JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-DPP Organda mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memutuskan taksi online atau taksi berbasis aplikasi tetap akan diberlakukan kebijakan perluasan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem nomor pelat mobil ganjil dan genap (gage).

Keputusan ini diambil, karena Pemprov DKI tidak mau melanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Selain itu, sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak mengizinkan dilakukan penandaan bagi taksi barbasis aplikasi.

Sementara driver taksi online ingin ada pengaturan tentang penandaan terhadap angkutan online. Namun perlu dipahami penandaan terhadap angkutan online normanya telah diatur dalam Permenhub 118/2018. Aturan ini dibuat berdasarkan putusan MA yang tidak memperbolehkan penandaan bagi angkutan online

Terkait masalah diatas DPP Organda juga menyayangkan   sinyalemen Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo yang menyerahkan permasalahan penanda bagi taksi berbasis aplikasi kepada pihak kepolisian dinilai merupakan upaya langkah mundur kepastian hukum di Indonesia

DPP Organda lewat Ketua Bidang Angkutan Penumpang Kurnia Lesani Adnan, secara khusus menghimbau pemerintah tetap pada porsinya sebagai regulator sekaligus penegak hukum sesuai aturan   Penyelenggaraan angkutan umum berbayar tyang harus mengikuti mekenisme UU No 22 t yaitu plat kuning dan berbadan hukum, Menurut pria yang akrab sipanggil Sani , sedikitnya terdapat 250 ribu armada sewa wisata (rental corporate) yang tergabung dalam anggota Organda DKI Jakarta yang juga berplat hitam akan menuntut hal yang sama, padahal tujuan utama ganjil genap adalah mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya agar mengurangi tingkat polusi yang disebabkan dari kemacetan lalin untuk menjadikan langit Jakarta semakin biru.

Lebih tegas Sani menyatakan Transportasi Online salah bukan merupakan perusahaan angkutan umum karena tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan berdasarkan Pasal 173 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan hanya berstatus sebagai perseroan terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang penyedia layanan aplikasi berbasis teknologi informasi (online) yang memfasilitasi pemberian pelayanan angkutan umum yang bermitra dengan perusahaan penyelenggara angkutan umum resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Menurut Kurnia Lesani Adnan, sebaiknya Kementrian Perhubungan sudah paham terhadap permasalahan di DKI Jakarta. Apalagi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pernah bertugas di DKI Jakarta. .”Saya yakin pak menteri sangat paham tentang DKI. Kan ia sudah pernah di DKI., beliau tahu persis perkembangan DKI “ tandas Sani

Sebaiknya Kemhub harus melakukan sinkronisasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Sehingga penerapan kebijakan perluasan ganjil-genap dari sembilan ruas jalan menjadi 25 ruas jalan dapat didukung penuh oleh pemerintah pusat. Negara dibangun dengan tidak hanya kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Hakekatnya, ganjil genap itu tujuannya dilebarkan supaya pengendara beralih ke transportasi publik seperti MRT, Transjakarta dan Commuter Line.(jef)

SURAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Senin ini dikukuhkan sebagai Guru Besar tidak tetap bidang ilmu Manajemen Risiko pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Pengukuhan Profesor Wimboh SE, MSc, PhD dilakukan dihadapan Senat Universitas Sebelas Maret di Auditorium GPH Haryo Mataram UNS Surakarta, yang dihadiri sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga, pimpinan pemerintah daerah dan para pimpinan Industri Jasa Keuangan.
Dalam pengukuhan guru besarnya, Wimboh menyampaikan pidato dengan judul “Revolusi Digital: “New Paradigm” di Bidang Ekonomi dan Keuangan” yang menjelaskan gambaran perlunya pendekatan baru dalam melihat proyeksi ekonomi di era kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Teknologi menurutnya, telah merevolusi gaya hidup masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pergeseran di tatanan ekonomi dan landscape sektor jasa keuangan yang akan menimbulkan distorsi dalam masa transisinya.

“Di satu sisi, kehadiran teknologi ini diharapkan menjadi solusi bagi peningkatan daya saing ekonomi dan terbukanya akses keuangan masyarakat, namun di sisi lainnya menimbulkan potensi risiko teknologi yang besar sehingga diperlukan pendekatan baru dalam melihat proyeksi ekonomi dan potensi risikonya terhadap stabilitas sistem keuangan serta perlindungan konsumen,” kata Wimboh.

Menurutnya, revolusi digital saat ini menyebabkan berbagai perubahan fundamental di sektor jasa keuangan melalui inovasi keuangan berbasis teknologi seperti aktivitas pembayaran, pembiayaan, investasi, perencanaan keuangan dan bidang keuangan lainnya, yang telah berkembang secara masif di seluruh dunia seiring dengan penetrasi internet dan smartphone, termasuk munculnya financial technology atau fintech.

