JAKARTA:(Globalnewsid)- Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi Setiyadi menegaskan dirinya tidak berbicara mengenai ide atau usulan pajak sepeda.

“Tidak berbicara dan juga tidak sedang melakukan kajian tentang pajak sepeda justru kita mendorong penguna sepeda untuk mendapat perlindungan dan kemudahan dalam aktifitasnya,” tegasnya di Jakarta Selasa (30/6)

Dia mengemukakan hanya memberikan penilaian bahwa penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

Pengaturan dimaksud, dia menuturkan menyangkut aspek keselamatan. Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh manusia. Untuk itu pengaturan tentang tatacara penggunaanya dapat dilakukan dengan peraturan daerah.

Namun saat ini kemenhub juga sedang melakukan didkusi dengan beberapa pihak terkait kemungkinan untuk merancang peraturan menteri mengenai keselamatan pengguna sepeda.

“Kami masih mendiskusikan untuk merancang peraturan menteri tentang keselamatan bagi pesepeda. Contohnya tentang tata cara penggunaan pada siang dan malam hari, kalau dipakai untuk rombongan atau konvoi serta jalur khusus untuk sepeda dan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan karakter daerah,” ujarnya, Senin (29/6/2020), berkaitan dengan pemberitaan satu media tenrang gagasan pengenaan pajak sepeda.

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi Setiyadi.

Budi mengaku pihaknya juga sudah melakukan kajian di negara-negara yang kecenderungan penggunaan sepeda meningkat guna menghindari kontak fisik di kereta atau angkutan massal lainnya akibat pandemi COVID-19, salah satunya Jepang.(jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Pelaksanaan program INSA Creating Awareness For Others (CAFO) 2020 dalam rangka menghadapi dampak pandemik Covid-19 mendapat sambutan positif di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya bantuan kemanusiaan terhadap sejumlah Rumah Sakit dan Puskesmas milik Pemprov Maluku.

Gubernur Maluku Murad Ismail secara khusus mengapresiasi DPP INSA terkait bantuan kepada Pemerintah Maluku berupa APD, Face Shield dan Goggles pada pertengahan bulan Juni 2020 lalu, yang akan digunakan tenaga medis di RS dan Puskesmas Rujukan Covid-19.

Bendahara Umum INSA, Siana A Surya menjelaskan di Jakarta, Selasa (23/6), meskipun bisnis dalam kondisi sulit, INSA sangat bersyukur karena masih memperoleh dukungan sehingga dapat mengumpulkan dana untuk program kemanusiaan melawan Covid-19 melalui INSA CAFO 2020.

Menurut Siana, tercatat hingga tanggal 31 Mei 2020, dana terkumpul melalui program INSA CAFO 2020 untuk mendukung Pemerintah melawan Covid-19 mencapai Rp 550.500.019 + 5100 SGD + 3500 USD (Equivalent Rp 651.550.019).

Selain kota Ambon, terdapat 28 kota lainnya yang jadi target INSA untuk menerima bantuan APD, Face Shield dan Goggles antara lain, Jakarta, Palu, Pangkal Pinang, Bekasi, Sorong, Banjarmasin, Palembang, Jayapura, Semarang, Ternate, Kupang, Gorontalo, Batam, Kendari, Samarinda dan Makassar, Aceh dan Lombok.

“Saat ini bantuan INSA telah menyasar 19 kota di seluruh Indonesia, sedangkan bantuan kesembilan kota lainnya masih dalam perjalanan karena terhambat akibat Covid-19,” terang Siana.

Data INSA mencatat, program kemanusiaan tersebut diserahkan bagi RS Mekar Sari Bekasi, Posko Penanganan Covid-19 Sorong, RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD Abepura Jayapura, Puskesmas Larantuka NTT, RSUD Embung Fatimah Batam, RS Sumber Waras Jakarta, RS Wilasa Citarum Semarang, RSUD Aloei Saboe Gorontalo, RSOB Batam, Charitas Hospitals Palembang, RSUD Dr Chasan Boesoirie Ternate, RS Tarakan Jakarta, UPT Puskesmas Batu Aji Batam, RS Bahteramas Kendari, RS Wahab Syahranie Samarinda, IDI Cabang Makassar, dan RSUD Depati Amir Pangkal Pinang.(bn/69)

JAKARTA :(Globalnewa.id)-Nama Andi Amran Sulaiman masuk dalam survei tokoh nasional yang berpotensi kuat dalam kontestasi politik Indonesia ke depan. Mantan Menteri Pertanian era Kabinet Kerja Pertama ini bahkan merupakan satu-satunya tokoh politik asal Indonesia Timur yang masuk dalam daftar survei tersebut.

