JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-Balai Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan (Balai Hatpen) masuk nominasi menjadi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diusulkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan bersama delapan Unit Kerja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. WBK merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) kepada suatu unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas di lingkungan kantornya.

Untuk meraih predikat WBK tersebut, BLU Balai Hatpen melakukan pencanangan zona integritas, penandatanganan bersama zona integritas, dan pakta integritas, oleh seluruh jajarannya. Hal ini juga disoaialisasikan BLU Balai Hatpen kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain, operator penerbangan, sekolah penerbangan, perusahaan pengelola bandara, AirNav Indonesia, dan instansi atau masyarakat yang terkait dengan dunia aviasi.

“Dalam mewujudkan zona integritas dan siap WBK, kami berkomitmen memberikan pelayanan Prima (Profesional, Responsibility, Integritas, Mandiri, Akuntabel) tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Sri Murani Ariningsih (Rindu), Kepala BLU Balai Hatpen pada kegiatan Pengarahan Persiapan WBK di Kantor BLU Balai Hatpen, Kemayoran, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Dalam pencanangan zona integritas, BLU Balai Hatpen secara intensif memberikan arahan kepada seluruh karyawan, termasuk honorer. Saat ini, BLU Hatpen memiliki total 131 karyawan, terdiri dari 22 tenaga medis, 21 tenaga keperawatan, tiga tenaga kefarmasian, empat tenaga kesehatan lingkungan, seorang tenaga keterapian fisik, dua tenaga keteknisian medis, 13 tenaga teknik biomedika, serta 65 tenaga non medis. Dari 131 karyawan itu, 87 orang karyawan BLU aparatur negara sipil (ASN) dan 44 non-ASN.

Sebelumnya, BLU Balai Hatpen sudah melakukan deklarasi bahwa lingkungan kerjanya merupakan wilayah bebas dari korupsi. Dilakukan juga penandatanganan pakta integritas dan pemasangan pin bagi seluruh pegawai di lingkungan BLU Balai Hatpen. Menurut Rindu, seluruh pegawai memang berkomitmen untuk menjadikan lingkungan kerja BLU Balai Hatpen sebagai WBK, selaras dengan kegiatan anti-korupsi yang digencarkan Pemerintah.

Sejak ditetapkan sebagai BLU pada tahun 2016, Balai Hatpen terus meningkatkan pelayanan, peran, dan fungsinya, untuk mendukung moda transportasi udara di bidang kesehatan penerbangan. Selama tahun 2018, jumlah personel yang melakukan medical examination (medex) sejumlah 29.350 personel, sementara sampai 30 Juni 2019 jumlahnya 13.461 personel.

Klasifikasi penerima layanan dari BLU Balai Hatpen berdasarkan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 67 atau PM 69 Tahun 2017 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan sebagai berikut. Personel penerbangan kelas I untuk pilot komersial (CPL, Commercial Pilot License), pilot transportasi udara (ATPL, Air Transport Pilot License), dan teknisi penerbangan (flight engineer). Personel penerbangan kelas II untuk pilot privat (PPL, Private Pilot License), pilot olah raga dan siswa pilot (SPL, Student/Sport Pilot License), navigator penerbangan (flight navigator), awak kabin (flight attendant). Personel penerbangan kelas III untuk pemandu lalu lintas udara (ATC, Air Traffic Controller), Flight Operation Officer (FOO), dan pemegang lisensi lain yang perlu pemeriksaan kesehatan.

“Salam dan semangat Prima menjadi dasar bagi kerja kami dalam melayani dengan hati untuk mendukung transportasi udara selamanya selamat, aman, dan nyaman,” ucap Rindu, seraya mengajak seluruh pegawai dan pemangku kepentingan untuk mendukung WBK di lingkungan BLU Balai Kesehatan Penerbangan.(jef)

JAKARTA: (GLOBALNEWS.ID)- Sudah pernah berkunjung ke mall domba dan kambing? Pasti belum pernah. Yang sering kita lakukan baru sebatas berkunjung ke lapak-lapak penjual domba dan kambing yang di pinggir-pinggir jalan. Itu pun menjelang Idul Kurban.

Terbayang tidak ada mall domba dan kambing yang berada di pusat kota, bukan di perkampungan? Penasaran? Datang saja ke Eldoka (Etalase Domba Kambing) Mart El Barka yang berlokasi di sekitar Cilandak KKO. Tidak begitu jauh dari Transmart Cilandak. Di sini akan kita temui begitu banyak jenis kambing dan domba yang ditempatkan dalam kandang-kandang.

Eldoka Mart? Kalau baru dengar, ya wajar, karena memang baru dibuka pada Minggu (28/7). Dan, ini menjadi Mall Domba dan Kambing yang pertama di Indonesia. Di sini, dijual beraneka jenis domba dan kambing. Mulai dari untuk kebutuhan aqiqah, kurban, hingga untuk kontes. Harganya juga beragam, mulai dari Rp2,6 juta hingga Rp15 juta.

