JAKARTA (Globalnews.id) –
Ribuan ungkapan tentang Indonesia masa depan, tentang Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih sejahtera, aman, damai dan sentosa serta ungkapan-ungkapan optimis lainnya dirangkai oleh segenap peserta dalam acara Doa Bersama yang digelar Alumni UGM Pilh Jokowi (AUpJ) di Senayan-Jakarta, Sabtu (30/3).

Ketua Panita Agus Awali mengatakan, acara Doa Bersama ini sebagai upaya untuk terus menggaungkan energi optimisme, baik bagi Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin maupun segenap pendukungnya. “Bukan hanya optimisme dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf melainkan optimisme dalam membangun negeri ke depan,” kata Agus.

Agus memastikan, dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf bukan demi kemenangan dalan kontestasi Pemilu 2019 semata, melainkan demi merawat NKRI dan menjaga Indonesia. “Etos kerja kerja kerja yang menjadi penggerak kita semua selama ini dan ke depan, juga harus dibarengi dengan doa,” paparnya.

Menjawab pertanyaan apakah acara ini merupakan kampanye dan bagian dari kegiatan Timses, Agus mengatakan, tidak dipungkiri bahwa alumni UGM di sini dan alumni berbagai Perguruan Tinggi ini adalah pendukung Jokowi. Namun kegiatan bersama ini bukanlah kampanye, dan bukan pula bagian dari kegiatan timses.

Ia tegas memberlakukan aturan bahwa peserta dilarang membawa atau mengenakan atribut partai apalagi APK (Alat Peraga Kampanye). Tapi tidak menghalangi peserta yang akan hadir mengenakan kaos yang menggambarkan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin, dan itu lebih sebagai penanda komunitas yang memudahkan setiap koordinatornya membantu Panitia dalam hal ketertiban dan kelancaran acara.

Koordinator Acara Ondo Sirait menimpali, doa bersama lintas agama ini dikemas dengan prosesi yang juga mengakomodir tradisi. “Akan ada lima tumpengan. Kita semua mestinya tahu kenapa lima, yakni Pancasila. Dan tumpeng ini bukan tumpeng nasi kuning seperti biasa, melainkan tumpeng sega abang sega putih (tumpeng nasi merah nasi putih – red). Tumpengan merah putih adalah simbol semangat kami, simbol kecintaan kami pada NKRI. Doa kami adalah doa untuk Indonesia,” tegas Ondo.

Selain itu, ada perwakilan berbagai komunitas yang menyampaikan kata-kata baik, positif dan optimis di panggung. Menurut Ondo, panitia membagikan kertas kosong dan alat tulis, dan peserta diminta menuliskan ungkapan bertema Indonesia Optimis. “Ribuan kertas ini akan dikumpulkan dan dirangkai dengan sentuhan seni. Filosofi kami adalah bahwa yang mengikat kita adalah perbedaan. Yang membentuk kita adalah keberagaman. Kita Indonesia,” kata Ondo.

Doa Bersama Lintas Agama dengan tajuk Satukan Doa Satukan Negeri Satu Indonesia ini dihadiri alumni UGM dan Perguruan Tinggi lain yang sebelumnya seolah bergilir dan bergantian menggelar deklarasi dukungan bagi Paslon Presiden Nomor Urut 01.

Doa lintas agama dipanjatkankan di akhir acara bersama perwakilan pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan penghayat.

Komunitas Pengamen dan Pedagang Kaki Lima turut hadir memeriahkan acara. Music Corner serta sejumlah pengamen jalanan berekspresi dan menghibur peserta acara. (jef)

BOGOR: (Globalnews.id)- Universitas Pakuan menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk memberikan pelayanan perbankan secara komprehensif bagi seluruh civitas akademika. Pada kerja sama tahap awal, BNI membuka seluruh fasilitas yang dimilikinya untuk memudahkan civitas akademika Universitas Pakuan bertransaksi menggunakan jasa Cash Management BNI yang diakui lembaga survei internasional sebagai yang terbaik di Indonesia.
Kerja sama ini dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan serta Penggunaan Layanan Jasa Perbankan di Universitas Pakuan, Bogor, Jumat (29 Maret 2019). Hadir pada acara tersebut Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati, Direktur Kepatuhan BNI Endang Hidayatullah, Ketua Badan Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi Subandi Al Marsudi, Ketua Pembina Yayasan Pakuan Siliwangi Mayjen TNI (Purn) Sudarjat Nataatmaja, Rektor Universitas Pakuan Bibin Rubini.
Adi Sulistyowati, yang akrab disapa Susi, menuturkan bahwa bentuk solusi perbankan yang telah diberikan BNI untuk Universitas Pakuan berupa pemanfaatan fasilitas cash management, BNI Direct (payroll gaji dosen dan karyawan), penerimaan pembayaran uang kuliah melalui e-collection, dan kartu pegawai co-brand kartu uang elektronik TapCash. “Selain itu, BNI menerbitan kartu mahasiswa combo yang salah satu nya akan berfungsi sebagai alat bayar parkir bagi civitas akademika baik itu mahasiswa, karyawan, dosen serta masyarakat pada umumnya,” ujar Susi.
Selain itu, sebagai bagian dari percepatan program literasi keuangan, BNI juga mendekatkan fasilitas perbankan pada ekosistem Universitas Pakuan, yaitu dengan menyediakan Kantor Kas Universitas Pakuan di dalam lingkungan Kampus. Fasilitas ini siap melayani seluruh transaksi keuangan bagi civitas akademik Universitas Pakuan. Outlet ini masih tergolong baru karena mulai beroperasional mulai 3 Januari 2019. “Harapan kami dengan adanya Outlet ini semakin dapat mempermudah dalam meningkatkan layanan transaksi perbankan,” tutur Susi.
Mulai hari ini, masyarakat kampus baik dosen, pegawai, mahasiswa, maupun tamu yang akan memasuki area perparkiran kampus dapat menggunakan Kartu Prabayar yang terafiliasi dengan TapCash BNI, yang berbentuk Kartu Pegawai Co Brand. Kartu ini juga berfungsi sebagai Tanda Pengenal Pegawai, atau Kartu Tanda Pengenal Mahasiswa, Kartu Debit.

