Balikpapan-Taipa, Siwa-Lasusua, Surabaya – Lembar, Karimun-Mengkapan, dan Dumai – Malaka, serta 1 penambahan lintasan Garongkong – Stagen.

Penyesuaian tarif ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang di setiap lintasan. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dengan mengutamakan keselamatan, keamanan & kenyamanan pengguna jasa,” ujar Shelvy.

Untuk memastikan bahwa pelayanan tetap memenuhi standar yang optimal, ASDP bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi terkait penyesuaian ini. Tarif baru diharapkan dapat mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan peralatan penyeberangan, sejalan dengan visi ASDP dalam memberikan layanan yang lebih berkualitas.

Manajemen ASDP terus berkomitmen menghadirkan layanan prima dan akan terus fokus meningkatkan pelayanan secara maksimal dan bernilai tambah. ASDP selaku penyedia jasa layanan penyeberangan terbesar di Tanah Air tentu perlu memastikan bahwa pendapatan yang diraih perusahaan cukup untuk menutup biaya operasional dan mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan peralatan. (jef)

ekbis

Penyesuaian Tarif di 22 Lintasan Penyeberangan Dikelola ASDP Resmi Berlaku Mulai 1 November 2024

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menerapkan penyesuaian tarif di 22 lintasan penyeberangan yang dikelola ASDP, mulai Jumat (1/11) pukul 00.00 WIB.

Penerapan regulasi penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Monor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi Dan Antarnegara.

Adapun ke 22 lintasan yang mengalami penyesuaian tarif yakni Merak – Bakauheni, Ketapang – Gilimanuk, Padangbai – Lembar, Tanjung Kalian – Tanjung Api-api, Bitung Ternate, Sape – Labuan Bajo, Pagimana – Gorontalo, Bitung – Tobelo, Batam – Kuala Tungkal, Batam – Sei Seleri, Karimun – Sei Seleri, Batulicin – Garongkong, Dabo – Kuala Tungkal, Kendal – Kumai, Ketapang – Lembar, Sape – Waingapu, Bajoe – Kolaka, Mamuju – Balikpapan, Sape – Waikelo, Batam – Mengkapan, Jangkar – Lembar, dan Jangkar – Kupang.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan bahwa penyesuaian ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang di setiap lintasan. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dengan mengutamakan keselamatan, keamanan & kenyamanan pengguna jasa,” ujarnya.

Untuk memastikan bahwa pelayanan tetap memenuhi standar yang optimal, ASDP bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi terkait penyesuaian ini. Tarif baru diharapkan dapat mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan peralatan penyeberangan, sejalan dengan visi ASDP dalam memberikan layanan yang lebih berkualitas.

Beberapa faktor yang mendorong penyesuaian tarif ini meliputi peningkatan biaya operasional seperti perawatan kapal dan harga suku cadang, serta tekanan ekonomi global seperti inflasi tahunan dan fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi biaya operasional. ASDP percaya bahwa langkah ini akan mendukung stabilitas bisnis dan meningkatkan daya saing layanan penyeberangan.

Manajemen ASDP terus berkomitmen menghadirkan layanan prima dan akan terus fokus meningkatkan pelayanan secara maksimal dan bernilai tambah. ASDP selaku penyedia jasa layanan penyeberangan terbesar di Tanah Air tentu perlu memastikan bahwa pendapatan yang diraih perusahaan cukup untuk menutup biaya operasional dan mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur
dan peralatan.

“Dengan harapan operasional dan keberlanjutan bisnis Badan Usaha Angkutan Penyeberangan dan Pelabuhan dapat berjalan stabil, penyesuaian ini dapat menjadi motivasi dan energi bagi ASDP dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan daya saing dengan moda lain,” ujar Shelvy lagi.

Ia mengungkapkan bahwa langkah penyesuaian tarif tersebut tidak hanya mendukung iklim bisnis penyeberangan di Tanah Air menyusul faktor pendorong penyesuaian tarif penyeberangan cukup signifikan mulai dari kenaikan biaya operasional seperti perawatan kapal, serta kenaikan harga suku cadang yang terjadi setiap tahunnya.

