JAKARTA: (Globalnews.id)- Pada Kuartal Pertama tahun 2018, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBNI) mencatat laba bersih sebesar Rp 3,66 triliun atau tumbuh 13,3% dibandingkan laba pada Kuartal Pertama tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 3,23 triliun. Pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh kinerja penyaluran kredit pada Kuartal Pertama 2018 yang meningkat sebesar 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2017; atau lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kredit di industri perbankan sebesar 8,2% per Februari 2018. Pertumbuhan kredit ini mendorong Pendapatan Bunga Bersih (Net Interest Income/ NII) BNI tumbuh 9,5% pada Kuartal Pertama 2018. Laba BNI juga mendapatkan kontribusi dari pertumbuhan Pendapatan Non Bunga (Non Interest Income) sebesar 18,5%.

BNI mencatatkan penyaluran kredit pada Kuartal Pertama Tahun 2018 sebesar Rp 439,46 triliun atau tumbuh 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp 396,52 triliun). Dengan penyaluran kredit tersebut, BNI mampu mencatatkan Pendapatan Bunga Bersih pada Kuartal Pertama Tahun 2018 sebesar Rp 8,5 triliun.

BNI juga berhasil membukukan Pendapatan Non-Bunga sebesar Rp 2,65 triliun pada Kuartal Pertama Tahun 2018 atau meningkat 18,5% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 2,23 triliun. Peningkatan Pendapatan Non-Bunga ini didorong oleh peningkatan kontribusi fee (komisi) dari segmen business banking, antara lain komisi dari trade finance yang tumbuh 47,7% sekaligus menunjukkan geliat perekonomian yang tetap terjadi di Indonesia. Pendapatan Non Bunga BNI juga ditopang oleh pertumbuhan transaksi pada bisnis Consumer & Retail, antara lain dari pengelolaan rekening, transaksi kartu kredit, serta transaksi kartu debit. Pertumbuhan pendapatan non bunga ini jauh melampaui pendapatan non bunga di industri perbankan yang tumbuh negatif -4,2%.
Demikian disampaikan Direktur Keuangan BNI Anggoro Eko Cahyo pada Konferensi Pers tentang Paparan Kinerja BNI Kuartal Pertama Tahun 2018 di Jakarta, Senin (23 April 2018).

Bisnis BNI
Kredit BNI yang tersalur sebesar Rp 439,46 triliun pada Kuartal Pertama 2018 tersebut dikontribusi oleh Kredit Korporasi sebesar Rp 216,09 triliun atau tumbuh 10,9% YOY. Sementara untuk Kredit Segmen Menengah dijaga dengan pertumbuhan konservatif yaitu 5,8% YOY sebesar Rp 3,66 triliun. Kredit Segmen Kecil juga mencatatkan pertumbuhan yang baik yaitu 13,4% YOY atau sebesar Rp 57,73 triliun.
Untuk menjaga pertumbuhan Kredit Korporasi, BNI menerapkan kebijakan penyaluran kredit antara lain Pemberian kredit kepada high quality corporates baik BUMN maupun Perusahaan swasta utama (Major Player Private Corporates). BNI juga hanya memberikan pembiayaan pada corporates cash flow generator, antara lain dengan memberikan pinjaman kepada operating company, bukan hanya kepada holding company. BNI juga selalu mengupayakan perbaikan proses pemberian kredit dengan semakin memperkuat kemampuan para industry specialist. Portofolio pinjaman infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas BNI dalam menumbuhkan pinjaman pada segmen Korporasi, dimana pada Kuartal Pertama 2018, kredit infrastruktur tumbuh 15,3% YOY, yang didominasi oleh pembiayaan proyek-proyek konstruksi dan jalan tol.
Adapun pada sektor Kredit Menengah, BNI mengupayakan strategi pertumbuhan yang selektif dan berkualitas melalui beberapa langkah inisiatif strategi seperti Supply Chain Financing, yaitu pemberian pembiayaan kepada debitur menengah yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan nasabah Korporasi BNI. Pembiayaan juga mempertimbangkan pada sektor yang merupakan competitive advantage daerah dimana nasabah menengah melakukan operasional usahanya.

Sementara untuk menjaga kualitas kredit dan ekspansi bisnis di Segmen Kredit Kecil, BNI menerapkan beberapa strategi antara lain pemberian kewenangan memutus kredit kepada cabang yang diiringi dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang perkreditan. Saat ini, BNI telah memiliki sekitar 265 kantor cabang yang mempunyai kewenangan memutus kredit kecil.
Pada Segmen Konsumer, Payroll loan masih tetap menjadi prioritas BNI, dimana pada Kuartal Pertama – 2018, payroll loan mencatatkan pertumbuhan sebesar 45,4% YOY, yaitu dari Rp 13,12 triliun pada Kuartal Pertama – 2017 menjadi Rp 19,07 triliun pada Kuartal Pertama – 2018. Pada Kuartal Pertama – 2018, Kartu Kredit dan Kredit Kepemilikan Rumah serta Apartemen atau BNI Griya juga mencatatkan pertumbuhan yang membaik, yaitu masing-masing sebesar 8,2% dan 4,2% YOY.
Kredit BNI tidak hanya tumbuh melainkan juga semakin berkualitas. Hal itu ditandai oleh membaiknya rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) yang mengalami penurunan dari 3,0% pada Kuartal Pertama Tahun 2017 menjadi 2,3% pada Kuartal Pertama Tahun 2018. Karena perbaikan kualitas kredit tersebut, BNI mampu menjaga credit cost relatif stabil pada posisi 1,7%. Sementara itu, coverage ratio juga mengalami perbaikan dari 147,1% pada Kuartal Pertama – 2017 menjadi 148,0% pada Kuartal Pertama – 2018.
“Rasio Loan to Deposit (LDR) BNI berada pada level 90,1%, sehingga masih cukup untuk mendukung pertumbuhan kredit BNI,” tutur Anggoro.