Adalah Dhanni Herdiana beserta rekan-rekannya yang berada di balik berdirinya Eldoka Mart. Yang selama satu tahun terakhir Dhanni dan tim yang berbeda latar belakang pekerjaan terus menggodok untuk mewujudkan mall khusus domba dan kambing, yang akhirnya terealisasi.

Didirikannya mall khusus domba dan kambing dilatarbelakangi karena tidak ingin hewan-hewan itu selama dalam lapak-lapak berada dalam keadaan stres seperti yang banyak terjadi di lapak-lapak penjual domba dan kambing.

“Ya kehujanan, kepanasan. Kondisi ini akan membuat berat badannya susut karena stres. Kambing yang matanya merah berarti dalam keadaan stres. Jadi, kami ingin ada tempat yang layak dan nyaman buat kambing dan domba sehingga kualitasnya terjaga. Sebagaimana manusia kalau tinggal di tempat layak pasti merasa nyaman,” tutur Dhanni yang juga Ketua Yayasan El Barka Nusantara Madani, saat ditemui di mall yang dikelolanya itu.

Di area seluas 1625 meter persegi ini bisa menampung sekitar 600 kambing dan domba. Kambing dan domba yang berukuran besar ditempatkan di ruangan sebelah kiri, dan yang berukuran lebih kecil di ruangan sebelah kanan. Di sini, selain bisa membeli kambing dan domba, juga bisa menyembelih hewan yang sudah dibeli di sini.

Sesuai namanya, ketika kita masuk ke area ini akan tercium aroma khas kambing dan domba tapi tidak menyengat, dan tidak sampai menusuk hidung. Jadi, jangan heran jika di lantai atas mall ini ada area food court-nya.

Tak melulu menjual kambing dan domba, ke depannya juga akan dibuka edufarm untuk siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar, bisa juga untuk keluarga. Jadi, katanya, anak-anak yang ingin melihat peternakan domba atau kambing tidak perlu pergi jauh-jauh, cukup di tengah kota juga ada.

*Kemandirian Pangan*
Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) M. Azrul Tanjung yang hadir dalam kesempatan itu menyambut baik berdirinya Eldoka Mart. Terlebih Domba dan Kambing Mart ini yang pertama ada di Indonesia, yang berdiri tak jauh dari pusat ibukota negara.

Yang diharapkan bisa menjadi Pusat Domba Kambing Nasional. Tempat berkumpulnya peternak-peternak domba dan kambing skala UMKM. Jika para peternakan ini bersatu dan suatu ketika membentuk koperasi akan membuat mereka lebih berdaulat di negerinya sendiri.

“Ini sebuah awal agar petani kita berdaulat. Menjadi cikal bakal gerakan kemandirian kambing dan domba yang berbasis usaha mikro, kecil dan menengah. Selama ini kan petani, peternak, pedagang tidak berdaya karena tidak memiliki akses ke sumber-sumber yang bukan sebatas lahan dan modal, tetapi juga pasar. Memastikan pasar itu jauh lebih penting,” tandasnya.

Agar ini berjalan sesuai harapan, perlu melibatkan berbagai stakeholder dan komunitas. Karena jika melibatkan satu pihak saja, tidak akan banyak yang bisa dilakukan. Seperti Komunitas Asosiasi Pengusaha Aqiqah Indonesia yang jika dipersatukan akan semakin memperkuat ketahanan sumber pangan daging domba dan kambing.

“Kita ingin seperti di New Zealand yang memenuhi kebutuhan susu masyarakatnya dari para peternak yang bersatu dalam wadah koperasi Fronterra. Mengapa kita tidak seperti itu? Sebenarnya bisa, tapi sumberdaya kita tidak dikelola dengan baik. Kita harus mau belajar dari kekuatan ekonomi negara luar yang ditopang oleh koperasi,” tukasnya.

Potensi ekonomi yang sedemikian besar itu jika tergarap secara maksimal dan terkelola dengan baik akan dapat menguatkan dan memberdayakan ekonomi umat. Terlebih kebutuhan daging kambing tidak hanya menjelang Idul Kurban, tetapi setiap hari. Jika ini tertata dengan baik, mall ini akan mampu menjawab kebutuhan daging kambing dan domba.

*Juleha*
Dalam kesempatan itu, Eldoka Mart juga menyumbangkan sekitar 50 meja sembelih hewan kambing dan domba kepada juleha (juru sembelih hewan halal) masjid-masjid se-Jakarta. Donasi ini dimaksudkan agar skill para juleha ini dalam penyembelihan hewan tidak hanya harus dilakukan dengan benar saja. Tapi, juga sesuai dengan syariat.

