JAKARTA: (Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM dinilai telah lambat mengucurkan kredit atau pinjaman dana bergulir sehingga berpotensi mengancam upaya pemberdayaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Jumat, menilai perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) salah satu kunci keberhasilanya ditentukan dari ketersediaan modal dan darimana sumber modal dan skemanya.

“Peranan LPDB sebagai institusi keuangan yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha yang feasible namun tidak bankable sebetulnya dapat menjadi solusi bagi masalah akses modal bagi usaha mikro dan kecil yang selama ini banyak terjerat oleh rentenir,” katanya.

Namun ia menyangkan ketika melihat kinerjanya yang hingga Maret 2018 atau triwulan ketiga tahun ini belum juga menyalurkan kredit.

“Maka ini akan membuat perkembangan usaha mikro dan kecil yang semakin sulit berkembang,” katanya.

Suroto mengkhawatirkan para pelaku UMKM akan kembali banyak yang terjerat oleh rentenir dan pengijon.

“Misi dari LPDB ini juga menjadi tidak relevan karena keberadaannya itu seharusnya untuk mengisi kekosongan antara sistem perbankkan yang selalu gunakan asas prudent berlebihan dan rentenir yang suku bunga pinjamannya mencekik,” katanya.

Kalau begini kondisinya ia menambahkan, LPDB KUMKM lebih baik dicabut mandatnya sebagai pengelola dana bergulir dan mengembalikan anggarakan kepada negara sehingga dapat diserap masyarakat melalui belanja pemerintah yang lain.

“LPDB ini katanya sudah menerima banyak penghargaan dan juga menjadi BLU percontohan bagi Kementerian lain karena sudah terapkan standard ISO untuk pelayanan. Tapi kinerjanya kalah sama rentenir malahan,” katanya.

Suroto berpendapat, usaha mikro dan kecil terutama di sektor pertanian dan perikanan itu sangat potensial untuk didanai oleh LPDB ini. Mereka selama ini sudah banyak terjerat oleh rentenir sehingga membuat nilai tambah bisnisnya tersedot sejak dari proses input.

“Selama ini saya melihat jargon feasible namun tidak bankable yang dibuat oleh LPDB tidak berjalan. Mereka malahan terlihat sebagai lembaga birokratif,” katanya.

Dalam skala prioritas, kata dia, seharusnya pemerintah melalui LPDB ini perlu mendorong perluasan akses kredit bagi mereka terutama usaha mikro di sektor pertanian dan perikanan, sebab mereka selama ini memang tidak tersentuh oleh program lain semacam KUR atau lainya karena selama ini bank hanya banyak danai di sektor perdagangan yang dilihat cenderung lebih aman.

Selain itu, dua BUMN lembaga penjaminan pinjaman semacam Jankrindo dan Askrindo yang awalnya untuk menjamin koperasi dan usaha kecil juga sudah melenceng jauh. Mereka malah lebih suka ke bank.

“Menteri Koperasi dan UKM serta Menko perekenomian perlu merombak total ini lembaga-lembaga yang tidak jelas lagi menjalankan misinya untuk mengangkat usaha mikro dan kecil agar target inklusi keuangan dapat dicapai,” kata Suroto.

Manfaatkan Momentum
Sementara itu ekonom Adi Abdilah menilai LPDB KUMKM yang merupakan perangkat satuan kerja pada Kementerian Koperasi dan UMKM sejatinya harus berperan aktif mendorong kinerja pemerintah.

“Ada beberapa hal kendala yang terjadi di lapangan lebih karena minimnya pengetahuan atas lembaga tersebut, ini menjadi tugas penting untuk memperkenalkan lembaga beserta turunan fungsinya kepada masyarakat luas terutama masyarakat pelaku UMKM,” katanya.

Hal lain yang harus pula diperhatikan menurut mantan bankir itu adalah tingkat kepercayaan terhadap lembaga untuk melakukan tidak hanya mencairkan pinjaman/kredit tapi juga pendampingan untuk pengembangan usaha UMKM di Indonesia.

Ia menambahkan, Pemerintahan Jokowi pada prinsipnya sangat support terhadap pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat desa dan UMKM.

“Buktinya banyak digulirkan skema kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didukung penuh oleh bank-bank BUMN. Hal ini mestinya ditangkap positif oleh LPDB KUMKM utk lebih proaktif memberdayakan koperasi dan UMKM sehingga bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Sebagai lembaga pembiayaan, dapat dipahami bahwa LPDB KUMKM memegang dasar utama “trust” bahkan “public trust”.

“Faktanya dana bergulir untuk UMKM yang sampai triwulan ketiga tahun ini belum ada sepeserpun yang dicairkan, tentu pemerintah memiliki sikap yang didasarkan kepada data di lapangan,” katanya.

Evaluasi pemerintah menurut dia, sangat komperhensif terutama menyangkut pola pengembalian dana.

