JAKARTA: (Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga siap memberikan bantuan perkuatan modal kepada Koperasi Jasa Mitra Sarana Perjuangan (MSP) melalui dana bergulir LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) KUMKM.

Koperasi MSP dianggap sangat potensial karena memiliki basis UKM yang banyak yang sebagian besar berasal dari kalangan wong cilik.

“Kalau kita melihat potensi koperasi ini bagus sehingga tidak salahnya kita bantu perkuat modal,” ujar Puspayoga saat menghadiri MSP Expo 2016 di gedung Smesco UKM, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Koperasi MSP berdiri pada 6 Desember 2013 di Jakarta, diinisiasi oleh politisi senior PDI Perjuangan Emir Moeis. Dalam perkembangannya koperasi ini mencatatkan jumlah mitra UKM sebanyak 5000 yang tersebar di 13 provinsi.

“Agar bisa berkembang lagi maka kami minta dukungan dari pa menteri supaya sama-sama kita bina UKM ini dengan baik,” kata Emir.

Untuk mewujudkan komitmen bersama, kedua belah pihak sepakat mengikat kerjasama melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) bersama, yang diwakili oleh Direktur Utama LPDB Kemas Danial, Ketua Koperasi MSP Edward Naibaho, dan Direktur Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Bekti Prasetyo.

Turut menghadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkop UKM AAGN Puspayoga, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua BPK Harry Azhar Aziz, Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Djarot Saiful Hidayat, dan Pembina Koperasi MSP Emir Moeis.

Dirut LPDB Kemas Danial mengatakan dengan kerjasama ini secara otomatis akan membuka peluang pasar bagi mereka untuk menyalurkan dana bergulir kepada mitra strategis. Dana bergulir akan mudah terserap juga tergantung dari banyaknya mitra yang diajak berkejasama.

“Harapan kita, pasar kita ini terbantu lagi untuk penyerapan di 2017,” ujar Kemas kepada wartawan.

“Seperti MoU biasa. Jadi koperasi mereka ini punya binaan cukup banyak, kalau kita lihat di sini ini binaan-binaan mereka. Ini sangat produktif, artinya sangat memungkinkan LPDb masuk untuk membantu koperasi yang jadi binaan mereka,” tambah Kemas.

Kemas tertarik mendukung perkuatan modal kepada koperasi ini karena mewadahi UKM wong cilik. Ia mengakui selama ini pengurusnya kesulitan membantu UKM yang menjadi binaan mereka karena kurangnya dukungan modal. Karena itu, kerjasama ini sebagai solusi yang tepat.

“Mereka punya binaan UKM itu banyak karena saya lihat cukup produktif mikronya kemudian mereka ini wong cilik, orang-orang kecil yang ada di provinsi yang mereka bina selama ini tapi permodalan terbatas. Dengan kerjasama ini kita masuk bantu modal,” katanya.

Ketua Koperasi MSP Edward Naibaho menambahkan bahwa dalam beberapa kali kunjungan ke daerah ia sering mendapat keluhan dari UKM binaan akan kekurangan modal. Hal ini membuat dirinya tertantang untuk mencari jalan keluar.

“Ini akan bantu teman-teman kita para UKM yang selama ini keluhannnya selalu kekurangan modal atau keterbatasan modal. Jadi kita usahakan karena ada lembaga yang bisa membantu ini,” tukas Edward.

Sebagian besar UKM binaan Koperasi MSP bergerak di sektor riil, seperti produk pakaian, makanan, aksesoris, budidaya rumput laut dan ikan. Dia menyebut potensi UKM ini berkembang bila ada dukungan modal dari pemerintah. “Kita harapkan setelah ini mereka berkembang terus lah. Karena keinginan ke arah sana itu ada,” tutur dia.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram‎ mengungkapkan bahwa target alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2017 mendatang akan lebih didorong mengarah ke sektor pertanian.

“Maka, ke depan, perlu dikembangkan skema khusus di sektor pertanian berdasarkan karakteristik komoditas yang menjadi prioritas”, tegas Agus dalam acara Rakornas Kadin bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan bersama dengan bidang pengelolaan makanan dan industri peternakan, di Jakarta, Senin (28/11).

Pada acara yang mengambil tema “Ketahanan pangan Nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi” itu, Agus menyebutkan bahwa‎ target alokasi KUR untuk 2017 masih dipertahankan sebesar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun. “Dengan dana sebesar itu, pemerintah mendorong agar dialokasikan juga di sektor pertanian. ‎Ini juga sebagai salah satu upaya keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian melalui koperasi,” kata Agus.