Pertumbuhan Dana
Untuk mendukung ekspansi kredit, pada Kuartal Pertama – 2018, BNI berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) senilai Rp 492,90 triliun atau meningkat sebesar 10,8%. BNI juga mampu meningkatkan penghimpunan dana murah yang ditandai oleh meningkatnya rasio CASA dari sebelumnya 58,5% pada Kuartal Pertama – 2017 menjadi 62,4% pada Kuartal Pertama – 2018, dimana perbaikan rasio ini didorong oleh perubahan komposisi Dana Pihak Ketiga sesuai dengan strategi BNI yang fokus ekspansi pada dana murah.
Pada saat yang sama, BNI juga mampu menekan cost of fund dari sebelumnya berada pada level 3,0% menjadi 2,8%. Hal ini dicapai dengan menurunkan tingkat bunga deposito BNI pada awal tahun 2018 sebesar 25 hingga 75 basis point.
Dalam upaya menghimpun dana murah, BNI terus melakukan optimalisasi peran digital banking dan meningkatkan hubungan baik dengan institusi-institusi BUMN dan pemerintah. Keberhasilan dalam upaya ini dapat dibuktikan dengan penambahan jumlah rekening sebesar kurang lebih 12,7 juta dari 24,9 juta rekening pada Kuartal Pertama – 2017 menjadi 37,6 juta rekening pada Kuartal Pertama – 2018.

BNI itu Digital
Pengembangan e-banking BNI telah menunjukkan hasil yang baik. Salah satu dampak pengembangan layanan e-Banking BNI adalah penghimpunan dana murah yang meningkat, antara lain dengan tumbuhnya jumlah branchless banking atau Agen46 BNI. Jumlah Agen46 BNI meningkat dari sekitar 40.000 pada tahun 2017 menjadi sekitar 82.000 pada Maret 2018 ini. Jumlah ini bisa terus meningkat karena program promosi kemitraan agensi terus dilakukan.
Pengembangan e-Banking BNI juga dapat dilihat dari pertumbuhan Pengguna mobile banking menjadi sekitar satu juta pengguna dengan nilai transaksi yang mencapai Rp 33 triliun. BNI juga meningkatkan kemitraan dengan beberapa e-commerce ternama. Jumlah transaksi melalui e-commerce meningkat 52,0% YOY yaitu sejumlah 6,1 juta transaksi. Nilai transaksi tumbuh 41,0% dibandingkan periode yang sama tahun 2017 menjadi Rp 4,9 triliun.
Kinerja keuangan BNI ini tidak terlepas dari pencapaian kinerja perusahaan-perusahaan anak. BNI memiliki 5 perusahaan anak yang meliputi BNI Syariah, BNI Life, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, dan BNI Asset Management. Kelima perusahaan ini di Kuartal Pertama Tahun 2018 mampu berkontribusi 7,7% terhadap total laba BNI group di mana di dalamnya fee based income tumbuh 22% dari periode sebelumnya. (jef)

Jakarta: (Globalnews.id) – Dukung program kerja Pemprov DKI Jakarta, khususnya dibidang pengembangan UMKM, Bank DKI menyalurkan kredit secara massal kepada 70 UMKM pemula binaan OK OCE dengan maksimal plafon kredit per debitur mencapai Rp10 juta dengan tingkat bunga 7%. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari implementasi misi Bank DKI dalam menjadi Bank pilihan transaksi pada segmen UMKM. Demikian disampaikan Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi di sela-sela acara penandatanganan kredit massal di Jakarta (23/04).

Penyaluran kredit ini diberikan kepada peserta OK OCE yang sudah melewati 6 tahapan dari 7 tahapan Pasti Sukses yang mencakup pendaftaran (P1), pelatihan (P2), pendampingan (P3), perizinan (P4), pemasaran (P5), pelaporan keuangan (P6), dan akses permodalan (P7). ”Sehingga proses kredit kepada UMKM pemula binaan OK OCE tetap disalurkan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian” ujar Kresno.

UMKM binaan OK OCE akan menerima fasilitas kredit Monas Pemula yang merupakan solusi bagi pelaku UMKM yang baru merintis usahanya. Monas Pemula merupakan fasilitas kredit dengan bunga hanya 7 persen setara dengan bunga Kredit Usaha Rakyat yang telah ditetapkan pemerintah pada awal tahun ini. Monas Pemula dapat digunakan baik untuk modal kerja maupun investasi produktif dengan maksimal plafon kredit Rp10 Juta dan jangka waktu s/d 18 bulan.
Penyaluran kredit ini, ujar Kresno merupakan bentuk sinergi positif dengan OK OCE sebagai upaya perluasan penyaluran kredit kepada UMKM khususnya di Jakarta. Jumlah UMKM binaan OK OCE yang mencapai ribuan peserta tentu akan menjadi basis customer Bank DKI.