Dalam survei ini, Andi Amran Sulaiman cukup menonjol dalam kategori sosok yang jujur, bersih, tegas, anti mafia serta memiliki kinerja yang baik di mata publik.

Diketahui Survei Tokoh Alternatif Nasional ini menempatkan tokoh-tokoh politisi nasional yang memiliki persepsi baik di hadapan publik Indonesia serta mempunyai potensi untuk berkontestasi dalam pertarungan politik Indonesia ke depan.

Survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik) menemukan faktor yang disukai masyarakat pada sosok Susi Pudjiastusti, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma, Sri Mulyani, Andi Amran Sulaiman, Khofifah, dan Rizal Ramli.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menuturkan, “Nama-nama tersebut mula-mula didapatkan melalui FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan dengan perwakilan dari setiap provinsi secara daring sebelum survei dilakukan untuk menyaring nama sekaligus menajamkan isu yang akan ditanyakan pada responden”.

Dari laporan hasil akhir survei terkait tingkat kesukaan publik adalah:

Susi Pudjiastuti (24,6%)
Anies Baswedan (20,1%)
Ridwan Kamil (15,4%)
Tri Rismaharini (14,7%)
Sri Mulyani (10,1%)
Andi Amran Sulaiman (8,7%)
Khofifah Indar Parawansa (4,1%)
Rizal Ramli (2,3%)
Survei yang digelar secara nasional (34 provinsi) pada tanggal 27 April-8 Mei, 2-4 Juni 2020 dengan melibatkan 1200 responden dengan metode online survey ini secara umum menggambarkan tingkat kesukaan publik terhadap para tokoh alternatif Indonesia.

Kunto mengatakan, “Hal yang menarik dari hasil survei tokoh ini adalah tingginya tingkat kesukaan terhadap Susi Pudjiastuti yang merupakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode pemerintahan Jokowi sebelumnya. Susi Pudjiastuti dipersepsikan publik sebagai sosok yang berani (21,3%), walaupun dirinya memiliki kekurangan karena pendidikannya yang tidak formal (2,9%).”
Kunto juga menambahkan, “Selain itu juga muncul nama Andi Amran Sulaiman yang merupakan Mantan Menteri Pertanian sebagai satu-satunya tokoh yang berasal dari Indonesia Timur dan menjadi tokoh yang mewakili Indonesia Timur. Andi dipersepsikan publik memiliki kinerja baik (4,6%), walaupun dirinya kurang dikenal (2,4%)”.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio, menjelaskan, “Anies Baswedan adalah kepala daerah yang mendapatkan tingkat kesukaan tertinggi, mengungguli RIdwan Kamil, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa. Secara keseluruhan bahkan Anies Baswedan menempati peringkat kedua, di bawah Susi Pudjiastuti. Anies Baswedan dianggap berprestasi karena menurut responden telah Memimpin dengan baik (6,5%), walaupun sebagian dari publik menganggap dirinya kurang tegas (7,5%), hal yang menjadi kekurangan dirinya”.

Berdasarkan survei tersebut didapatkan, sosok yang dipersepsikan bersih oleh publik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (65,3%), Ridwan Kamil (58,6%), Tri Rismaharini (54,9%), Sri Mulyani (52,3%), Anies Baswedan (49,9%), Khofifah Indar parawansa (48,3%), Andi Amran Sulaiman (44,8%), dan Rizal Ramli (37,8%).

Sosok yang dipersepsikan memerangi korupsi berturut-turut, Susi Pudjiastuti (63,8%), Ridwan Kamil (56,0%), Tri Rismaharini (53,8%), Sri Mulyani (51,2%), Khofifah Indar Parawansa (46,3%), Anies Baswedan (45,9%), Andri Amran Sulaiman (43,6%), dan Rizal Ramli (37,1%).

Sosok yang dipersepsikan berani dalam bertindak berturut-turut, Susi Pudjiastuti (67,8%), Tri Rismaharini (56,7%), Ridwan Kamil (54,7%), Sri Mulyani (53,4%), Anies Baswedan (48,6%), Andri Amran Sulaiman (46,9%), Khofifah Indar Parawansa (46,7%), dan Rizal Ramli (41,2%).

Sedangkan sosok yang dipersepsikan memiliki kinerja baik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (66,3%), Ridwan Kamil (61%), Tri Rismaharini (56,5%), Sri Mulyani (53,3%), Khofifah Indar Parawansa (49,2%), Anies Baswedan (46,8%), Andri Amran Sulaiman (44,5%), dan Rizal Ramli (36,3%).

