JAKARTA : (Globalnews.id)- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis mampu mencapai target perseroan pada akhir tahun ini. Optimisme tersebut didukung realisasi kinerja pada kuartal III/2017 yang mencatatkan laju positif ditopang pertumbuhan di berbagai lini bisnis. Adapun, mengakhiri kuartal III/2017, Bank BTN mencatatkan perolehan laba bersih senilai Rp2 triliun atau naik 24% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp1,62 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan dengan pertumbuhan positif bisnis perseroan pada kuartal III/2017 tersebut semakin mengukuhkan optimistis perseroan untuk mencapai kinerja pada akhir tahun nanti. “Meski tahun ini diwarnai berbagai tantangan global, namun kami meyakini tetap mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada 2017 didukung berbagai inovasi dan transformasi, serta kebijakan pemerintah yang proaktif dalam memberikan stimulus bagi pertumbuhan industri khususnya perbankan serta properti,” jelas Maryono dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Bank BTN Kuartal III/2017 di Menara BTN, Jakarta, Senin (23/10).

Capaian laba bersih Bank BTN pada kuartal III/2017 tersebut disumbang oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang naik 16,95% yoy dari Rp5,59 pada September 2016 menjadi Rp6,54 triliun. Kenaikan NII tersebut bersumber dari peningkatan kredit dan pembiayaan. Pertumbuhan NII juga didukung beban bunga yang mencatatkan kenaikan yang lebih lambat dibanding peningkatan pendapatan bunga. Beban bunga Bank BTN tercatat hanya tumbuh sebesar 9,21% yoy per September 2017, atau berada di bawah kenaikan pendapatan bunga sebesar 12,59% yoy.

Maryono memaparkan pada kuartal III/2017, Bank BTN juga terus mencetak pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang berada di atas rata-rata industri perbankan nasional. Pada September 2017, kredit dan pembiayaan Bank BTN naik sebesar 19,95% yoy atau naik dari Rp153,81 triliun pada kuartal III/2016 menjadi Rp184,5 triliun. Adapun, dari data bank sentral menunjukkan pinjaman yang disalurkan perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 8,3% yoy per Agustus 2017.

Kenaikan pinjaman emiten bersandi saham BBTN tersebut disokong peningkatan kredit perumahan yang menempati porsi sebesar 90,61% dari total pinjaman. Per September 2017, kredit perumahan Bank BTN tercatat naik 19,32% yoy menjadi Rp167,16 triliun. Di segmen ini, Kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi mencatatkan kenaikan paling tinggi atau sebesar 30,78% yoy menjadi Rp68,34 triliun pada September 2017. Dengan capaian tersebut, per September 2017, Bank BTN menguasai 96,69% pangsa pasar KPR subsidi. Di samping itu, untuk KPR secara keseluruhan, Bank BTN menjadi pemimpin pasar dengan pangsa sebesar 35,62% per Juni 2017.

Kredit konstruksi dan KPR non-subsidi pun mencetak pertumbuhan positif sebesar masing-masing 17,87% yoy dan 12,59% yoy. Kredit non-perumahan pun turut mencetak kinerja positif. Pada kuartal III/2017, kredit non-perumahan Bank BTN naik 26,44% yoy menjadi Rp17,33 triliun.

Dengan tumbuhnya kredit dan pembiayaan Bank BTN tersebut, lanjut Maryono, juga turut meningkatkan total aset perseroan. Pada kuartal III/2017, aset Bank BTN naik 17,56% yoy menjadi Rp231,93 triliun atau naik dari Rp197,29 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan pinjaman yang disalurkan Bank BTN juga diiringi dengan perbaikan kualitas kredit. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross Bank BTN pada September 2017 terpantau turun dari 3,6% di September 2016 menjadi 3,07%. NPL nett Bank BTN per September 2017 pun tercatat sebesar 2,06% atau turun dari 2,4% pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

Sejalan dengan laju positif pertumbuhan kredit dan pembiayaan tersebut, Bank BTN juga mencatatkan kenaikan dana pihak ketiga (DPK). Per September 2017, DPK Bank BTN tercatat naik 13,96% yoy menjadi Rp168,05 triliun. Peningkatan DPK tersebut didukung kenaikan penghimpunan tabungan yang melesat 27,83% yoy menjadi Rp37,17 triliun. Kemudian, giro pun tercatat naik 16,65% yoy menjadi Rp44,51 triliun. Dengan pertumbuhan tersebut, Bank BTN berhasil meningkatkan dana murah dari 45,59% pada September 2016 menjadi 48,6% di bulan yang sama tahun ini. Pendanaan Bank BTN pun kian menguat dengan posisi liquidity coverage ratio (LCR) yang berada di level 154,56% atau cukup untuk membiayai pertumbuhan kredit.

Sementara, rasio kecukupan modal (capital adequacy rasio/CAR) Bank BTN pun masih kuat untuk menopang rencana penyaluran kredit pada tahun ini. Per September 2017, CAR Bank BTN tercatat sebesar 16,97%.

Di sisi lain, sejalan dengan upaya Bank BTN dalam meningkatkan produk dan pelayanan, fee based income (pendapatan berbasis komisi/FBI) perseroan pun turut menunjukkan kinerja positif. Per September 2017, FBI Bank BTN naik 38,23% yoy dari Rp851,85 miliar di September 2016 menjadi Rp1,17 triliun. Adapun, pendapatan berbasis komisi dari pos pelayanan mencatatkan peningkatan tertinggi atau sebesar 47,62% yoy.