Menurut Agus, sektor pertanian yang bisa mengakses dana KUR tersebut meliputi bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan. Begitu pun di bidang perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan. “Di bidang industri pengolahan yang bisa mengakses KUR meliputi seluruh usaha di sektor industri pengolahan termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fashion, film animasi video dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan,” jelas Agus lagi.

Untuk itu, Agus minta pemerintah daerah lebih aktif mendorong peningkatan alokasi KUR di sektor pertanian. Penyaluran KUR pun juga dapat lebih insentif koordinasi dengan dinas pertanian daerah. “Untuk melindungi petani yang mengalami gagal panen ataupun kerugian, juga perlu dipertimbangkan asuransi di sektor pertanian,” kata Agus.

Saat ini, terdapat 36 penyalur KUR yang sudah mendapatkan rekomendasi dari OJK. Yang telah lolos sebagai penyalur KUR sebanyak 29 penyalur (27 bank dan 2 Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB). Di samping bank dan LKBB, koperasi juga sudah dapat sebagai penyalur KUR, sesuai dengan Peraturan Menko Perekonomian nomor 9 tahun 2016.

“Kemenkop telah merekomendasikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan (Kospin Jasa) sebagai koperasi penyalur KUR,” urai dia seraya menambahkan, syarat koperasi yang dapat sebagai penyalur KUR itu adalah koperasinya sehat dan berkinerja baik.

Seperti diketahui, penyaluran KUR 2016 berdasarkan sektor ekonomi terdiri dari 68.36% untuk sektor perdagangan besar dan eceran, 15,16% Untuk Pertanian, perburuan dan kehutanan, 10.82% untuk jasa, 4.54% untuk industri pengolahan dan 1.13% untuk perikanan. Penyaluran itu yang terbesar disalurkan untuk propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id) – Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia untuk memasuki bisnis e-commerce.

“Karena, bisnis e-commerce jauh lebih efisien dari sisi menekan biay‎a produksi. Melalui e-commerce ini juga produk UKM bisa berpromosi untuk meluaskan pasar hingga ke mancanegara. Sudah banyak kajian yang menyebutkan bahwa potensi pasar e-commerce sangat besar”, kata Wayan dalam sambutannya pada acara Digital Tools for SMEs hasil kerjasama Kementrian Koperasi dan UKM dengan US-Asean Business Council ‎di Jakarta, Senin (28/1).

Di acara yang diikuti oleh pelaku bisnis e-commerce kelas dunia seperti Hawlett Packard (Hp), Facebook, P&G, dan UPS itu, Wayan Dipta mengungkapk‎an, perilaku konsumen ke depan akan terus mengalami perubahan, diantaranya konsumen bisa menerima dan membeli produk berkualitas tanpa harus datang ke toko atau pusat perbelanjaan. “Oleh karena itu, para UKM Indonesia harus terus mencermati fenomena e-commerce yang sangat penting. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan”, imbuh dia.

Hanya saja, lanjut Wayan Dipta, masih ada beberapa kendala di bisnis e-commerce yang dihadapi para UKM di Indonesia. Yaitu, terkait pemahaman bahasa asing (Inggris) ‎dan masalah jaringan internet yang belum masuk ke seluruh wilayah di Indonesia. “Padahal, UKM Indonesia banyak memiliki produk berkualitas dan sudah export oriented. Oleh karena itu, Kemenkop dan UKM terus melakukan terobosan program untuk mendukung produk UKM Indonesia bisa masuk ke pasar global melalui bisnis e-commerce”, papar Wayan Dipta.

Wayan Dipta mencontohkan, di Bali ada semacam ‘trading house’ bernama Mitra Bali, yang sudah lama melakukan promosi produk UKM di dunia Maya. “Mitra Bali itu base on market demand, dengan menawarkan kepada UKM di Bali dan Lombok. Mitra Bali tugasnya mencari buyer di luar negeri. Ketika mendapat buyer untuk suatu produk, misalnya dengan harga US$10, maka Mitra Bali akan mencari produk itu ke para UKM dengan harga US$7. Itu bisnis yang lumrah dan sama-sama menguntungkan”, kata dia.