“Jadi tidak ada lagi penyembelihan kambing di got, atau di tanah yang membuat darahnya berceceran di mana-mana. Teknis penyembelihan hewan itu harus halal dan tayyib. Ingat, penyembelihan yang tayyiban adalah sekali iris, di bawah jakun,” kata Azrul Tanjung.

Diharapkan Juru Sembelih Halal (Juleha) ini menjaga proses penyembelihan dilakukan secara syariah. Diharapkan pula para Juleha ini dapat menguasai tata cara dan akhlak penyembelihan hewan dengan baik dan benar.

Agar lebih menguasai, para Juleha ini pun mendemonstrasikan cara menyembelih hewan yang baik dan benar di atas meja sembelih hasil donasi ElDoka Mart. (Jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (DIT TEKLING DITJEN MIGAS KESDM) menilai prosedur penanganan tumpahan minyak di Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Karawang, Jawa Barat sudah tepat (on the track). Pihaknya juga mengaku sedang mengecek dokumen Oil Spill Contingency Plan (OSCP) yang ada di PHE ONWJ sejak peristiwa tumpahan minyak pada Minggu 21 Juli 2019 lalu.

Jika melihat prosedur yang sudah dilakukan oleh PHE ONWJ, maka memang seperti itu yang mesti dilakukan dalam penanganan oil spill, yakni dengan memasang oil boom dan juga menggunakan skimmer

“Hidro karbon yang menyembur dari YYA ini adalah jenis waxy oil, semacam minyak berat seperti lilin. karena itu diperlukan skimmer khusus, yakni Octopus skimmer untuk menghisap tumpahan minyak tersebut.

Pada saat ini sudah dioperasikan 3 unit Octopus skimmer, dan masih akan didatangkan lagi 3 unit skimmer untuk “menghisap” waxy oil tersebut,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas Adhi Wibowo kepada wartawan,Sabtu (27/7/2019)

Adhi juga mengapresiasi dilibatkannya Oil Spill Combat Team (OSCT) Indonesia oleh PHE ONWJ untuk bantu penanganan oil spill di anjungan lepas pantai milik PHE ONWJ ini. Perusahaan OSCT sudah banyak pengalaman dalam kasus peanggulangan tumpahan minyak di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Iya betul, OSCT memang spesialis dalam menangani oil spill, dan punya personil, kemampuan serta peralatan yang cukup. Jika peralatan perusahaan tidak cukup, maka memang wajib mendatangkan peralatan tersebut dan menangani oil spill hingga tuntas, contohnya adalah dengan menambah jumlah Octopus skimmer. Jadi OSCT Indonesia sebagai perusahaan yang ahli penanggulangan tumpahan minyak diharapkan bisa bantu Pertamina agar kasus tumpahan minyak ini bisa segera teratasi,”tutur Adhi.

Di tempat terpisah, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman mengemukakan bahwa Pertamina terus melakukan upaya intensif untuk mengatasi peristiwa tersebut.Pertamina Group dibantu dengan Oil Spill Combat Team yang ahli dan spesialis menanganinya.

“Kami terbuka dengan bantuan ahli dan peralatan dari SKK Migas maupun dari instansi lain, termasuk dari KKKS.
Pertamina Group dibantu dengan Oil Spill Combat Team yang ahli dan spesialis menanganinya,” kata Fajriyah.(jef)

JAKARTA: (Globnews.id)- PT (Persero) Pertamina terus berupaya secara intensif dan maksimal untuk mengatasi kebocoran gas yang menimbulkan gelembung udara di sumur YYA-1 Blok Offshore North West Jawa (ONWJ), termasuk mencegah kerusakan lingkungan dengan mengerahkan 27 unit kapal dan alat penangkap tumpahan minyak (oil boom) di Perairan Pantai Utara Jawa, Karawang Jawa Barat.

“Kami juga terbuka dengan bantuan dan peralatan dari SKK Migas maupun dari instansi lain, termasuk dari KKKS. Sekarang semuanya bekerja secara maksimal di lapangan,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Menurut Fajriyah Usman, penanganan bocoran gas di sumur yang dioperatori Pertamina Hulu Energi ONWJ ini dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang kredibel, kompeten dan memiliki pengalaman yang baik dalam menangani masalah yang sama.

Dalam menangani tumpahan minyak Pertamina dibantu oleh Oil Spill Combat Team (OSCT) Indonesia yang ahli dan spesialis menanganinya. Selain itu, juga dilibatkan Boot & Coots, perusahaan asal Amerika Serikat yang telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan peristiwa di Gulf Mecixo.

“Seluruh upaya tersebut sebagai komitmen dan keseriusan Pertamina dalam mengatasi peristiwa di sumur migas lepas pantai tersebut baik dari aspek operasional maupun lingkungan hidup,”katanya.

Di bagian lain, Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, Een Nuraini Saidah mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan terjadinya tumpahan minyak di wilayah kerja PHE ONWJ sejak akhir pecan kemarin. ‘Kemenhub sudah melakukan sejumlah langkah-langkah antisipasi guna mempercepat penyelesaian tumpahan minyak tersebut. Koordinasi sudah dilakukan dengan pihak Pertamina,” kata Een Nuraini.