Di industri perbankan, transformasi digital terjadi tidak hanya untuk tujuan efisiensi, namun juga karena tuntutan masyarakat yang menghendaki proses transaksi perbankan yang semakin mudah, cepat dan efisien.

Transformasi digital tersebut telah mengubah aktivitas perbankan tidak hanya dalam bentuk pembayaran maupun transfer dana secara online namun juga dalam aktivitas lain misalnya pembukaan rekening bank yang dapat dilakukan dengan aplikasi digital banking yang dipasang bank di smartphone tanpa harus secara fisik datang ke kantor bank.
Di sektor pasar modal, banyak perusahaan sekuritas maupun manajer investasi saat ini telah melakukan investasi di bidang teknologi informasi yang memudahkan nasabahnya untuk melakukan transaksi. Jual beli saham sudah jamak dilakukan secara online melalui platform online trading yang disediakan perusahaan sekuritas. Demikian juga investasi dalam bentuk reksadana atau produk manajer investasi lainnya telah banyak dilakukan hanya melalui internet, tanpa mendatangi atau bertemu muka dengan perwakilan manajer investasi.

Ke depan, seiring dengan berkembangnya artificial intelligence, jasa advisory berpotensi untuk dilakukan oleh robo advisor, menggantikan peran para analis. Di luar lembaga jasa keuangan konvensional di pasar modal, saat ini sudah berkembang pula marketplace untuk produk-produk pasar modal.

Menurut Wimboh, perkembangan teknologi tersebut menimbulkan beberapa potensi konsekuensi yang tidak diharapkan dari revolusi digital di sektor jasa keuangan seperti risiko kompetisi dari hadirnya perusahaan-perusahaan fintech lending dan potensi risiko siber yang bisa menyebabkan kerugian operasional dan penurunan reputasi.

Revolusi digital, lanjut Wimboh membuat ilmu ekonomi dan keuangan konvensional menjadi kurang relevan dengan semakin kecilnya asimeteris informasi sehingga dinamika kebijakan dan kondisi pasar dapat dengan cepat ditransmisikan secara global.

“Untuk itu, dibutuhkan pendekatan baru bagi Pemerintah dan otoritas keuangan yang lebih dinamis dan kontekstual agar manfaatnya dapat optimal namun risikonya dapat dimitigasi dengan baik. Adopsi teknologi dalam pendekatan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan menjadi suatu keharusan,” katanya.

Otoritas sektor keuangan menurutnya, membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih transparan, berbasis teknologi dan berbasis data untuk memantau risiko dan melakukan pengawasan di Industri Jasa Keuangan dengan efektif dan efisien.
Supervisory Technology (SupTech) yang saat ini sedang dikembangkan akan meningkatkan efisiensi proses pengawasan melalui penggunaan otomasi dan penyederhanakan alur kerja. SupTech juga dapat memungkinkan pengawasan dan monitoring risiko serta pelaporan yang lebih baik terhadap industri jasa keuangan dan fintech dengan mendigitalkan data dan memungkinkan penggunaan kekuatan algoritma komputer untuk menjalankan pengawasan.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) belum menerima permohonan izin memperkerjakan tenaga kerja asing untuk menanggulangi tumpahan minyak di anjungan lepas pantai milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). “Setelah kami cek belum ada permohonan masuk dari PT Elnusa Tbk sebagai perusahaan sponsor yang menggunakan jasa tenaga kerja asing tersebut,” kata Kepala Biro Humas Kemenaker, Soes Hindarto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Menurut Soes Hidarto, Kemenaker juga tidak akan serta merta menyetujui permohonan izin bagi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Ada prosedur dan juga kompetensi dari setiap pekerja asing yang boleh dipekerjakan di Indonesia. Misalnya, apakah jabatan yang diisi oleh tenaga kerja asing (TKA) tersebut memang sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau masih bisa dipenuhi oleh sumber daya manusia dalam negeri, maka tidak akan diizinkan diisi oleh TKA.

Hal tersebut disampaikan Kabiro Humas Kemanaker tersebut sehubungan adanya informasi yang diperoleh dari media di mana PT Elnusa Tbk berencana menggunakan empat TKA asing dan dua orang warga Indonesia dari perusahaan Oil Spill Response Limited (OSRL) Singapura.

Keempat tenaga kerja asing tersebut sudah masuk ke Indonesia melalui Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan visa kunjungan wisata, bahkan sudah meninjau ke lapangan migas PHE ONWJ dengan menggunakan Kapal Motor Marissa 89 pada tanggal 22 Agustus 2019.

