SORONG:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepakat menjalin hubungan kerja sama bidang pemberdayaan KUMKM di wilayah bencana. Komitmen kerja sama itu diwujudkan dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak.
Penandatangan PKS itu dilakukan di sela-sela pembukaan peringatan Hari Pengurangan Resiko Bencana Tahun 2017 di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin (23/10/2017) yang dibuka oleh Kepala BNPB. Hadir mewakili Kemenkop dan UKM yakni Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Abdul Kadir Damanik, sedangkan dari BNPB diwakili Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Harmensyah Dipi.
Abdul Kadir Damanik mengungkapkan bahwa PKS tersebut merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei pada 22 Maret 2017 lalu di Denpasar, Bali.
Dengan adanya MoU dan PKS ini maka kedua instansi akan berkoordinasi dalam melakukan pendataan guna mengidentifikasi dan menginventarisasi KUMKM yang terkena bencana, melakukan pemulihan dan restrukturisasi usaha. “Serta melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusahan fisik bangunan fisik penggunaan dana cadangan bencana,” kata Damanik.
BNPB memiliki anggaran sebesar Rp 2 triliun, di luar dana cadangan sebesar Rp 6 triliun. Sementara anggaran untuk perbaikan fisik gedung koperasi yang rusak akibat terkena dampak bencana bisa diajukan ke BNPB, atas persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Berdasarkan data BNPB, kerugian ekonomi akibat bencana alam di Indonesia rata-rata Rp 30 triliun per tahun. Nilai kerugian itu bertambah seiring tren kenaikan frekuensi bencana alam, khususnya banjir dan longsor. Hingga pertengahan 2017 terjadi 780 bencana yang didominasi banjir dan longsor.
Bencana melanda 141 kabupaten/kota di 27 provinsi, mengakibatkan 81 orang meninggal atau hilang, 201 orang terluka, 766.214 orang mengungsi, 8.720 rumah rusak, dan 102.052 rumah terendam. Sementara fasilitas umum yang rusak adalah 139 bangunan pendidikan, 94 tempat ibadah, dan 13 bangunan kesehatan.
Selain itu, bencana kekeringan kian jadi ancaman. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, di puncak musim kemarau pada pertengahan September lalu, 105 kabupaten/kota di Jawa dan Nusa Tenggara yang dihuni lebih dari 3,9 juta orang mengalami kekeringan.
Pemerintah menargetkan penurunan Indeks Risiko Bencana hingga 30 persen di 136 kabupaten/kota yang paling rawan bencana dan terletak di pusat-pusat pertumbuhan dengan indeks risiko bencana tinggi, yang dirinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.(jef)