Dalam rapat yang digelar di Kementerian Perhubungan, Selasa (22/7/2019) kemarin, juga membahas tentang kemungkinan menaikkan status kejadian tumpahan minyak milik PHE ONWJ tersebut. Namun hingga Selasa (23/7/2019) hari ini masih ditetapkan dalam level tier 1, karena dianggap masih bisa ditangani Pertamina bersama tim yang dilibatkan.

Een juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendapat laporan dari Pertamina bahwa dalam penanggulangan tumpahan minyak di Anjungan Lapas Pantai YY milik PHE ONWJ melibatkan pihak konsultan yakni Oil Spill Combat Team (OSCT) Indonesia untuk strategi penanganan tumpahan minyak agar efektif, karena penangannya harus cepat dan dalam waktu singkat. “Kami mendapatkan laporan bahwa OSCT jadi konsultan langsung dari PHE ONWJ dan sudah bekerja di lapangan,” kata Een Nuraini.(jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Setelah lama tidak terdengar proses pemeriksaan yang dilaksanakan,tiba-tiba dalam dua pekan terakhir,Soetikno Soedarjo dan Emirsyah Satar mantan Direktur Utama Garuda Indonesia kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di KPK.
Setelah dipanggil pada Rabu,10 Juli 2019 ,Emirsyah Satar harus kembali menyambangi KPK,Rabu 17 Juli 2019 . Sejauh ini Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kaitan dengan dugaan suap yang dilakukan oleh perusahaan Inggris,Rolls Royce pada 16 Januari 2017 segera setelah pengumuman yang dikeluarkan oleh Seriuous Fraud Office (Lembaga Anti Rasuah) Inggris.
Namun dalam pemberitaan yang dilansir oleh BBC, baru- baru ini diungkapkan bahwa kasus yang melibatkan Rolls Royce tersebut di negaranya sendiri justru malah telah dinyatakan distop dan tidak dilakukan proses investigasi lebih lanjut lagi.
Sesuai laporan BBC,Lembaga Anti Rasuah Inggris (SFO) menghentikan investigasi mengingat tidak cukup adanya bukti (evidence) atau kurangnya perhatian dari publik atas dugaan kasus suap tersebut.Laporan BBC juga menyebutkan bahwa tidak ada individu dari Roll Royce yang menghadapi tuntutan.
Selain di Inggris,penghentian proses investigasi juga dilakukan di Thailand.
Dalam pemberitaannya sebagaimana diberitakanhttps://www.bbc.com/news/business-47330580,
Serious Fraud Office (SFO) telah menghentikan penyelidikannya di perusahaan kedirgantaraan Rolls-Royce dan perusahaan obat raksasa GlaxoSmithKline.
SFO mengatakan ada “bukti tidak cukup” atau “tidak untuk kepentingan umum” untuk melanjutkan.
Rolls sedang diselidiki karena kekhawatiran tentang penyuapan dan korupsi, yang membuat perusahaan menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan pada tahun 2017.
Penyelidikan GSK terkait “praktik komersial” di perusahaan.Dalam kasus Rolls-Royce, penyelidikan SFO menyebabkan perusahaan mengambil tanggung jawab atas perilaku korup yang mencakup tiga dekade, tujuh yurisdiksi dan tiga bisnis, yang membayar denda sebesar £ 497,25 juta. ”
Perusahaan itu mengakui pemalsuan akun untuk menyembunyikan penggunaan perantara yang ilegal, mencoba untuk menghalangi investigasi korupsi, dan membayar puluhan juta poundsterling dalam suap untuk memenangkan bisnis di Indonesia, Thailand, Cina dan Rusia.
SFO juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada individu di wajah Rolls yang akan menghadapi tuntutan.
Rolls-Royce menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) – semacam tawar-menawar pembelaan perusahaan – dengan SFO pada tahun 2017 untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran.

‘Konyol’
Tetapi kritik terhadap berita SFO hari Jumat bahwa baik manajemen maupun individu akan menghadapi tindakan menggambarkannya sebagai aneh, mengingat bahwa perusahaan menerima kesalahan di bawah DPA.

Jeremy Summers, kepala kejahatan bisnis di firma hukum Osborne Clarke, mengatakan bahwa penggunaan DPA mungkin perlu dikaji ulang.

“Sistem di Inggris didasarkan pada orang-orang yang relevan yang juga dituntut, dan orang-orang tidak bisa mendapatkan DPA. Aspek itu mungkin perlu dilihat segera,” katanya kepada BBC.

Dia menambahkan bahwa pengadilan di masa depan mungkin kurang bersedia untuk memberikan DPA, mencatat bahwa bukti pendukung sekarang dipandang oleh SFO sebagai tidak cukup untuk mengejar penuntutan terhadap individu.