“Sebagai BUMD DKI Jakarta, Bank DKI senantiasa mendukung program OK OCE untuk memajukan perekonomian masyarakat khususnya dalam mengembangkan sektor UMKM di Jakarta”, tutup Kresno.
Sebagai tambahan, Bank DKI juga memberikan layanan cash pick up dengan mobile collection yang bertujuan untuk memberikan kemudahan karena setiap angsuran yang disetorkan akan memiliki struk tanda terima yang sah dan tercatat pada sistem Bank DKI.

Kredit Mikro Tumbuh 58,76%
Sebagai realisasi atas upaya Bank DKI dalam mendukung pengembangan segmen Mikro, per Maret 2018, penyaluran kredit mikro tumbuh signifikan sebesar 58,6% dari Rp325 miliar per Maret 2017 menjadi Rp516 miliar per Maret 2018. Peningkatan ini didorong oleh ekspansi jaringan kantor Bank DKI di pasar-pasar DKI Jakarta (jef).

MELBOURNE (Globalnews.id) — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menjajaki kerja sama dengan Monash University. Hal ini dilakukannya dalam kunjungan kerjanya ke Australia, Sabtu (21/4/2018).

“Kemendes PDTT akan menjajaki kerja sama dengan Monash University, karena Edward Buckingham, Profesor of Management and Director of Engagement at Monash Business School mempelajari Desa di Indonesia,” kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo di Melbourne, Minggu (22/4).

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Eko dalam kunjungan kerjanya ke Melbourne, Australia menjadi pembicara di Monash University dalam acara ‘AUSTRALIA INDONESIA BUSINESS FORUM (AIBF 2018)’ yang mengangkat tema “Breaking Barriers Discovery My Courage.”

Dalam kesempatan itu Mendes memberikan motivasi kepada para pelajar Indonesia agar sukses dan mengajak kembali ke Indonesia. “Masih banyak potensi desa yang perlu digali dan dikembangkan,” katanya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Konsul Jenderal RI di Victoria dan Tasmania Spica Tutuhatunewa dan Professor of Management and Director of Engagement at Monash Business School, Edward Buckingham. Selain itu juga hadir The Engagement Coordinator of The Australia-Indonesia Centre, Perwakilan dari Australia Indonesia Youth Assosiation (AIYA), Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia(PPIA).

Penjajakan kerjasama dengan monash University menunjukkan keseriusan Menteri Eko dalam meningkatkan pembangunan desa. Sebelumnya, kerjasama dengan lingkungan kampus juga telah dilakukan Menteri Eko dengan sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri.

Eko menambahkan bahwa Kemendes PDTT sudah memiliki forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang salahsatu tugasnya untuk menyeleksi pendamping desa dan melakukan KKN Tematik.

Sejauh ini, proses perekrutan pendamping desa yang melibatkan provinsi juga telah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Bukan hanya menyeleksi, tapi juga bisa memanfaatkan tenaga-tenaga dari universitas untuk menjadi pendamping desa.

Sedangkan untuk program KKN Tematik, Pertides pada tahun lalu telah mengirimkan lebih dari 75 ribu untuk melakukan KKN tematik diberbagai daerah diseluruh Indonesia untuk membantu membuat jembatan, saluran irigasi, administrasi desa dan lain-lain.

“Dengan adanya peran dari Pertides diharapkan dapat mengubah status desa sangat tertinggal atau tertinggal menjadi desa berkembang, mengubah desa berkembang menjadi desa mandiri,” pungkasnya.

Selain itu, Eko mengatakan bahwa Kemendes PDTT juga berupaya merangkul para alumni perguruan tinggi agar terlibat dalam membangun desa.

“Pemerintah saat ini tengah membangun infrastruktur yang sangat massif di seluruh Indonesia. Seperti pembangunan jalan tol, jembatan, saluran irigasi, bendungan dan pembangunan fisik liannya. Sedangkan pembangunan itu membutuhkan tenaga siap pakai seperti dari jurusan teknik ,” kata Eko.

Dalam hal ini, dia menuturkan jika Kemendes PDTT siap memfasilitasi sejumlah perusahaan dan perbankkan baik BUMN maupun swasta untuk dapat menyerap tenaga alumni dari sejumlah perguruan tinggi yang memiliki keahlian terutama dalam membangun desa.

“Dengan adanya sejumlah peluang yang ada, mudah-mudahan mereka bisa langsung menangkap peluang itu. Kita akan bantu menjembatani dengan dunia usaha supaya keahlian para alumni bisa langsung diserap,” ujarnya. (jef)

MELBOURNE (Globalnews.id)- Upaya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, untuk melibatkan mahasiswa dalam pembangunan desa rupanya tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Ajakan serupa juga dilakukan Menteri Eko terhadap mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri.