*Pinjaman Produktif*
Dukungan BNI juga diberikan secara menyeluruh. Salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas pinjaman produktif sebesar Rp 16,5 milyar untuk Universitas Pakuan untuk dapat mengembangkan kualitas mutu pendidikan.
“Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan ini, kami berharap dukungan tersebut membantu aktivitas transaksional lebih akurat, fleksibel dan cashless di lingkungan kampus Universitas Pakuan sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas akademik secara menyeluruh,” ungkap Susi. (jef)

BANDUNG : (Glibalnews.id) –Kelompok petani yang mendapat izin mengelola hutan melalui program Perhutanan Sosial diharapkan dapat membentuk koperasi. Lewat lembaga koperasi, petani dapat memgembangkan usaha lebih baik.  

Perhutanan Sosial merupakan program prioritas nasional dengan skema Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK), yaitu pemberian izin atau hak kelola kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang berada di bawah pengawasan Perhutani selama 35 tahun seluas maksimal 2 Ha per KK. 
Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM Victoria Simanungkalit mengatakan hak kelola berupa IPHPS dan KULIN KK itu belum cukup untuk  menjadikan masyarakat sekitar hutan menjadi sejahtera. 

“Perlu ada upaya pemberdayaan masyarakat hutan dalam mengelola hutan secara komprehensif melalui kelembagaan koperasi. Petani dapat membentuk koperasi atau bergabung dengan koperasi yang sudah ada dalam satu kawasan hutan,” kata Victoria pada kegiatan Temu Lapang Koperasi Perhutanan Sosial di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Kamis (28/3).

Pada kegiatan tersebut dilakukan pelatihan pengolahan kopi sebagai komoditi unggulan pada program perhutanan sosial yang diikuti 35 orang peserta perwakilan petani hutan di 11 desa Kabupaten Bandung.

Victoria menyampaikan komoditas kopi merupakan produk yang bernilai tinggi namun petani belum banyak menikmati nilai tambahnya  karena petani masih fokus pada budidaya dan hanya menjual kopi dalam bentuk cherry. 

“Petani harus mulai berpikir bisnis dan  melakukan pengolahan untuk memperoleh nilai tambah yang hanya bisa dilakukan melalui kelembagaan yang baik. Dalam hal ini lembaga yang paling ideal bagi masyarakat petani kopi adalah koperasi,” lanjut Victoria. 

Relationship Business Manager Bank Mandiri Region VI Arizky Iriawansyah sangat mendukung program pemberdayaan perhutanan sosial melalui kelembagaan koperasi. Menurutnya pembiayaan usaha tani kepada petani memiliki tingkat fraud yang relatif tinggi. Masalah ini dapat diantisipasi dengan kehadiran lembaga koperasi, misalnya pengelolaan dana budidaya yang dilakukan melalui koperasi akan lebih tepat pemanfaatannya dibanding jika dilakukan secara personal oleh petani.

Pada kesempatan itu hadir perwakilan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

BPSKL memiliki dua program yang dapat disinergikan dengan Kemenkop dan UKM yaitu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diharapkan dapat bertransformasi menjadi koperasi serta program peningkatan kapasitas pendamping perhutanan sosial yang  dapat diberikan keahlian tentang pembentukan koperasi dan manajemen perkoperasian secara umum. 

Branch Manager Tani Hub Bill Afriyanto menyampaikan bahwa petani kopi tidak perlu khawatir dalam memasarkan produknya sepanjang dapat memenuhi kualitas yang standar dan pasokan yang kontinu. 

Di saat yang sama diberikan CSR berupa bantuan mesin penggiling kopi (huller dan pulper) oleh Bank Mandiri kepada Koperasi Mekar Laksana Sejahtera yang terbentuk dari 24 Kelompok Tani Hutan. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- Melihat wajah Perum PPD hari ini seakan tidak percaya. Perusahaan plat merah, yang begitu terpuruk dan bahkan sudah dianggap bangkrut, ternyata dapat bangkit dan bahkan kembali berjaya menguasai jalanan di Ibukota.Tahun 1990-an dan 2000-an, wajah PPD selalu saja kental dengan citra sebagai perusahaan merugi besar, pelayanan buruk dan sering diwarnai demo pegawai.