Menurut Wayan Dipta, banyak pelaku UKM mampu memproduksi produk berkualitas namun lemah dalam jaringan pemasarannya. Maka, Wayan berharap, untuk urusan pemasaran bisa melalui trading house seperti Mitra Bali itu, baik yang difasilitasi pemerintah maupun swasta. “Saya juga berharap pelaku UKM bisa memanfaatkan era digital ekonomi saat ini agar tidak ketinggalan, khususnya dalam kancah Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA”, jelas Wayan.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Kedubes AS di Jakarta Brian McFeeters berharap pelaku UKM di Indonesia bisa memanfaatkan ajang ini sebagai sarana pembelajaran agar eksis di bisnis e-commerce. “Hp, Facebook, UPS, dan P&G dikenal di AS sebagai pemimpin pasar di bidang e-commerce. Saya rasa, sangat tepat bila UKM Indonesia belajar dari pengalaman mereka dalam mengembangkan bisnis e-commerce di Indonesia”, kata Brian.

Brian menambahkan, potensi bisnis e-commerce di Indonesia terbilang sangat besar. Dalam catatannya, bisnis itu bisa memutar uang sangat besar antara US$25 miliar hingga US$130 miliar untuk beberapa tahun ke depan. “Pasar e-commerce di Indonesia sangat menarik, pasarnya terus tumbuh, ditambah dengan regulasi yang mendukung kemajuan e-commerce. ‎Tak heran bila Indonesia dijadikan pilihan untuk mengembangkan bisnis e-commerce”, pungkas dia. (jef)

SIDOARJO (Globalnews.id)  Presiden Jokowi akan mengunjungi Pondok Pesantren Mukmin Mandiri berbasis agrobisnis dan agroindustri di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur pada Desember, 2016.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan rencana kunjungan Presiden ke Pesantren tersebut berawal dari pertemuan Presiden dengan pelaku UKM di istana, Jumat (25/11) yang juga dihadiri pimpinan Pesantren Mukmin Mandiri Muhammad Zakki.

Pada pertemuan tersebut, Puspayoga mengatakan, Muhammad Zakki menjelaskan tentang pengembangan Pesantren berbasis kewirausahaan. Mendapat penjelasan tersebut, Presiden tertarik untuk mendatangi langsung pesantren tersebut.

“Rencana kunjungan Presiden pada Desember, kepastian tanggalnya masih akan ditentukan,” kata Puspayoga, saat berkunjung ke Pesantren Mukmin Mandiri di Perumahan Graha Tirta, Waru, Sidoarjo, Minggu (27/11). Kedatangan menteri Puspayoga ke Pesantren adalah untuk memastikan kesiapan pesantren dan hal-hal teknis lainnya menjelang kunjungan Presiden.

Pesantren Mukmin Mandiri merupakan contoh pesantren yang bisa memadukan kewirausahaan dan ilmu agama. Para santri yang menimba ilmu di pesantren tersebut tidak hanya kuat dalam agama namun juga dididik mampu mandiri secara ekonomi.

Pesantren yang berdiri pada 2006 ini berhasil mengembangkan bisnis kopi yang sudah menembus pasar ekspor dan pasar dalam negeri. Ekspor perdana ke Australia dengan merek Kopi Raja, dilakukan pada Agustus 2016 mencapai 25 ton per bulan.

Zakki mengatakan pengelolaan usaha kopi dilakukan para mulai dari pengolahan, marketing, keuangan. Para santri tetap mendapat bayaran dari kegiatan yang dilakukannya

Tiap bulan, pesantren mampu memproduksi 65 ton kopi dari kebun seluas 615 hektar di Tulung Agung. Disebutkan, permintaan sebenarnya melebihi produksi tapi karena keterbatasan waktu para santri karena mereka juga butuh waktu belajar.

“Saya mendirikan pesantren ini memang tujuannya adalah mengembangkan kewirausahaan bagi santri. Apa yang dikembangkan di Pesantren ini bisa diadopsi di pesantren lain agar para santri setelah lulus, bisa mandiri dan merdeka secara ekonomi,” tegasnya. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id) – Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM berharap bahwa UU Kementrian Negara harus segera diamandemen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

“Dalam banyak kesempatan, saya selalu mendapat pertanyaan, seperti apa fungsi dari Kementrian Koperasi dan UKM? Kita ini ada di dalam kategori 3 dalam UU Kementrian Negara, dimana tugas intinya hanya merumuskan kebijakan dan tidak mempunyai teknis operasional. Untuk itu, saya menyebutkan bahwa UU itu harus diamandeman”, tandas Agus pada acara Rapat Kerja Nasional Kadin Indonesia Bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Senin (21/11).