Berdasarkan data passenger manifest dan safety briefing KM Marissa 89 yang diperoleh media menyebutkan bahwa dari dua orang tenaga kerja asing yang naik di kapal tersebut yakni Carolyn Kee May dan Teh Wei Sheng dengan status mewakili perusahaan PT Elnusa Tbk. Kedua TKA tersebut diduga melanggar peraturan ketenagakerjaan atau belum memenuhi ketentuan ketenagakerjaan untuk bisa langsung bekerja, namun faktanya sudah ke lapangan. TKA tersebut sebagaimana disebutkan pihak PT Elnusa akan dipekerjakan untuk mengoperasikan peralatan penghisap minyak (skimmer) giant octopus.

Soes Hindarto mengatakan meski ada Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau kemudahan bagi perizinan TKA yang berlaku efektif 29 Juni 2018.

Namun demikian, tidak serta merta Kemenaker meloloskan masuknya tenaga kerja asing, termasuk dalam hal kondisi darurat. Ada rambu-rambu dan prosedur yang dipenuhi. Sejauh ini, pihaknya belum tahu apakah kasus tumpahan minyak PHE ONWJ masuk kategori darurat atau tidak.

“Demikian pula, soal kasus penanganan sumur bocor dan penanganan kasus tumpahan minyak, mrupajkan dua hal yang berbeda untuk bisa dimasuki tenaga kerja asing,” katanya.

Di bagian lain, Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus mengikuti peraturan, tak terkecuali TKA yang disponsori PT Elnusa Tbk tersebut. Tidak boleh melanggar aturan. Tidak bisa melanggar peraturan dengan alasan kedaruratan, semua ada prosedurnya. “Kalau tenaga kerja asing bekerja tanpa mengikuti aturan maka harus ditangkap, didenda dan dipulangkan. TKI juga diperlakukan begitu kalau kerja di luar negeri,” kata Kardaya Warnika.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Adhi Wibowo membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan informasi bahwa PT Elnusa Tbk mengimpor mesin giant skimmer berikut mendatangkan operatornya tenaga kerja asing untuk membantu penanggulangan tumpahan minyak di anjungan lepas pantai PHE ONWJ.

PT Elnusa dalam hal ini mewakili PT Pertamina mengimpor peralatan dalam rangka penanganan tumpahan minyak di YYA-1. “Kalau mengimpor peralatan maka harus ada yang mengoperasikan dan menggunakan tenaga kerja asing. Namun soal perizinan bagi TKA tentu mereka harus memenuhi prosedur, harus sesuai peraturan dan kompetensi,” kata Adhi Wibowo. (jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Balai Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan (Balai Hatpen) mendukung prioritas pembangunan bangsa melalui pemberdayaan keberagaman sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang kesehatan penerbangan.

Keberagaman ini dicerminkan oleh karyawan yang memakai baju adat yang ada di seluruh Indonesia dalam rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia. “Sesuai tema Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di BLU Balai Kesehatan Penerbangan adalah untuk menyatukan keberagaman yang ada. Juga ingin membangun kebersamaan dan merangkul seluruh SDM tanpa terkecuali,” demikian diungkapkan Kepala BLU Balai Hatpen, Sri Murani Ariningsih (Rindu), pada upacara peringatan HUT ke-74 RI di halaman parkir Kantor BLU Balai Hatpen, Kemayoran Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

Menurut Rindu, Balai Hatpen yang sejak tahun 2016 menjadi BLU ini bertekad untuk meningkatkan semangat perjuangan dan nasionalisme seluruh karyawan agar masing-masing individu terbangun jiwa persatuan dan kesatuan, serta cinta  bangsa dan cinta tanah air. “Baju adat yang dipakai karyawan BLU Balai Hatpen mencerminkan keberagaman dan keberagaman itu membawa nilai-nilai yang berbeda-beda tapi dalam satu kesatuan negara Indonesia. Bahwa SDM BLU Balai Hatpen berasal dari Sabang sampai Merauke, yang bersatu-padu untuk mengabdikan diri memberikan pelayanan terbaik demi mendukung keselamatan penerbangan,” tutur Rindu.

Rindu menjelaskan, dari tanggal 14 Agustus 2019, BLU Balai Hatpen sudah merangkai berbagai kegiatan dalam menyambut dan memeriahkan HUT ke-74 RI. Diadakan beragam lomba tujuhbelasan, lengkap dengan hiburan musik yang memberi semangat kemerdekaan. “Pelayanan kepada personel penerbangan pada tanggal 15 Agustus juga diberikan karyawan yang memakai baju adat,” ujarnya.

Sebelumnya, BLU Balai Hatpen melakukan deklarasi bahwa lingkungan kerjanya merupakan wilayah bebas dari korupsi (WBK). Juga berkomitmen memberikan pelayanan Prima (Profesional, Responsibility, Integritas, Mandiri, Akuntabel) tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam mewujudkan zona integritas. 