Persoalan yang membelit BUMN itu terbilang kompleks, dari masalah SDM, gaji rendah, kebocoran keuangan, kondisi armada, inefesiensi, hingga utang menumpuk. Perusahaan ini pun kedodoran membayar gaji 11.000 pegawai dan uang pensiun.

Untuk menutupi pembayaran utang, gaji dan pensiun, Perum PPD dipaksa menjual asset. Walhasil, sejumlah lahan depo dilepas. Antara lain lahan kantor pusat di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, ‘terpaksa’ dibeli PT Angkasa Pura II.Kantor pusat PPD lalu pindah ke depo di pertigaan Halim Perdanakusuma. Fakta menunjukan kantor pusat, yang belum lama dibangun dan ditempati, itu kembali dijual ke grup Blue Bird. Kantor pusat kembali pindah. Depo Cawang menjadi pilihan.Asset satu persatu lepas namun persoalan tidak lenyap. Tetap saja kesulitan membayar utang, gaji dan pensiun. Fakta ini mengakibatkan aksi pegawai menuntut haknya pun kembali marak.

Pemerintah pun cenderung ‘lepas handuk’ terhadap Perum PPD. Akibatnya muncul gagasan Perum PPD digabung dengan Perum DAMRI, digabung dengan Perum DAMRI dan PT Pos Indonesia, dijual ke Pemprov DKI Jakarta, bahkan ada pilihan melikuidasi.

Amanat untuk melikuidasi Perum PPD antara lain disematkan kepada Pande Putu Yasa saat memimpin BUMN itu mulai tahun 2012. Pria, yang berkarier sepanjang hidupnya di Perum PPD, tersebut tampaknya mengalami konflik batin mendapatkan tugas itu.

“Saya ditugaskan memproses penutupan Perum PPD, dan menjual asset untuk menutupi biaya sebagai efek dari likuidasi. Batin saya tak bisa menerima. Perusahaan tempat saya mengabdi selama ini harus ditutup dan saya yang ditugaskan memprosesnya. Belum lagi saya harus menjual asset, yang bukan tidak mungkin membuka peluang bagi saya terseret kepada persoalan hukum,” ungkap Direktur Utama Perum PPD, Pande Putu Yasa, dalam diskusi bertajuk Bedah Peran Strategis BPTJ, yang digelar Institut MD9, BeritaTrans.com dan Aksi.id, Kamis (21/3/2019).

Tekad untuk menyelamatkan Perum PPD ditranformasi oleh Putu Yasa dengan menggelar sejumlah agenda perbaikan terbilang radikal. Dia mengobarkan semangat pegawai untuk menyelamatkan perusahaan tempat mereka mencari nafkah dan menghidupi keluarga.

Penentangan keras dari sejumlah pegawai bermunculan. Mereka pesimistis PPD dapat diselamatkan karena kondisinya sudah teramat parah. “Namun saya yakinkan mereka bahwa kita harus bisa menbangun lagi PPD. Perbaikan dengan kesisteman, terukur, sistematis dan terkontrol dengan baik harus diyakni dapat menyelamatkan PPD,” cetusnya.
Perbaikan PPD digenjot Putu juga melalui komunikasi intensif dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. Meyakinkan bahwa PPD masih dapat diselamatkan. “Ternyata kami mendapatkan dukungan luar biasa dari Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.

Aksi bermutu seorang Putu ternyata membuahkan hasil bagus. Menjungkirbalikan anggapan negara banyak orang, termasuk pesimisme pegawai. Dia memghadirkan semacam keajiban terhadap PPD.Perum PPD kembali menggeliat, bahkan meraih posisi lagi sebagai ‘Raja Jalanan.’ Dari jarang terlihat di jalanan Jakarta, kini berseliweran di kawasan Jabodetabek.

“Dalam operasional bus ini, kami dibantu betul oleh Dirjen Perhubungan Darat dan Badan Pengelola Transportasi Janodetabek (BPTJ). Dengan 1.000 bus saat ini, kami tak hanya mengoperasikan bus Transjakarta, tetapi juga JR Connexion dan JA Connexion, yang melayani publik dari permukiman dan pusat perbelanjaan ke lokasi lain, termasuk Bandara Soekarno-Hatta,” jelasnya.

Dari sekitar 1.000 bus, dia mengungkapkan sebanyak 495 armada melayani 34 rute Transbusway melalui konyrak dengan PT Transjakarta. Perum PPD juga mengoperasikan bus Transjakarta Premium
Dipimpin Putu Yasa, Perum PPD tidak hanya menggebrak kawasan Jabodetabek, tetapi juga ekspansi ke wilayah lain, termasuk Karawang. Ekspansi bisnis ini bekerja sama dengan sejumlah pengembang, termasuk Adhi Karya dan Podomoro Group.

Performansi dahsyat PPD mengundang pengembang sentra bisnis dan operator bus mengajukan proposal kerja sama. Bahkan di antaranya menawarkan kesempatan untuk mengoeprasikan bus di Kepulauan Riau. “Kami memang ingin terus memperluas wilayah bisnis. Kami bahkan sedang mempersiapkan angkutan pariwisata dan logistik. Marketnya sangat besar,” jelas pria tersebut.