Menurut Agus, kementrian yang masuk kategori satu itu kementrian yang secara langsung disebut dalam UUD 1945. Seperti, Kemenlu, Kemendagri, Kemenkeu, KemhukHAM, dan Kementrian Agama. Sedangkan kementrian lainnya disebut secara tidak langsung di dalam UUD 1945. “Nah, yang kategori tiga itu tidak disebut dalam UUD 1945. Padahal, koperasi disebut-sebut dalam UUD bahwa kekuatan ekonomi itu ada tiga, yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi”, jelas Agus lagi.

Dengan kondisi itu, lanjut Agus, jelas memiliki dampak bagi pengembangan dan pemberdayaan KUMKM di Indonesia. “Kemenkop hanya memberikan ijin usaha koperasi simpan pinjam, pendirian koperasi. Kalau ke sektor tidak ada. Misalnya, mau buka lahan pertanian, ijinnya ke Kementan, mau buka hutan, ijinnya ke Kemenhut. Bila ada koperasi yang ingin membuka sektor perdagangan, seharusnya ijinnya ke Kemenkop, bukan ke Kemendag. Ketika kita sudah memberikan ijin koperasi, lalu koperasi itu ingin membuka usaha peternakan, Kemenkop tidak bisa memberikan ijin, karena harus melalui kementrian terkait. Jadi, agar diketahui bahwa di Kemenkop tidak ada kebijakan teknis, hanya ada ijin mendirikan koperasi, pendirian dan pengawasan koperasi. Ini agar semua menyadari bahwa Kemenkop tidak memiliki kewenangan secara teknis”, papar Agus.

Oleh karena itu, Agus berharap tidak ada lagi kementrian yang masuk kategori tiga, karena semua kementrian sudah memiliki UU sendiri-sendiri. “Kita ada UU Perkoperasian. Kementrian lain pun sudah memiliki UU seperti UU Olahraga, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, dan sebagainya. Jadi, bagaimana jika tidak ada di teknis operasional. Karena seharusnya, selain membuat kebijakan juga melakukan teknis kegiatan, sedangkan saat ini kita hanya merumuskan kebijakan, contohnya KUR”, tukas dia.

Dalam kesempatan itu pula, Agus memaparkan bahwa ada tiga pendekatan dalam membangun koperasi dan UMKM. Pertama, social development (full subsidi). Kedua, social economic development (semi subsidi). Dan ketiga, economic development (no subsidi). “Namun, kadang-kadang di dalam kita melaksanakan kebijakan, kita tidak mengenal social economic development ada di level mana diterapkan, dan dimana economic development diterapkan”, ungkap dia.

Contoh KUR, itu semi subsidi dari sisi pemerintah, dimana mereka perlu pembiayaan perbankan tapi tidak bisa memenuhi syarat penjaminan. “Sedangkan jika kita melihat masyarakat UKM yang jumlah sekitar 57.9 juta, itu ada di tiga level tersebut. Yang social development itu yang betul-betul usaha mikro atau kita kenal dengan istilah gurem. Itu sudah banyak program pemberdayaan masyarakat untuk mereka dari banyak kementrian. itu sudah ada sejak dulu”, kata Agus.

Yang di atas mereka, dimasukkan ke semi subsidi. Di dalam KUR sendiri ada juga level-levelnya, dimana tidak ada lagi strata pembiayaan. “Saya mengusulkan bahwa harus ada level-level untuk KUR karena kalau tidak akan mematikan lembaga keuangan mikro lainnya, karena tidak ada strata pembiayaan lagi. Misalkan, BPR dan koperasi. Karena ada semacam distorsi di pasar. Ini saya sampaikan sebagai informasi atau masukan dari bawah”, kata Agus lagi.

Dimana satu sisi ingin bunga rendah, tapi di sisi lain juga ada yang terganggu. “Pemerintah sedang pikirkan hal ini. Saya sudah bicarakan dengan LPS. Karena sudah banyak yang beralih ke KUR terutama dari sektor perdagangan dan jasa. Sementara yang pertanian belum tertangani. Untuk itu, level dari pembiayaan itu harus diatur. Modal ventura dilakukan oleh PNM, mulai terganggu karena tidak bisa menerapkan bunga yang bersaing karena modalnya dari perbankan. Begitu juga dengan BPR dan koperasi”, tegas Agus.

Agus pun mengharapkan disini ada institutional set-up yang bisa menangni itu. “Apa institutional set-up dari pembiayaan ini? Ada lembaga-lembaga pembiayaan di kementrian-kementrian yaitu badan layanan umum (BLU), di kemenkop ada LPDB-KUMKM. Ini yang harus kita satukan”, kata dia.