“Perlu diketahui, sebagian besar masyarakat pelaku UMKM masih berada di tingkat pemahaman dan pengetahuan yang rendah tentang pinjaman/kredit. Banyak anggapan dana bergulir bukan pinjaman yang harus dikembalikan tapi lebih kepada anggapan itu bantuan. Ini fatal, makanya ada peran edukasi yang kuat harusnya dilakukan oleh LPDB KUMKM terhadap masyarakat,” kata Adi. (jef)

JAKARTA (Globalnews.id) : Ekonom Faisal Basri menyesalkan ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Pertamina.

Menurut mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu, dirinya memiliki hasil kajian yang dilakukan oleh para akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang menyatakan bahwa holdingisasi BUMN Migas di bawah Pertamina justru akan merugikan negara.

Menurut Faisal, hasil kajian tersebut sudah diserahkan oleh Prof. Dr. Sri Adiningsih, akademisi dari UGM yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden kepada Jokowi.

“Tetapi Presiden malah meneken PP tersebut, jadi teman-teman di UGM lemas semua karena kalah oleh hasil kajian yang dibuat oleh timnya Menteri BUMN Rini Soemarno yang selalu berubah-ubah,” kata Faisal.

Menyikapi keputusan Jokowi untuk meneken PP tersebut, ia menambahkan, sudah menjadi tugas para akademisi atau teknokrat untuk mengingatkan seorang kepala negara atas kebijakan publik besar yang akan diambilnya.

“Para teknokrat yang ada di dalam lingkaran Jokowi, ataupun yang ada di luar itu sudah tugasnya mengingatkan Presiden. Setidaknya kita sudah mengingatkan, karena sebenarnya kasihan Pak Jokowi. Kalau sampai kena impeachment karena ini,” ujarnya.

Faisal mengaku tidak akan heran jika di kemudian hari akan ada upaya menggugat kebijakan pemerintah dalam membentuk holding BUMN Migas ke Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK)

“Kalau PP itu memiliki potensi menciptakan skandal, maka seharusnya bisa dibatalkan demi hukum. Tidak ada akhir dari sesuatu yang merupakan perbaikan kesalahan demi kepentingan negara dan masyarakat. Mudah-mudahan ada yang akan membawa itu MK dan MA,” tutup Faisal. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id) –Setelah Presiden Joko Widodo meluncurkan Bank Wakaf Mikro (BWM), Rabu (14/3/2018), kini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berencana melakukan sinergi melalui Budan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di seluruh pelosok desa di Indonesia.

Langkah yang tengah dalam kajian ini dilakukan karena memiliki kemiripan dan sama-sama menyasar masyarakat desa. “Seperti kita ketahui pembiayaan BUMDes menggunakan Dana Desa untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa. Sedangkan mayoritas pesantren yang menjadi tempat Bank Wakaf Mikro juga berada di pedesaan,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo di kantornya, Jakarta, Rabu (14/3/2018) malam.

Menteri Eko sendiri turut hadir saat Presiden Jokowi meluncurkan BWM di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten, kemarin.

Eko menjelaskan, Bank Wakaf Mikro atau biasa disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) lebih mirip dengan Grameen Bank yang dipelopori oleh peraih Nobel Muhammad Yunus dari Bangladesh.Grameen Bank adalah organisasi kredit mikro yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan kolateral.Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan.

“Bank Wakaf ini memberikan pinjaman kecil kepada orang tidak mampu tanpa ada agunan. Jadi untuk membantu usaha-usaha yang sangat mikro dan ini kita akan coba terapkan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” kata Eko.

Meski rencana ini masih dalam tahap kajian oleh tim Kemendes, namun Eko yakin sinergi antara BUMDes dengan BWM sangat mungkin diwujudkan. Apalagi saat ini BUMDes sudah banyak menjalin kerjasama dengan pesantren yang tersebar di berbagai desa.

“Kita sudah membentuk banyak kluster ekonomi dengan sejumlah pesantren, seperti program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Dalam model seperti ini dunia usaha dapat kesempatan karena ada nilai ekonominya. Masyarakatnya pun juga diuntungkan karena ada jaminan pascapanennya dan bank juga akan lebih berani memberikan kredit karena risikonya lebih kecil dalam ekosistem yang terintegrasi di model prukades ini,” katanya.

Terkait dengan Prukades, pekan lalu, tepatnya 8 Maret 2018, Kemendes melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan 102 kabupaten, dan 68 perusahaan. Kegiatan ini bahkan berhasil memecahkan dua rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Kerjasama ini akan menghasilkan investasi di daerah pedesaan sekitar Rp 47 triliun. Selain itu, program ini juga diperkirakan bakal menyerap tenaga kerja hingga10 juta jiwa.

Menteri Eko melanjutkan, dalam mewujudkan sinergi dengan BWM tersebut dirinya sudah bertemu dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Dari hasil pembicaraan dengan OJK, kata Eko, memang ada sedikit ganjalan yang perlu dicarikan solusi, yakni persyaratan modal yang cukup besar bagi ukuran BUMDes.

“Persyaratan modal sekitar Rp 5 miliar mungkin kecil bagi sebuah bank, tetapi hal ini sangat berat bagi BUMDes yang pendanaannya dari Dana Desa,” ujar Eko.