Hal ini disampaikan Eko saat menjadi pembicara dalam acara Australia Indonesia Business forum (AIBF) 2018 di Monash University Melbourne, Sabtu (21/4). Dalam acara bertema ‘Breaking Barriers Discovering My Courage’ tersebut Eko memerikan motivasi kepada para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang menuntut ilmu di negeri Kanguru tersebut agar sukses, dan nantinya akan kembali pulang kampong untuk membangun desa.

“Masih banyak potensi desa yang perlu digali dan dikembangkan. Dan itu membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Karena itu, Anda semua nantinya sangat dibutuhkan di desa,” katanya.

Acara ini dihadiri Konsul Jenderal RI di Victoria dan Tasmania Spica Tutuhatunewa dan Professor of Management and Director of Engagement at Monash Business School Edward Buckingham. Selain itu juga dihadiri The Engagement Coordinator of The Australia-Indonesia Centre, Perwakilan dari AIYA (Australia Indonesia Youth Assosiation), dan PPIA (Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia).

Belakangan Menteri Eko memang terbilang aktif menjalin komunikasi dengan pihak kampus dalam meningkatkan pembangunan di desa. Apalagi Dana Desa yang sudah bergulir di Indonesia sejak 2015 kini mendapat apresiasi dari dunia.

Eko menyebutkan sedikitnya ada 13 negara yang di antaranya dari Asia Pasifik akan mengusulkan ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mewajibkan seluruh negara berkembang menerapkan program dana desa.

“Perubahan itu telah ditinjau secara langsung oleh negara-negara seperti dari Asia Pasifik. Dengan diakui oleh dunia, sudah seharusnya PBB mewajibkan program dana desa di seluruh negara berkembang,” kata Mendes Eko.

Salah satu negara yang belum lama ini mengirimkan delegasinya ke Indonesia adalah Malaysia. Kedatangannya ke Indonesia ingin mengetahui secara langsung program dana desa di Indonesia.

“Menteri Kemajuan Luar Bandar Malaysia telah datang ke Indonesia dan telah mengirimkan puluhan delegasinya agar belajar ke Indonesia untuk menerapkannya di Malaysia. Padahal desa-desa di Malaysia itu lebih maju dari pada desa di Indonesia. Saya beberapa kali juga diminta untuk berdiskusi terkait program dana desa di sejumlah negara,” imbuh dia.

Meskipun diakui dunia, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menyampaikan masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan dalam membangun desa. Diperlukan partisipasi para mahasiswa untuk membantu membangun desa.

“Mahasiswa yang merupakan calon pemimpin, ke depannya ini sudah seharusnya berpikir untuk mencari solusi di setiap persoalan program dana desa. Jangan mencari persoalan di setiap solusi. Kalau kalian berpikir begitu. Insya allah para mahasiswa dapat merubah dunia ini,” tutup Menteri Desa Eko Putro. (dan)

LOMBOK (Globalnews.id): Perekonomian di kawasan Indonesia timur khususnya Nusa tenggara barat(NTB) terus menggeliat. Manajer Fungsi Data Ekonomi Statistik Keuangan Perwakilan Kepala Kantor BI Nusa Tenggara Barat (NTB), Suwarha Warno Wirapermana mengatakan pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 7,1 persen.

Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh sektor pertanian dan di luar sektor tambang.

“Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 7,1 persen melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5,06 persen. Untuk perekonomian ini 19 persen ditopang sektor pertambangan,” jelasnya dalam pelatihan dengan tema Kondisi Perekonomian Terkini dan Respons Kebijakan Ekonomi di Katamaran hotel and resort,senggigi,lombok Sabtu (21/4/2018).

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, NTB juga mengalami perbaikan. Tingkat kemiskinan NTB menurun dari 23,08 persen di 2008 menjadi 15,05 persen periode 2017. Tingkat pengangguran juga menurun dari 6,25 persen di tahun 2009 menjadi 3,32 persen di tahun 2017.

Sementara untuk laju inflasi di tahun 2017 sebesar 3,7 persen, lebih rendah dari target 4 plus minus 1 persen.

Untuk prospek ke depan, perekonomian NTB diprediksi akan semakin kuat. Salah satunya dikarenakan investasi pembangunan yang sedang marak dilakukan, seperti Kawasan Eonomi Khusus (KEK) Mandalika dan pembangunan Pelabuhan Gili Mas.

“Jadi diharapkan kedua proyek ini bisa mendorong ekonomi NTB ke depan, selain sektor pariwisata yang juga semakin membaik,terutama Mandalika yang nantinya akan menjadi pusat konfrensi tingkat dunia layaknya Nusa dua, bali ,” pungkas Suwarha. (jef)

LOMBOK: (Globalnews.id)– Bank Indonesia (BI) menilai melemahnya kurs Rp yang mendekati level 13.700 hingga 13.800 per dollar, masih dalam batas yang wajar.

Meski demikian, Bank Indonesia terus mencermati pergerakan kurs. Selain itu BI juga selalu ada di pasar sehingga tidak memberikan ekspetasi yang berlebihan.

