JAKARTA:(Globalnews.id)-Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut mendukung peningkatan kegiatan dok/perawatan kapal laut di Sulawesi Selatan (Sulsel). Dengan peningkatan kegiatan dok kapal tersebut diharapkan bisa mempercepat/mengakselerasi pembangunan industri perkapalan di Sulawesi Selatan (Sulsel)
“Di wilayah timur ini konektivitas antar wilayah leih efektif dilakukan melalui udara dan laut, dan yang paling memungkinkan adalah melalaui laut. Ini sesuai dengan tujuan pemerintah menghubungkan wilayah barat Indonesia hingga wilayah Timur Indonesia melalui penyelenggaraan angkutan lau,” ujar Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Kemenhub, Capt. Budi Mantoro, dalam FGD Akselerasi Pembangunan Industri Kapal di Sulsel, yang digelar di Graha BKI Jakarta, Rabu (6/3).
Kegiatan ini digelar oleh Panitia Halalbihalal Ikatan Alumni Teknik Universitas Hasanuddin atau HBH Ikatek Unhas 2019 bersama dengan Ikatan Sarjana Perkapalan (ISP) Unhas. Tema yang diangkat adalah Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Perkapalan di Sulawesi Selatan. Kegiatan FGD ini adalah praevent Seminar Nasional Industri Maritim yang rencananya akan digelar pada 20 Maret mendatang di Makassar
Budi Mantoro mengatakan, dalam mewujudkan gagasan itu, kontribusi swasta dan Pemda setempat sangat berperan untuk mewujudkan adanya industri galangan kapal di Sulsel, yang selama ini hanya ada satu perusahaan saja. Dengan kontribusi swasta dan Pemda setempat maka ia optimis bisa disinergikan dengan tugas pemerintah dalam menyelenggarakan konektivitas laut.
Sulsel Punya Potensi
Pembicara lain, Ir Romeo Hasan Bisri, Ketua Bidang Repair Kapal DPP Iperindo (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia) mengatakan, dari kesejarahan, Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah sejarah maritim, seperti perniagaan maritim, bagian sentra pelabuhan di nusantara, perkembangan galangan kapal Phinisi. “Jadi potensinya sangat besar, tapi kenapa kok industri perkapalan di Sulses malah tertinggal dengan sektor lain, ataupun kalau berkembang namun perkembangannya berjalan perlahan,” katanya.
Romeo mengatakan, kondisi industri maritim di Indonesia menunjukkan hanya 12 persen kapal yang beroperasi di Indonesia Timur, selebihnya atau sebagian besar yaitu 88 persen beroperasi di Indonesia Barat. “Banyak penyebabnya, salah satunya karena di Sulsel biaya pengangkutan kapal laut maupun dok relatif mahal dibandingkan di Jawa misalkan di Cirebon maupun Surabaya,” katanya.
Karena itu katanya dibutuhkan dukungan pemerintah dalam mewujudkan Sulsel sebagai industri perkapalan khususnya di bagian Timur. Dukungan itu antara lain kebijakan insentif fiskal, pelaksanaan TKDN Inpres 2/2009, jaminan ketersediaan material untuk mendukung industri perkapalan dengan harga yang kompetitif,pengembangan industri penunjang perkapalan agar kandungan lokal bisa tinggi, memperkuat SDM. Selain itu dibutuhkan juga kawasan khusus industri perkapalan. “JIka semua itu bisa dilaksanakan saya optimis Sulses akan menjadi leading industri perkapalan nasional,” katanya.
Sedangkan Sophan Sophian Ketua Bidang Industri Kapal DPP Iperindo mengatakan, yang pertama bisa dilakukan Sulsesl adalah mengembangkan industri perbaikan kapal saja, yang membutuhkan biaya relatif kecil dibanding harus memaksakan langsung membangun galangan kapal besar. ” Dari situ saja dulu, saya kira lama kelamaan akan semakin membesar,” ujarnya.
Hanya 20 Persen
Sementara itu Saifudin Wijaya, Direktur Pengembangan Sumber Daya PT (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), mengatakan pihaknya mencatata ada setidaknya 1.324 kapal yang beroperasi di Indonesia Timur. Dari jumlah itu hanyasekitar 200 kapal atau sekitar 20 persen yang melakukan dokcing (perbaikan) kapal di Sulsel. Selebihnya lebih memilih melakukan dokcing di Jawa, misalnya di Surabaya ataua Cirebon.
“Kenapa itu bsia terjadi, banyak faktor mungkin karena di Sulsel biayanya mahal, atau disini hanya satu perusahaan galangan kapal sehingga antriannya lama. Padahal kalau mau digarap setidaknya yang 1,324 kapal itu saja untuk melakukan perbaikan di Slsel, saya yakin industri perkapalan di Sulsel bakal maju pesat,” ujarnya.
Ketua Ikatan Sarjana Perkapalan atau ISP Unhas Ir M Fitri Natriawan menambahkan FGD ini fokus membahas bagaimana dukungan atau kebijakan pada level kementerian/BUMN untuk mempercepat pembangunan kawasan industri perkapalan di Sulsel.“Dan tentunya bakal dibahas tentang kesiapan Pemerintah Provinsi Sulsel tentang pembangunan kawasan industri perkapalan di Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Fitri Natriawan.
“Diskusi ini mengundang praktisi maritim dari Insa, Iperindo, Alfi, dan lainnya. Hal ini untuk mendapatkan referensi tentang potensi bisnis industri perkapalan di Sulsel,” jelas alumnus Teknik Perkapalan Unhas ini.
Latar belakang dilaksanakannya FGD ini adalah sejarah Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah sejarah maritim di Indonesia. Seperti perniagaan maritim, bagian sentra pelabuhan di Nusantara, perkembangan galangan kapal Phinisi.Posisi strategis Sulsel, lanjut, sebagai hub atau konektivitas ekonomi nasional melalui laut khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Hasil kegiatan FGD untuk mendapatkan analisis dan rekomendasi untuk mewujudkan akselerasi pembangunan kawasan industri perkapalan di Sulawesi Selatan. Dan sebagai referensi materi pada seminar nasional kemaritiman Ikatan Alumni Teknik Unhas. (jef)