Tahun ini rata-rata per desa mendapat jatah Dana Desa sebesar Rp 800 juta sampai Rp 900 juta dari total Rp 60 Triliun Dana Desa se-Indonesia.  Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2016 sebesar Rp 47 Triliun, meningkat dari tahun 2015 sebesar 20,76 triliun.

Karena itu, Eko berupaya mencarikan solusi atau format sinergi yang tepat antara BUMDes dengan BWM. Selain itu, lanjut Eko, kewenangan penggunaan Dana Desa berada di desa, bukan di Kemendes. “Sehingga kami hanya bisa memberikan saran dan imbauan saja, keputusan berada di desa.

Yang penting, lanjut Eko, BUMDes yang merupakan salah satu dari empat program prioritas Kemendes tersebut berjalan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi warga.

“Sekarang sudah ada 10 ribu BUMDes di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama dengan sejumlah Bank seperti bank BNI dan BRI. Kerja sama tersebut adalah dalam hal membantu masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara online di desa, karena sulitnya masyarakat untuk menjangkau kantor cabang setiap bank yang ada di daerah,” terangnya.

BUMDes diberikan semacam Electronic Data Capture (EDC) yang merupakan alat untuk menerima pembayaran yang dapat menghubungkan antarrekening bank.Jadi, jelas Eko, BUMDes bisa menjadi seperti semacam kantor cabangnya Bank agar masyarakat tidak perlu lagi ke kantor cabang Bank. “Cukup ke BUMDes sudah bisa nabung, transfer dan ambil uang dan sebagainya dan itu hingga saat ini sudah berjalan,” katanya.

Perlu diketahui, OJK merupakan inisiator berdirinya Bank Wakaf Mikro di sejumlah pondok pesantren.Saat ini sudah ada 20 BWM di wilayah Jawa. Dalam waktu dekat akan didirikan 20 BWM lainnya di seluruh Indonesia.

Keberadaan Bank Wakaf Mikro diharapkan bisa menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal, khususnya di lingkungan pondok pesantren yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28 ribu di seluruh Indonesia.

Skema pembiayaan kepada nasabah sendiri adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil setara 3 persen per tahunnya.Dalam pelaksanaannya, OJK juga menyediakan pelatihan dan pendampingan sesuai dengan mengikuti basis usaha masyarakat sekitar.

“Kalau di daerah itu banyaknya petani, kita bombing mulai dari nanemnya kapan, mupuknya kapan, sampai kalau panen kita siapin siapa yang beli,” kata Ketua OJK Wimboh Santoso.

Dengan skema seperti ini, Wimboh juga optimis akan terciptanya sinergi antara BWM dengan BUMDes.  Karena BUMDes yang sudah berjalan saat ini juga memiliki skema kerja yang nyaris sama, mulai dari pembiayaan, pembinaan hingga pemasaran produknya. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai salah satu Wajib Pajak Badan yang membayarkan kewajiban pajak kepada negara secara patuh.

Penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati di Auditorium Gedung Dr.K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, Jakarta, Selasa (13/3) kemarin dan diterima oleh Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI, Adi Sulistyowati.

Corporate Secretary BNI, Kiryanto saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (13/3) kemarin mengungkapkan sepanjang tahun 2017, BNI menjadi bank persepsi yang menampung pembayaran pajak para wajib pajak. Ada 7,1 juta transaksi pembayaran pajak yang dilakukan melalui BNI dengan nilai pajak yang disetorkan sekitar Rp183 triliun.

“Penghargaan ini kami terima sebagai bentuk kehormatan bagi BNI yang telah melakukan pembayaran Pajak, baik sebagai Badan maupun BNI sebagai pemotong/pemungut pajak dari pihak ketiga,” jelasnya.

Data Ditjen Pajak menunjukkan bahwa pada tahun 2017, besarnya realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp361,84 triliun. Di tahun 2018 ini, target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar adalah sebesar Rp432,37 triliun yang berarti tumbuh 19.54% dibanding realisasi tahun 2017.

Sedangkan pencapaian target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2018 akan mendukung 30,33% target nasional, yaitu sebesar Rp1,424 triliun.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini sedang gencar dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Sejauh ini sudah banyak BUMDes sukses yang layak dijadikan contoh bagi desa-desa lain, diantaranya adalah Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Apa yang dilakukan BUMDes ini terbilang inspiratif.Betapa tidak, badan usaha yang permodalannya berasal dari Dana Desa ini berhasil menyulap lahan angker seluas 4 hektare yang semula terbengkalai menjadi kawasan sumber pendapatan bagi warga.

Plt Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans), Hari Pramudiono SH MM, menceritakan, semula kawasan yang kini menjadi tempat wisata tersebut adalah hamparan lahan yang selama bertahun-tahun dianggap ‘wingit’ atau angker.