Mengkilatnya kinerja operasional dan ekspansi bisnis diiringi dengan lezatnya kinerja keuangan. Laba diraih hanya dalam tempo setahun setelah agenda penyehatan digelar. Tahun 2013 menjadi tonggak penting dan sekaligus titik balik dari rugi miliaran rupiah menjadi meraih untung sekitar Rp158 juta.

Kinerja mengkilat keuangan terus menanjak. Tahun 2014 meraih Rp280 juta, 2015 Rp2,19 miliar, 2016 Rp9,74 miliar, 2017 Rp3,38 miliar dan tahun 2018 Rp18.52 miliar. Prestasi itu dipuji Dwi Wahyono, yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perum PPD. “Saya salut kepada Pak Putu dapat membangun PPD seperti ini. Sangat maju,” tuyur Dwi Wahyono
Dia mengutarakan pada era kemimpinannya, terdapat sekitar 1.000 bus dengan 11.000 pegawai.

Dengan demikian, rasio pegawai 1:11. Artinya satu bus ‘menghidupi’ sebelas pegawai. “Pada saat itu, saya dapat mencapai laba operasi, gaji pegawai dibayar tepat waktu, THR dibayar penuh, dan dapat mencicil pembayatan tagihan kepada supplier. Itu tanpa menjual asset,” jelasnya.Kondisi sekarang, dia menuturkan ada 1.000 bus PPD dengan jumlah pegawai sekitar 400 orang. “Membalikkan rasio pegawai ini merupakan prestasi tersendiri Pak Putu. Sangat tidak mudah mengurangi jumlah pegawai,” ujar Dwi Wahyono. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Moda transportasi darat akan menjadi prioritas pada arus mudik 2019. Oleh karenanya yang harus ditingkatkan adalah antisipasi serta keselamatanya.

”Prediksi itu terjadi karena tol Trans Jawa sudah selesai dan dioperasikan. Kapasitas moda KA terbatas dan tarif pesawat terbang cukup mahal,” kata Dirjen Budi pada Press Background Persiapan Angkutan Lebaran 2019 di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Menurutnya, jumlah pemudik dengan bus AKAP saat angkutan Lebaran 2019 diproyeksikan mencapai 4.56 juta orang. Jumlah itu naik dibandingkan tahun 2018 sebesar 4.1 juta orang.

Sedang akutan mudik dengan kapal roro atau penyeberangan naik menjadi 4.56 juta orang. Jumlah itu naik dibanding tahun 2018 sebesar 4.51 orang.

Sementara, fasilitas mudik gratis disiapkan 1.200 bus ke 40 kota di Indonesia mulai Padang sampai Jawa Timur. Jumlah itu menurut Dirjen Budi naik 12% dari tahun 2018.

Menurut Dirjen Budi, kapasitas pemudik gratis naik menjadi 54.000 orang dibandingkan tahun lalu sebesar 44.000 orang. Yang perlu diperhatikan menurut Dirjen Budi adalah kemacetan lalin menjelang rest area jalan tol. “Namun karena waktu mudik yang lama diproyeksikan tidak terlalu bermasalah,” sebut dia.

Yang penting diperhatikan tambah Dirjen Budi, adalah arus balik Lebaran, karena cuma ada waktu tiga hari sebelum masuk kerja, pada hari Senin pascalebaran. “Saat itulah pemudik harus hati-hati dan pengawasan dari aparar di lapangan. Keselamatan harus ditingkatkan,” tegas Dirjen Budi.(jef)

JAKARTA: (Globalnews.id) Keberadaan Badan pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) masih diperlukan, meskipun usinya baru sumur jagung atau belum genap tiga tahun, namun BPTJ dinilai mampu membenahi sistem transportasi kawasan Jabodetabek menuju arah yang lebih baik.

Hal itu mengemuka dalam diskusi panel Membedah Peran Strategis BPJT, yang digelar Majalah Beritatrans/MD9 di Jakarta, Kamis (21/3).Diskusi itu menampilkan, Mantan Menhub Jusman Sfafii Djamal, pengamat kebijakan public Agus Pambudio, Kepala BPTJ Bambang Prihartono dan Dirut Perum PPD Putu Yasa

Mantan Menhub Jusman Sjafei Djamal menilai, BPTJ sudah baik dan kinerja on the track dalam menata dan mengelola transportasi kawasan Jabodetabek. “Oleh karena itu, selayaknya lembaga ini diperkuat secara kelembagaan. Sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata

BTJ dibentuk melalui Perpres No.103/ 2015. Kemudian, BPTJ menyusulan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditetapkan dengan Perpres No.55/2018.“Jika RITJ ini dijalan dengan baik dan konsisten serta ket performent indicator (KPI) yang sudah dirumuskan, maka masalah transportasi Jabodetabek khususnya di Kota Jakarta akan teratasi,” aku Jusman.

Menurut dia, menilai gagal atau berhasilnya menata transportasi Jabodetabek oleh BPTJ tak bisa dilakukan sesaat. Banyak kota-kota besar di dunia, seperti Tokyo Jepang misalnya, butuh waktu sampai 50 tahun.