Selanjutnya, faktor lain yang juga memicu diantaranya rata-rata inflasi tahunan sebesar 3.53% dan nilai tukar dollar AS mengalami kenaikan sebesar 18% dari tahun 2015 hingga tahun 2024, sehingga berdampak signifikan pada biaya operasional.

Dalam sosialisasi penyesuaian tarif yang berlangsung sore ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyambut baik rencana penyesuaian tarif penyeberangan yang akan berlaku mulai malam ini, demi mendukung iklim bisnis penyeberangan di Tanah Air. “Namun demikian, jika tadi disampaikan bahwa nilai persentase kenaikan masih 70 persen dari HPP, diharapkan hal ini tidak mempengaruhi atau menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan, dan utamanya dimensi keselamatan. Ini faktor utama yang harus tetap terjaga, dan operator justru harus meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik lagi bagi pengguna jasa,” tuturnya.

Secara keseluruhan, penyesuaian tarif akan berlaku di 27 lintasan komersil eksisting dan 1 penambahan rute dengan rata-rata kumulatif sebesar 5%. Sementara untuk lintasan perintis belum mengalami penyesuaian tarif.

Adapun khususnya besaran tarif terpadu lintasan Merak-Bakauheni untuk penumpang mengalami penyesuaian menjadi

A. PENUMPANG
* Dewasa : Rp 23.400
* Bayi : Rp 1.900
B. KENDARAAN
* Golongan I : Rp 27.600
* Golongan II : Rp 65.500
* Golongan III : Rp 135.900
* Golongan IV :
Kendaraan Penumpang : Rp 512.600
Kendaraan Barang : Rp 463.800
* Golongan V
Kendaraan Penumpang : Rp 998.600
Kendaraan Barang : Rp 885.900
* Golongan VI
Kendaraan Penumpang : Rp 1.657.200
Kendaraan Barang : Rp 1.365.100
* Golongan VII : Rp 1.969.300
* Golongan VIII : Rp 2.503.000
* Golongan IX : Rp 3.814.500

Kemudian, untuk besaran tarif terpadu lintasan Ketapang-Gilimanuk penumpang mengalami penyesuaian menjadi

A. PENUMPANG
* Dewasa : Rp 11.100
* Bayi : Rp 1.600
B. KENDARAAN
* Golongan I : Rp 11.200
* Golongan II : Rp 33.100
* Golongan III : Rp 46.400
* Golongan IV :
Kendaraan Penumpang : Rp 225.000
Kendaraan Barang : Rp 192.200
* Golongan V
Kendaraan Penumpang : Rp 426.900
Kendaraan Barang : Rp 326.200
* Golongan VI
Kendaraan Penumpang : Rp 647.100
Kendaraan Barang : Rp 534.300
* Golongan VII : Rp 664.100
* Golongan VIII : Rp 897.600
* Golongan IX : Rp 1.243.000

Selain 22 lintasan penyeberangan yang dikelola ASDP, penyesuaian tarif juga dilakukan di lintasan Balikpapan-Taipa, Siwa-Lasusua, Surabaya – Lembar, Karimun-Mengkapan, dan Dumai – Malaka, serta 1 penambahan lintasan Garongkong – Stagen.(jef)

ekbis

Tingkatkan Konektivitas, ASDP Catat Pendapatan Naik hingga 57% dalam 5 Tahun Terakhir

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 57,58% atau setara dengan Rp1,79 triliun. Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyebutkan bahwa pendapatan perusahaan ini naik dari Rp3,1 triliun pada 2019 menjadi Rp4,9 triliun pada 2023.

Adapun pendapatan dari jasa penyeberangan melonjak dari Rp1,9 triliun pada 2019 menjadi Rp3,29 triliun pada 2023, sementara pendapatan dari usaha pelabuhan tumbuh 34,8%, dari Rp776,8 miliar menjadi Rp1,04 triliun. Layanan lainnya, termasuk kerja sama usaha, mencatat kenaikan 29,24% dari Rp447,8 miliar menjadi Rp578,8 miliar.