Begitu angkernya lokasi tersebut hingga anak-anak pun dilarang bermain di lahan yang dipenuhi rumput dan semak belukar tersebut.Hingga akhirnya muncul sosok bernama H Rasim yang ‘menyulap’ lahan angker tersebut menjadi lahan yang justru memiliki daya tarik. “Pak Rasim adalah Kepala DesaLanggongsari. Yang dilakukannya sangat inspiratif dan perlu ditiru oleh desa-desa lainnya,” ujar Hari di kantorKemendes PDTT Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Menteri Desa PDTT, EkoPutroSandjojo, dalam berbagai kesempatan juga sering mengimbau agar para kepala desa kreatif dalam memanfaatkan potensi desa masing-masing untuk mengangkat perekonomian dan kesejahteraan warga.

Lantas, apa yang sebenarnya dilakukan Rasim? Setelah menjabat Kepala Desa, Pada tahun 2015 Rasim menggunakan Dana Desa yang saat itu baru pertama kali dikucurkan pemerintah untuk menyulap lahan nganggur itu menjadi pusat usaha warga desa. Pertama-tama, Rasim membentuk BUMDes sebagai wadah pengelola Dana Desa.Selanjutnya, dengan dana tersebut dan melibatkan seluruh warga desa, lahan terbengkalai itu disulap menjadi kawasan Agrowisata.

Untuk mempercantik lokasi wisata ini, Rasim dari tahun ke tahun menggunakan 90 persen Dana Desa. “Tahun 2015 dana desa yang kami gunakan Rp 300 juta, tahun 2016 jadi Rp 600 juta, tahun 2017 menjadi Rp 900 juta. Tahun 2019 kami menargetkan dalam waktu satu tahun ada peningkatan jadi Rp 1 Miliar, ” kata Rasim, beberapa waktu lalu.

Di lahan Agrowisata yang diberi nama Bulak Barokah ditanam berbagai jenis buah unggulan, seperti durian Bawor, kelapa, petai, aneka sayuran dan sebagainya. Takjauh dari situ dibangun beberapa petak bangunan tempat pengolahan gula kelapa khas desa setempat.Gula kelapa adalah salah satu potensi lokal yang selama ini menjadi mata pencaharian warga desa ini.

“Agrowisata Bulak Barokah ini juga kami jadikan pusat pengolahan gula kelapa, peternakan sapi dan kambing. Sedangkan untuk tanaman utamanya adalah durian dan petai.Tanaman buah lainnya kami manfaatkan lahan yang tersisa,”kata Rasim.

Sebanyak 450 keluarga hidup dari aktivitas pembuatan gula kelapa, menyebar di seantero desa.Kini, mereka yang diwadahi BUMDes bernama Kabul Ciptaku bisa memasarkan hasil produksinya lebih mudah dan dengan harga lebih baik. “Melalui BUMDes, pemasaran produk warga bisa lebih mudah dengan harga yang lebih tinggijuga,” jelasRasim.

Yang tak kalah menarik adalah aneka binatang yang dihadirkan dengan tertata dan terawat apik laiknya sebuah kebun binatang, seperti kelinci, kambing, kerbau, kambing, sapi, dan berbagai jenis ikan hias.Walhasil, Agrowisata Bulak Barokah ini menjadi destinasi wisata andalan bagi anak-anak, tak terkecuali sekolah-sekolah TK dan PAUD.

Disisi lain kawasan tersebut juga dibangun 26 kios berukuran 3×4 meter berbahan anyaman bambu.Setiap warga yang ingin berjualan harus membayar dengan uang sewa yang terjangkau, Rp600 ribu per tahun.Deretan kios unik itu kini menjadi pusat kuliner desa ini.Seluruh makanan khas Banyumas bisa dijumpai disini.

Beberapa pedagang yang dijumpai di lokasi mengaku sangat beruntung dengan berdirinya kawasan agrowisata ini. “Semula saya hanya kerja serabutan dengan hasil yang tidak menentu. Sekarang dengan berjualan disini, kami bisa memiliki penghasilan tetap, rata-rata bisa dapat Rp 200 ribu sehari,” ujarDurori, salahsatu pedagang yang menempati kios unik tersebut.

Destinasi wisata yang diresmikan akhir 2017 lalu memang belum ramai.Namun untuk sebuahlokasi wisata baru, Agrowisata milik warga Lenggongsari ini bisa dibilang cukup berhasil.Dan berkat langkah terobosan tersebut, H Rasim sempat dikukuhkan sebagai salah seorang tokoh inspirator pada bidang pengembangan BUMDes.(dan)

Jakarta:(Globalnews.id)– Dana Desa ternyata sudah terbukti ampuh dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan. Sejak bergulirnya Dana Desa tiga tahun lalu, tingkat kemiskinan di desa kini turun sebesar 4,5 persen, sedangkan tingkat kesenjangan (gini ratio) di desa saat ini hanya 0,32 persen.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, angka penurunan kemiskinan di desa tersebut lebih tinggi dibandingkan di kota yang saat ini sebesar 4 persen, sedangkan tingkat kesenjangan (gini ratio) di kota sekarang sebesar di kota 0,407.