Pendapat sama juga disampaikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurutnya, kinerja BPTJ dalam menata dan mengelola transportasi Jabodetabek sudah cukup baik. “Yang perlu dilakukan, bagaiman peran dan fungsi BPTJ makin baik dan optimal melayani masyarakat.” Kata dia.

“BPTJ telah melaksanakan tuposkinya dengan baik dan cukup sukses. Trend perbaikan pelayanan angkutan umum sudah mulai kelihatan,” kata Apam, sapaan akrab dia.

Namun begitu, lanjut dia, untuk memperkuat lembaga BPTJ secara kelembagaan tak cukup dengan Perpres No.103/2015 lagi. Perpres itu dinilai kurang cukup mengakomodir dnamika yang terjadi di lapangan.“Perlu aturan baru bisa dalam bentuk Perpres atau Kepres agar lembaga BPTJ makin kuat dengan kewenangan yang jelas,” tambah Agus.

Dirut Perum PPD Putu yasa menambahkan, pihaknya bersama aparat di daerah serta BPTJ sudah terjalin dengan baik dan hermonis. “Pola dan hubungan kerja iut perlu diperkuat dan ditingkatkan, sehingga mampu menghadirkan pelayanan angkutan umun yang makin baik,” ujarnya. (jef)
Kehadiran dan peran BPTJ, menurut Putu sudah cukup baik dan menjadi mendiator dan fasilitator yang baik dan optimal. “Alangkah baiknya jika lembaga BTJ itu diperkuat peran dan posisinya ke depan. Untuk membangun dan mengeola transportasi umum di Jabodetabek butuh kerja sama dan sinergi yang makin baik,” tandas Putu.(jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- GEM (Global Expo Management) Indonesia menunjukkan konsistensinya dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui pameran teknologi perkeretaapian yang selalu diadakan tiap tahunnya.

“Kali ini, RailwayTech Indonesia akan digelar untuk ke 3 kalinya pada tanggal 20-22 Maret di JIExpo Kemayoran Jakarta,” ujar Baki Lee, Direktur GEM Indonesia, usai pembukaan pameran dan konferensi RailwayTech Indonesia, di JIEXpo Kemayoran Jakarta, Rabu (20/3/2019)

Ia menjelaskan, Railwaytech diinisiasi oleh MASKA (Masyarakat Perkeretaapian Indonesia) dan akan menghadirkan pemain kelas atas di bidang perkeretaapian seperti MRT, LRT, Adhi Karya, Waskita, CRRC, SKF, LEN, SONY, COLAS RAIL, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Kereta Commuter Indonesia (KCI), INKA, KAI Logistik.

Pameran ini akan dilengkapi dengan digelarnya Indonesia Railway Conference (IRC 2019) yang berlangsung pada tanggal 20-21 Maret. Forum ini akan mengupas tentang investasi. Peluang dan tantangan yang di hadapi perkeretapian Indonesia. Dengan digelarnya pameran dan forum tersebut, GEM Indonesia berharap pameran ini bisa menjadi peluang untuk mengetahui inovasi dan teknologi terbaru yang dapat diimplentasikan dalam mengubah transportasi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

RailwayTech Indonesia akan digelar bersamaan dengan INAPA yang telah diakui sebagai pameran terbesar di ASEAN untuk industri otomotif. Pameran ini akan ditunjang dengan related pameran lainnya seperti Tyre & Rubber Indonesia, Lube Indonesia, Inabike, Truck & Trailer Indonesia, Conmine dan juga Forklift Indonesia. Pameran ini akan menjadi pameran terlengkap se-Asia Tenggara dibidang otomotif. Pameran ini akan menghadirkan 1.100 perusahaan dari 25 negara dengan target pengunjung 35.000 orang. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Sebagai pionir dalam industri pariwisata di tanah air, Smailing Tour tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan pengembangan produk serta layanannya. Dengan pengalaman selama lebih dari 43 tahun sebagai biro perjalanan yang terpercaya khususnya dalam hal perjalanan wisata atau “leisure travel”, tahun ini Smailing Tour memperkenalkan “Smailing Xperiences” sebagai wajah dan brand baru Smailing Tour dalam paket dan layanan perjalanan wisata.

Di era kemudahan dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, dimana konsumen memiliki kebebasan penuh dalam memilih produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, Smailing Tour merasa wajib untuk juga memberikan sesuatu yang berbeda bagi para pelanggannya; demikian disampaikan oleh Group Chief Marketing Officer Smailing Tour, Bernard Akili ketika membuka acara launching Smailing Xperiences di KAUM Resturant.

Konsep Mendengarkan Keinginan Pelanggan

“Smailing Xperiences dimulai dengan mendengarkan pelanggan dan menyediakan produk yang diinginkan oleh pelanggan, bukan yang diinginkan oleh travel agent. Itu yang membedakan kami” lanjut Bernard Akili. Termasuk diantaranya menyediakan paket wisata untuk pelanggan (travellers) dengan minat khusus, seperti menikmati kulinari khas destinasi yang dituju, melakukan olahraga kegemaran seperti bersepeda atau marathon, melakukan petualangan (adventure) yang menantang adrenalin, menikmati pertunjukan seni dan budaya, hingga mengembangkan kegemaran fotografi dan lain sebagainya. Bahkan melengkapinya dengan pemandu khusus yang merupakan ahli atau ikon dari kegiatan tersebut, seperti Chef, atlit, maupun fotografer.