UUS Bank BTN

Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN juga terus mencetak kinerja positif atau searah dengan bisnis konvensional. Per September 2017, laba bersih UUS Bank BTN naik 36,31% yoy dari Rp230,19 miliar menjadi Rp313,77 miliar. Capaian laba bersih BTN Syariah tersebut disokong kenaikan pembiayaan yang naik sebesar 26,89% yoy dari Rp13,03 triliun pada September 2016 menjadi Rp16,54 triliun di bulan yang sama tahun ini. Kualitas pembiayaan juga terus membaik dari rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross sebesar 1,12% pada September 2016 menjadi 0,84% di September 2017. Unit syariah yang juga berfokus pada pembiayaan pemilikan rumah ini juga telah menghimpun DPK senilai Rp17,39 triliun pada kuartal III/2017 atau naik 29,83% yoy dari Rp13,39 triliun di periode yang sama tahun lalu.

Terus Dukung Program Sejuta Rumah

Maryono menuturkan pada tahun ini perseroan akan terus berkomitmen menjadi integrator utama Program Satu Juta Rumah. Sejak awal program nasional milik Pemerintah Presiden Joko Widodo tersebut diluncurkan, Bank BTN telah berpartisipasi menyalurkan kredit perumahan untuk 1,53 juta unit rumah atau setara Rp167,86 triliun pada September 2017. Realisasi tersebut telah mencapai lebih dari setengah realisasi total Program Satu Juta Rumah secara nasional.

Per kuartal III/2017, dalam rangka menyukseskan program tersebut,  Bank BTN juga telah menyalurkan kredit senilai total Rp50,94 triliun untuk 466.251 unit rumah. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran kredit subsidi untuk 319.798 unit rumah senilai Rp22,2 triliun dan kredit non-subsidi untuk 146.453 unit rumah senilai Rp28,74 triliun. Adapun pada tahun ini, Bank BTN membidik akan memberikan dukungan pembiayaan perumahan untuk 666.000 unit rumah dalam rangka menyukseskan Program Satu Juta Rumah. Dengan realisasi pada September 2017, Bank BTN telah mencapai 70% dari target. “Kami optimis akan mencapai target realisasi Program Satu Juta Rumah tersebut pada akhir tahun nanti,” pungkas Maryono. (jef)

JAKARTA(Globalnews.id)-Manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk menegaskan tidak akan memenuhi tuntutan pembayaran pesangon oleh sebagian pensiunan BRI, karena masalah itu telah selesai sejak 2012.

Direktur Utama BRI Suprajarto menjelaskan, sebenarnya tuntutan para pensiunan tersebut sudah ada sejak 2012, ketika jabatan Direk­tur Utama dipegang oleh Sofyan Basir. Hal itu kemudian berlanjut lagi di 2016. Dan kemudian saat BRI menggelar Rapat Umum Pe­megang Saham Luar Biasa, Rabu (18/10), para pensiunan melaku­kan demo menuntut hal yang sama.

Suprajarto menduga aksi tersebut dilancarkan karena BRI baru dipimpin Suprajarto sejak Maret tahun ini. Sehingga mereka beru­saha mengadukan masalah mereka kepada Dirut yang baru.

“Tapi saat ini, seluruh per­masalahan tersebut sudah selesai dan sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum. Sebel­umnya mereka sudah gugat ke pengadilan, ke Ombusdman, dan pusat tenaga kerja, termasuk ke yang lain. Kan selama ini mereka nggak berhasil. Intinya, (tuntutan) itu tidak ada dasar sebenarnya untuk kami bayar­kan. Justru kalau kami bayar, kami yang melanggar undang-undang,” kata Suprajarto saat ditemui  di Jakarta, kemarin.

Ia juga mengklaim, BRI selaku perusahaan BUMN terkemuka di Indonesia telah memberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan hak-hak pekerja BRI yang memasuki usia pensiun, BRI telah melak­sanakan sesuai dengan amanat pasal 167 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003.

Di situ ditulis bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan atau perbandingan antara besaran Man­faat Pensiun yang iurannya atau preminya dibayar oleh perusahaan dengan pembayaran pesangon.

Corporate Secretary BRI Hari Siaga Amijarso menambahkan, terhadap kewajiban tersebut di atas, BRI telah mengeluar­kan ketentuan internal tentang Penyelesaian Kewajiban Peru­sahaan Terhadap Pekerja BRI yang berakhir hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, sebagai implementasi UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketena­gakerjaan.

“Dari hasil perhitungan seba­gaimana disebut di atas, apabila jumlah manfaat pensiun yang diterima lebih kecil dari pe­sangon, maka selisih kekuran­gannya akan dibayarkan BRI. Jika terjadi sebaliknya, yaitu jumlah Manfaat Pensiun yang diterima lebih besar dari Pesan­gon, maka kelebihan tersebut tidak perlu dikembalikan oleh para pensiunan, dan merupakan penghargaan perusahaan kepada pensiunan BRI,” tuturnya.

Selain itu, sambung Hari, dalam rangka mengapresiasi dan bentuk penghargaan terh­adap para pensiunan, BRIjuga telah memberikan peningkatan kesejahteraan melalui berbagai program kesejahteraan lainnya.