Sementara itu, kelompok kampanye anti-korupsi Transparency International UK menggambarkan penutupan kasus ini sebagai “absurd” dan berpendapat bahwa keadilan belum ditegakkan.

Robert Barrington, direktur eksekutif organisasi itu, mengatakan bahwa “baik pembayar suap atau tim manajemen yang membiarkan kejahatan itu terjadi” tidak bertanggung jawab.

“Kasus ini mempertanyakan apakah SFO benar untuk menawarkan Rolls Royce DPA,” tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan, Rolls-Royce mengatakan mencatat pengumuman SFO dan tidak akan mengomentari keputusan tersebut.

Investigasi badan penipuan terhadap Glaxo, yang dimulai pada 2014, berfokus pada “praktik komersial oleh perusahaan, anak perusahaan, dan orang terkait”.

SFO mengatakan bahwa setelah “tinjauan terperinci dari bukti yang tersedia dan penilaian kepentingan publik tidak akan ada penuntutan dalam kasus ini”.

Seorang juru bicara Glaxo mengatakan perusahaan “senang bahwa SFO telah menutup penyelidikan mereka dan menyimpulkan bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut diperlukan”.

Lisa Osofsky, yang masa jabatannya di SFO mulai Agustus lalu, telah melakukan peninjauan terhadap kekuatan kasus-kasusnya yang terbuka.

Dia sebelumnya bekerja di perusahaan kepatuhan Exiger, di mana dia adalah Direktur Pelaksana, dan sebagai jaksa federal untuk pemerintah AS
Direktur SFO Lisa Osofsky mengatakan: “Setelah pemeriksaan yang luas dan hati-hati, saya telah menyimpulkan bahwa ada bukti yang tidak cukup untuk memberikan prospek yang realistis atau tidak ada kepentingan umum untuk mengajukan tuntutan dalam kasus-kasus ini.(bn/69).a bekerja di perusahaan kepatuhan Exiger, di mana dia adalah Direktur Pelaksana, dan sebagai jaksa federal untuk pemerintah AS
Direktur SFO Lisa Osofsky mengatakan: “Setelah pemeriksaan yang luas dan hati-hati, saya telah menyimpulkan bahwa ada bukti yang tidak cukup untuk memberikan prospek yang realistis atau tidak ada kepentingan umum untuk mengajukan tuntutan dalam kasus-kasus ini.(jef).

YOGYAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-Yogyakarta International Airport (YIA) nantinya akan dihubungkan langsung dengan Stasiun Wojo yang merupakan stasiun kereta bandara terdekat dari Bandara YIA.

Kereta bandara ke YIA saat ini sudah beroperasi dari Stasiun Wojo menuju Stasiun Tugu Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Maguwo. Namun sayangnya untuk menuju Stasiun Bandara Wojo, penumpang harus naik kendaraan umum lagi.

Direktur Angkutan dan Lalu Lintas Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Danto Ristiawan mengatakan, nantinya akan ada rel baru sepanjang 5,7 km yang menghubungkan dari Stasiun Wojo dengan Bandara Kulonprogo, sehingga masyarakat yang baru turun bisa langsung menggunakan kereta bandara.

“Ada jalur KA ke YIA ini akan jadi jalur baru. Jalurnya sepanjang 5,7 km, dan akan masuk bandara dari Stasiun Wojo,” ujarnya di Yogyakarta, Sabtu (6/7/2019).

Nantinya rel tersebut bentuknya campuran antara rel layang dengan rel yang yang berada di atas tanah (at grade). Adapun rinciannya adalah 5 kilometer (km) akan dibangun melayang, sedangkan sisanya 0,75 km dibangun at grade.

Pengerjaan sendiri dilakukan selama 2 tahun. Pembangunam dimulai pada tahun ini yang artinya bisa dipakai pada tahun 2021.

“Nanti akan di mix 5 km elevated, 750 meter sisanya at grade, pengerjaannya 2019-2020, 2021 operasi,” ucapnya.

Khusus Stasiun Wojo, nantinya akan ditingkatkan kapasitasnya. Sebab saat ini kapasitas penumpang belum mampu menampung untuk jumlah yang besar.

Apalagi, stasiun ini nantinya akan menjadi koneksi utama antara kereta bandara hingga bus Damri. Tentunya dibutuhkan kapasitas yang lebih besar lagi untuk menampung penumpang dalam jumlah besar.

“Peningkatan Stasiun Wojo, karena stasiun ini akan digunakan sebagai koneksi ke bus airport (Damri). Di sana akan ada perluasan parkir, bangunan stasiun, sampai peron. 5,7 km waktu tempuhnya 10 menit,” pungkasnya.(jef)

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Masyarakat Juru Sembelih Halal (Juleha) hadir untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia terkait tata cara menyembelih hewan secara halal.