Konsep Smailing Xperiences ini juga sejalan dengan tujuan dari harapan dari banyak negara dan destinasi wisata seperti Australia, Dubai maupun Hong Kong yang juga hadir dalam peluncuran Smailing Xperiences, yakni tidak hanya memberikan travellers pengalaman berlibur namun juga kesempatan untuk mengenal lebih dalam destinasi yang didatangi, memperoleh pengetahuan baru bahkan merasakan pengalaman sebagai penduduk lokal. ”Misalnya ketika berkunjung ke Australia, travellers tidak hanya akan berfoto di depan Opera House tetapi dapat mempelajari juga sejarahnya, mengunjungi perkebunan anggur di Margareth River lalu melihat dari dekat proses pembuatan wine, mengelilingi kota Melbourne dengan bersepeda, menonton pertunjukan seni atau berbelanja di pasar tradisional”, jelas Bernard Akili.

Serba “Extraordinary”

Sesuai dengan tagline yang diusungnya yakni “Be Xtraordinary”, Smailing Xperiences memberikan produk dan layanan yang “extraordinary”, kepada para pelanggannya sehingga menciptakan pengalaman berwisata yang benar-benar berbeda dan mengesankan.

Smailing Xperiences menawarkan Extraordinary Product, Extraordinary Services, Extraordinary Poeple serta Extraordinary Value; seperti disampaikan oleh Jason Lim, Chief Executive Officer Leisure Outbond & DMC Smailing Tour.

Lebih lanjut Jason Lim menjelaskan bahwa produk Smailing Xperiences disiapkan secara khusus sesuai minat, keinginan dan kebutuhan para travellers. Kemudian dalam hal layanan, travellers akan mendapatkan layanan yang terbaik mulai dari saat melakukan pembelian, pembukuan, pada saat menikmati perjalanan hingga pulang kembali.

Hal tersebut dimungkinkan mengingat seluruh produk dan layanan Smailing Xperiences ditangani oleh para talent (Extraordinary People) yang memiliki passion dalam bisnis travel; serta telah melalui pendidikan dan pelatihan yang komprehensif baik yang diadakan oleh Smailing Tour sendiri melalui Smailing Academy yang didirikan tahun lalu, maupun bekerjasama dengan Tourism Board dari negara atau destinasi yang dipasarkan.

Semua itu ditujukan untuk menciptakan “Extraordinary Value” bagi para travellers. “Selain mendapatkan produk dan layanan terbaik sesuai dengan minat, keinginan maupun kebutuhannya, pelanggan kami juga akan mendapatkan berbagai keuntungan lainnya seperti promosi berkala, bonus, program loyalitas pelanggan serta akses untuk berbagai penawaran menarik dari mitra kerja Smailing Tour, seperti airlines, hotel, atraksi wisata dan lainnya”, ungkap Jason Lim.

Disamping itu untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan sesuai dengan perkembangan teknologi dan era digitalisasi, maka selain dipasarkan melalui kantor pusat dan cabang Smailing Tour serta dalam roadshow serta travel fairs, produk-produk Smailing Xperiences juga dipasarkan dan dikomunikasikan secara online melalui website www.smailingtour.co.id serta akun sosial media yang dimiliki baik Facebook Instagram maupun Twitter.

Melayani Semua Segmen Pasar

Smailing Experiences tidak hanya melayani outboud travel melainkan juga wisata domestik dan inbound (manca negara) yang ditangani oleh PT Smailing DMC, dan siap menjadi mitra pemerintah dalam menggiatkan wisata dalam negeri, serta turut mengembangkan “10 Bali Baru” yang dicanangkan oleh Kementrian Pariwisata, dengan turut menyediakan berbagai paket perjalanan ke destinasi-destinasi wisata dalam negeri.

Mengenai segmen pasar yang akan disasar, Jason Lim menegaskan bahwa Smailing Xperiences siap melayani seluruh segmen travellers, mulai dari keluarga (family), couples dan honeymooners, wisata religi, special interest (peminat perjalanan khusus seperti kulinari, olahraga, seni & budaya, fotografi, adventure dan lain-lain) yang sedang berkembang pesat dewasa ini hingga kaum milenials.

Berbagai jenis produk dan layanan juga telah disiapkan oleh Smailing Xperiences baik bagi pelanggan yang melakukan perjalanan wisata bersama group atau rombongan (Group Inclusive Tour) maupun yang berpergian dalam jumlah peserta terbatas (Free Individual Travelers) yang juga dikenal dengan istilah “Free n Easy”, tailor-made tour atau perjalanan wisata dengan program yang ditentukan sendiri, perjalanan dengan kapal pesiar (cruise), special interest tour atau perjalanan wisata bersama keluarga atau teman sesuai minat dan kegemaran, hingga open trip yang memberikan banyak keuntungan karena travellers tidak perlu pusing mengatur program liburannya, bisa memperoleh harga yang ekonomis dan berkesempatan mendapatkan teman baru sehingga sangat populer saat ini terutama di kalangan milenials.