Justito menjelaskan, “Hasil survei juga menunjukkan bila mereka yang berada pada SES D, E1, dan E2 lebih menyukai sosok Rizal Ramli, Andi Amran Sulaiman, dan Khofifah Indar Parawansa. Hal ini menunjukkan sosok ini lebih dikenal oleh masyarakat kelas bawah. Bila dibandingkan dengan Tri Rismaharini dan Sri Mulyani yang sosoknya lebih banyak disukai oleh SES AB dan C1.”

“Berdasarkan kriteria usia kita dapat melihat para Pemilih Pemula (17-21 Tahun) dan Pemilih Usia Muda (22-36 Tahun) cenderung memilih sosok perempuan. Sri Mulyani (14,9% Pemilih Pemula + 55,4% Pemilih Usia Muda), Susi Pudjiastuti (10,8 Pemilih Pemula + 57,1% Pemilih Usia Muda), dan Khofifah Indar Parawansa (24,5% Pemilih Pemula + 42,9% Pemilih Usia Muda) lebih banyak dipilih oleh para pemilih pemula dan usia muda, bila dibandingkan dengan politisi laki-laki”, tutur Justito. “Survei ini menunjukkan bila mereka yang berada di luar pemerintahan seperti Susi Pudjiastuti (24,6%) dan Andi Amran Sulaiman (8,7%), maupun mereka yang menjadi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan (20,1%) dan Ridwan Kamil (15,4%) memiliki kans untuk dapat terus disukai dan meningkatkan popularitas mereka di hadapan publik”, pungkas Justito.(jef)

PADANG BAI:(Globalnews.id)- Kapal Ro-Ro KMP. Dharma Rucitra III milik PT. Dharma Lautan Utama dengan rute pelayaran dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Padang Bai mengalami musibah kandas saat memasuki Dermaga 2 Pelabuhan Padang Bai, malam tadi (12/6). Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Padang Bai, Ni Luh Putu Eka Suyasmin mengatakan bahwa KMP. Dharma Rucitra III dengan GT. 1444 berbendera Indonesia berangkat pada hari Jumat (12/6) pukul 17.05 WITA dalam kondisi laik laut dan cuaca cerah.

Pada pukul 21.29 WITA di hari yang sama, kapal tersebut memasuki dermaga 2 Pelabuhan Padang Bai dan bersiap melakukan olah gerak kapal untuk bersandar namun diketahui kapal miring kanan kurang lebih 45° sehingga tidak dapat merapat ke dermaga untuk proses bongkaran.

Tindakan yang dilakukan oleh Nakhoda Kapal KMP. Dharma Rucitra III, Wahyudi adalah menurunkan jangkar sebelah kiri, dan pada pukul 21.30 WITA, awak kapal melemparkan tali tros haluan kiri. Selanjutnya, tali tros terpasang dan kapal manuver untuk merapat ke dermaga namun kapal semakin miring ke kanan dan air laut masuk sehingga mesin kapal mati.

Melihat hal tersebut, KSOP Padang Bai dan instansi terkait lainnya di Pelabuhan segera melakukan proses evakuasi para penumpang dan juga awak kapal.

“Kapal tidak bisa merapat ke dermaga dan pada pukul 21.45 WITA kami mengevakuasi penumpang beserta awak kapal ke dermaga dalam kondisi selamat. Proses evakuasi ini selesai pada pukul 22.18 WITA,” kata Eka.

Adapun jumlah penumpang 48 orang dan awak kapal berjumlah 17 orang dan kapal tersebut juga mengangkut muatan yaitu Truk Besar sebanyak 10 Unit, Tronton sebanyak 8 Unit, Truk Sedang sebanyak 3 Unit, Kendaraan Kecil sebanyak 3 Unit dan Sepeda Motor sebanyak 9 Unit.

Selanjutnya, seluruh penumpang dan awak kapal dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kesehatan Covid 19 dan hari ini (13/6), KSOP Padang Bai akan memeriksa kondisi kapal yang masih kandas di dermaga 2 dan memastikan kejadian tersebut tidak mengganggu kegiatan pelayaran di Pelabuhan Padang Bai.