Saat ini, BLU Balai Hatpen memiliki total 131 karyawan, terdiri dari 22 tenaga medis, 21 tenaga keperawatan, tiga tenaga kefarmasian, empat tenaga kesehatan lingkungan, seorang tenaga keterapian fisik, dua tenaga keteknisian medis, 13 tenaga teknik biomedika, serta 65 tenaga non medis. Dari 131 karyawan itu, 87 orang karyawan BLU aparatur negara sipil (ASN) dan 44 non-ASN.

BLU Balai Hatpen terus meningkatkan pelayanan, peran, dan fungsinya, untuk mendukung moda transportasi udara di bidang kesehatan penerbangan. Selama tahun 2018, jumlah personel yang melakukan medical examination (medex) sejumlah 29.350 personel, sementara sampai 30 Juni 2019 jumlahnya 13.461 personel.

“Semangat Hari Kemerdekaan ke-74 RI menjadi dasar untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia maju. Dengan profesionalitas tinggi, BLU Balai Hatpen siap melayani dengan hati untuk mendukung transportasi udara selamanya selamat, aman, dan nyaman,” pungkas Rindu.(jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperluas ganjil genap di 16 rute. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi hingga nantinya pada 9 September dilakukan penindakan.

Dalam kesempatan yang hampir bersamaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan agar taksi online bisa beroperasi seperti halnya taksi pada umumnya. Menurut Budii Karya  “Kalau taksi biasa boleh, mestinya mereka boleh juga, itu yang saya sampaikan equality,” katanya di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (11/8/2019). Dengan kata lain taksi online tidak dikenakan sanksi ganjil genap.

Menyikapi pernyataan Kemenhub DPP Organda lewat Sekjen Ateng Aryono menegaskan agar  Menhub pertimbangan kembali soal azas “equality”.

Pemerintah jika ingin memberlakukan peraturan yang equal soal ganjil genap pada taksi online atau kategori Angkutan Sewa Khusus (ASK)  seharusnya pemerintah juga memberlakukan plat kuning seperti angkutan jalan raya pada umumnya.  Termasuk soal penggunaan stiker sebagai penanda yang dinilai tidak cukup untuk mendapat pengecualian

Seperti kita ketahui pemerintah belum berhasil mengontrol jumlah perijinan Angkutan Sewa Khusus (ASK)  yang selama ini meramaikan angkutani jalan raya. Ditambah lagi jenis Angkutan Sewa Biasa yang juga termasuk di PM.117 yang tidak mendapat pengecualian dalam pemberlakukan ganjil genap

Disisi lain kontrol kendaraan yang bisa lewat gage akan menjadi lemah dan dapat menimbulkan kegagalan dalam mengurangi kendaraan,  dan berpotensi terjadi kegaduhan. Artinya petugas akan kesulitan memverifikasi soal ganjil genap antara kendaraan dengan taksi online,  akibatnya kemaceten akan terjadi beberapa simpul jalan yang diberlakukan aturan tersebut

Hal yang paling mendasar yang perlu di inisiasi oleh Kemenhub , bagaimana mengintegrasikan dan konektivitas jalan raya dengan moda transportasi lainya    agar terwujud industry angkutan jalan raya yang berkelanjutan. Saat ini keberadaan angkutan jalan raya di Indonesia    banyak yang tinggal nama.

Pemerintah sebaiknya mengakhiri eforia taksi online dan harus memulai mencermati banyaknya korban karena ketidakjelasan program . Ironisnya Kemenhub juga tidak tahu secara pasti berapa jumlah taksi online dan bagaimana melakukan pembinaannya.

Jika gamjil genap tidak diberlakukan untuk taksi online, tidak menutup kemungkinan beberapa pemilkk mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online hanya sekedar lolos dari aturan, hal   berpotensi merusak program kebijakan pemerintah sendiri.

 DPP Organda juga mengapresiasi kebijakan gubernur DKI Jakarta terkait perluasan ganjil genap dengan pertimbangan kualitas udara.  Namun pemerintah DKI tidak bisa mengontrol kuota pengemudi yang beroperasi dan hanya para aplikator bisa mengontrol lewat sistem algoritma nya.

Masih kata Sekjen DPP Organda Ateng Aryono , pembangunan infrastruktur jalan sudah terbangun secara pararel, namun layanan transportasi jalan raya tak kunjung diberikan. Lantas bagaimana industry trasportasi dapat berkelanjutan?   jika hanya prasarana yg dibangun tidak diikuti sarana transporatsi.  Kemenhub harus serius memperhatikan layanan transportasi jalan raya di berbagai daerah dengan tujuan akhir pengeluaran masyarakat dapat ditekan untuk mobilitas kesehariannya. Pastinya negara juga diuntungkan dengan;  hemat BBM,  penurunan angka kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di beberapa kota bisa terselesaikan. (jef)
 

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID) – Maybank Foundation dan ASEAN Foundation menandatangani perjanjian berkelanjutan berjangka waktu tiga tahun untuk pelaksanaan program eMpowring Youths Across ASEAN. Penandatanganan dilakukan di gedung baru Sekretariat ASEAN yang diresmikan pagi hari oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bertepatan dengan perayaan HUT ke-52 ASEAN.