“Kondisi ini sudah tentu sangat menggembirakan, karena sudah sesuai dengan tujuan utama Dana desa, yakni untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kita menyelamatkan 10 juta kemiskinan di desa. Tapi masih ada 16 juta atau 12 persen kemiskinan di desa. Masih tinggi. PR kita masih banyak. Kita wajib memastikan bahwa program (dana desa) yang baik ini terus berkelanjutan. Kami berharap, pemanfaatan Dana Desa ke depannya akan lebih baik lagi,” ujar Eko ketika dihubungi di kantornya, di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Berbagai infrastruktur yang dibangun dari dana desa, dinilai telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekaligus meningkatkan aktifitas ekonomi di desa. Teknisnya, selama tiga tahun terakhir, dana desa mampu membangun lebih dari 121.000 kilometer jalan desa.

“Ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Desa mampu membangun 1.960 kilometer jembatan, tambatan perahu, embung, sarana olahraga, irigasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa juga mampu membangun lebih dari 291 ribu unit penahan tanah longsor. Ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia,” papar Eko.

Kondisi menggembirakan ini pula yang membuat pemerintah berencana untuk meningkatkan jumlah dana desa pada tahun depan. Ia memperkirakan kenaikan dana desa tahun 2019 berkisar antara Rp 75 triliun hingga Rp 80 triliun.

“Diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi Rp75 triliun hingga Rp80 triliun. Pada intinya, Bapak Presiden Joko Widodo ingin meningkatkan dana desa itu sendiri, sekarang tergantung pada pengelolanya (kepala desa) bagaimana kasus korupsi dana desa bisa ditekan,” ujar menteri yang merakyat ini.

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat dengan Menteri Keuangan dan hasilnya sepertinya menyetujui kenaikan dana desa tersebut dalam APBN 2019. Penyebabnya adalah kesiapan perangkat desa dalam mengelola dana desa yang juga naik, dan masyarakat desa juga mampu dan kemampuan keuangan negara.

Menteri Eko pun tak bosan mengingatkan agar tidak satu pun kepala desa tergoda untuk menyelewengkan dana desa. Pasalnya, jika satu persen saja kepala desa yang tergelincir maka sebanyak 750 kepala desa akan terkena kasus.

Selama satu tahun terakhir, jelas Eko, ada sekitar 900 kasus yang ditangani Satgas Dana Desa dari 74.954 desa. Kasus itu, tak kurang dari 234 kasus dana desa diserahkan ke KPK dan 167 diserahkan ke Kepolisian. Sudah 67 kasus dana desa yang divonis pengadilan. Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut menyelidiki penyelewengan dana desa dengan menangkap kepala desa hingga bupati di Pamekasan.

“Jangan sampai dengan adanya 67 kasus kasus dari 74.000-an (desa) ini membuat kepala desa yang benar dan yang bersih jadi takut. Selain merugikan desa setempat, hal tersebut juga akan berpengaruh pada semangat dan produktivitas desa lainnya,” tegasnya.

Eko juga meminta aparat untuk tidak menyamaratakan kasus yang terjadi di seputar Dana Desa. “Kalau tidak korupsi dan hanya persoalan kesalahan administrasi, tidak boleh dikriminalisasi. Kalau dikriminalisasi, kepala desa bisa telepon ke Satgas Dana Desa di 1500040. Dalam waktu 3×24 jam kita akan kirim tim untuk advokasi dan kirim bantuan,” ujarnya.

Masalah lain yang saat ini menjadi hambatan bagi Dana Desa adalah sikap pemimpin di daerah. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi kata Eko, ada beberapa kabupaten yang belum juga menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga kucuran Dana Desa menjadi terhambat.

“Kalau APBD-nya antara dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan bupati tidak ada kesepakatan, maka dana desanya pun akan jadi korban dan pembangunanannya pun tidak akan selesai,” sambungnya.

Untuk mengatasi masalah ini, pihak Kemendes dibantu oleh Kemendagri sudah mengirimkan surat kepada kepala daerah untuk segera menyelesaikan peraturan bupati dan APBD-nya.

“Untuk pengawasan dana desa, kami berusaha mencari model terbaik. Kalau kami terlalu ketat, kepala desa takut. Kami sudah kerja sama dengan Kemendagri dan pihak kepolisian, karena memang bertugas mencegah penyelewengan. Ke depan, kami meminta agar adanya jadwal pengawasan agar sama-sama bekerja dengan nyaman,” tutupnya. (*)

JAKARTA: (Globalnews.id)-Dana Desa ternyata sudah terbukti ampuh dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan. Sejak bergulirnya Dana Desa tiga tahun lalu, tingkat kemiskinan di desa kini turun sebesar  4,5 persen, sedangkan tingkat kesenjangan (gini ratio) di desa saat ini hanya 0,32 persen.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, angka penurunan kemiskinan di desa tersebut lebih tinggi dibandingkan di kota yang saat ini sebesar 4 persen, sedangkan tingkat kesenjangan (gini ratio) di kota sekarang sebesar di kota 0,407.