Salah satu inisiator Juleha Alwi Mahir mengatakan Juleha dibentuk atas inisiatif para pelaku penyembelih dengan harapan bisa mengedukasi masyarakat agar bisa menjalankan tata laksana penyembelihan baik hewan kurban seperti Domba, Kambing, Unta dan Lembu atau sembelihan halal lain seperti ayam yang hukum dari kehalalannya tergantung dari tata laksana penyembelihannya.

“Juleha saat ini diketuai oleh Ust. M. Ali Subarkah, saat ini berbagai kegiatan dilakukan untuk merumuskan tata laksana penyembelihan halal dan kami juga sedang mencoba membuat media komunikasi berupa buku panduan maupun media lainnya untuk mensosialisasikan tata laksana penyembelihan halal,” katanya.

Juleha juga secara rutin melakukan pelatihan dari masjid ke masjid untuk melatih para penyembelih. Bahkan saat ini mulai dikembangkan audit di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang ada di sekitar lingkungan basecamp Juleha.

Alwi mengaku sampai saat ini ruang gerak Juleha masih terbatas pada dana swadaya sehingga masih sedang mencari satu media yg lebih aktif dan masif utk informasikan tentang organisasi.

Fokus dari Juleha adalah melakukan pelatihan dan sertifikasi terhadap para pelaku penyembelih agar dapat melaksanakan tata laksana penyembelihan sesuai dengan syariat dan keilmuannya yang digarisbawahi pada pedoman “ASUH” (Aman Sehat Utuh Halal).

“Seiring waktu dan perlahan Juleha sudah beranggotalan 450 orang di Jabodetabek, mulai juga ada di Surabaya, Malang, dan Solo,” katanya.

Juleha ingin menyuarakan dan mengedukasi masyarakat tata laksana penyembelihan halal di Indonesia yang dianggapnya masih belum sesuai dengan kaidah maupun syariat agama.

Menurut dia, tata laksana penyembelihan baik di RPH yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah maupun tempat penyembelihan hewan kurban lainnya masih jauh sekali dari pedoman asuh (aman sehat utuh halal).

Ia mencontohkan penyembelihan yang dilakukan di atas selokan air atau di galian tanah.

“Itu akan mudah sekali terjadi cross kontaminasi bakteri antara bakteri di selokan, bakteri tanah yang bisa mencemari hewan sembelihan sehingga daya simpan hewan sembelihan tersebut menjadi turun drastis menjadi sangat singkat karena tercemar bakreri negatif,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, terkait tata laksana yaitu menyembelih dengan halal ada syarat mendasar yang masih banyak belum dilakukan di antaranya Penyembelih harus suci dari hadast kecil maupun besar.

Sementara dari sisi isu “animal welfare”, konsep ibadah kurban seringkali menjadi salah kaprah karena persepsi yang keliru.

Padahal kata dia kurban merupakan ibadah sebagaimana sabda Rosul “sembelihlah dengan rahmat” maka hal ini seharusnya dilakukan dengan baik atau menyembelih dengan tidak memperlakukan kasar ternak sembelihan, tidak mempertontonkan sembelihan satu dengan lain, tidak di area terbuka yang dapat ditonton anak-anak di bawah umur.

“Hal ini masih tidak bisa tertata dengan baik sehingga pelaksanaannya cenderung mendapatkan konotasi negatif sehingga ibadah kurban terkesan menjadi kegiatan negatif mencemari lingkungan, kekerasan terhadap hewan kemudian edukasi negatif terhadap generasi anak sekolah. Ini harus dihapuskan bukan ibadahnya yang salah tapi yang salah tata laksananya ibadah kurban adalah sunah, menjaga kebersihan wajib,” katanya.

Ia berpendapat jika hal itu dikelola dengan baik sebenarnya tidak sulit hanya butuh pelatihan, informasi dan edukasi tentang cara menyembelih dengan baik.

Ia menganggap perlunya memberikan solusi terkait peralatan yang digunakan untuk melakukan kurban di sarana umum.

“Misal apa susahnya menyediakan meja potong toh bukan nilainyg tinggi namun selama ini alasan keterbatasan tempat tapi tidak dicarikan solusi, di selokan sampai 2-3 minggu sisa darah gumpalan masih tersisa berceceran bahkan bakteri sangat berbahaya sekali,” katanya.

Juleha sendiri menyediakan meja potong hewan dan tahun ini sudah berkomitmen akan membagikan 100 meja potong gratis.

“Dengan harapan akan disebarkan ke masjid, sekolah, dan panitia kurban di Jabodebatek dan sekitarnya harapannya Jakarta menjadi sentra informasi yang bisa dicontoh oleh kota lain di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebagai pendiri Juleha, ia aktif merumuskan tata laksana kurban penyembelihan halal disinkronkan dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia dan Kementan yang kini sudah mulai terbentuk dengan utuh.