“Kami gembira menandatangani perjanjian berkelanjutan karena kemitraan dengan ASEAN Foundation telah memberikan kami kesempatan untuk mencapai tujuan ASEAN Sociao-Cultural Community Blueprint 2025 dan UN SDG Goals yang kami lihat merupakan program percontohan pertama tahun ini.  Ini merupakan contoh di dalam program ASEAN dan bukti bahwa kami berharap, keberhasilan berkelanjutan kemitraan antara badan publik dan swasta pada tahun mendatang. Kami optimis platform ini akan terus menyalurkan energi dan kreativitas pemuda ASEAN pada aktivitas yang menantang dan bermakna yang akan memperkuat ikatan kemasyarakatan, mendorong kesukarelaan dan menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan sosio-ekonomis dan berdampak pada komunitas secara positif,” demikian diungkpkan Chief Executive Officer of Maybank Foundation, Shahril Azuar Jimin di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Penandantanganan perjanjian berkelanjutan kerja sama diadakan di Nusantara Hall dengan disaksikan Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato’ Paduka Lim Jock Hoi, Group President & Chief Executive Officer Maybank dan Presiden Komisaris Maybank Indonesia, Datuk Abdul Farid Alias, Chair of the ASEAN Foundation’s Board of Trustees, H.E. Amb. Kok Li Peng, Chair of Committee Permanent Representatives (CPR) to ASEAN, H.E. Amb. Phasporn Sangasubana, Presiden Direktur Maybank Indonesia, Taswin Zakaria.   Bertindak atas nama Maybank, Chief Executive Officer of Maybank Foundation, Shahril Azuar Jimin sementara ASEAN Foundation diwakili Executive Director, Elaine Tan.

Diluncurkan tahun lalu melalui penandatanganan yang diadakan di Sekretariat ASEAN  Jakarta, program eMpowering Youths Across ASEAN mengumpulkan 100 pemuda berusia 19-35 tahun dari negara ASEAN untuk mengembangkan dan menjalankan proyek kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak konkrit secara jangka panjang, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.  Program menyediakan dana sebesar USD200.000 untuk memulai kegiatan komunitas yang dapat mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat ASEAN. Diantaranya, inisiatif ini akan memainkan peran yang penting dalam mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025 dan United Nations Sustainable Development Goals.

Program yang berlangsung dari Agustus 2018 hingga Agustus 2019, telah diawali dengan Regional Capacity Building and Orientation Workshop pada Januari di ASEAN Studies Centre Chulalongkorn University, Bangkok. Menyusul workshop, seluruh pemuda disebar ke komunitas tertentu di Kamboja, Indonesia dan Malaysia untuk memulai proyek kemasyarakatan dengan fokus pada empat bidang khusus, yakni Pemberdayaan Komunitas, Seni dan Budaya, Keanekaragaman Lingkungan dan Pendidikan.

Menurut Shahril, proyek komunitas dalam program ini mewakili komitmen Maybank untuk berada di tengah-tengah masyarakat, yang sangat selaras dengan misi kami humanise financial services,

Pada kesempatan yang sama, Permanent Representative Republik Singapura untuk ASEAN, H.E. Amb. Kok Li Peng mengatakan bahwa, Program eMpowering Youths Across ASEAN merupakan platform yang tepat bagi para pemuda untuk belajar menghadapi tantangan di masyarakat ASEAN dan menyediakan keterampilan dan perlengkapan kepada mereka untuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat ASEAN. “Program berkelanjutan tiga tahun merupakan wujud nyata bagi kemitraan antara sektor publik dan swasta di ASEAN dan membangun kesadaran untuk Masyarakat ASEAN yang kuat, inovatif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Diantara proyek komunitas yang dilaksanakan, 100 pohon pewarna untuk tenun sutera ramah lingkungan ditanam di Takeo, Kamboja, 1.016 pohon bakau ditanam di Kampot, Kamboja sebagai bagian dari proyek pariwisata berwawasan lingkungan, 9,245 kg sampah dikumpulkan, sebuah pusat pelatihan untuk pemuda didirikan dan 47 guru dilengkapi dengan alat bantu mengajar yang baru di Battambang, Kamboja dan lima filter air permanen dengan kapasitas 200 liter per barel dibangun dekat sungai di Sumedang, Indonesia. Pada akhirnya, 17.827 orang terkena dampak positif sementara lebih dari 19 lembaga swadaya masyarakat (LSM), mitra dan stakeholder lain terlibat dalam proyek komunitas ini.

