JAKARTA: (Globalnews.id)- Pengelolaan bisnis wisata yang didominasi swasta dinilai belum maksimal mendatangkan nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mendorong keterlibatan koperasi masuk mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata.
“Yang kita inginkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat melalui desa wisata,” kata Asdep Industri dan Jasa Kemenkop dan UKM Ari Anindya Hartika di sela Focus Group Discussion (FGD) “Pengelolaan Pariwisata Oleh Koperasi Dalam Mendukung Pengembangan Destinasi Wisata” di Jakarta, Kamis (02/08/2018).
Hadir sebagai pembicara pada FGD ini Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas Leonardo Teguh Sambodo, Asdep Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata, dan Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Perkotaan dan Wisata Perdesaan Kementerian Pariwisata Anneke Prasyanti.
Selain itu hadir pula Ketua Tim Percepatan Homestay Kementerian Pariwisata Vitria Ariani, dan Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kemendes PDT Rachmatia Handayani. Adapun Ari Anindya membuka FGD mewakili Plt Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM Rosdiana Sipayung.
Kemenkop dan UKM tengah mengembangkan model desa wisata yang dikelola oleh koperasi. Desa wisata yang dibina, yaitu Kabupaten Samosir di Sumut, Desa Sesaot dan Desa Banyumulek di NTB, Taman Laut 17 Pulau Kabupaten Ngada, dan Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kampung Mempura di Riau, Danau Lut Tawar di Aceh Tengah, serta Candi Borobudur, Magelang.
“Koperasi ada sebagai pengelola desa wisata ada yang cukup bagus, kita arahkan silahkan mereka membentuk koperasi itu lebih bagus, kalaupun tidak ya asal itu dapat memberikan nilai tambah bagi mereka itu yang kita inginkan,” katanya.
Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas Leonardo Teguh Sambodo mengatakan ada dua jenis kelembagaan yang paling memungkinkan untuk pengembangan desa wisata. Selain koperasi, ada pula Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakatnya.
“Khusus untuk koperasi memang ini perannya sangat besar. Potensi koperasi mengembangkan ini sangat besar, karena dia tidak saja menciptakan nilai tambah, namun juga koperasi ada fokusnya untuk kesejahteraan. Jadi kaki koperasi itu ada dua, ada di segi ekonomi dan sosial,” papar Teguh.
Sehingga menurut Teguh, koperasi sangat tepat jika dipilih untuk mengelola usaha-usaha pariwisata. Namun koperasi dituntut harus bisa berinovasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dari segi kelembagaan, maupun organisasi, serta harus mampu melihat peluang pasar agar tetap berkelanjutan.
“Mungkin dari Kemenkop dan UKM perlu dibantu sampai membangun kerja sama dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Nah pola ini menjadi peluang bagi Kemenkop dan UKM untuk menyusun program koperasi menjadi lebih bervariasi,” ujar Teguh.
Sementara itu, dalam upaya percepatan pembangunan dan pengelolaan pariwisata Asdep Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Setkab Roby Arya Brata menginginkan agar seluruh kegiatan yang mendukung pemberdayaan UMKM sektor pariwisata pada tahun depan difokuskan di 10 destinasi wisata unggulan.(jef)