JAYAPURA (Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan perkuatan modal bagi pelaku UMKM di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kota Jayapura, Papua. Dengan bantuan modal usaha diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

        Hal itu dikemukakan Asisten Deputi Permodalan pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop dan UKM Luhur Padjarto dalam rapat fasilitasi dan koordinasi pengelolaan potensi dalam rangka penguatan permodalan usaha masyarakat perbatasan negara di PKSN Kota Jayapura, Papua, Selasa (28/11/2017).

       “UMKM perlu didukung dengan permodalan dan infrastruktur yang memadai sehingga tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya dapat menyinari perekonomian di wilayah timur itu,” kata Luhur.

        Rakor ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boitenjuri, Wakil Walikota Jayapura Rustan Saru, Kepala Pengelola Perbatasan dan Kerjasama LN Papua, maupun pelaku koperasi dan UMKM.

        Supaya tetap berkelanjutan, Luhur meminta supaya pelaku UMKM yang telah mendapatkan bantuan pemerintah baik berupa Wirausaha Pemula (WP) dana bergulir dari Kemenkop dan UKM, maupun kredit usaha rakyat (KUR) perbankan perlu dikawal melalui pendampingan, pelatihan, bimbingan dan pembinaan.

         Luhur juga meminta kepada Dinaskop dan UKM Papua dan Kota Jayapura agar intens mensosialisasikan program-program Kemenkop dan UKM sesuai dengan topik rapat koordinasi yang dilakukan yaitu penguatan permodalan usaha masyarakat di daerah perbatasan.

         Wakil Walikota Jayapura Rustan Saru, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengembangan daerah perbatasan harus bisa menunjukkan perubahan yang pasti dikehidupan masyarakat, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

         “Untuk itu, apabila pelaku usaha baik koperasi maupun UMKM yang telah menerima program bantuan maupun mendapat pinjaman kredit dari perbankan harus dikawal secara berkesinambungan sehingga ada komunikasi antara penerima kredit maupun bantuan, pemberi kredit dan pembina,” tandasnya.

            Boitenjuri, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP menekankan bahwa pemerintah pusat berkewajiban membangun daerah perbatasan negara, karena penting untuk menjaga pertahanan negara dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

           “Selain itu, dampak dari pembangunan di perbatasan, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat pula karena banyaknya pengunjung dari negara tetangga,” ucap Boitenjuri. (jef)