Setelah mendapat pembiayaan, lalu kemana memasarkan produknya? “Kalau saja di Indonesia memiliki lembaga penyangga produk UKM, seperti kerja Bulog di sektor beras. Produk-produk UKM itu tentunya dikurasi terlebih dahulu, yang bisa dipasarkan di pamaran-pemaren dengan harga semacam operasi pasar. Ini yang belum terakomodasikan”, pungkas Agus (jef)

DEPOK:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga mengungkapkan langkah pemerintah melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peran KUKM bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata.

Namun dibalik itu pemerintah ingin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Inilah usaha pemerintah yang harus didukung oleh semua pihak,” ujar Menkop Puspayoga dalam acara closing ceremony 11th Hindu For Generation (HFG) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Minggu (20/11/2016). 11th HFG kali ini mengangkat tema “KARMANY – Langkah Kecil untuk Perubahan Besar”.

Turut hadir dalam acara ini antara lain, Deputi bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring, Direktur Kemahasiswaan UI Arman Nefi, Pembina Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) UI I Made Kartika Diputra, Ketua KMHD UI I Dewa Gede Kharisma Yudha, serta puluhan mahasiswa UI asal Bali.

Puspayoga mengatakan kebijakan Presiden Jokowi yang mencanangkan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua dan Papua Barat merupakan salah satu contoh program bagaimana merawat NKRI.

Di mana selama ini, masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat maupun sebagaian besar Indonesi timur sudah menikmati harga BBM yang sama, sementara di Papua dan Papua Barat harnya masih selangit.

“Cara seperti inilah yang akan memperkokoh NKRI, sebab di Papua harga BBM bisa tinggi. Jadi ini bukan hanya urusan ekonomi,” tegasnya.

Untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, pemerintah sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, tourism, energi dan maritim. Dikatakannya program unggulan ini saling korelasi satu Sama yang lain. Jika infrastruktur dibangun maka secara merata maka koperasi dan UKM di daerah akan tumbuh pesat.

Dengan KUKM tumbuh secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru dan tentu angka kemiskinan akan semakin ditekan. Selain itu, juga akan memberikan masukan kepada daerah setempat tentang pengembangan pariwisata.”Makanya pemerintah fokus pada pemberdayaan koperasi dan UKM,” tukas Menkop.

Menurut Puspayoga UMKM merupakan sumber penghidupan terbesar bagi masyarakat. Data Kementerian KUKM dan BI tahun 2015 menunjukkan jumlah UMKM per 2014 sejumlah 59,3juta unit (99,9% unit usaha), kontribusi 96,7% tenagakerja, dan kontribusi 57,6% terhadap PDB.

Walaupun peran UMKM sangat strategis dalam mengurangi pengangguran, namun menurut BPS (Agustus 2015) angka penganguran sedikit bertambah menjadi 7,56 juta orang atau meningkat 320 ribu dari tahun 2014.

“Kondisi ini dapat dikurangi jika kita berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itun semua masyarakat khususnya kalangan mahasiswa yang memiliki kreatifitas dan bekal ilmu yang telah diperolehnya di dunia perkuliahan, sebaiknya memiliki mental untuk berwirausaha dibanding menggantungkan diri dengan berburu pekerjaan bersama jutaan pengangguran yang juga mencari kerja,” imbuh Menkop.

‎Dengan membuka suatu usaha, kata Puspayoga banyak peluang-peluang baru bagi para pengusaha. Misalnya peluang menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, peluang mengembangkan usaha dengan membuka cabang di berbagai kota, serta peluang untuk mencoba usaha baru yang masih berhubungan dengan induk usaha.

“Kelebihan berwirausaha juga bermanfaat bagi masyarakat, karena secara otomatis saudara membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan,” katanya. (dan)

DENPASAR (Globalnews.id)  Sistem rekrutmen Koperasi Simpan Pinjam Amoghasiddhi di Bali dinilai bisa jadi contoh bagi koperasi-koperasi lain yang ingin meningkatkan jumlah anggotanya. Sistem member get member yang diterapkan Koperasi Amoghasiddhi akan menjamin kualitas anggota yang baru masuk.

Deputi Kelembagaan, Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menegaskan rekrutmen anggota baru koperasi tidak bisa asal-asalan dan tidak bisa memaksakan siapapun jadi anggota koperasi.

“Sistem member get member yang diterapkan Koperasi Amoghasiddhi bisa menjamin kualitas anggota. Karena anggota baru yang masuk dikenali dan dijamin oleh anggota lama yang membawanya dan juga diterapkan sistem tanggung renteng,” kata Meliadi usai peresmian gedung kantor Koperasi Amoghasiddhi, Sabtu (19/11) di Denpasar, Bali. Peresmian juga dihadiri Ibu Bintang Puspayoga dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra.