“Kondisi ini sudah tentu sangat menggembirakan, karena sudah sesuai dengan tujuan utama Dana desa, yakni untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kita menyelamatkan 10 juta kemiskinan di desa.Tapi masih ada 16 juta atau 12 persen kemiskinan di desa. Masih tinggi. PR kita masih banyak.Kita wajib memastikan bahwa program (dana desa) yang baik ini terus berkelanjutan.Kami berharap, pemanfaatan Dana Desa ke depannya akan lebih baik lagi,” ujar Eko ketika dihubungi di kantornya, di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Berbagai infrastruktur yang dibangun dari dana desa, dinilai telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekaligus meningkatkan aktifitas ekonomi di desa. Teknisnya, selama tiga tahun terakhir, dana desa mampu membangun lebih dari 121.000 kilometer jalan desa.

“Ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Desa mampu membangun 1.960 kilometer jembatan, tambatan perahu, embung, sarana olahraga, irigasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa juga mampu membangun lebih dari 291 ribu unit penahan tanah longsor. Ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia,” papar Eko.

Kondisi menggembirakan ini pula yang membuat pemerintah berencana untuk meningkatkan jumlah dana desa pada tahun depan. Ia memperkirakan kenaikan dana desa tahun 2019 berkisar antara Rp 75 triliun hingga Rp 80 triliun.

“Diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi Rp75 triliun hingga Rp80 triliun. Pada intinya, Bapak Presiden Joko Widodo ingin meningkatkan dana desa itu sendiri, sekarang tergantung pada pengelolanya (kepala desa) bagaimana kasus korupsi dana desa bisa ditekan,” ujar menteri yang merakyat ini.

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat dengan Menteri Keuangan dan hasilnya sepertinya menyetujui kenaikan dana desa tersebut dalam APBN 2019. Penyebabnya adalah kesiapan perangkat desa dalam mengelola dana desa yang juga naik, dan masyarakat desa juga mampu dan kemampuan keuangan negara.

Menteri Eko pun tak bosan mengingatkan agar tidak satu pun kepala desa tergoda untuk menyelewengkan dana desa. Pasalnya, jika satu persen saja kepala desa yang tergelincir maka sebanyak 750 kepala desa akan terkena kasus.

Selama satu tahun terakhir, jelas Eko, ada sekitar 900 kasus yang ditangani Satgas Dana Desa dari 74.954 desa. Kasus itu, tak kurang dari 234 kasus dana desa diserahkan ke KPK dan 167 diserahkan ke Kepolisian. Sudah 67 kasus dana desa yang divonis pengadilan. Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut menyelidiki penyelewengan dana desa dengan menangkap kepala desa hingga bupati di Pamekasan.

“Jangan sampai dengan adanya 67 kasus kasus dari 74.000-an (desa) ini membuat kepala desa yang benar dan yang bersih jadi takut. Selain merugikan desa setempat, hal tersebut juga akan berpengaruh pada semangat dan produktivitas desa lainnya,” tegasnya.

Eko  juga meminta aparat untuk tidak menyamaratakan kasus yang terjadi di seputar Dana Desa. “Kalau tidak korupsi dan hanya persoalan kesalahan administrasi, tidak boleh dikriminalisasi. Kalau dikriminalisasi, kepala desa bisa telepon ke Satgas Dana Desa di 1500040. Dalam waktu 3×24 jam kita akan kirim tim untuk advokasi dan kirim bantuan,” ujarnya.

Masalah lain yang saat ini menjadi hambatan bagi Dana Desa adalah sikap pemimpin di daerah. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi kata Eko, ada beberapa kabupaten yang belum juga menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga kucuran Dana Desa menjadi terhambat.

“Kalau APBD-nya antara dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan bupati tidak ada kesepakatan, maka dana desanya pun akan jadi korban dan pembangunanannya pun tidak akan selesai,” sambungnya.

Untuk mengatasi masalah ini, pihak Kemendes dibantu oleh Kemendagri sudah mengirimkan surat kepada kepala daerah untuk segera menyelesaikan peraturan bupati dan APBD-nya.

“Untuk pengawasan dana desa, kami berusaha mencari model terbaik. Kalau kami terlalu ketat, kepala desa takut. Kami sudah kerja sama dengan Kemendagri dan pihak kepolisian, karena memang bertugas mencegah penyelewengan. Ke depan, kami meminta agar adanya jadwal pengawasan agar sama-sama bekerja dengan nyaman,” tutupnya. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berhasil memecahkan dua rekor Museum Rekor  Dunia Indonesia (MURI) sekaligus, Kamis (8/3/2018) malam di Hotel Sultan, Jakarta.

Dua rekor tersebut adalah rekor pembangunan infrastruktur desa terbanyak dalam kurun waktu 3 tahun dan rekor penandatanganan perjanjian kerja sama antara kementerian dengan pemerintah kabupaten dan pihak swasta terbanyak secara serempak.

“Kami dari MURI mencatatkan dua buah rekor yang dipecahkan tersebut dengn nomor rekor 8.355 dan 8.356,” kata perwakilan MURI Oesman Susilo saat menyampaikan hasil catatan rekor MURI tersebut di di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (8/3/2018) malam.