“Dengan wajah dan brand baru Smailing Xperiences ini kami berharap Smailing Tour akan tetap menjadi yang terdepan dalam industri pariwisata di tanah air serta dapat terus mempertahankan loyalitas pelanggannya”, tutup Jason Lim.

Tentang Smailing Tour

Smailing Tour merupakan perusahaan travel management yang telah melayani Indonesia selama 43 tahun. Sebagai pionir di industri ini, Smailing Tour melayani semua tipe pelanggan, baik group, individual, incentive tour maupun corporate business. Smailing Tour didukung oleh lebih dari 500 orang karyawan yang berpengalaman dan berdedikasi, tersebar di kantor pusat, tujuh kantor cabang, dan counter 24 jam.

Smailing Tour memulai bisnisnya pada tanggal 10 Juli 1976 sebagai agen penjualan tiket pesawat domestik dan internasional, yang kemudian dengan cepat berkembang hingga kini juga melayani penjualan paket-paket tur ke berbagai daerah tujuan wisata dalam dan luar negeri, pemesanan hotel di seluruh dunia, pengurusan dokumen perjalanan, transportasi, airport handling, asuransi perjalanan hingga mengorganisir MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition). Sementara itu, untuk membesarkan dan meningkatkan pelayanan kepada para pelanggannya di corporate business, Smailing Tour pada tahun 2007 mengakuisisi American Express Travel.

Saat ini Smailing Tour terdaftar sebagai anggota dari IATA (Internatonal Air Transport Association), ASITA (Association of The Indonesia Tour and Travel Agencies) serta ASTINDO (Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan). Beberapa akreditasi maupun penghargaan telah diterima Smailing Tour, termasuk sebagai travel agent dengan peringkat terbaik (Cakra 4) dari Kementrian Pariwisata Republik Indonesia.(jef)

Jakarta: (Globalnews.id) – Sebagai upaya mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam penyaluran bantuan sosial dan pendidikan, Bank DKI distribusikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus ke 8 (delapan) Pulau di Kepulauan Seribu pada 14-15 Maret 2019. Demikian hal tersebut disampaikan Corporate Secretary Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (15/03).

Corporate Secretary Bank DKI, Herry Djufraini menyampaikan, “sebagai BUMD DKI Jakarta, Bank DKI terus konsisten mendukung program penyaluran bantuan sosial dan pendidikan melalui KJP Plus ke seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Distribusi KJP Tahap 2 ini dilakukan di 8 (delapan) pulau yakni Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Lancang, Pulau Panggang, Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Tidung dan Pulau Untung Jawa”.

Adapun total penyaluran KJP Tahap 2 di Kepulauan Seribu ini sebesar Rp842 juta yang akan didistribusikan kepada siswa siswi dari mulai tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. Sampai dengan akhir Desember 2018, Bank DKI telah menyalurkan 800 ribuan KJP dengan nilai transaksi mencapai Rp3,60 triliun.

KJP Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Bank DKI untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun dan memberikan kepastian kepada peserta didik untuk mendapatkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Untuk kemudahan pemantauan transaksi dana masuk dan keluar, pengguna KJP Plus dapat menggunakan fitur dari aplikasi JakOne Mobile.

Dorong Inklusi Keuangan di Kepulauan Seribu
Untuk meningkatkan berbagai macam akses produk dan layanan yang berbasis perbankan digital di Kepulauan Seribu, Bank DKI DKI telah menerapkan program Inklusi Keuangan termasuk program Laku Pandai dan juga penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha di wilayah tersebut.

Dengan adanya agen laku pandai ini, warga kepulauan seribu akan semakin banyak dimudahkan dalam melakukan transaksi perbankan dengan Bank DKI. “Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening ataupun pengambilan uang tunai kepada agen laku pandai yang telah bekerjasama dengan Bank DKI” ujar Herry.

Herry juga menyebutkan bahwa Bank DKI akan memprioritaskan menggandeng merchant-merchant JakOne Mobile yang telah bekerjasama dengan Bank DKI untuk menjadi agen laku pandai di wilayah Kepulauan Seribu. “Jadi merchant-merchant yang kebanyakan merupakan UMKM bukan cuma bisa menerima pembayaran dengan QR Code saja, tetapi juga bisa mendapatkan sharing fee dari transaksi perbankan yang dilayani kepada warga Kepulauan Seribu” ujar Herry.

Untuk memperluas akses terhadap layanan jasa perbankan, Bank DKI telah melakukan sejumlah upaya diantaranya adalah penempatan 11(sebelas) mesin ATM Bank DKI dan penyebaran 69 (enam puluh sembilan) mesin EDC Bank DKI di wilayah kepulauan seribu. EDC tersebut tersebar di Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Lancang, Pulau Panggang, Pulau Pari, Pulau Payung, Pulau Pramuka, Pulau Sabira, Pulau Tidung dan Pulau Untung Jawa.