Meliadi yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, mengapresiasi Koperasi Amoghasiddhi yang tegas menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang hanya melayani anggota. Kunci keberhasilan usaha koperasi adalah partisipasi anggota sebagai pengguna jasa.

Gedung kantor Koperasi Amoghasiddhi menarik perhatian Bintang Puspayoga dan Meliadi Sembiring karena gedung menggunakan energi solar panel. Penggunaan solar panel ini membuat Koperasi Amoghasiddhi mendapat penghargaan dari Kementerian ESDM.

Koperasi Amoghasiddhi didirikan pada 2005 namun baru memperoleh badan hukum tahun 2011. Koperasi ini diprakarsai oleh 31 pemuda lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Ketua Koperasi Amoghasiddhi Ketut Meniartha mengatakan sistem member get member yang mereka terapkan telah membuat jumlah anggota bertambah signifikan. Kini anggota koperasi Amoghasiddhi berjumlah 2.000 orang.

Sementara total asetnya mencapai Rp 19 Miliar yang sebagian besar berasal dari anggota. Ketut menegaskan pengurus berkomitmen menjadi koperasi mandiri, tidak bergantung pada dana dari luar. (jef)

BENGKULU- (Globalnews.id) :Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meyakini popularitas Provinsi Bengkulu baik dari sisi UKM maupun pariwisata dapat terdongkrak secara efektif melalui Bengkulu Expo 2016.

“Expo ini paling efektif untuk meningkatkan popularitas, mendorong kreativitas, ditunjang dengan peran media semakin membuka peluang Bengkulu untuk berkembang,” kata Menteri Puspayoga saat membuka acara Bengkulu Expo 2016 dan Karnaval Kain Besurek, Batik Nusantara di Lapangan Sport Center, Bengkulu, Kamis.

Menteri Puspayoga mendorong dilakukannya lebih banyak pameran atau expo sebagai upaya promosi provinsi tersebut sekaligus pengembangan iklim UKM agar semakin berkembang.

Menurut dia, UKM dan pariwisata merupakan dua hal yang saling terkait dan sulit dipisahkan satu sama lain.”Pariwisata tidak akan maju tanpa UKM demikian juga sebaliknya, oleh karena itu mari kita bersinergi membangun bangsa ini karena NKRI tidak akan terbentuk tanpa silaturahmi,” katanya.

Menteri mengapresiasi visi Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Mukti yang memiliki visi pembangunan yang jelas menuju Bengkulu 2020 termasuk pengembangan pariwisata.

Bengkulu memiliki potensi pariwisata yang melimpah dengan garis pantai yang panjang, didukung pariwisata budaya dengan seni dan budaya yang masih terpelihara dengan baik.”Di sepanjang pantai ada UKM dan pedagang-pedagang, ini potensi walau belum tertata tapi menunjukkan bibit-bibit wirausaha yang tumbuh,” katanya.

Bengkulu, kata Menteri, juga memiliki ikatan historis yang kuat dengan bangsa-bangsa Eropa sehingga potensial menarik kunjungan wisatawan dari kawasan tersebut.”Tinggal bagaimana memasarkannya termasuk menata dengan baik UKM-nya hingga menyiapkan infrastrukturnya,” katanya.

Puspayoga juga menyadari perlunya waktu bagi masyarakat Bengkulu agar bisa memahami keterlibatannya dalam pengembangan pariwisata daerahnya.”Bagaimana membuat masyarakat Bengkulu tersenyum, ini yang perlu waktu,” katanya.

Ia mencontohkan Bali membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menjadikan dirinya sebagai destinasi wisata kelas dunia.Oleh karena itu, wajar menurut Menteri jika Bengkulu pun memerlukan waktu untuk membangun dan mengoptimalkan potensi pariwisatanya agar mampu dikelola untuk sumber kesejahteraan masyarakatnya.

Sementara itu Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakan, pihaknya sedang berupaya mengangkat potensi provinsinya melalui berbagai ajang termasuk Bengkulu Expo 2016 yang mengangkat potensi kain khas Bengkulu yakni kain besurek agar menjadi salah satu pendongkrak popularitas UKM dan pariwisata Bengkulu.