Kemitraan Maybank Foundation dengan ASEAN Foundation merupakan bagian dari komitmen untuk mentransformasi program eMpowering Youths Across ASEAN ke inisiatif level regional yang berdampak luas. Program juga tengah dirancang untuk menunjukkan keterlibatan yang bermakna dan kolaborasi antara stakeholder yang beragam yang dapat membawa pembangunan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi komunitas ASEAN. (jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Terhitung mulai Jum’at (9 Agustus 2019) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menerapkan tarif batas atas dan batas bawah ojek online (ojol) di 88 kota. Saat ini, baru 45 kota yang telah diterapkan tarif ojol tersebut.

Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan, penambahan pemberlakukan tarif ojol tersebut berada pada Zona I yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Bali, dan Zona III yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua

“Hari Ini adalah tahap ketiga kurang lebih 88 kota dan kabupaten, yang tarifnya juga akan segera naik. Tanggal 9 pukul 00.00 WIB nanti,” ujarnya, didampingi perwakilan dari operator ojol dari Gojek dan Grab di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Menurut Yani, dengan tambahan 88 kota tersebut maka total 123 kota dan kabupaten yang telah diberlakukan tarif ojol.

Adapun, 88 kota tersebut di antaranya, Kota Sabang, Bukit Tinggi, Jambi, Tanjung Pinang, Pematang Siantar, Banyuwangi, Porogo, Malang, Tegal, Pati, Kediri, serta Madiun.

“Jadi semuanya baik zona I dan III, bertambah kurang lebih menjadi 123 kota,” tutur dia.

Untuk diketahui, tarif ojol kini dibagi dalam tiga zona, dengan biaya jasa yang menggunakan tarif batas atas dan bawah.

Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali. Tarif batas bawah Rp 1.800 per km, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya minimum sekali perjalanan Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 km.

Zona II meliputi Jabodetabek, dengan batas bawah Rp 2.000 per km, dan tarif batas atas sebesar Rp 2.500 per km. Biaya minimum Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 km.

Zona III adalah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, biaya jasanya batas bawah Rp 2.100 per km dan batas atas Rp 2.600 per km. Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 km. (jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Bila ingin raport baik,sebaiknya KPK selesaikan kasus-kasus besar.Salahsatunya kasus BLBI. Hal itu diungkapkan Syaroni Kunderi,  Ketua Permadani (Perhimpunan Masyarakat Madani) di Jakarta,kemarin.

” Jika ingin meninggalkan tinta emas.Ya di.masa akhir masa bhakti,KPK mesti menuntaskan PR-PR besar yang hingga kini masih belum rampubg.Salah satu yang mencolok adalah y kasus BLBI,kan sebetulnya dalam kasus inu jelas,siapa yang mengeluarkan suratnya,saksi-saksinya,” kata dia.

Dengan berusaha menuntaskan kasus2 besar,maka KPK akan menghilangkan kesan kejar tayang dan terhindar dari tudingan cuma berani menghadapi kasus2-kasus kecil.” Kalau soal dia sekarang banyak melakukan panggilan,sah saja,tokh memang mereka masih memilki kewenangan hingga habis masa bhaktinya.Yang penting kasus2 besar lah,” kata mantan Sekjen  Humanika tersebut.

Fokus Perhatian

 Salah satu fokus perhatian masyarakat saat ini, setidaknya hingga Oktober mendatang, adalah pemilihan pimpinan KPK yang baru. Dari sejak awal rasa keberatan masyarakat terlihat antara lain, mulai dari susunan panitia seleksi pemilihan yang dinilai kurang kompeten dan profesional, hingga calon pimpinan yang banyak dari unsur kepolisian.

Pimpinan KPK saat ini yang akan mengakhiri masa tugasnya Oktober mendatang, terkesan ingin segera terburu-buru kasus yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan.
Terlebih lagi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK-DPR beberapa waktu lalu terdengar semacam ultimatum bahwa apabila ada kasus-kasus yang belum terselesaikan, maka akan menjadi rapor merah bagi unsur pimpinan KPK saat ini.
Dengan kondisi dan situasi seperti itu, bukan tidak mungkin KPK melakukan penyelesaian kasus yang sekedar untuk memenuhi target atau kejar tayang, dan hal ini mungkin saja terjadi terhadap kasus-kasus yang bukan merupakan hasil OTT, sebagaimana terlihat seperti yang dialakukan pimpinan KPK periode terdahulu.

Soetikno Soedarjo dan Emirsyah Satar yang sudah dua setengah tahun dijadikan tersangka, bukan karena OTT dan sempat sama sekali tidak menjalani proses pemeriksaan yang cukup lama yang konon kabarnya KPK kesulitan mendapatkan bukti, tiba tiba hampir setiap minggu menerima panggilan pemeriksaan kembali.