“Peningkatan pendapatan ini mencerminkan kinerja operasional yang semakin baik dan terus berkembangnya peran ASDP dalam mendukung konektivitas nasional,” ujar Shelvy.

Pertumbuhan ASDP juga tercermin pada peningkatan jumlah perjalanan penyeberangan yang mencapai 323.668 trip pada 2023, naik 33,58% dari 242.294 trip pada 2019. Penambahan armada dan rute baru turut mendorong ASDP dalam memenuhi permintaan mobilitas masyarakat, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Pada 2023, ASDP mencatatkan jumlah penumpang yang diangkut mencapai 6,5 juta orang. Jumlah kendaraan roda dua yang diseberangkan mencapai 4,17 juta unit, sedangkan kendaraan roda empat atau lebih mencapai 4,48 juta unit, dan total muatan barang mencapai 997.211 ton.

Di sisi profitabilitas, ASDP berhasil mencatatkan kenaikan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar 74,61%, dari Rp351,33 miliar pada 2019 menjadi Rp613,44 miliar pada 2023. Total aset perusahaan meningkat 45,47% menjadi Rp11,05 triliun, sementara ekuitas naik 29,48% menjadi Rp8,38 triliun selama periode yang sama.

Saat ini, ASDP mengoperasikan 311 rute penyeberangan di seluruh Indonesia dengan armada yang terdiri dari 220 kapal, 66% di antaranya adalah rute perintis yang khusus untuk mendukung konektivitas di wilayah 3T. Rute-rute komersial yang ASDP operasikan turut memperkuat dukungan finansial untuk menjaga keberlanjutan operasi rute perintis.

“Kami terus berkomitmen memperkuat peran ASDP sebagai penghubung vital yang membuka akses mobilitas masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau,” ujar Shelvy menandaskan.(jef)

news

DITJEN HUBDAT PAPARKAN AKSI MITIGASI TERHADAP KECELAKAAN ANGKUTAN ORANG

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id) – Mengingat pentingnya meningkatkan aspek keselamatan pada angkutan orang agar tidak terjadinya kecelakaan berulang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memaparkan langkah aksi mitigasi terhadap kecelakaan angkutan orang pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Angkutan Orang Berkeselamatan di Jakarta, Selasa (29/10).

Pada kegiatan tersebut, Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani mengatakan bahwa masih banyak angkutan pariwisata atau travel yang berplat hitam atau tidak berizin. “Pada beberapa bulan terakhir kami melakukan aksi pengawasan dan penegakkan hukum angkutan pariwisata dengan titik lokasi 24 provinsi di Indonesia bekerja sama dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan setempat dan Balai Pengelola Transportasi Darat,” imbuhnya.

Ke depan, pihaknya akan terus melakukan penertiban Perusahaan Oto (PO) Bus dan perbaikan sistem pengawasan melalui konsep digitalisasi sehingga dapat mencegah hal – hal yang tidak diinginkan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sarana Transportasi Jalan Amirulloh juga menyampaikan berbagai upaya tengah dilakukan Ditjen Perhubungan Darat untuk menertibkan angkutan orang dari sisi kelaikan armada bus.

“Langkah yang dilakukan di antaranya optimalisasi penyelenggaraan uji berkala kendaraan bermotor karena saat ini juga sudah tidak dipungut biaya, pengawasan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, serta pelaksanaan _rampcheck_ dalam rangka persiapan menuju periode Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025,” tegasnya.

Di samping itu, Ia berharap adanya peran seluruh pengguna jasa agar dapat terlebih dulu memeriksakan kondisi kelaikan armada bus yang akan digunakan melalui aplikasi Mitra Darat atau mitradarat.dephub.go.id untuk menghindari risiko terjadinya kecelakaan.

Dari sisi perizinan angkutan umum, Direktur Angkutan Jalan, Ernita Titis Sari mengungkapkan pentingnya registrasi dan perizinan kendaraan angkutan umum sesuai amanah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Ke depan, perizinan angkutan umum serta pengembangan teknologi ETA berbasis GPS akan terintegrasi dengan aplikasi atau web based Mitra Darat sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan penyelenggaraan angkutan umum,” tandasnya.