“Pagi ini kami akan memeriksa kondisi kapal tersebut dan meminta bantuan tug boat dari Pertamina untuk menggeser kapal tersebut. Kami memastikan agar lokasi kejadian aman dan tidak mengganggu aktivitas pelayaran,” tutupnya. (jef)

K

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan 2.000 titik akses internet di lokasi baru sebagai respons kegiatan bekerja dari rumah (WFH) dan belajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19. “Kita coba solusikan secara cepat dengan menyiapkan lokasi baru akses internet sebanyak 2.000 titik. Karena inilah solusi jangka pendek yang bisa kita lakukan khususnya dalam periode sekarang pandemi COVID-19 ini,” ujar Direktur Utama BAKTI Anang Latif pada Web dan Seminar (Webinar) yang mengambil tema “Solusi Bakti Kominfo di Tengah Pandemi” di Jakarta, Kamis (4/6).

Selain Dirut BAKTI Kominfo Anang Latif, Webinar yang diselenggarakan PWI Jaya itu itu juga menghadirkan pembicara yaitu Pengamat Telekomunikasi/Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institut, Heru Sutadi. Webinar juga diikuti tak kurang dari 100 wartawan dari berbagai daerah di Indonesia.

Anang mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun titik-titik dimana saja yang menjadi prioritas dari 2.000 titik ini, sehingga rencananya pasca pandemi covid-19 ini, tim akan dibentuk untuk segera menyusun dan bergerak ke lapangan. “Di tengah pandemi ini memang ada kendala untuk memenuhi target tersebut, misalnya tim yang masuk ke suatu daerah harus menjalani isolasi,” kata Anang.

Sejauh inu, kata Anang, BAKTI telah menyelesaikan pembangunan peningkatan sebanyak 600 BTS USO 2G menjadi 4G. Saat ini total 1.000 BTS USO telah ditingkatkan ke 4G. BAKTI menargetkan untuk menyelesaikan peningkatan 600 BTS USO pada akhir Juni ini. “Dengan harapan bahwa adanya layanan 4G ini memudahkan mereka melakukan aktivitas semuanya dari rumah, WFH, belajar dari rumah, dan lain-lain. Tentunya ini memeratakan kesempatan tidak hanya kita yang ada di kota besar, namun juga bisa dirasakan di daerah 3T dan perbatasan,” kata Anang.

Dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, jelas Anang, BAKTI juga telah melakukan optimalisasi jaringan di daerah 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal) untuk mendapatkan kemampuan ICMS (Integrated Management Content System). “Inibtugas kami dimana Mendes melaporkan bahwa13.500 desa belum mendapatkan akses internet,” katanya.

Sehingga, ketika masyarakat setempat mengakses internet secara gratis, pada landing page mereka akan mendapat konten edukasi yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, serta Kementerian Kesehatan.

Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan COVID-19, seperti bagaimana mencegah penyebaran, dan bagaimana mereka harus bertindak sehari-hari dalam situasi seperti ini.

Selain itu, BAKTI juga telah menyiapkan platform digital pelatihan bahasa Inggris untuk daerah-daerah pariwisata untuk mendorong sektor tersebut yang saat ini lesu di tengah pandemi COVID-19. “Nanti ketika COVID-19 ini berakhir mereka suda memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris, sehingga yang kita prediksikan bahwa sektor wisata ini akan booming pasca berakhirnya COVID-19,” ujar Anang.

Tidak hanya itu, BAKTI juga menggelar pelatihan pemasaran digital untuk desa wisata selama tiga bulan untuk mengangkat potensi wisata dari desa tersebut, dengan cara membangun platform berupa website, pengoperasian secara online, membangun branding desa dan membangun tim digital desa. “Pelatihan-pelatihan ini akan dilakukan selama tiga bulan, ini kalau responsnya positif, tentunya kami juga sanggup untuk memberikan kuota 10.000,” papar Anang.

Sementara Heru Sutadi menilai, BAKTI sudah melakukan banyak terobosan dengan hadirnya internet di daerah 3T. Heru mengatakan, new normal di Indonesia dapat menjadi momen pemanfaatan teknologi untuk menjalankan kehidupan dan ekonomi baru yang berjarak.

Heru meyakini kalau masyarakat harus lebih adaptif terhadap teknologi digital agar dapat terus produktif menjalani aktivitas, sembari mencegah penularan pandemi lebih luas. “Yang jelas berkerumun masih berisiko. Tetap harus mengurangi kumpul-kumpul. Teknologi digital dengan internetnya masih menjadi solusi new normal, termasuk cashless payment,” kata Heru.(jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya dan Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menyelenggarakan
Web dan Seminar, (Webinar) via Zoom meeting, yang mengambil tema “Solusi Bakti Kominfo di Tengah Pandemi”.

Sebagai pembicara dalam webinar tersebut adalah Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif dan Pengamat Telekomunikasi/Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institut, Heru Sutadi dipandu moderator Kesit B Handoyo dan Ary Julianta.