Terhadap kondisi yang ada saat ini, sambung dia, manaje­men BRI telah beberapa kali membuka kesempatan untuk berkomunikasi dengan perwaki­lan pensiunan. Namun demikian, hingga kini belum ada titik temu. Sehingga penyelesaiannya diter­uskan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai lembaga yang kompeten dan berwenang.

Tuntutan pembayaran pesan­gon oleh sebagian pensiunan BRI pada dasarnya telah diaju­kan, baik melalui jalur Penga­dilan maupun non Pengadilan, dan upaya ini telah mendapat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Medan dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RInomor: 568 K/Pdt.sus/2009 yang isi putusannya menolak gugatan pensiunan BRI seluruhnya.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan c.q. Dirjen PHI & Jamsos sudah mengeluarkan Surat Anjuran No.B.354/PHIJSK/ PPHI/XII/2015 sebagai solusi penyelesaian tuntutan Pensiunan BRI, dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan kewajiban BRIatas penyelesaian hak-hak Pekerja BRI yang berakhir hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun, telah sesuai dengan ke­tentuan UU No. 13 tahun 2003, dan bahwa Para Pensiunan BRI tidak berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak.

Tak hanya itu, kata Hari, anjuran yang sama juga telah dikeluarkan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Lam­pung, Sulawesi Selatan dan Yogyakarta yang intinya sama, berisi bahwa pelaksanaan kewa­jiban BRI terhadap Pekerja BRI yang berakhir hubungan kerja karena memasuki usia pensiun telah sesuai dengan ketentuan UU No 13 tahun 2003.

Sebelumnya, Organisasi Ad­vokasi Nasional Pensiunan BRI (ANPBRI) menyatakan akan menyomasi direktur utama BRIkarena pesangon mereka belum dibayarkan sampai saat ini.

Ketua ANPBRI Anjar menilai, pesangon untuk pekerja yang di PHK karena Usia Pensiun Normal telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 167, Ayat 3, dan Penjelasannya, berlaku sejak diundangkan, yaitu pada 25 Maret 2003.

Namun, sejak diberlakukan­nya UU Nomor 13/2003 tersebut, lanjut Anjar, BRI belum pernah melaksanakannya. Kemudian BRI menerbitkan Surat Kepu­tusan No.S.883 Tahun 2012, yang berisi Rumus perhitungan Kompensasi yang bertentangan dengan rumus perhitungan pada UU 13/2003, Pasal 167, Ayat 3, dan Penjelasannya.

Ratusan pensiunan karyawan BRI juga  sempat melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakpus rabu (18/7/17) menuntut agar DPR membantu mereka untuk mendapatkan Hak Pesangon nya yang belum dibayarkan sejak tahun 2003 silam. “Kami menuntut hak kami hak pesangon sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 dan sekaligus Nota Kesepakatan yang telah di sepakati oleh Direktur Utana BRI atas nama Sofyan Basyir pada tanggal 18 September 2013”. Tutur Robinson Siagian salah satu Pensiunan karyawan BRI.

 Massa pensiunan yang melakukan aksi unjuk rasa ini adalah merupakan perwakilan dari para pensiunan Karyawan BRI yang tersebar di seluruh Indonesia yang diperkirakan berjumlah sekitar 8.000 orang. Aksi kali ini juga akan dilakukan di beberapa lokasi lain selain DPR seperti di Kantor Pusat BRI dan di Depan Istana Presiden Jakpus.

 Dalam aksinya ini mereka juga membentangkan beberapa spanduk di antara nya Wahai Dirut BRI segera bayarkan Hak uang pesangon para pensiunan BRI sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 pasal 156 dan 167 ayat 3 Tentang Ketenagakerjaan.

Robinson Siagian berharap kepada DPR RI agar bisa untuk membantu nasib para karyawan BRI ini “Harapan kami kepada DPR untuk membantu, karena kami rakyat Indonesia berhak untuk meminta kepada DPR” Tandasnya.

 Selain itu juga jika tuntutan ini tidak dipenuhi maka hari ini akan melakukan Somasi. “Jika tuntutan Kami tidak di penuhi kami akan melakukan upaya upaya hukum pertama Somasi dan ini langsung somasi kita lakukan sekaligus upaya Hukum Pidana” Tegas Robinson Siagian.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Pada Kuartal III 2017, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBNI) mencatat laba sebesar Rp 10,16  triliun atau tumbuh 31,6% dibandingkan laba yang diraih pada periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 7,72 triliun.

Kenaikan laba bersih ini terutama ditopang oleh penyaluran kredit BNI yang tumbuh 13,3% atau lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kredit industri yang berada pada level 8,2% (per Juli 2017). Penyaluran kredit tidak hanya bertumbuh, melainkan juga disertai peningkatan kualitas, dengan ditandai oleh menurunnya Credit Cost BNI dari 2,4% pada kuartal III 2016 menjadi 1,7% pada Kuartal III 2017.

Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta mengungkapkan hal tersebut saat memaparkan Kinerja Keuangan BNI Kuartal III Tahun 2017 kepada media di Jakarta, Kamis (12 Oktober 2017). Hadir pada kesempatan tersebut segenap Direksi BNI.

Laba bersih BNI tersebut terbentuk berkat Pendapatan Bunga Bersih (NII) yang tumbuh 7,5% dari Rp 21,87 triliun pada Kuartal III 2016 menjadi Rp 23,51 triliun pada Kuartal III 2017, seiring dengan peningkatan kualitas kredit BNI dengan tetap menjaga net interest margin (NIM) di level 5,5%.