“Kurs adalah harga dari devisa,sekarang kurs berfluktuasi tentu menciptakan ketidakpastian,tugas BI adalah meminimalkan ketidakpastian itu” kata Kepala Grup Asesmen Ekonomi BI Firman Mochtar pada pelatihan wartawan dengan tema
‘Kondisi Perekonomian Terkini dan Respon Kebijakan BI’ di Katamaran hotel and resort, senggigi, Lombok(21/4)

Sebelumnya Pada rapat dewan gubernur (RDG)  pekan ini menyatakan, Tekanan terhadap rupiah terutama disebabkan oleh perbaikan indikator ekonomi AS yang diikuti ekspektasi pasar akan kenaikan suku bunga FFR yang lebih agresif, serta risiko berlanjutnya perang dagang AS-Tiongkok. Hal tersebut mendorong pembalikan modal asing dan tekanan depresiasi nilai tukar pada berbagai mata uang dunia, termasuk Indonesia.

Menurut Firman, Bank Indonesia akan terus mewaspadai meningkatnya risiko ketidakpastian pasar keuangan global dan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.”Nah disinilah peran dari cadangan devisa untuk tetap menjaga volatilitas kurs tetap stabil”kata Firman.

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Maret 2018 tercatat sebesar 126,00 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,9 bulan impor atau 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sementara itu, Enrico tanuwidjadja UOB Indonesia economist menyatakan,jika nilai tukar Rp melemah terhadap Dollar AS banyak analis asing mengusulkan agar bank sentral cepat menaikkan suku bunga(BI 7 days repo).

Menurut Enrico ada 3 opsi bagi bank sentral untuk menstabilkan kurs Rp , pertama, membiarkan kurs Rp tetap melemah,meski opsi tersebut menandakan persepsi ekomomi tengah memburuk. Opsi kedua, intervensi terus menerus,yang  Imbasnya menjadi terus tergerus. Serta opsi ketiga adalah  Menaikkan suku bunga(BI 7 days repo) dengan kebijakan yang penuh perhitungan.

“yang terpenting kita tetap harus mendukung langkah atau kebijakan bank sentral” ujar Enrico.(jef)

YOGYAKARTA: (Globalnews.id) – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berkomitmen dalam pengembangan layanan perbankan bagi institusi pendidikan di Indonesia. Setelah meluncurkan student loan Briguna Pendidikan di kantor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI (Kemenristekdikti), Jakarta pada 23 Maret 2018 lalu, kali ini Bank BRI bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam layanan berbagai bidang produk perbankan.

Hal ini ditandai dengan adanya kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BRI dengan UGM mengenai Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan, pemberian Corporate Card, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemberian fasilitas kredit student loan Briguna Pendidikan. Penandatanganan dilakukan antara Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BRI Sis Apik Wijayanto dengan Rektor Universitas Gadjah Mada Panut Mulyono di Rektorat UGM, Yogyakarta, Jumat (20/4).

Dalam kegiatan tersebut turut diserahkan beasiswa pendidikan Rp 500 juta dari BRI kepada UGM untuk diberikan bagi mahasiswa dengan kriteria yang nantinya akan ditetapkan oleh pihak kampus. “Bagi kami, berbagai jalinan kerja sama ini merupakan wujud komitmen BRI dalam pengembangan layanan perbankan untuk institusi pendidikan”, ungkap Sis Apik.

Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi civitas akademika UGM dalam memanfaatkan layanan jasa perbankan yang cepat, tepat sasaran, nyaman, modern, dan terpercaya melalui jaringan BRI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bila dulu untuk memenuhi kebutuhan kedinasan pihak kampus diperlukan waktu dan prosedur yang relatif lebih lama dalam penggunaan dana institusi, saat ini dimudahkan dengan adanya fasilitas BRI Corporate Card.
BRI Corporate Card merupakan produk dari kartu kredit Bank BRI yang diperuntukkan bagi satuan kerja kementerian dan lembaga negara maupun institusi yang berfungsi sebagai alat pembayaran dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan satuan kerja.

Kebutuhan ini diantaranya untuk pembelian tiket pesawat perjalanan dinas, belanja barang operasional & persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan operasional serta non- operasional.

Kartu ini mempunyai keunggulan yaitu dedicated corporate team, smart data online untuk memudahkan pengawasan transaksi secara online, gratis executive lounge di bandara di Indonesia, penyesuaian besaran limit kartu sesuai kebutuhan, penyajian data tagihan dalam bentuk grup atau individual, serta penerapan data sesuai Good Corporate Governance (GCG).

Adapun Briguna Pendidikan berlaku untuk mahasiswa sebagai pekerja aktif dengan status pekerja tetap pada instansi atau perusahaan. Produk ini dapat diajukan oleh mahasiswa S1, S2 maupun S3 serta untuk kepentingan penelitian dengan adanya keunggulan dari sisi fleksibilitas, berupa grace periode atau kelonggaran waktu pembayaran. Mahasiswa diperbolehkan hanya membayar bunga berjalan selama masa pendidikan kuliah sedangkan pokok pinjaman dapat dibayarkan setelah mahasiswa lulus sampai dengan jangka waktu pinjaman berakhir.

Mengenai jangka waktu, fasilitas Briguna Pendidikan untuk mahasiswa S1 dan S3 dapat diangsur sampai dengan 10 tahun, untuk mahasiswa S2 dapat diangsur maksimal jangka waktu pinjaman selama 6 tahun. Adapun plafond pinjaman yang bisa diberikan untuk mahasiswa S1 maksimal Rp 50 juta, mahasiswa S2 dan S3 maksimal Rp 250 juta. Sedangkan untukk keperluan penelitian atau riset dapat diajukan pinjaman maksimal plafond Rp 100 juta dengan jangka waktu angsuran maksimal 5 tahun.