Webinar yang berlangsung Kamis (4/6/2020) ini, diikuti sebanyak 60 peserta dari kalangan media massa.

Sementara itu Direktur Utama BAKTI Anang Latif mengatakan, saat ini pihaknya sedang menentukan prioritas dari 2.000 titik akses internet di lokasi baru, sebagai respons kegiatan bekerja dan belajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19.

“Dalam periode COVID-19, BAKTI telah menyelesaikan pembangunan peningkatan sebanyak 600 BTS USO 2G menjadi 4G. Saat ini total 1.000 BTS USO telah ditingkatkan ke 4G. BAKTI menargetkan untuk menyelesaikan peningkatan 600 BTS USO pada akhir Juni 2020,” kata Anang.

Direktur Utama Bakti berharap, dengan adanya layanan 4G ini, akan memudahkan masyarakat melakukan aktivitas semuanya dari rumah, WFH, belajar dari rumah, dan lain-lain, ujarnya.

“Dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, BAKTI telah melakukan optimalisasi jaringan di daerah 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal), untuk mendapatkan kemampuan ICMS (Integrated Management Content System). Sehingga, ketika masyarakat setempat mengakses internet secara gratis, pada landing page mereka akan mendapat konten edukasi yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, serta Kementerian Kesehatan,”paparnya.

Kegiatan webinar ini, disambut baik oleh Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah. Ia menyebutkan teknologi perlu kita ketahui, apalagi yang berkaitan dengan akses internet, yang merupakan kebutuhan orang banyak.

“Kita dukung upaya yang dilakukan BAKTI dalam menyiapkan perangkat internet bagi masyarakat luas, apalagi saat ini banyak yang membutuhkan informasi melalui akses internet, mengingat dampak Covid – 19,” kata Sayid.

Ketua PWI Jaya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan oleh BAKTI dengan PWI Jaya.

“Mudah-mudahan kerjasama ini dapat berlangsung untuk kedepannya. Mengingat diskusi seperti ini menjadi hal penting dalam mendapatkan akses internet bagi masyarakat luas,” ujarnya. (jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Program Sarapan Gratis untuk Sahabat Mitratel yang diluncurkan pada awal bulan April 2020 lalu menuai tanggapan positif dari berbagai pihak terutama dari para pekerja non formal. Total makanan yang telah terdistribusi ke Para Sahabat tanggal 10 April – 23 Mei 2020 adalah 22.000 porsi.

Di tengah krisis akibat Pandemi COVID-19 ini, program sarapan gratis tersebut memberikan dampak signifikan baik terhadap pekerja informal maupun usaha kecil/warung makan yang bekerjasama dalam program ini.

VP Legal & Corporate Secretary Mitratel, Mulyanto mengatakan program ini dapat berjalan dengan lancar dan akan dilanjutkan pada tahap II sampai akhir tahun 2020 murni atas partisipasi Karyawan serta dukungan penuh dari Satgas Crisis Management Team (CMT) Mitratel.

“Program Sarapan Gratis awalnya kami rencanakan selama 1 (satu) bulan. Namun partisipasi/donasi dari para Karyawan masih tetap tinggi dan penetapan masa darurat bencana pandemic Covid-19 juga diperpanjang waktunya, sehingga kami memutuskan untuk melanjutkan program ini sampai akhir tahun 2020. Total sebanyak 125.000 porsi makanan gratis akan kami sediakan bagi Sahabat Mitratel mulai tanggal 1 Juni – 24 Desember 2020”, kata Mulyanto (1/6).

Program ini bekerja sama dengan 50 warung makan tersebar di seluruh Indonesia yang menyediakan 10 bungkus sarapan per warung setiap harinya. Sahabat Mitratel yang terdiri dari driver ojek, driver taksi, tukang sayur, dan pekerja non formal lainnya dapat mengunjungi lokasi warung-warung tersebut untuk mendapatkan makanan secara cuma-cuma.

Salah satu pemilik warung makan di Bogor, Bapak Khaerudin menyampaikan sangat terbantu dengan program Sarapan Gratis karena sejak pandemic Covid-19, omsetnya sempat turun hingga lebih dari 50%. Sementara beberapa pengemudi ojek daring yang ditemui di lokasi juga menyampaikan rasa terima kasihnya bisa mendapatkan makanan secara gratis.