Laba juga ditopang oleh Pendapatan Non-Bunga Kuartal III 2017 yang juga merupakan bisnis utama bank. Pendapatan Non-Bunga Kuartal III 2017 naik 15,1%, dari          Rp 6,24  triliun pada Kuartal III 2016 menjadi Rp 7,18 triliun pada Kuartal III 2017. Peningkatan Pendapatan Non-Bunga tersebut dikontribusi dari trade finance, bancassurance, bank guarantee, loan sindication, dan bisnis kartu.

Kredit Tumbuh

BNI mencatat kredit yang tersalurkan hingga akhir Kuartal III 2017 sebesar Rp 421,41 triliun atau tumbuh 13,3% diatas realisasi kredit pada periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 372,02 triliun. Realisasi kredit tersebut jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kredit di industri yang mencapai 8,2 % per Juli 2017.

Strategi yang dilakukan Manajemen BNI untuk mendorong pertumbuhan kredit diatas industri adalah, Pertama, menggali potensi pasar pembiayaan BUMN dengan fokus pada proyek infrastruktur dan sektor industri yang memiliki risiko rendah dan terkontrol. Kedua, mengoptimalkan jaringan dan outlet untuk mampu menggarap potensi pasar yang ada. Ketiga, menggali potensi supply chain debitur korporasi untuk menangkap potensi debitur baru.

Penyaluran kredit BNI ke Sektor Business Banking menjadi yang utama dengan komposisi 78,3 % dari total kredit atau sebesar Rp 329,75 triliun, tumbuh 13,9 % dibandingkan periode yang sama tahun 2016 senilai Rp 289,47 triliun. Pada sektor Business Banking ini, kredit BNI disalurkan ke segmen Korporasi (sebesar 23,6% dari total kredit), kredit BUMN (19,4%), lalu ke segmen Menengah (16,1%), dan segmen Kecil (12,8%).

Untuk meningkatkan penyaluran kredit ke Segmen Korporasi, Manajemen BNI telah melaksanakan paduan strategi. Pertama, fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur dan BUMN. Kedua, fokus pada pembiayaan sektor berisiko rendah seperti pertanian dan perkebunan. Ketiga, tidak melakukan ekspansi ke sektor yang berisiko cukup tinggi karena faktor eksternal, seperti pertambangan.

Adapun strategi yang disiapkan oleh Manajemen dalam mengoptimalkan penyaluran kredit ke segmen Menengah adalah, pertama, mengoptimalkan debitur-debitur segmen Menengah yang merupakan supply chain financing debitur korporasi. Kedua, meningkatkan kualitas monitoring pembiayaan kredit segmen Menengah melalui pemberian kewenangan pimpinan wilayah.

Sementara itu, penguatan kredit pada segmen Kecil dilakukan dengan, pertama,  mengoptimalkan jaringan melalui penetapan outlet sebagai full branch. Kedua, fokus pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Disamping kredit ke Sektor Business Banking, BNI juga mengucurkan pembiayaan ke Sektor Bisnis Konsumer yang teralokasikan sebesar 16,3% dari total kredit atau sebesar Rp 68,53 triliun, tumbuh 9,2% diatas realisasi periode yang sama tahun 2016 sebesar         Rp 62,73 triliun. Kredit ke Sektor Consumer Banking terutama mengalir untuk Kredit Kepemilikan Rumah (BNI Griya), Kartu Kredit, dan Fleksi. Pertumbuhan ini diraih dengan dua strategi utama, yaitu Pertama, optimalisasi potensi pembiayaan melalui produk payroll nasabah dari debitur institusi. Kedua, melalukan optimalisasi cross selling.

Kualitas Aset

BNI  mencatat total Aset pada Kuartal III tahun 2017 sebesar Rp 668,21 triliun atau tumbuh 16,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 571,51 triliun, dimana kualitas asetnya tetap terjaga pada kondisi yang masih dapat terkelola dengan sehat. BNI dapat menghimpun aset di level rendah risiko berkat manajemen risiko kredit yang efektif dan ekspansi kredit yang dilaksanakan secara selektif hanya kepada debitur-debitur berkualitas. Indikasi kualitas aset yang meningkat itu ditandai dengan membaiknya NPL, dari 3,1% pada Kuartal III tahun 2016 menjadi 2,8% pada Kuartal III tahun 2017. Begitu juga dengan Loan at Risk ratio yang menunjukkan tren membaik dari 11,8% pada Kuartal III 2016 menjadi ke level 11,1% pada Kuartal III 2017.

Ekspansi kiredit  yang terus dilakukan menunjukkan fungsi intermediasi BNI berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh Loan to deposit ratio (LDR) yang stabil pada posisi 87,9%. Pertumbuhan kredit tersebut tetap didukung oleh fundamental yang kuat dimana tingkat kecukupan permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) tetap terjaga baik, yaitu naik dari 18,4% menjadi 19,0%. Secara fundamental, penyisihan pencadangan juga tetap terjaga dengan baik dengan tingkat coverage ratio naik dari 143,2% menjadi 147,4% yang mengindikasikan kehati-hatian BNI.

Semakin Efisien

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun per Kuartal III tahun 2017 mencapai        Rp 480,53 triliun atau naik 19,6% dari posisi Kuartal III 2016 sebesar Rp 401,88 triliun. Komponen dana murah (current account saving account/ CASA) pun menunjukkan peningkatan, yaitu dari sebesar 59,7% dari total DPK pada Kuartal III 2016 menjadi 60,4% pada Kuartal III 2017. Hal tersebut mengantarkan Cost of Fund BNI membaik dari level 3,1% pada Kuartal III 2016 menjadi 3,0% pada Kuartal III 2017.

