BANDARLAMPUNG-(Globalnews.id): Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menekankan program Kluster Pertanian untuk ketahanan pangan nasional harus sudah berjalan pada awal 2017 mendatang.
“Untuk tahap awal kita siapkan lima ‘prototype’ di wilayah Sukabumi, Banyumas, Demak, Jawa Timur, dan Lampung. Masing-masing wilayah itu menyiapkan minimal 1000 hektar lahan pertanian untuk sembilan komoditas, terutama padi. Tahun 2017 saya harap program awal Kluster Pertanian ini bisa segera berjalan”, kata Menkop yang didampingi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta, saat meninjau kesiapan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Jumat (16/12).
Puspayoga menjelaskan, program kluster pertanian ini menggunakan dana dari Pertamina melalui dana PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Masing-masing wilayah tadi, per 1000 hektarnya akan mendapatkan dana Rp13,4 miliar, yang dipergunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan pasca panen.
“Bahkan, masing-masing petani akan mendapatkan ongkos produksi sebesar Rp2,2 juta perbulan. Dan setiap panen, petani juga akan mendapatkan Rp11 juta per hektar. Bayangkan saja, bila per 1000 hektar digarap oleh 2400 petani, maka ini merupakan program Padat Karya”, imbuh Menkop.
Dengan program padat karya seperti itu, lanjut Puspayoga, maka bisa dipastikan Indonesia bisa lepas dari belitan impor pangan. Selanjutnya, tingkat kehidupan para petani pun akan terangkat, karena tak lagi berurusan dengan rentenir.
“Bandingkan saja, kita akan membeli gabah panen seharga Rp4500 tanpa potongan apa-apa, sementara kalau dijual ke Bulog dihargai sebesar Rp3700 ditambah potongan-potongan. Petani bisa mendapatkan harga bagus karena memang dirancang untuk efisien dan memiliki nilai tambah sejak masa tanam hingga masa panen. Pasarnya sudah ada, juga teknologinya”, tandas Puspayoga.
Oleh karena itu, Menkop berharap program kluster pertanian ini bisa segera berjalan di Lampung. “Saya berharap segera diurus segala persyaratan administrasinya. Karena, setelah lima wilayah ini berjalan bagus, berikutnya adalah membangun 60 Kluster Pertanian di wilayah lainnya di seluruh Indonesia”, tukas Puspayoga.
Puspayoga juga mengapresiasi KSPPS BTM yang sudah memiliki tempat penggilingan padi yang bagus, meski berada di tempat yang terpisah-pisah. “Semakin bagus memiliki penggilingan padi sendiri, maka hasil produksinya akan semakin efisien”, kata Menkop lagi.
Menanggapi hal itu, General Manager KSPPS BTM Elly Kasim menyatakan kesiapan koperasinya dalam program Kluster Pertanian di wilayah Lampung.
“Secara regulasi, kita memang hanya bergerak di sektor pembiayaan, khususnya pembiayaan syariah. Namun, untuk sektor riil, kita buat PT BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) Bina Masyarakat Utama (BiMU). Nah, untuk BUMR BiMU, kita sudah menjalankan sistim kluster seperti itu secara mandiri. Dengan kedatangan Pak Mentri kesini, maka apa yang kami kembangkan akan dimasukkan dengan program kementrian. Bahkan, kami sudah datang ke Sukabumi untuk belajar lebih lagi mengenai program Kluster Pertanian ini”, papar Elly.
Elly menambahkan, koperasinya memiliki sekitar 3000-an anggota, yang diantaranya para petani dan pedagang. “Hasil pertaniannya kemudian diolah dan dipasarkan oleh pedagang, yang semunya anggota koperasi kita.
Untuk Pertanian, saat ini, ada sekitar 100 kelompok tani, yang masing-masing kelompok mengelola 14 hektar lahan dengan jumlah 10 orang petani. Meski ada juga hanya petani penggarap lahan. Yang pasti, semua petani merupakan anggota koperasi”, pungkas Elly.(jef)