Sejauh ini, setelah kasus itu menjadi pemberitaan dimana bahwa kasus dugaan suap yang dilakukan perusahaam Rolls Royce yang menjadikan Soetikno dan Emirsyah Satar menjadi tersangka di negara asalnya sendiri telah dihentikan.
Serious Froud Office (SFO), lembaga anti rasuah Inggris yang semula menetapkan terjadinya suap yang dilakukan Rolls Royce justru telah resmi menghentikan proses investigasi, karena dinyatakan tidak cukup bukti dan tidak kasus ini tidak menjadi interes masyarakat atau perhatian publik.

Tindakan serupa yang dilakukan Rolls Royce di negara lain diantaranya di Thailand juga telah dihentikan.
Kalau di negara asalnya saja, dan juga dibeberapa negara lain, kasus ini telah dihentikan, sementara proses di Indonesia justru malah diintensifkan pemeriksaannya, karena adanya hal yang bersifat sekedar kejar tayang, maka tidak berlebihan jika hal ini memunculkan kesan ada sesuatu yang dipaksakan.(jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Pembangunan Infrastruktur di era Presiden Joko Widodo dinilai sudah tepat karena  terbukti berhasil mendorong perekonomian daerah. Namun, pemerintah daerah  didorong untuk terus berinovasi agar dapat makin mengoptimalkan potensi daerah masing-masing terutama di sektor  pariwisata dan ekonomi pedesaan.

Demikian salah satu kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi IndoSterling Forum bertajuk MENGUKUR INFRASTRUKTUR: Sejauh Mana Pembangunan Infrastruktur Menstimulasi Pembangunan Ekonomi di Daerah yang berlangsung di  Gedung Media Indonesia Jakarta , Selasa,(6/8/2019).

Hadir sebagai keynote speaker Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemedesa PDTT, Taufiq Madjid,, dan Deputi I Kepala Staff Kepresidenan Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas,  Darmawan Prasojo .

Sementara para pakar yang hadir dalam diskusi antara lain, pengamat ekonomi  Faisal H. Basri, anggota Komisi V DPR-RI Syarif Abdullah Alkadrie, serta Ari Kuncoro,  Guru Besar dan Dekan  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Darmawan Prasojo menyebutkan, proyek infrastruktur bukan hanya mengurangi  waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mendorong  dan menggerakkan ekonomi kerakyatan.

“Dulu Jakarta – Cirebon ditempuh dengan waktu 10-12 jam , sekarang hanya 3,5 – 4 jam saja,. Kehadiran Infrastruktur ini mendorong berkembangnya ekonomi daerah,” ujarnya.

Kehadiran Infrastruktur iuga mendorong industri pariwisata dan bisnis lokal. Dia mencontohkan, jumlah pedagang kuliner Cirebon meningkat setelah  adanya Tol Cipali.

“Pembangunan infrastruktur mendorong pariwisata dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah,” ujarnya.

Darmawan menyebutkan visi pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi sangat sederhana namun dengan kesederhanaanya itu menghilangkan hambatan dalam pelaksanaanya.

“Kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh pulau-pulau di Republik ini telah berbuah manis, berhasil menggerakkan perekonomian rakyat,” ujarnya.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur tanpa adanya interaksi dan koordinasi pemerintah daerah, investor dan komponen masyarakat tidak akan terwujud.

Taufik Madjid, dalam paparannya mengungkapkan bahwa saat ini telah terjadi perubahan paradigma pembangunan desa di mana desa sebagai subyek utama pembangunan.Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensindesa). Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan staf lokal. Kedua,lanjut dia,kedudukan desa sebagai pemerintah berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintah lokal (lokal self goverment).

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Taufik Majid, dilaksanakan kebijakan dana desa yang dari sisi pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2015 sampai 2018, penyalurannya tiap tahun meningkat.Yang berlanjut pada  program  prioritas penggunaan desa, realisasi belanja dana desa, serta capaian output dana desa yang makin lama kian baik hasilnya.

” Dana desa telah meningkatkan akses transportasi. Program pembangunan desa juga telah meningkatkan pelaksanaan padat karya tunai desa melalui dana desa, perkembangan jumlah badan  usah milik desa (BUMDesa),”kata dia.

 Hingga kini ,kata dia, telah terbangun sepanjang 191.600 km jalan, 1.140 ribu jembatan, dan 5.371 unit dermaga.

“Apa yang telah dicapai dari program Dana Desa adalah telah menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta telah  meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” katanya. 

Menurut dia, salah satu indikator dalam pembangunan desa adalah tingkat  kepemilikan aset masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah. 