Pada saat yang sama, BNI terus mendorong terjadinya efisiensi, yang terlihat dari Cost to Income Ratio (CIR) pada Kuartal III tahun 2017 sebesar 41,9% turun dari 42,3% pada Kuartal III tahun 2016. Peningkatan transaksi melalui channel-channel elektronik (e-banking) dan pengembangan digital banking merupakan langkah BNI dalam menciptakan efisiensi dan mendorong pertumbuhan CASA.

Pertumbuhan DPK ini juga tidak terlepas dari upaya BNI untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Dalam rangka meningkatkan layanan tersebut BNI menyediakan 2.102 outlet di seluruh Indonesia, belum termasuk kantor-kantor perwakilan di luar negeri. Selain itu, BNI juga menyiapkan 17.966 ATM yang mendukung layanan electronic banking (e-banking) BNI, termasuk di Hong Kong dan Singapura, selain SMS Banking dan Internet Banking.

BNI juga giat mendukung program-program pemerintah yang dapat memberikan dampak pada perluasan basis nasabah BNI seperti pembukaan Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) bagi pelajar penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP), pembukaan tabungan untuk para petani penerima Kartu Tani, serta pembukaan rekening-rekening baru bagi ibu rumah tangga penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Semua program tersebut didukung penuh oleh program Agen46 BNI yang merupakan kepanjangan tangan BNI dalam memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang memiliki akses terbatas ke outlet BNI. Jumlah Agen46 BNI saat ini sudah mencapai lebih dari 62.000. di seluruh Indonesia. (jef)

Banda Aceh:(Globalnews.id)-kementerian Agama Republik Indonesia memercayakan penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

Untuk pendistribusian pertama, BNI mendapatkan amanat untuk menyalurkan dana PIP, tabungan SimPel, dan KIP kepada 185.604 siswa dan siswi madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) di seluruh Indonesia.

Penyaluran tahap pertama dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Kota Banda Aceh, Selasa (10 Oktober 2017). Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Agama RI Lukman Hakim dan Deputy General Manager Hubungan Lembaga BNI Koen Yulianto.

“”BNI kembali menunjukkan komitmen untuk selalu peduli dan menyukseskan pelaksanaan dan penyaluran Program Pemerintah. Setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan kepercayaan penyaluran PIP kepada lebih dari 3 juta siswa jenjang SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Kini, Kementerian Agama juga memberikan kepercayan serupa untuk menyalurkan PIP kepada 185.604 siswa Madrasah baik MI, MTsN dan MA di seluruh Indonesia,” ujar Corporate Secretary BNI Kiryanto.

Penyaluran PIP Kementerian Agama RI juga mengacu pada PIP yang sudah berjalan saat ini, dimana setiap siswa penerima manfaat dana PIP akan memperoleh KIP yang telah terintegrasi dengan sistem Tabungan. Tabungan tersebut berfungsi sebagai kartu identitas penerima bantuan PIP dan sebagai kartu ATM atau debit. Kartu ini dapat digunakan untuk mencairkan dana PIP di ATM, outlet BNI, atau di Agen46 BNI.

Kerja sama antara BNI dan Kementerian Agama RI dalam penyaluran PIP ini adalah bagian dari pengembangan kerja sama antara BNI dan Kementerian Agama RI sebelumnya yang sudah berjalan. Dimana BNI juga  ditunjuk sebagai bank untuk menyalurkan  bantuan Sarana dan Prasarana lembaga keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan Tinggi Islam,  pembayaran gaji serta tunjangan kinerja pegawai Kementerian Agama RI.

Mengawali penyaluran PIP Kementerian Agama RI Tahun 2017 ini, dilakukan penyerahan simbolis kepada 6 orang penerima dana bantuan PIP sekaligus KIP-nya untuk Kota Banda Aceh yaitu Muhammad Ilhamdi (MIN 2), Asyita Ramadhani (MIN 3, Muhamad Alfraid (MIN 3), Muhammad Khalil (MIN 5), Muhammad Rizqi (MTsN 3), Rahmad Jumadi (MAN 3) langsung oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim.

Pemberian simbolis ini adalah mewakili dimulainya penyaluran PIP Madrasah untuk 2.663 siswa lainnya provinsi Aceh yang akan dilakukan secara bertahap meliputi beberapa kota, yaitu Lhokseuwame, Sigli, Bireuen Meulaboh, Langsa, Kebon Jahe dan Banda Aceh.  Bersamaan dengan penyerahan ini, BNI langsung melakukan uji coba transaksi melalui KIP baik melalui BNI Layanan Gerak maupun Agen46 yang disediakan di lokasi acara.

“Ini adalah kali pertama kita uji coba PIP khusus untuk PIP Madrasah 2017 dari Kementerian Agama RI melalui KIP yang terhubung dengan sistem Tabungan yang selama ini diberikan kepada siswa penerima dengan KIP yang berfungsi sebagai kartu ATM,” ujar Kiryanto.