Lebih lanjut Mulyanto menambahkan bahwa Program Sarapan Gratis merupakan salah satu kontribusi Karyawan Mitratel dalam mendukung program pemerintah untuk membantu masyarakat. Ia juga berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan meringankan beban masyarakat menghadapi pandemic Covid-19.
“Program ini sejalan dengan Purpose Mitratel dalam membangun potensi untuk Idonesia yang lebih baik”, tutup Mulyanto.(jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Sebagai akibat dari keadaan luar biasa yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, Dewan International Maritime Organization (IMO) menggelar Informal Session IMO Council Extraordinary atau Sesi Informal 1 Sidang Council Luar Biasa ke-32 secara virtual pada Selasa (26/5).

Sesi diskusi informal ini merupakan yang pertama dari 3 (tiga) sesi diskusi informal yang telah disepakati untuk digelar guna memfasilitasi pertukaran pandangan yang lebih baik tekait penyelenggaraan Sidang Dewan IMO Luar Biasa ke-32 yang disepakati akan digelar melalui korespondensi mulai dari 4 Mei s.d 17 Juli 2020.

“Ini adalah sesi diskusi informal secara virtual yang pertama, selanjutnya masih akan ada sesi diskusi informal lagi yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni dan 3 Juli 2020,” demikian disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, yang bertindak selaku Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan dimaksud.

Arif menjelaskan, melalui diskusi ini para delegasi dapat melakukan pertukaran pandangan secara informal untuk memfasilitasi pencapaian konsesus untuk semua item agenda Sidang Dewan IMO Luar Biasa ke-32. Adapun untuk sesi pertama diskusi informal secara virtual ini item agenda yang akan dibahas adalah item Agenda 1 s.d 4, yakni Adopsi Agenda, Pengabaian Aturan dan Prosedur atau Rules and Procedures (ROP), Prioritas dan Rekonstruksi Jadwal Pertemuan IMO, serta Proposal untuk Memfasilitasi Kegiatan Pelayaran Selama Pandemi Covid-19.

“Kami telah menyampaikan dukungan Indonesia terhadap agenda kedua, yakni Pengabaian Aturan dan Prosedur, dan agar Dewan mengaktifkan Aturan 55 dari ROP-nya, serta mengesampingkan Aturan 2, 3, 14 dan 25 untuk keperluan sesi luar biasa selama keadaan luar biasa ini,” ujar Arif.

Aturan 55 dalam ROP Dewan IMO menetapkan, bahwa Aturan dan Prosedur dapat ditangguhkan oleh keputusan Dewan yang diambil oleh mayoritas Anggota yang hadir dan memberikan suara, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tentang proposal penangguhan tersebut telah diberikan dua puluh empat jam sebelumnya. Pemberitahuan ini dapat dicabut jika tidak ada anggota yang keberatan.

Arif menambahkan, bahwa pihaknya juga telah menyampaikan dukungan Indonesia terhadap Proposal Uni Emirat Arab untuk memeriksa apakah ada beberapa Aturan dalam ROP Komite IMO yang perlu dihapuskan, terutama terkait pemilihan Ketua dan Wakil Ketua untuk Komite-Komite Teknis di bawah IMO tahun 2021.

“Untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komite-Komite Teknis di bawah IMO Tahun 2021 ini menurut kami ada dua kemungkinan, yakni menyesuaikan aturan teknis pemilihan bagi negara-negara Anggota atau menangguhkan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua,” terangnya.

Sedangkan terkait Agenda Item 4 tentang Fasilitasi Kegiatan Pelayaran selama Pandemi Covid-19, Indonesia menurut Arif, memiliki pandangan yang sama dengan Anggota Dewan lainnya, bahwa selama pandemi COVID-19 ini, negara-negara harus memastikan lalu lintas laut dapat berjalan dengan lancar, khususnya terkait rantai pasokan global yang membawa komponen medis yang diperlukan dalam perang melawan pandemi.

“Selain itu, kita sampaikan juga komitmen dan prioritas Indonesia terhadap perlindungan bagi Pelaut yang bekerja di atas kapal,” tukas Arif.

Arif menambahkan, pihaknya telah menyampaikan tentang pentingnya upaya lebih dari negara-negara anggota dan perusahaan pelayaran untuk memastikan percepatan proses repatriasi pelaut, dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Maritime Labour Convention (MLC) 2006 serta Surat Edaran IMO No. 4204/Add.14 tentang Coronavirus (Covid-19) – Protokol Kerangka Kerja yang Direkomendasikan untuk Memastikan Pergantian dan Perjalanan Awak Kapal yang Aman Selama Pandemi Coronavirus (Covid-19).

Menurut Arif, Sekretaris Jenderal IMO menempatkan penekanan khusus pada peran pelaut dalam perang global melawan Pandemi dengan membentuk Tim Aksi Krisis Pelaut (SCAT) di dalam Sekretariat IMO untuk turut serta dalam kasus-kasus khusus mengenai pergantian awak, repatriasi, akses ke perawatan medis dan/atau penelantaran, di mana resolusi di tingkat PBB/diplomatik diperlukan.