“Dengan skema bunga yang ringan. Briguna Pendidikan mensyaratkan dokumen administratif yang relatif mudah. Dokumen yang diperlukan antara lain foto copy identitas diri/KTP dan KK, slip gaji bagi yang sudah berpenghasilan, SK pegawai/karyawan, dan surat rekomendasi tempat bekerja maupun rekomendasi dari universitas” pungkas Sis Apik.

Kerja Sama dengan UNAIR

Pada hari yang sama, Bank BRI juga menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Airlangga (UNAIR). Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BRI dengan UNAIR mengenai Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan, pemberian Corporate Card, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemberian fasilitas kredit student loan Briguna Pendidikan untuk mahasiswa strata satu, strata dua, dan strata tiga.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan antara Direktur Corporate Banking Bank BRI Kuswiyoto dengan Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih di Gedung Rektorat Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat (20/4).

Dalam kegiatan tersebut turut diserahkan beasiswa pendidikan Rp 500 juta dari BRI kepada UNAIR untuk diberikan bagi mahasiswa dengan kriteria yang nantinya akan ditetapkan oleh pihak kampus. Melalui jalinan kerja sama ini diharapkan dapat turut mendukung pengembangan layanan perbankan bagi institusi pendidikan dan civitas akademikanya. (jef)

Jakarta: (Globalnews.id)- Presiden Joko Widodo tidak hanya puas dengan program Padat Karya Tunai (PKT) dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di Desa, tetapi Presiden juga terkagum-kagum. Jokowi pun menyampaikan pesan khusus kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, terkait hal itu.
Pesan khusus itu, kata Eko, disampaikan Jokowi saat meninjau pelaksanaan program PKT di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Pelaksanaan proyek dana desa termin pertama tersebut digunakan untuk pembangunan tembok penahan tanah penunjang embung desa dan pembangunan pondok wisata.
“Pak Jokowi kagum kok biayanya bisa murah, padahal swakelola. Beliau kemudian berpesan agar program ini harus benar-benar berkelanjutan, jangan sampai putus,” ujar Menteri Eko di kantor Kemendes PDTT di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).
Menteri Eko melanjutkan, Presiden meminta program PKT terus dilanjutkan karena program tersebut dapat meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Selain itu, program dengan skema tersebut juga dapat menyerap langsung tenaga kerja dari desa. “Model seperti ini, yakni padat karya tunai, 30 persen dari nilai pekerjaannya wajib untuk membayar upah pekerja,” sambungnya.
Ke depan, lanjut Menteri Eko, Desa Citarik akan dikembangkan menjadi desa wisata yang ramah lingkungan. Dengan adanya rumah pengolahan limbah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Sejahtera, kawasan desa yang awalnya kumuh dan mengganggu kesehatan masyarakat, kini semakin berbenah dan bersih.
“Citarik jalannya diperbaiki. Ada tempat pengelolaan sampah, dibangun resapan air, saung-saung supaya dikembangkan daerah wisata atau Geopark. Yang tadinya dari daerah kumuh, bisa jadi tempat wisata dengan pengembangan embungnya dan lain-lain,” ujarnya.
Pengerjaan proyek dana desa di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi yang dikunjungi Presiden Joko Widodo tersebut terdiri dari pembangunan tembok penahan tanah (penunjang embung) dengan panjang 92 meter dan pembangunan pondok wisata. Untuk tembok penahan tanah, masyarakat desa menggunakan anggaran dana desa 2018 tahap I sebesar Rp 51.237.750. Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp 18.265.000 atau 30 persen dari nilai pekerjaan. Dengan upah harian Rp80 ribu – Rp 100 ribu, waktu pengerjaan ditargetkan selama 25 hari.
Sedangkan untuk pembangunan pondok wisata 6 unit menghabiskan anggaran Rp. 89.060.000 dengan upah tenaga kerja Rp.28.299.000. Lama waktu pengerjaan pun ditargetkan 25 hari kerja.