Untuk memudahkan pencairan dana PIP, BNI membuka kesempatan bagi koperasi sekolah untuk menjadi Agen46 BNI, sebagai perpanjangan tangan BNI dalam memberikan layanan perbankan, sehingga pencairan PIP dapat langsung dilakukan di koperasi tersebut. Melalui mekanisme ini, bantuan pemerintah bagi para siswa akan dapat diterima lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan mudah dilakukan.

Sebagai dukungan terhadap Program Literasi Keuangan, BNI terus memperkuat sebaran sarana pencairan dana PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 2.017 Outlet, 16.977 ATM, dan 57.000 Agen46 di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, BNI juga memberikan Bantuan CSR berupa Bantuan Rehab Ruang Kelas Mengajar Mi Al Kautsar Rambing Bandar Usaka, Provinsi Aceh senilai Rp.100 juta, sebagai bentuk komitmen BNI mendukung dunia pendidikan khususnya proses belajar mengajar di lingkungan Madrasah. Acara penyerahan simbolis dana bantuan PIP berikut KIP-nya diakhiri dengan dialog interaktif oleh Menteri Agama RI dengan memberikan beberapa pertanyaan dan apresiasi kepada para siswa berprestasi. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Konsultan memiliki peran yang strategis dalam menentukan datangnya investor, mengingat konsultan merupakan orang pertama yang dimintai pertimbangan sebelum investor melakukan investasi di suatu negara.

Berkaitan hal tersebut, Inkindo sebagai asosiasi konsultan Indonesia mendukung sepenuhnya kehadiran investor internasional datang ke Indonesia sejalan dengan pembangunan berbagai infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini.

Demikian disampaikan oleh Ketua Asosiasi Konsultan Indonesia (Inkindo), Nugroho Pudji Rahardjo di sela-sela penutupan “FIDIC International Infrastructure Conference 2107” dengan tema “Infrastructure Resilient – Improving Life” yang dilaksanakan Inkindo bersama FIDIC (the International Federation of Consulting Engineers) di Jakarta Convention Centre baru-baru ini.

Konperensi yang diikuti lebih dari 600 peserta dari 70 negara tersebut membahas berbagai aspek dan perkembangan mutakhir mengenai “resilient infrastructure” (ketahanan infrastruktur), termasuk perencanaan untuk ketahanan infrasturuktur, strategi untuk mengurangi dampak dan risiko bencana, hingga desain infrastruktur untuk ketahanan dan menghindarkan dampak kehancuran yang serius.

Sementara itu, wakil ketua Inkindo bidang hubungan internasional, Jimmy Sardjono Michael menyampaikan peran konsultan semakin penting sejalan dengan semakin besarnya investor dari kalangan swasta sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Pemerintah  menyediakan sekitar 40 persen pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur, sementara sisanya berasal dari badan usaha milik negara dan swasta. Investor swasta akan memerlukan bantuan konsultan – baik individu maupun kelembagaan – untuk memberikan pertimbangan dan memfasilitasi mereka dalam kegiatan dan proses investasi yang dilakukan.

Selain merupakan forum dimana para ahli Indonesia dapat mengambil pelajaran  penanganan bencana dari perusahaan-perusahaan internasional, berbagai perusahaan dan institusi Indonesia juga berkesempatan menunjukkan pencapaian dalam pengembangan infrastruktur, penanganan risiko bencana, termasuk perencanaan pembangunan MRT yang saat ini sedang intensif dilaksanakan.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)
Dengan meningkatnya bencana di berbagai belahan dunia dewasa ini, banyak negara melaksanakan pembangunan infrastruktur, namun pembangunan tersebut kurang memberikan hasil yang maksimal karena lemahnya pemahaman mengenai aspek ketahanan infrastruktur.
Melakukan prediksi dampak perubahan cuaca menjadi tantangan yang semakin besar, mengingat hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa standar desain dan konstruksi – dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan perawatan – benar-benar kuat dan teruji dalam menghadapi situasi kritis.

Demikian disampaikan oleh Jae-Wan Lee, presiden FIDIC (the International Federation of Consulting Engineers) pada konperensi pers dalam rangka pelaksanaan “FIDIC International Infrastructure Conference” dengan tema “Infrastructure Resilient – Improving Life” yang akan dilaksanakan tanggal 1 – 3 Oktober 2017 di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta.

Sementara itu, ketua Asosiasi Konsultan Indonesia (INKINDO), Nugroho Pudji Rahardio yang juga hadir pada konperensi pers menyampaikan bahwa “resilient infrastructure” (ketahanan infrastruktur) dipilih sebagai tema konperensi mengingat saat ini kita sering melihat dampak yang sangat besar akibat terjadinya bencana alam, khususnya di Indonesia yang terletak di “lingkaran api” dan dampak dari akibat perubahan cuaca terhadap infrastruktur.

FIDIC International Infrastructure Conference 2107 yang akan dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum, Basuki Hadimulyono dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro ini, akan diikuti sekitar 1000 peserta – yang terdiri dari para pengambil keputusan, profesional, ahli, dan akademisi dari lebih dari 70 negara – dan akan mendiskusikan dan membahas berbagai aspek dan perkembangan mutakhir terkait “resilient infrastructure”
(ketahanan infrastruktur).

Beberapa topik yang akan dibahas diantaranya adalah pengalaman penanganan infrastruktur akibat gempa di Jepang, peningkatan batas ketinggian laut dan dampak terhadap terjadinya banjir di Amerika dan Indonesia, strategi perencanaan urban dalam kaitannya dengan ketahanan infrastruktur, aspek disain untuk menghindarkan dampak kehancuran yang serius, serta pembahasan topik “resilience & sustainability” yang berfungsi saling mendukung.