“Dan ke depan kami harapkan Indonesia bisa menjadi kiblat sertifikasi juru sembelih sehingga Juleha bisa sertifikasi juru sembelih halal di Indonesia,” katanya.

Pihaknya berharap pemerintah mendukung perizinan baik dari sisi organisasi dan mengeluarkan sertifikasi sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lebih banyak pihak agar Juleha bisa diakses lebih banyak masyarakat. (jef)

JAKARTA(GLOBALNEWS.ID)- Pelaksanaan audit investigasi BPK 2017 atas dugaan tindakan pindana korupsi dalam pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syamsul Nursalim dinilai telah melanggar prinsip independen, objektif dan professional sehingga hasilnya menjadi keliru dan bertentangan dengan audit BPK yang sebelumnya telah dilakukan pada 2002 dan 2006. Pada audit BPK pada 2002 dan 2006 tidak ada kerugian negara, tapi pada 2017 tiba-tiba ada kerugian Negara dalam pemberian SKL tersebut.

“Auditor yang melakukan audit investigasi 2017 itu tidak melaksanakan prinsip independen, objektif dan professional dan inilah yang kami gugat,” kata Dr. Maqdir Ismail LLM, SH pengacara SN. Bersama pengacara senior Prof. Dr. Otto Hasibuan SH, Maqdir telah mengacukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, agar pengadilan membatalkan audit Investigasi BPK 2002 tersebut.

“Yang kami gugat itu bukan laporan BPK-RI tetapi pada prosedur yang tidak mengikuti Undang-undang dan Peraturan BPK sendiri mengenai Standar Pemeriksaaan Keuangan Negara,” kata Maqdir di Jakarta Rabu (19/6).

Audit tersebut hanya menggunakan satu sumber yaitu data dari hasil penyelidikan KPK. Auditor tidak pernah melakukan konfirmasi terhadap auditee (pihak yang bertanggung jawab atau yang diperiksa), dalam hal ini adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Syamsul Nursalim.

“Karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan UU dan Peraturan yang berlaku, kami menggugat dan meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa Audit BPK 2017 tidak berkekuatan hukum yang mengikat. Penentuan kerugian negara di laporan audit ini tidak bisa dipakai sebagai dasar dalam penyidikan SN,” katanya.
Sementara Otto mengatakan, SKL yang diberikan pemerintah melalui BPPN pada April 2004 itu sebetulnya hanya untuk memberikan kepastian hukum, bukan tanda bahwa SN sebagai pemegang saham BDNI sudah melunasi kewajibannya.

Pelunasan kewajiban BLBI oleh SN telah berlangsung jauh sebelumnya yaitu pada Mai 1999, saat perjanjian Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) antara SN dengan pemerintah dinyatakan closing. Ini ditandai dengan pemberian surat release and discharge (R&D) pada tanggal yang sama dan ditangani oleh Menteri Keuangan saat itu Bambang Subianto, Kepala Deputi BPPN Farid Harianto dan SN sendiri.

Surat R&D ini memuat pernyataan bahwa pemerintah tidak akan memulai atau melakukan tuntutan hukum apapun terhadap dugaan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan BLBI. Surat ini terdiri dua dokumen yaitu Shareholders Loan Release yang terakit dengan BMPK dan Liquidity Support Release terkait dengan BLBI.

Penandatangan R&D kemudian diikuti oleh Surat Pernyataan (Letter of Statement) yang dibuat SN dan BPPN pada 25 Mei 1999 di hadapan notaris Merryana Suryana dimana BPPN menyatakan bahwa transaksi yang tertera di dalam MSAA telah dilaksanakan oleh Syamsul Nursalim. Dalam pernyatan ini, pemerintah juga berjanji dan menjamin untuk tidak menuntut SN dalam bentuk apapun, termasuk tidak melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara pidana.

“Berdasarkan hal tersebut, sudah sejak 21 tahun lalu pemerintah telah berjanji tidak akan menuntut SN secara pidana, dan kenapa tiba-tiba KPK sebagai bagian pemerintah mengabaikan perjanjian dengan menjadikan SN dan isterinya sebagai tersangka yang telah merugikan negara,” kata Otto.

SN dan isterinya diperlakukan tidak adil karena sudah 20 tahun lalu kewajibannya terhadap negara telah dipenuhi seperti yang ditetapkan dalam MSAA. Dalam MSAA itu, SN sebagai pemegang pengendali Bank BDNI diwajibkan untuk melunasi kewajiban BLBI sekitar Rp 28 triliun, dimana Rp 1 triliun dibayar dalam bentuk tunai, dan sisanya sekitar Rp 27 triliun dalam bentuk saham di 12 perusahaan.