Warga Senang
Menteri Eko mengapresiasi kreativitas warga di Desa Citarik yang mengubah tempat pembuangan sampah menjadi ekowisata.
“Desa Citarik ini sebelumnya daerah kumuh, banyak sampah, jorok dan bau. Dibantu dari dana desa untuk biaya operasional, kemudian dibikin embung untuk resapan air,” ujarnya saat meninjau program padat karya tunai di Desa Citarik.
Pembangunan embung dan tembok penahan tanah sepanjang 92 meter tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2018 tahap I sebesar Rp 51.237.750. Sesuai dengan musyawarah warga, pembangunan dikerjakan secara padat karya tunai (PKT) dengan total upah tenaga kerja sebesar Rp 18.265.000. Target pengerjaan pun dilakukan selama 25 hari kerja.
“Saat ini lagi dalam proses (pembangunan tembok penahan tanah). Ada 110 pekerja yang dibayar Rp 80.000 per hari untuk pembantu tukang dan Rp.100.000 untuk tukang. Mereka dari warga sekitar. Jadi ini bagian dari padat karya tunai,” tambahnya.
Selain itu, dana desa juga dimanfaatkan utnuk pembangunan pondok wisata sebanyak 6 unit dengan anggaran Rp. 89.060.000. Pembangunan tersebut juga dilakukan dengan skema PKT. Besaran alokasi upah tenaga kerja yakni Rp.28.299.000 dengan waktu pengerjaan selama 25 hari kerja.
“Mudah-mudahan dengan ini bisa mengubah daerah kumuh dan bau menjadi destinasi wisata. Sampah dikelola memberikan nilai ekonomi untuk masyarakat,” lanjut Menteri Eko.
Pada kesempatan terpisah Kepala Desa Citarik, Moch. Ledi Nurlaedi mengatakan, masyarakat sangat terbantu dan bangga dengan adanya dana desa. Alokasi tersebut dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat untuk membangun desanya.
“Dengan adanya dana desa semua pembangunan di desa ter-cover,” ungkapnya.  
Pemanfaatan dana desa dengan program padat karya tunai pun dirasakan langsung oleh Mumuh, seorang pedagang ikan keliling. Menurutnya, dengan adanya program PKT ini dirinya mengaku tidak lagi menganggur dan bisa memberi penghasilan tambahan.
“Dulu jualan ikan keliling dua hari sekali. Sekarang bisa kerja di embung juga. Gaji Rp 80.000 dibayar perhari. Manfaatnya masyarakat desa yang nganggur sekarang bisa kerja,” ujarnya sambil tersenyum.
Pada tahun 2018, Desa Citarik mendapat kucuran dana desa sebesar 771.894.000. Berdasarkan hasil musyawarawah warga, dana desa tahun ini difokuskan pada pengembangan ekonomi msyarakat desa melalui pembangunan embung yang akan dijadikan ekowisata dan pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan bantuan permodalan sebesar Rp 20 juta. Rencana ke depan, selain Embung Desa Situ Kubang, akan dibangun juga destinasi wisata dalam satu kawasan yaitu Goa Saparantu, Bukit Repagan, Gunung Dulang dan Curug Dulang.(jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sukses mencatatkan peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 23,54% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp157,41 triliun pada triwulan I/2017 menjadi Rp194,48 triliun per triwulan I/2018. Kenaikan DPK tersebut kian menguatkan optimisme perseroan mencatatkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sesuai target pada akhir tahun nanti.

Direktur Utama Bank BTN Maryono memproyeksikan pertumbuhan kredit hingga akhir tahun nanti akan melaju sesuai target. Penopangnya yakni penjualan hunian yang terus bertumbuh akibat permintaan yang masih tinggi. Belum lagi, lanjutnya, Bank BTN terus mendukung kesuksesan Program Satu Juta Rumah yang akan meningkatkan peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan.

Maryono meyakini perseroan akan mampu mencapai target pertumbuhan kredit dan pembiayaan tersebut disumbang amunisi DPK yang terus mencatatkan kenaikan positif. “Dana pihak ketiga Bank BTN yang naik 23,54% tersebut cukup kuat untuk mengimbangi target pertumbuhan kredit. Kami meyakini kredit pada akhir tahun nanti akan tumbuh lebih dari 20%,” jelas Maryono dalam Paparan Kinerja Bank BTN Per 31 Maret 2018 di Jakarta, Kamis (19/4).

Kenaikan simpanan Bank BTN tersebut tercatat berada jauh di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2018 menunjukkan DPK industri perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 8,4% yoy. Adapun, pertumbuhan terbesar simpanan Bank BTN tersebut bersumber dari kenaikan tabungan yang tumbuh sebesar 43,35% yoy dari Rp30,74 triliun pada akhir Maret 2017 menjadi Rp44,06 triliun di periode yang sama tahun ini. Penghimpunan giro dan deposito juga menjadi penopang laju kenaikan DPK dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 22,55% yoy menjadi Rp51,14 triliun dan 16,87% yoy menjadi Rp99,28 triliun per 31 Maret 2018.

Di sisi lain, emiten bersandi saham BBTN ini juga mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 19,34% yoy pada triwulan I/2018 atau naik dari Rp169,68 triliun pada triwulan I/2017 menjadi Rp202,5 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut pun berada jauh di atas rata-rata capaian industri perbankan nasional. OJK merekam penyaluran kredit perbankan nasional hanya naik 8,3% yoy per Februari 2018.

Sementara itu, kredit perumahan yang menempati porsi sebesar 91,09% dari total kredit, menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan pembiayaan Bank BTN. Per triwulan I/2018, kredit perumahan Bank BTN tercatat naik 20,32% yoy dari Rp153,31 triliun menjadi Rp184,46 triliun. Kredit non-perumahan pun naik 10,17% yoy dari Rp16,37 triliun menjadi Rp18,03 triliun pada akhir Maret 2018.

Pada segmen kredit perumahan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi menorehkan kenaikan terbesar atau tumbuh sebesar 32,96% yoy menjadi Rp79,14 triliun per triwulan l I/2018. Kemudian, KPR non-subsidi naik 12,24% yoy menjadi Rp69,8 triliun, kredit konstruksi tumbuh 17,85% yoy menjadi Rp27,03 triliun, dan kredit perumahan lainnya menjadi Rp8,48 triliun pada akhir Maret 2018.