“Potensi wisata Bengkulu sangat besar, alam yang luar biasa, wisata sejarah berupa Rumah Bung Karno, Rumah Fatmawati, Masjid Jamie, Benteng Marlboro. Kami juga sedang menggalakkan gerakan Bengkulu Tersenyum dan toilet bersih,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Ismed Lakoni yang juga Panitia Penyelenggara Bengkulu Expo 2016 mengatakan Bengkulu Expo bertujuan mensosialiasikan dan mempromosikan produk KUKM dan mitra binaan BUMN di Bengkulu.

Acara itu juga diharapkan mampu meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk unggulan daerah dan meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Bengkulu Expo 2016 digelar di Lapangan Sport Center Bengkulu pada 17-21 November 2016 diikuti oleh 89 peserta stand berikut pasar rakyat sebanyak 30 stand yang terdiri 90 UKM di Provinsi Bengkulu.

Pada kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada perintis, pelopor, inisiator, dan pemrakarsa kain besurek oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga. dan)

BOYOLALI – (Globalnews.id):  Langkah Perhimpunan BMT (Baitul Mall Wa Tamwil) Indonesia, atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) yang menverifikasi keaktifan anggotanya, sudah sesuai dengan program Kemenkop dan UKM terkait reformasi total koperasi.

” Menuju BMT berkualitas atau BMT go quality, ini sudah sejalan dengan reformasi total koperasi,” kata Menkop dan UKM Puspayoga, saat membuka Silatnas 2016 Perhimpunan BMT Indonesia, di gedung asrama haji Donoyudan, kab Boyolali, Rabu (16/11).

Menurut Puspayoga, dalam reformasi total koporasi yg mencakup rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi, antara lain menghasilkan 62 ribu koperasi tak aktif.

‘Kami memberikan waktu 6 bulan pada 62 ribu koperasi untuk.memberikan tanggapan. Setelah itu koperasi tersebut akan dimasukkan ke lembaran negara untuk secara resmi dibubarkan,” kata Menkop.

Menkop menegaskan, ia tidak bangga dengan jumlah koperasi yang banyak.namun tidak berkualitas, karena hal itu malah menjadikan beban.

“Saya malah bangga dengan sedikit koperasi namun berkualitas seperti juga yang ditunjukkan oleh beberapa BMT, dimana ada yang sudah membuka cabang di Singapura, ada yang omsetnya ratusan miliar, ada yang bangun institute BMT dan masih banyak lagi,” ujar Puspayoga.

Menkop menjelaskan, pertumbuhan BMT sendiri cukuo signifikan. Berdasarkan data PBMT, terdapat 4.500 BMT tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan  aset sekitar rp 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang.

Data di Kemenkop dan UKM menunjukka  jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, dimana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadam hukum KSPPS.

”Kami optimis jumlah BMT/KPPS  akan berkembang terus demikian juga kualitasnya semakin meningkat,” katanya.

Menkop berharap PBMT Indonesia bisa menjadi  salah satu motor penggerak berkembangnya BMT/KSPPS. Menkop juga mendorong agar Kopontren dapat melakukan   perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS/UPPS Koperasi.

Kalah Kasta

Sementara itu Ketua Umum Perhimpunan  BMT Indonesia, Jularso mengatakan dalam Silatnas 2016 ini pihaknya melakukan verifikasi ulang terhadap anggotanya, dimana dari 550 BMT yanh terdaftar, sebanyak 200 BMT tidak melakukan registrasi ulang.

“Sehingga Silatnas 2016 ini diikuti 350 BMT seluruh Indonesia. Kami memberikan kesempatan pada BMT yang tidak melakukan registrasi ulang juga pada BMT yang ingin bergabung untuk mendaftar lagi buat Silatnas tahun depan,” katanya.

Terkait eksistensi BMT, Jularso mengatakan saat ini tantangannya jauh lebih berat baik eksternal.maupun internal.

“Program KUR misalnya, disatu sisi itu menggembirakan karena ada akses dana murah, namun disisi lain juga menjadi masalah, karena perbankan konvensional juga telah masuk ke sektor mikro dimana  banyak.BMT beroperasi, jelas kami kalah kasta, kalah kelas dibanding bank, karena itu kami minta perlakuan yang fair,'” katanya.

Menurut ia, salah satu modal.yang membuat BMT bertahan adalah, BMT tidak semata-mata memberikan jasa keuangan,namun juga menfasilitasi masalah kesehatan, pendidikan sampai pendalaman masalah kerohanian.

“Maka tak heran jika antara lain anggota kami.mampu memberikan wakaf sebesar rp 10 miliar untuk pembangunan BMT Institute di yogyakarta, dimana Rp 2 miliar diserahka  pada silatnas kali ini ke panitia,” tambahnya.