Penerima EDC Bank DKI merupakan pelaku UMKM di Kepulauan Seribu,“ini merupakan komitmen Bank DKI dalam mendukung gerakan less cash society di seluruh wilayah Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu” ujar Herry

Percepatan akses keuangan daerah ini juga diwujudkan dengan penyaluran kredit kepada para pelaku industri kecil dan menengah di kepulauan seribu. Pemberian fasilitas pembiayaan tersebut menggunakan Kredit Monas 25, Monas 75, Monas 500 maupun Monas Pemula. Sampai dengan Desember 2018, Bank DKI telah menyalurkan fasilitas pembiayaan bagi pelaku mikro senilai Rp558,03 miliar.(jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)- Dianggap sangat merugikan bangsa Indonesia, Tim Ekonomi dan IT Barisan Prabowo-Sandi (PADI) di Jakarta, meminta dengan tegas agar pemerintah membatalkan revisi Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PSTE. Tim Ekonomi dan IT menyoroti soal perubahan ketentuan mengenai penempatan data pada revisi peraturan tersebut.

Menurut Iskandar, Ketua Umum Barisan PADI saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang berhubungan langsung dengan perlindungan data, maka revisi tersebut harusnya bisa dibatalkan sampai hadirnya UU yang lebih tegas tentang perlindungan data.

“Revisi PP Nomor 82 tahun 2012 itu tidak cukup jika hanya mempertimbangkan aspek teknis dan keamanan. Namun, harus diseimbangkan dengan aspek kedaulatan, pertumbuhan industri nasional, perlindungan data dan dampak sosial ekonomi,” papar dia di Jakarta Jum’at (15/3)

Kebijakan dan regulasi, lanjut dia, terkait penempatan data center memiliki dimensi dan dampak yang besar. Tidak cukup jika hanya membatasi pada isu lokalisasi data, namun juga terkait dengan kepemilikan data, hak akses data, kendalinya dan manfaat untuk kepentingan nasional.Berpotensi merugikan negara trilyunan rupiah, revisi PP 82/2012 ini beresiko terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap berbagai informasi dan kepemilikan data oleh pihak lain yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Saat ini banyak negara yang menerapkan aturan ketat mengenai lokalisasi data. Untuk kawasan Asia sendiri, Malaysia, Vietnam dan Korea Selatan punya aturan data center yang cukup ketat. Vietnam menwajibkan penyelenggaran internet menempatkan setidaknya server di wilayah Vietnam untuk tujuan penegakan hukum. Belum lagi Uni Eropa dan Jerman bahkan Kanada.” Revisi mengenai kebijakan lokalisasi data perlu diperhitungkan secara cermat dan teliti mengenai dampak selanjutnya, terutama bagi generasi Milenial yang akan datang..”, lanjut dia.

Bayangkan seperti kejadian beberapa waktu lalu, andai isu tentang bocornya data pelanggan salah satu perusahaan belanja online, salah satu Unicorn startup Indonesia benar-benar terjadi, bagaimana dengan kerahasiaan semua data pribadi, data transaksi, data bank yang tersimpan didalam database perusahaan tersebut?

Sikap yang Jelas dan Tegas

“Kami minta, sikap yang diambil pemerintah menjadi lebih jelas dan tegas. Bahkan sebelum membatalkan, ada baiknya mengevaluasi lebih mendalam, menyeluruh dan transparan,” tandas dia. Jika tidak dilakukan, Iskandar khawatir akan ada perbedaan pandangan mengenai Data Elektronik Strategis, Data Elektronik Berisiko Tinggi dan Data Elektronik Berisiko Rendah.

Sebagaimana diketahui, Komenkominfo sedang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Bunyi pasal terkait data yang akan direvisi adalah sebagai berikut :Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya – Pasal 17 ayat (2) PP PSTE 82/2012.

Pasal 17 tersebut kan sangat bagus, tegas Iskandar, nah pasal ini yang nantinya akan direvisi pemerintah dengan memperbolehkan data center (pusat data) berada diluar negeri dengan hanya Data Elektronik Strategis saja yang diwajibkan diwilayah Indonesia, dimana tidak dijelaskan lebih jauh apa data Data Elektronik Strategis yang dimaksud, jelasnya.

Anggota legislatif DPR, Yudikatif, harus tahu akan bahaya yang sedang mengancam Kedaulatan Negara ini, tandasnya.Keputusan pemerintah untuk melakukan revisi ini ditengarai karena adanya tekanan Amerika Serikat terkait kebijakan GSP (Generalized Scheme of Preferences) yang mereka terapkan untuk mengatur export import ke negara tersebut.

Kristiono, Ketua Umum Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) baru-baru ini menegaskan bahwa PP 82/2012 sudah cukup baik dan tidak perlu direvisi. Dengan adanya revisi ini justru negara berpotensik merugi hingga Rp. 85,2 trilyun rupiah akibat menurunnya minat investasi data center didalam negeri. 22/11/2018. (Dikutip dari jakartainsight.com

Selain Mastel, penolakan revisi PP 82/2012 ini juga dilakukan oleh banyak organisasi dan masyarakat. Beberapa diantaranya adalah ACCI (Asosiasi Cloud Computing Indonesia), APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), IDPRO (Asosiasi Data Center Indonesia) dan FTII (Federasi Teknologi Informasi Indonesia).(jef)