Rekor MURI dengan pembangunan infrastruktur terbanyak dalam kurun waktu 3 tahun tersebut adalah pembangunan yang dilaksanakan melalui anggaran dana desa sekitar 127 triliun. Pembangunan infrastruktur yang tersebar di seluruh desa di Indonesia itu mencakup  jalan desa sepanjang 123.145 meter, jembatan sepanjang 791.258 meter, 38.217.065 meter drainase

Selanjutnya 6.223 unit pasar desa, 65.918 unit penahan tanah, 2.882 unit tambatan perahu, 37.496 unit prasarana air bersih, 108.486 unit prasarana MCK, 30.212 unit sumur, 1.927 embung, 28.091 irigasi desa, 18.072 unit PAUD, 5.314 unit Polindes,  11.414 unit Posyandu dan  3.004 unit sarana olahraga desa.

Sedangkan rekor lainnya adalah penandatanganan perjanjian kerja sama antara kementerian dengan pemerintah kabupaten dan pihak swasta. Dalam hal ini, Kemendes PDTT melakukan penandatangan kesepahaman bersama pola kemitraan program prukades antara Kemendes PDTT, Bupati dan perusahaan terkait tentang pengembangan dan pengelolaan Prukades yang melibatkan lebih dari 102  kabupaten dan lebih dari 68 perusahaan dengan jumlah kerjasamanya sebanyak lebih dari 200 nota kesepahaman bersama.

Mendes PDTT Eko Sandjojo usai menerima penghargaan dari MURI menyampaikan terima kasihnya kepada MURI yang telah memberikan rekor dalam beberapa hal pencapaian dana desa dan tanda tangan terbanyak dalam sejarah indonesia.

“Mudah-mudahan ini bisa lebih menyemangati lagi para kepala daerah, kepala desa dan masyarakat desa untuk bisa lebih membangun desanya masing,” katanya.

Mendes Eko menyampaikan bahwa dalam penandatangan nota kesepahaman yang memecahkan rekor MURI tersebut akan membawa nilai investasi ke desa yang diperkirakan mencapai sekitar 47 triliun. Bukan itu saja, semua yang ditandatangani tersebut diperkirakan akan dapat menyerap tenaga kerja  bisa sampai 10 juta jiwa tenaga kerja.

Mendes meminta kepada kepala daerah untuk turut serta mengawal program prukades di daerahnya masing-masing bisa berjalan dengan lancar. Sehingga, dengan model prukades ini masyarakat akan memiliki pendapatan yang terus meningkat dan makmur.

“Diharapkan dengan model ini kita bisa memberikan lapangan pekerjaan di desa, bisa mengurangi kemiskinan lebih cepat lagi. Yang paling penting bisa menarik kembali orang-orang miskin yang ada dikota untuk kembali ke desanya masing-masing,” katanya.

Pada kesempatran ini Mendes PDTT menjelaskan, di antara bukti nyata keberhasilan Prukades ialah di Pandeglang, Banten. Bantuan hingga Rp60 miliar, meliputi bantuan bibit, traktor, hingga pascapanen untuk Prukades di Pandeglang telah berhasil menurunkan desa tertinggal dari awalnya 174 desa menjadi 54 desa saja.

Dia menegaskan, manfaat Prukades ialah untuk menyatukan skala ekonomi di wilayah yang perekonomiannya rendah. Dia mencontohkan antara lain di kawasan Me­lolo, Waingapu, Sumba Timur. Di daerah yang tergolong sangat ekstrem ini akan dibangun perkebunan gula. Diperkirakan pada 2019 nanti perkebunan di kawasan ini akan bisa memproduksi 200.000 ton gula. “Manfaat dari kerja sama ini memberikan income  kepada desa. Adanya investasi yang masuk juga akan membuka lapangan kerja,” paparnya.

Eko menerangkan, tujuan utama dari kerja sama ini lebih berupa upaya peningkatan ekonomi desa. Dampak keberlanjutannya, ekonomi yang kuat akan menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan pariwisata, dan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes).

Pemerintah, ungkap Eko, akan memberikan insentif bagi dunia usaha yang tertarik bekerja sama. Untuk itu, pemerintah kabupaten yang serius mengikuti program Prukades akan diberi insentif berupa bibit, pu­puk, jembatan, traktor, dan kebutuhan lain bagi masyarakat desa setempat.

Pemberian sejumlah insentif seperti bibit, pupuk, traktor, dan infrastruktur tersebut bertujuan agar mereka mau fokus mengelola satu komoditas tertentu dan memiliki skala ekonomi yang besar.Dengan skala ekonomi yang besar, desa juga sudah tidak kesulitan lagi dengan sarana pascapanen. “Program inilah yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi di desa,” katanya.

Lebih lanjut Eko menjelaskan bahwa tujuan pengembangan Prukades yakni meningkatkan pemasaran produk unggulan desa, meningkatkan produktivitas BUMDes, meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, meningkatkan produktivitas lahan perdesaan. “Manfaat yang diharapkan dari model Prukades ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan PDRB kabupaten, dan meningkatkan pendapatan perusahaan mitra,” katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes Anwar Sanusi menambahkan, 102 kabupaten ini berasal dari 27 provinsi. Dari total triliunan rupiah dari kerja sama ini akan menciptakan pendapatan warga sekitar Rp29 triliun, sementara pendapatan rumah tangga di desa juga akan meningkat dari Rp2,8 juta menjadi Rp7 juta.