Sementara itu Sekda Kab Boyolali Sri Adiningsih mengakui, kehadiram BMT di wilayahnya sudab banyak memberikan manfaat bagi masyarakat kab Boyolali.

Ia memberi contoh, BMT Tumang Boyolali yang sudab mampu melakukan ekspor ke Amerika Serikat dan asetnya sudah mencapai Rp 100 miliar lebih. (jef)

SINTANG (Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengungkapkan bahwa Credit Union (CU) atau Koperasi Kredit Keling Kumang merupakan salah satu contoh konkrit koperasi berkualitas di Kalimantan Barat.

“Ini membuktikan bahwa program Reformasi Total Koperasi yang digulirkan pemerintah berhasil diwujudkan di Kalimantan Barat. Koperasi berkualitas itu yang anggotanya banyak dan terus bertambah setiap tahunnya, serta memiliki aneka unit usaha yang maju. Koperasi seperti Keling Kumang itu yang kita harapkan”, kata Menkop saat meresmikan Hotel Ladja, salah satu unit usaha dari CU Keling Kumang di Kabupaten Sintang, Kalbar, Minggu (13/11).‎

Acara tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta, Bupati Sintang Jarot Winarno, Bupati Sekadau Rupinus, dan seluruh jajaran pengurus CU Keling Kumang.

Saat ini, Keling Kumang yang didirikan pada 20 Maret 1993 itu memiliki 164 ribu lebih anggota dengan aset sebesar Rp1,2 triliun. Tak hanya itu, Keling Kumang yang sudah menjadi holding (Keling Kumang Grup) memiliki beberapa unit usaha yang dikelola anak usaha berbentuk koperasi.

Diantaranya, hotel (Koperasi Jasa Ladja), ritel dan minimarket (Koperasi Konsumen Lima Dua), pertanian (Koperasi Tujuh-Tujuh), serta unit usaha lainnya seperti pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi).

‎Dengan kinerja seperti itu, Puspayoga mengatakan, Keling Kumang bisa mengajukan diri sebagai penyalur Kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2017. Pasalnya, Keling Kumang memiliki segala persyaratan sebagai penyalur KUR yang tak diragukan lagi, seperti modal, manajemen, dan online sistem

. “Selain itu, saya akan berkoordinasi dengan kementrian terkait HGU lahan, agar Keling Kumang mendapatkan hak konsesi lahan perkebunan. Artinya, koperasi mampu menjadi pemilik lahan, bukan sekadar pekerja di perkebunan. Dengan begitu, koperasi pun bakal memiliki bargaining position yang tinggi di sektor itu”, imbuh Menkop.

Terkait bisnis ritel (K-52 Mart), Puspayoga berharap, produk yang dijajakan di minimarket tersebut dapat menampung sebanyak-banyaknya produksi KUKM. “Pokoknya, produk lokal harus mendapat tempat yang istimewa di K-52 Mart dan terus dikembangkan ke segala pelosok, khususnya di Kalbar”, tandas Menkop yang juga berkesempatan mengunjungi kantor pusat CU Keling Kumang di Kabupaten Sekadau.

‎I Wayan Dipta menambahkan, Keling Kumang bisa mengajukan proposal sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Pasalnya, mereka sudah memiliki ritel, gudang, juga alat angkutan (truk).

“Kami siap mendukung untuk hal itu dengan melengkapi segala persyaratan yang ada. Sedangkan menyangkut HGU konsesi lahan, kami bisa merekomendasikan ke Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses mendapatkan hak konsesi lahan tersebut”, kata Wayan.

Toserba Sampai Hotel

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR) Munaldus, yang merupakan anak usaha dari Keling Kumang Grup, menyebutkan bahwa INKUR mengelola unit usaha grup yang bergerak di sektor jasa (hotel) dan minimarket (K-52 Mart).

‎”Kita sekarang sudah memiliki sembilan toserba yang tersebar di Kalbar. Sementara untuk hotel, kita menampilkan nuansa budaya lokal, yakni Dayak sebagai bentuk kearifan lokal yang terus kita jaga”, kata dia.

Munaldus mengaku, pihaknya memiliki dua mimpi besar, yaitu K-77 bisa menyalurkan pupuk bersubsidi dan kita dapat mengelola hak konsesi lahan HGU perkebunan Sawit. “Hanya saja, kami di sini masih memiliki hambatan berupa pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi. Saya berharap, pemerintah dapat memberikan penghapusan atau keringanan pajak bagi koperasi di seluruh Indonesia”, pungkas Munaldus.(jef)