Sekretariat IMO sangat aktif bekerja sama dengan badan-badan dan badan-badan PBB lainnya dalam mengatasi pandemi. Khususnya WHO, ILO, ICAO, WCO, IOM dan UNGC. Selain itu, Sekretariat juga secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan mingguan Kelompok Strategi Korona yang dipimpin ICS, yang terdiri dari sejumlah besar industri dan asosiasi perkapalan, serta IMO, WHO dan ILO.

Untuk itu, tambah Arif, Indonesia menyampaikan perhargaan terhadap inisiatif yang diambil oleh Sekretariat IMO dalam menangani dampak pandemi terhadap pelaut, salah satunya dengan pembentukan SCAT, yang berfungsi sebagai platform koordinasi untuk semua pemangku kepentingan terkait maritim dalam menangani masalah-masalah seperti kesejahteraan awak, fasilitasi pergantian awak kapal, panduan tentang penggunaan APD, serta penelantaran pelaut.

“Adapun terkait permasalahan repatriasi Pelaut, per tanggal 22 Mei 2020, Indonesia telah memfasilitasi proses repatriasi sebanyak 2.317 orang Warga Negara Indonesia (WNI), baik itu Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun dan Anak Buah Kapal (ABK) dari 12 kapal pesiar asing untuk Kembali ke Indonesia melalui jalur laut,” tutup Arif(jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah melayani penumpang sebanyak 131.683 orang, 74.846 unit kendaraan, termasuk 45.131 unit truk logistik selama periode Angkutan Lebaran mulai Minggu (17/5) atau H-7 hingga Senin (25/5) atau hari kedua Lebaran (HH) di tengah situasi pandemi Covid-19 dengan lancar, aman, dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pencapaian total penumpang yang menyeberang di 9 lintasan tersebut turun 94,47 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 2.380.124 orang. Dan dari total kendaraan tersebut turun 86,49 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 553.817 unit kendaraan.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Imelda Alini mengatakan, selama periode Angkutan Lebaran ini ASDP memfokuskan pada 9 lintasan penyeberangan terpantau nasional, yakni Ajibata-Ambarita, Tj. Kelian – Tj Api-api, Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Kariangau-Panajam, Bajoe-Kolaka, Bira-Pamatata.

Menurutnya, aktivitas penyeberangan di 9 lintasan mulai dari H-7 hingga hari kedua Lebaran (HH) relatif sepi baik trafik penumpang maupun kendaraan. Hal ini sesuai prediksi seiring dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berdampak pada pengurangan mobilitas masyarakat termasuk yang menggunakan kapal ferry. “Kami mengapresiasi tingginya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mendukung larangan mudik Pemerintah untuk menunda perjalanan dengan kapal ferry pada periode Lebaran ini,” ujar Imelda.

Menurutnya, tren kenaikan hanya terjadi pada trafik kendaraan truk dikarenakan sesuai dengan Permenhub 25 Tahun 2020, ASDP hanya boleh melayani penyeberangan angkutan logistik serta penumpang khusus yang telah lolos verifikasi tim gugus tugas Covid-19 di lapangan sesuai SE Nomor 4 Tahun 2020. Adapun truk logistik yang dilayani mencapai 45.131 unit di 9 lintasan penyeberangan atau naik 50,56 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 29.975 unit.

Kendati trafik penumpang dan kendaraan sepi sejak H-2 hingga Selasa (26/5) atau H+1, lanjut Imelda, ASDP memastikan tetap memberikan layanan prima kepada pengguna jasa. Untuk mengantisipasi kepadatan, ASDP disiplin menerapkam sistem penyekatan sejak dari gate verifikasi tim gugus tugas Covid-19 sebelum memasuki area pelabuhan hingga menuju area terminal dan saat naik ke kapal, sehingga selama pelayanan periode Lebaran tidak terjadi penumpukan atau antrian penumpang maupun kendaraan yang menimbulkan ketidaknyamanan.

ASDP juga konsisten menerapkan protokol kesehatan secara ketat, melakukan desinfektan secara periodik, pemeriksaan suhu tubuh, hingga penerapan physical distancing saat pengguna jasa berada di terminal dan kapal. “Bahkan, untuk penumpang pejalan kaki yang akan naik ke kapal dibatasi maksimal hanya 75 orang, sehingga tidak ada penumpukan atau antrian di terminal hingga saat berada di kapal,” ujarnya menjelaskan lagi.