Anwar menyampaikan, komoditas unggulan di Prukades ini berupa produk hortikultura seperti alpukat, jambu mete, jeruk, stroberi, vanili, lada, rumput laut, cengkih, kakao dan bidang peternakan. “Jika berbicara pangan mau tidak mau melihat sektor pertanian dan ini relevan sekali dengan (tugas) Kemendes karena desa kita 82,77% (basisnya) pertanian. Ini akan memperkuat ketahanan pangan kita,” katanya.

Anwar mengatakan, 102 kabupaten ini dipilih karena sudah ada political will  yang kuat untuk membangun desanya. Dia mengatakan, jika para bu­pati sudah memiliki kuat komitmen maka dinas terkait akan mudah mengimplementasikan kerja sama dengan dunia usaha.

Selain dari komitmen politik, kata Anwar, para bupati juga akan diminta menentukan tiga bidang produk unggulan desa di wilayah mereka. Daerah yang paling berinisiatif akan lang­sung difasilitasi antara data dan informasi yang mereka siapkan dan dikoneksikan dengan swasta. Data ini merupakan faktor penunjang prospektif usahanya dan insentif daerah yang diberikan kepada pengusaha.

Anwar menuturkan, tindak lanjut dari nota kesepahaman ini akan diturunkan dalam perjanjian kerja bersama yang lebih konkret dan untuk itu dibentuk tim pengawas. “Kementerian akan mengawal dalam bentuk melibatkan tak hanya personel Kementerian, tetapi juga dari perguruan tinggi dan tenaga umum yang akan didik menjadi tenaga sociopreneur,” jaminnya.

Lalu sejauh mana Prukades akan bisa menciptakan ketahan­an pangan? Menurut Anwar, salah satu problematika pengembangan produk unggulan desa adalah ketidakfokusan memilih komoditas atau bidang unggulan. Masalah ini kemudian menimbulkan daya saing yang rendah. Karena itu, dengan klusterisasi akan bisa dikelompokkan areal pengembangan desa yang sesuai dengan komoditas unggulannya. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- PT Bank Central Asia Tbk mampu melalui 2017 dengan prestasi menggembirakan, terbukti dengan kemampuan BCA mencatatkan laba bersih konsolidasi tahun 2017 mencapai Rp23,3 triliun. Angka ini naik 13,1% dari capaian tahun lalu yang sebesar Rp20,6 triliun.

“Capaian kinerja 2017 sejalan dengan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK), terutama pada dana giro dan tabungan. Profitabilitas BCA juga didukung oleh berbagai program efisiensi serta pembentukan cadangan kredit bermasalah yang lebih rendah sejalan dengan kualitas kredit yang tetap terjaga,” ujar Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja dalam konferensi pers di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Jahja menguraikan, pendapatan operasional yang terdiri dari pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya di 2017, tercatat mencapai Rp57 triliun. Tumbuh 6% dari tahun 2016 yang mencapai Rp53,8%. Sementara, pendapatan bunga bersih BCA meningkat 4,1% menjadi Rp41,8 triliun, sedangkan pendapatan operasional lainnya tumbuh 11,5% menjadi Rp 15,1 triliun di 2017.

Portofolio kredit tercatat meningkat 12,4%, menjadi Rp468 triliun. Pertumbuhan ini terjadi di setiap segmen, untuk kredit korporasi tumbuh 14,5% menjadi Rp 177,3 triliun. Sedangkan kredit konsumer tumbuh 12,1% menjadi Rp122,8 triliun.

Pada portofolio kredit konsumer, pertumbuhan ditopang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang meningkat 14,2% menjadi Rp 73,0 triliun. Sementara Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) naik 10,0% menjadi Rp38,3 triliun.”Pada periode yang sama, outstanding kartu kredit meningkat 6,9% menjadi Rp 11,5 triliun. Sementara itu, kredit komersial dan UKM tumbuh 10,3% menjadi Rp 167,5 triliun,” katanya

Jahja menyebutkan, rasio kredit bermasalah (Non Performing Lian/NPL) BCA berada di level 1,5% di 2017. Total cadangan kredit yang telah dibentuk tercatat sebesar Rp 14,6 triliun, meningkat 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio cadangan terhadap kredit bermasalah tercatat sebesar 190,726.”Rasio kredit terhadap pendanaan (Loan to Funding Ratio/LFR) tercatat sebesar 78,2% dan rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 23,196,” jelas dia.

Pengembangan layanan payment settlement merupakan langkah strategis yang berperan dalam memperkokoh pendanaan BCA terutama dari dana giro dan tabungan (Current Account and Savings Accounts CASA).

Pada akhir tahun 2017, DPK yang dihimpun mencapai Rp581,1 triliun. Ini meningkat 9,6% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 530,1 triliun. Adapun untuk dana murah atau CASA tercatat berkontribusi 76,3% dari total DPK atau sebesar Rp 443,7 triliun. Di dalam komposisi CASA, dana giro tumbuh 9,79% menjadi Rp151,3 triliun dan dana tabungan naik 8,2% menjadi Rp 292,4 triliun. (jef)