Sebagai event “Pertemuan Tahunan” yang dilaksanakan diantara anggota FIDIC yang berjumlah 104 negara, kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan “FIDIC International Infrastructure 2017” memiliki nilai dan makna tersendiri sejalan dengan program pembangunan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dewasa ini, demikian disampaikan oleh ketua INKINDO, Nugroho Pudji Rahardio.

Nugroho Pudji Rahardio lebih lanjut menjelaskan bahwa kesempatan Indonesia dapat menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan tahunan FIDIC (yang beranggotakan 104 negara) ini dicapai melalui upaya yang cukup besar sehingga dapat mengalahkan calon tuan rumah yang lain, Washington DC, Amerika.

Di samping tema yang sangat relevan dengan kegiatan pembangunan di Indonesia pada umumnya saat ini, kehadiran lebih dari 1000 peserta dari lebih dari 70 negara yang terdiri dari para pengambil keputusan, pimpinan perusahaan, profesional bersama pasangannya, secara tidak langsung juga akan dapat memberikan “multiflier effect” terhadap kegiatan kepariwisataan Indonesia.

Berkaitan dengan masih sedikitnya ahli-ahli Indonesia yang menguasai standar-standar FIDIC, apalagi ahli yang memiliki akreditasi sebagai “FIDIC trainer”, maka kesempatan pelaksanaan “FIDIC International Infrastructure Conference 2017” ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para ahli Indonesia untuk lebih mendalami pengetahuan tentang FIDIC. Terlebih lagi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, “FIDIC Conference” belum tentu akan dilaksanakan kembali di Indonesia.

Setelah Indonesia, pertemuan FIDIC yang akan datang akan dilaksanakan di Berlin, Jerman.

*Tentang FIDIC*

FIDIC adalah Asosiasi Internasional Konsultan Enjinering. Anggota FIDIC adalah asosiasi konsultan enjinering dari setiap negara. Didirikan pada tahun 1913, FIDIC memiliki misi mempromosikan dan mengimplementasikan tujuan strategis konsultan enjinering para anggotanya, dan menyebarluaskan informasi dan kebutuhan sesuai tujuan serta kepentingan para anggota. Saat ini anggota FIDIC mencapai lebih dari 103 negara.

*Tentang INKINDO*

Sebagai asosiasi nasional perusahaan jasa konstan, anggota INKINDO bukan saja berasal dari perusahaan jasa konsultan nasional, namun juga dari “anggota afilisiasi” (perusahaan konsultan internasional yang melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia). Anggota INKINDO terus berkembang – secara kuantitatif dan kualitatif – baik dalam aspek jasa yang diberikan maupun kawasan geografis pelayanannya. Pada saat awal didirikan, anggota INKINDO hanya berjumlah 107 di enam provinsi, saat ini berkembang sangat signifikan mencakup perusahaan konsultan konstruksi dan non-konstruksi: tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Grand Inna Malioboro yang merupakan bagian dari PT Hotel Indonesia Natour (Persero) menerima penghargaan sebagai “Hotel Berwawasan Lingkungan” dari Departemen Kepariwisataan, Republik Indonesia pada acara “Indonesia Tourism Award 2017” yang berlangsung di hotel Bidakara, Jakarta, baru-baru ini. Penghargaan diterima oleh direktur utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero), Iswandi Said.

Penghargaan kepada Grand Inna Malioboro diberikan berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, dimana Grand Inna Malioboro dinilai sebagai hotel yang mempunyai perhatian yang besar terhadap aspek kelestarian lingkungan hidup, antara lain hotel memiliki berbagai jenis tanaman dan tumbuhan sehingga kawasan hotel menjadi rindang, Grand Inna Malioboro memiliki mekanisme pengolahan limbah yang baik, dan informasi mengenai “green” tersedia di kamar-kamar tamu hotel.

Sebelumnya, Grand Inna Malioboro juga telah terpilih sebagai hotel yang memiliki peringkat dalam penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup karena telah memiliki sistem pemantauan dan penataan air, udara dan mekanisme “self-asseement” lingkungan hidup untuk kawasan hotel.

Direktur utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero), Iswandi Said menyampaikan bahwa penerimaan award tersebut merupakan pengakuan dan penghargaan yang tidak terlepas dari program penataan dan pengembangan yang saat ini terus dilaksanakan oleh PT Hotel Indonesia Natour.

Saat ini PT Hotel Indonesia Natour melaksanakan program transformasi perusahaan yang meliputi tahapan : turn-around (2017), growth (2018), leading (2019), worldwide (2020), dan expansion (2021). (jef)

BANDAR LAMPUNG (Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BNI) bekerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII mengembangkan perekonomian para petani tebu di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Melalui kerja sama tersebut para petani memperoleh kepastian pembiayaan sekaligus mendapatkan perusahaan yang bersedia menampung hasil panen dan produk-produk olahannya.

Dukungan tersebut ditandai melalui acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BNI dan PTPN VII di Bandar Lampung, Selasa (26 September 2017). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Anton Siregar dan Direktur Utama PTPN VII Andy Wibisono.