Di sisi lain, pihaknya pun terus melakukan pembinaan perusahaan angkutan umum agar tercipta standar pelayanan minimal dengan kriteria ideal, sehat dan dinamis serta melakukan pengawasan perizinan angkutan orang yang dilakukan di terminal tipe A, ruas-ruas jalan dan juga lokasi wisata.

“Kami juga telah mencabut sebanyak 178 perusahaan dengan status Kartu Pengawasan (KPS) yang mati dengan total kendaraan lebih dari 3.000 kendaraan. Kami berharap nantinya keselamatan angkutan umum dapat lebih ditingkatkan,” pungkasnya. (jef)

news

TEKAN RISIKO FATALITAS KECELAKAAN, KEMENHUB GELAR SOSIALISASI PERATURAN ANGKUTAN ORANG BERKESELAMATAN

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id) – Dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan pada angkutan orang dan dalam upaya menekan risiko fatalitas kecelakaan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Sosialisasi Peraturan Angkutan Orang Berkeselamatan pada Selasa (29/10) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

Dalam pengarahannya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana menekankan keutamaan kolaborasi dan komunikasi seluruh pihak yang terlibat dalam menciptakan angkutan orang yang berkeselamatan.

“Rekan-rekan operator punya peran penting dalam memastikan kesehatan armada-armada bus termasuk perizinannya. Pemerintah telah menerbitkan peraturan atau regulasi yang mendukung itu semua. Kita bersama – sama mempermudah penyelenggaraan angkutan umum yang menguntungkan bagi semua pihak khususnya pengguna jasa,” ujar Wamen Suntana.

Selain itu, Ia juga menyebut kondisi dan kompetensi pengemudi juga menjadi tanggung jawab kita bersama karena memiliki peran sangat penting dalam operasional angkutan umum.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tatan Rustandi menyatakan perlunya partisipasi aktif untuk mempersiapkan sedini mungkin kelaikan armada dan pengemudi.

“Di samping itu harus juga memerhatikan kelaikan operasi dalam konteks pengemudi memahami rute yang akan dilalui sebagai suatu rangka manajemen risiko penyelenggaraan angkutan umum,” jelasnya.

Hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) 2011 – 2035, serta Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2013 tentang program dekade aksi keselamatan jalan dengan target mewujudkan 5 (lima) pilar aksi keselamatan jalan.

Lima pilar tersebut adalah Sistem Yang Berkeselamatan, Jalan Yang Berkeselamatan, Kendaraan Yang Berkeselamatan, Perilaku Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan, dan Penanganan Korban
Kecelakaan.

Lanjutnya, Kementerian Perhubungan merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap pilar ke tiga yaitu kendaraan yang berkeselamatan.

Sejalan dengan itu, Direktur Penegakkan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso dalam pengarahannya memaparkan bahwa kecelakaan angkutan orang (bus) menyumbang sebesar 8 persen dari total angka kecelakaan seluruh jenis transportasi.

“Data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 untuk jenis angkutan orang jumlahnya sebanyak 1.124, sementara pada bulan Januari hingga September tahun 2024 sebanyak 866. Dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 543 pada tahun 2023 dan 431 pada tahun 2024,” tambahnya.

Adapun sebagian besar kecelakaan dikarenakan rem gagal fungsi, ketidaklaikan kendaraan, kelebihan muatan, dan angkutan umum ilegal yang tidak terkontrol.

“Terkait aturan angkutan umum berkeselamatan sudah tertuang pada UU Nomor 20 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai standar pelayanan minimal, aturan angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum, pengemudi angkutan umum, dan masih banyak aturan lainnya. Diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk meningkatkan aspek keselamatan angkutan umum,” tandasnya.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara hybrid ini turut dihadiri Perwakilan DPP Organda, Direksi Perusahaan Oto (PO) Bus, Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota, para Kepala BPTD se-Indonesia, dan _stakeholders_ terkait. (jef)