Di segmen kredit non-perumahan, kredit komersial naik paling tinggi sebesar 15,47% yoy menjadi Rp14,07 triliun per triwulan I/2018. Pada periode yang sama, posisi kredit konsumer tercatat senilai Rp3,96 triliun. Kredit dan pembiayaan Bank BTN juga terus menunjukkan perbaikan kualitas. BBTN mencatatkan Non-Performing Loan (NPL) gross turun 56 basis point (bps) yoy dari 3,34% menjadi 2,78% pada triwulan I/2018. NPL nett Bank BTN juga turun 57 bps yoy dari 2,35% pada Maret 2017 menjadi 1,78%.

Pertumbuhan kredit dan pembiayaan Bank BTN tersebut juga turut menunjang kenaikan aset perseroan sebesar 20,73% yoy dari Rp214,31 triliun pada triwulan I/2017 menjadi Rp258,73 triliun di periode yang sama tahun berikutnya. Kinerja penyaluran kredit tersebut pun menyumbang pendapatan bunga naik sebesar 15,71% yoy. Di sisi lain, beban bunga tumbuh lebih rendah di level 15,32% yoy. Hasilnya, pendapatan bunga bersih BBTN naik 16,2% yoy. Dengan capaian tersebut, laba bersih Bank BTN tercatat naik 15,13% yoy dari Rp594 miliar pada akhir Maret 2017 menjadi Rp684 miliar di periode yang sama tahun ini.

Syariah Tetap Melaju Positif

Menurut Maryono, sejalan dengan kinerja positif Bank BTN, Unit Usaha Syariah (UUS) perseroan pun kembali mencatatkan penyaluran positif. Hingga 31 Maret 2018, UUS BTN telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp18,8 triliun atau naik 26,94% yoy dari Rp14, 81 triliun. Kualitas Non-Performing Financings (NPF) juga masih terjaga di level 1,02% per Maret 2018. Di samping itu, DPK yang dihimpun BTN Syariah juga meningkat 28,82% yoy dari Rp14,53 triliun pada akhir Maret 2017 menjadi Rp18,72 triliun di periode yang sama tahun berikutnya.

Pertumbuhan pembiayaan juga turut mengerek naik aset UUS BTN menjadi sebesar Rp23,31 triliun per triwulan I/2018 atau naik 31,03% yoy dari Rp17,79 triliun di triwulan l I/2017. Kinerja penyaluran pembiayaan tersebut pun turut menyumbang laba bersih UUS Bank BTN tumbuh 24,02% yoy dari Rp93,79 miliar menjadi Rp116,32 miliar pada akhir Maret 2018.

Tetap Komitmen Mendukung Program Satu Juta Rumah

Sementara itu, Maryono menjelaskan hingga 31 Maret 2018, Bank BTN juga telah menyalurkan kredit perumahan untuk 278.262 unit rumah dengan nilai kredit sebesar Rp24,25 triliun. Realisasi penyaluran tersebut telah mencapai 37,1% dari total target dukungan Bank BTN terhadap Program Satu Juta Rumah yakni sebanyak 750.000 unit rumah pada 2018.

Realisasi dukungan atas Program Satu Juta Rumah tersebut terdiri atas penyaluran KPR Subsidi sebanyak 44.407 unit senilai Rp5,36 triliun, KPR Non-Subsidi sebanyak 12.811 unit senilai Rp4,27 triliun, kredit konstruksi untuk rumah subsidi sebanyak 131.801 unit senilai Rp3,66 triliun dan penyaluran kredit konstruksi untuk rumah non-subsidi sebanyak 89.244 unit senilai Rp10,96 triliun per akhir Maret 2018.

“Ke depannya, kami terus berinovasi menciptakan ekosistem digital pembiayaan perumahan yang berkelanjutan untuk mendukung kesuksesan Program Satu Juta Rumah,” ujar Maryono. Adapun, Bank BTN telah menggelar berbagai langkah sebagai wujud dukungan atas kesuksesan implementasi Program Satu Juta Rumah. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa penyaluran KPR tapi juga meningkatkan teknologi, memperkuat sumber pembiayaan, mendorong keterjangkauan, mendorong sisi ketersediaan rumah, serta bersinergi dengan stakeholder perumahan.

Masih Kuasai Pangsa Pasar

Core business Bank BTN sebagai bank pembiayaan perumahan di Indonesia juga telah mengantarkan perseroan sebagai bank pemegang pangsa pasar terbesar perumahan di dalam negeri. Berdasarkan data per Desember 2017 Bank BTN masih memimpin pasar KPR di Tanah Air dengan pangsa pasar sebesar 37,3%. Sementara berdasarkan data per Maret 2018, pada pasar KPR Subsidi, Bank BTN masih mendominasi dengan pangsa lebih dari 95%.

“Sebagai integrator program pemerintah dalam mengurusi rumah rakyat, kami tetap menjadi pemeran utama dalam Program Satu Juta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden RI Joko Widodo tersebut. Ini merupakan dukungan sekaligus komitmen perseroan terhadap program pemerintah,” tutur Maryono. (jef)