Anton Siregar mengatakan, dalam kerja sama ini , PTPN akan bertindak sebagai main off taker atau pihak yang menjadi pembelian hasil panen para petani tebu. PTPN VII juga akan memberikan bantuan teknis budidaya dan pembinaan pertanian kepada para petani tebu rakyat binaannya. Adapun BNI berperan dalam menawarkan fasilitas kredit berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Kemitraan Bina Lingkungan dan jasa perbankan.

Dalam kaitan penyaluran KUR dan Kredit Kemitraan tersebut, BNI menjadikan PTPN VII sebagai pemberi rekomendasi permohonan kredit yang diajukan petani. PTPN VII juga akan membuat dan menandatangani perjanjian kemitraan dengan petani, serta membantu kelancaran penyediaan sarana serta prasarana untuk budidaya tebu.

PTPN VII memberikan pendampingan teknis pengolahan dan sarana kepada petani. PTPN VII juga dapat merekomendasikan penjualan hasil panen kepada buyer potensial lainnya.

Pada kesempatan tersebut, BNI menyalurkan KUR kepada Petani Tebu Rakyat Mitra binaan PTPN VII Distrik Bunga Mayang dengan total KUR adalah sebesar Rp 65,74 miliar yang disalurkan kepada sekitar 700 petani. BNI juga menyalurkan Kredit Kemitraan Bina Lingkungan kepada petani tebu dengan total Rp 19,49 miliar yang disalurkan kepada sekitar 200 petani.“Pemberian KUR kepada petani tebu sesuai dengan program prioritas pemerintah, yaitu fokus pada pertanian serta kelautan dan kemaritiman,” ujar Anton Siregar. (jef)

SALATIGA: (Globalnews.id) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut membiayai proyek pembangunan ruas jalan tol Semarang – Solo melalui perjanjian kredit sindikasi bersama beberapa bank lain dengan porsi 26,35% dari pembiayaan sindikasi tersebut atau sebesar Rp 1,35 triliun. Tol Semarang – Solo sepanjang 72,65 kilometer memiliki nilai proyek sebesar Rp 7,31 triliun yang dibiayai secara sindikasi dengan pembiayaan total sebesar Rp 5,1 triliun.

Pembangunan Tol Semarang – Solo dibagi atas 5 Seksi, yaitu Seksi I: Semarang – Ungaran, Seksi II: Ungaran – Bawen, Seksi III: Bawen – Salatiga, Seksi IV: Salatiga – Boyolali, dan Seksi V: Boyolali – Kartasura. Seksi I dan Seksi II saat ini telah beroperasi, dimana Seksi I mulai beroperasi sejak November 2011 dan Seksi II mulai April 2014.

Seksi III baru selesai proses konstruksinya dan mulai beroperasi pada Senin (25 September 2017). Peresmian beroperasinya ruang tol Bawen – Salatiga dilaksanakan oleh Presiden RI Joko Widodo di Pintu Tol Salatiga. Hadir juga pada kesempatan tersebut Menteri BUMN RI Rini M Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono, serta  Direktur Utama BNI Achmad Baiquni.

Dalam perjanjian kredit sindikasi ini BNI juga bertindak sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan. PT Trans Marga Jateng / TMJ (Jasamarga Group) merupakan perusahaan pemilik konsesi ruas tol Semarang – Solo. Anggota sindikasi lainnya adalah Bank BRI, Bank Mandiri,  Bank Jateng, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pembiayaan sindikasi yang diberikan BNI ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan lapangan kerja berkesinambungan.

Pembiayaan BNI ke sektor Infrastruktur per Agustus 2017 mencapai Rp 88,99 triliun dominan pada sektor ketenagalistrikan sebesar 28,8% serta Jalan Tol dan Konstruksi sebesar 28,4%. Adapun dukungan pembiayaan BNI terhadap Jasamarga sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengembang jalan tol tidak hanya diberikan pada proyek Tol Semarang – Solo.

Berbagai proyek jalan tol yang dibangun dan dikelola Jasamarga lain yang juga mendapatkan dukungan BNI antara lain Tol Surabaya – Mojokerto, Tol Bali Mandara, Tol Medan-Kualanamu (Sumatera Utara), Tol Solo – Ngawi, Tol Ngawi – Kertosono, Tol Gempol-Pasuruan, Tol Pandaan-Malang hingga Tol Manado – Bitung.

Dukungan diberikan dari mulai penyediaan Garansi Bank, Kredit talangan pembebasan tanah, hingga Kredit Investasi Sindikasi. BNI telah menyiapkan pembiayaan hingga Rp 15 triliun untuk Jasamarga dan perusahaan-perusahaan anaknya.”Pembiayaan infrastruktur merupakan salah satu dari sektor-sektor utama yang mendapatkan pembiayaan BNI,” ujar Achmad Baiquni.

Aktifnya BNI dalam mendorong terjadinya perjanjian – perjanjian sindikasi berbuah pada penghargaan sebagai Penjamin Emisi Kredit Sindikasi (Bookrunner) dan penyedia Fasilitas Kredit Sindikasi (Mandated Lead Arranger/ MLA) peringkat satu di Indonesia berturut-turut untuk tahun 2015 dan 2016.

Kredit sindikasi merupakan solusi bagi pembiayaan proyek yang membutuhkan dana besar yang sulit dipenuhi perbankan secara individual karena adanya aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Proyek berbiaya besar ini rata-rata merupakan proyek infrastruktur.  Dari sisi perbankan, kredit sindikasi juga cenderung lebih aman karena terjadi pembagian risiko  (risk sharing) dengan Bank-bank lain peserta sindikasi. (jef)