“Seyogyanya KPK sebagai bagian pemerintah harus mentaati perjanjian tersebut agar keadilan dan kepastian hukum bisa ditegakkan,” kata Otto.
Langkah KPK yang menjadikan SN sebagai tersangka telah melanggar hak immunitas yang diberikan oleh pemerintah pada 20 tahun lalu. Namun sampai saat ini, belum ada satupun instansi pemerintah yang bersuara terhadap kisruh SKL BLBI ini. (jef)

JAKARTA: (GLOBALNEWS.ID) -Tim Kuasa hukum Sjamsul Nursalim eks pemilik BDNI) menegaskan, dalam perkara BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) seharusnya sudah tidak ada masalah hukum lagi, setelah perjanjian MSAA (Master Settlement Acquisition Agreement ) ditandatangani, dengan mewajibkan obligor BLBI membayar kewajibannya.

“Kalaupun ada salah persepsi soal angka, itu tak menggugurkan komitmen pemerintah saat itu untuk membebaskan obligor dari tuntutan pidana, dan itu harusnya jadi preseden pemerintah sekarang,” tegas anggota tim kuasa Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan dalam keterangan pers di Hotel Grand Sahid, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (19/6/1999).

Otto mengatakan sebenarya kasus ini sudah selesai 20 tahun lalu melalui penandatanganan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSSA) pada 25 Mei tahun 1999.

Dalam perjanjian MSSA tersebut, SN sudah menyelesaikan kewajibannya dengan membayar secara tunai Rp1 triliun dan 30-an asset senilai Rp27,4 triliun.

“Dalam MSSA tersebut pemerintah menerbitkan release and discharge yang menjamin kepastian hukum tidak akan menuntut SN dan melepaskannya dari tanggungjawab begitu juga direksi BDNI. Jadi masalah ini sudah selesai. Kenapa sekarang muncul lagi,” tanya Otto yang sudah menggugat Hasil Audit BPK tahun 2017 ke PN Jakarta Selatan.

Otto mengungkapkan, kasus BLBI yang melibatkan kliennya selalu muncul setiap pergantian pimpinan negara.

Saat zaman Habibie, pemerintah akhirnya membuat UU No. 25/2000 (Propenas), yang memerintahkan agar debitur yang telah menandatangani dan memwnuhi MSSA perlu diberi jaminan kepastian hukum.

Zaman pemerintahan Gus Dur, BPPN yang menangani BLBI kembali diaudit pada tahun 2002, khususnya yang terkait BDNI. “Audit BPK menyebutkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BDNI sudah closing pada 25 Mei 1999 dengan membayar kewajibannya, ” tutur Otto.

Kini kasus ini kembali muncul menjelang bahkan KPK menetapkan SN dan istrinya dijadikan tersangka, setelah Kepala BPPN Sarifudin Tumenggung divonis bersalah dalam kasus penanganan BLBI terkait BDNI. “Klien kami SN menganggap diperlakukan tidak adil. Kenapa dulu dijamin tidak akan dituntut, tapi kini malah dijadikan tersangka, karena itulah SN menggugat audit BPK di PN Tangerang,” pungkasnya. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)–Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menyetujui permohonan maskapai terkait dengan penerbangan tambahan (extra flight) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi lonjakan penumpang pada arus mudik lebaran tahun 2019.

Berdasarkan posisi data per 27 Mei 2019, Ditjen Perhubungan Udara telah mengeluarkan 313 Flight Approval (FA ) untuk rute domestik, sedangkan 47 Flight Approval untuk rute internasional. Extra flight akan terus bertambah sejalan dengan permintaan maskapai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Tidak menutup kemungkian jumlah extra flight bertambah karena masih banyak permintaan dari maskapai sampai saat ini,” ujar Polana.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B Pramesti menjelaskan, pada periode angkutan lebaran tahun 2019 diperkirakan permintaan extra flight akan terus bertambah untuk melayani masyarakat yang ingin mudik atau cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

“Penambahan extra flight ini diberikan kepada maskapai guna mengantisipasi lonjakan penumpang dan kelancaran selama arus mudik lebaran,” tambah Polana.

Adapun maskapai yang sudah mengajukan Flight Approval dari Air Asia Indonesia sebanyak 130 FA untuk rute domestik, Sriwijaya Air telah disetujui untuk rute domestik sebanyak 12 FA, Lion Air sebanyak 111 FA, Express Air sebanyak 24 FA, Susi Air sebanyak 22 FA dan TransNusa sebanyak 14 FA.

Sedangkan extra flight untuk rute internasional, telah disetujui FA untukl maskapai Jet Star sebanyak 25 FA, Silk Air sebanyak 6 FA, Malaysia Airlines sebanyak 14 FA, dan Saudi sebanyak 2 FA.

Polana juga mengingkatkan kepada stakeholder penerbangan untuk tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Serta selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi udara.

“Kami Ditjen Perhubungan Udara akan fokus kepada 3 aspek dalam persiapan angkutan lebaran 2019. Ke tiga aspek tersebut adalah keselamatan, keamanan dan pelayanan. Kami siap memberikan pelayanan tyang prima kepada pemudik,” tutup Polana. (jef)