Imelda menambahkan, selama arus balik Lebaran di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, ASDP kembali mengimbau para pengguna jasa agar tidak melakukan perjalanan dengan kapal ferry dulu, utamanya bagi masyarakat yang ingin kembali ke Jawa, khususnya Jakarta yang kini menjadi episentrum Covid-19 terbesar. “Kami meminta kepada pengguna jasa yang kemarin telah menyeberang, agar menahan diri untuk kembali ke Jawa, khususnya ke Jakarta. Mari bersama-sama kita berdoa agara pandemi Covid-19 ini segera berakhir, dan kita bisa kembali beraktivitas dengan normal,” katanya menandaskan.(jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- pememberlakuan larangan mudik terhitung 24 April lalu. Sejak saat itu sampai hari ini tercatat 471 travel gelap ditangkap petugas Ditlantas Polda Metro Jaya di berbagai titik check poin.

Selebihnya aparat juga berhasil mencegah penumpang yang akan mudik sebanyak 2.771 orang. Demikuan diungkap Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, melalui keterangannya

Terhadap pengemudi travel gelap diberikan tindakan berupa penilangan. Sementara untuk penumpang diantar ke Terminal Pulo Gebang menggunakan bus yang disiapkan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sedikitnya  terdapat  lebih dari 63.000  kendaraan yang diputar balik selama  Operasi Ketupat. Jumlah terbanyak berada di wilayah Polda Metro.

Sekjen DPP  Organda Ateng Aryono sangat  mengapresiasi langkah  POLRi dan jajaran Perhubungan (baik Kemenhub maupun Dishub) terhadap langkah  langkah penangkapan  diatas

Dalam hal ini DPP organda sangat mengapresiasi upaya  Polri dqn jajaran Kemenhub sebagai garda terdepan memantau arus pergerakan pemudik.

Selain itu pemerintah   wajib terus melakukan penangkapan travel ilegal diluar tragedi covid 19. Hal ini untuk menjaga proses  perwujudan penegakan sebagai  upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menyikapi fenomena pemudik menggunakan transportasi sewa (travel ilegal)  melintasi jalur tikus untuk dapat pulang kampung ke Jawa Tengah meski pemerintah pusat sudah melarang mudik demi menekan penyebaran wabah virus corona. 

DPP ORGANDA lewat Ateng Aryono memandang masalah segera dicarikan jalan keluar  khususnya soal kendaraan umum yang beroperasi tanpa izin  sebagau travel ilegal

Menurut Ateng selain mengetatkan aturan larangan mudik Kemenhub harus  memberikan penalti untuk mereka yang melanggar. 

“Sangsi tidak hanya ke pengemudi namun juga harus ke pemilik kendaraan, karena  tingkat kedisiplinan masyarakat masih cukup rendah” ungkap Ateng 

Oleh karena itu pemerintah juga harus memberikan solusi terhadap angkutan yg dianggap ilegal, yaitu   dengan  memberikan kermudahan proses pengajuan izin kepada pemilik kendaraan angkutan  travel ilegal menjadi legal,  baik secara personal atau kelembagaan.
“Jadi jangan cuma dikandangkan saja namun diarahkan menjadi angkutan transportasi legal sesuai aturan yang ada” pungkas Ateng Aryono

Dalam kontekss ini DPP Organda sangat mendukung  proses  kedisiplinan yg  dibangun oleh rregulasi perizinan yg solid.  Hal ini diharapkan proses indentifikasi kendaran yg dioperasikan secara umum lebih mudah terdeteksi oleh semua pihak. Baik oleh regulator, maupun oleh konsumen.

Ateng berpendapat,  bahwa  konsep kedisiplinan dibangun dengan hukum yang transparan dapat menimbulkan keteraturan   bagi siapapun yang  akan berbisnis di dunia transportasi.  Dengan kata lain memang harus ada sanksi, “kadang-kadang orang baru  mau disiplin kalau sanksin ya berat,” tandasnya
” Angkutan travel ilegal tidak melakukan standar protokol covid 19, sehingga membahayakan semua pihak” kata Ateng.
DPP Organda sebagai asosiasi tranportasi angkutan darat memiliki fungsi
melakukan pembinaan kepada para pengusaha angkutan umum antara lain melalui pembinaan dalam perbaikan sistem pengawasan, seperti  pengecekan kesiapan kendaraan  sebelum beroperasi. 

DPP Organda senantiasa  berupaya  agar peran serta terminal turut pula melakukan pengawasan, di samping pengawasan periodik melalui uji KIR agar pengawasan dapat lebih maksimal.(jef)