“Selain sumberdaya manusia, keberhasilan peningkatan ekonomi desa dapat dilihat dari aset yang dimiliki desa, dan seberapa besar partisipasi masyarakat didalamnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ari Kuncoro menyoroti dampak dari pembangunan infrastruktur.

 Ari mengungkapkan, pembangunan infrastruktur telah mendorong  peningkatkan kapasitas produksi perekonomian, menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan/aglomerasi ekonomi.

Selain itu, program Infrastruktur telah mendorong peningkatan akses bekerja bagi penduduk kota/pedesaan dan peningkatan akses  perdagangan bagi penduduk/kota pedesaan. Selain itu juga meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan tinggi serta  relokasi sektor manufaktur ke daerah pedalaman.

“Yang paljng dinikmati masyarakat dari Infrastruktur adalah soal waktu (jarak tempuh), masyarakat yang tadinya konektivitasnya jalan provinsi yang pas-pasan atau ada tapi macet bisa menikmati perjalanan mereka. Kedua yang berkesan bagi masyarakat itu bahwa diluar daerah mereka banyak yang menarik, dan ini yang mendorong sektor pariwisata,” ujarnya.

Menurut Ari, dampak terbesar dari pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo adalah pada peningkatakan perekonomian daerah. Masyarakat tidak perlu lagi mencari penghidupan di kota besar, namun mereka dapat membangun usaha dengan tetap tinggal di desa.

“Bagi orang desa, sekarang bisa hidup di desa, dia bisa punya bisnis di tempatnya. Anak-anak petani bisa menggunakan tehnologi internet untuk menjual produk pertanian ayahnya,” jelasnya.

Ari juga menambahkan bahwa pada tahun 2018 ini BPS juga mencatat  angka kemiskinan terendah  sejak tahun 1999 yaitu sebesar 9,82 persen dari jumlah penduduk total.

Dia juga menambahkajn bahwa dampak positif pembangunan infrastruktur lainnyan adalah  pada tingkat propinsi terjadi penurunan ketimpangan antar kabupaten-kota serta terjadi perbaikan setelah 2015.

Sementara anggota komisi V Syarif Abdullah Alkadrie menegaskan bahwa pembangunan Infrastruktur selain mempermudah transportasi juga mempererat persatuan dan meningkatkan rasa nasionalis kebangsaan.

Untuk itu kata dia,kesinambungan atau keberlanjutan program kerja pemerintah di bidang infrastruktur untuk menaikkan angka pertumbuhan merupakan pilihan utama.(jef)

JAKARTA : (Globalnews.id)-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan menjalankan aturan mengenai penerapan sistem identifikasi otomatis (Automatic Identification System/AIS) bagi kapal laut saat berlayar di perairan Indonesia.

Aturan wajib AIS ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tertanggal 20 Februari 2019. Aturan ini mulai berlaku efektif sejak 20 Agustus 2019 (6 bulan setelah diundangkan) terhadap seluruh kapal yang berlayar di perairan Indonesia, baik kapal konvensi dan non konvensi, yang berbendera asing maupun bendera Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R Agus H Purnomo mengatakan, penerapan AIS sangat penting untuk kedaulatan negara. Sebab dengan penerapan alat ini, bisa mencegah penggunaan kapal Indonesia untuk membawa barang-barang ilegal.

“Keamanan negara sangat penting faktanya mandatory saja ke atas kalau berlalu lalang di NKRI itu banyak membawa barang ilegal itu makanya kita cegah,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Menurut Agus, berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selama ini banyak kapal-kapal yang membawa barang ilegal. Jika terus dibiarkan, ini bisa merugikan Indonesia sendiri karena tidak terlacaknya kapal yang membawa barang ilegal.

“Kapal-kapal dipakai yang tidak semestinya lewat kapal-kapal juga yang membawa barang ilegal tuntutan untuk kita semua kapal laut harus gunakan AIS ini agar membawa barang kebutuhan pokok,” jelasnya.

Sebagai informasi, AIS adalah perangkat navigasi yang berkembang setelah sistem radar. Teknologi AIS yang lebih murah dan cukup efektif membuatnya berkembang secara pesat.

AIS sesungguhnya adalah perangkat transceiver, yang mampu secara otomatis memancarkan dan menerima data navigasi (ID kapal dan posisi) melalui sinyal radio Very High Frequency (VHF).

IMO menetapkan AIS beroperasi pada frekuensi 161,975 MHz dan 162,025 MHz. Jangkauan transmisi AIS sekitar 35 mil dengan syarat tidak ada penghalang antara antena pemancar dan penerima.

Sinyal yang dipancarkan oleh AIS dapat diterima oleh kapal yang memiliki perangkat AIS, stasiun darat berupa VTS dan Sistem radio pantai (SROP) dan satelit. (jef)