Jakarta: (Globalnews.id) – Berbahagialah bagi warga masyarakat desa. Perhatian besar pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mempercepat pengentasan desa dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, kebijakan Dana Desa yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk program telah berhasil meningkatkan status desa-desa, dari yang tertinggal menjadi berkembang, dan dari desa berkembang menjadi desa mandiri.

Menteri yang tepat hari ini merayakan ulang tahun ke-53 tahun ini memproyeksikan pada tahun 2019 mendatang tidak akan dijumpai lagi desa tertinggal di Indonesia. “Good bye desa tertinggal. Tetapi dengan syarat, desa-desa melaksanakan empat program prioritas dana desa yang ditetapkan Kementerian Desa, yakni Prukades atau produk unggulan kawasan pedesaan, membentuk BUMDes, membangun embung dan sarana olah raga desa,” ujar Menteri Eko ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (21/5/2018).

Untuk mempercepat terwujudnya target tersebut, Kementerian Desa aktif mendorong para pendamping desa untuk membantu desa mewujudkan empat program priotitas tersebut.

Menurut Eko, kemiskinan yang masih dialami banyak desa di Indonesia terjadi karena masyarakat desa tidak memiliki kesempatan untuk memiliki usaha. Ada berbagai persoalan kenapa itu terjadi, beberapa diantaranya adalah masalah permodalan dan akses pasar yang lemah.

Karena itu, lanjut Eko, kemiskinan bakal bisa diatasi jika desa sudah menemukan produk unggulannya atau Prukades. Produk yang dikembangkan dalam Prukades harus merupakan sumberdaya lokal. Hal ini bertujuan agar sumberdaya yang ada didesa terpakai secara maksimal.

Apabila sumberdaya berasal dari luar daerah atau dari luar desa maka disarankan agar melakukan pengolahan kembali atau membuat nilai tambah yang bisa menjadikan pembeda antara produk yang didapatkan dari sumberdaya luar daerah dengan produk unggulan yang akan dipasarkan dari desa tersebut.

“Dengan memiliki satu komoditas unggulan yang menjadi fokus pegembangan dan bisa diproduksi dalam skala yang besar. Skala besar itu akan memudahkan desa mendapatkan pasar yang menguntungkan dan bisa bersaing,” ujar menteri yang rajin berkeliling mengunjungi desa di berbagai pelosok negeri ini.

Selain itu, produk dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Itulah sebabnya, kata Eko, desa-desa yang sudah menerapkan Prukades umumnya berhasil meningkatkan taraf kehidupan warganya.

Sudah sangat banyak contoh desa yang berhasil berkat Prukades. Salah satu contoh yang disebutkan Eko adalah Kabupaten Pandeglang yang semula memiliki 174 desa tertinggal dari total 326 desa. Setelah mengembangkan Prukades pada desa-desa tertinggal, kabupaten ini memangkas dengan cepat jumlah desa tertinggalnya.”Hanya dalam satu tahun saja jumlah desa tertinggal di Pandeglang menyusut tinggal 54 desa,” katanya.

Menurut data terbaru yang dirilis berdasarkan hasil survey Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), saat ini sudah lebih dari 15.000 desa tertinggal yang naik status menjadi desa berkembang. Fakta ini, kata Eko, jauh melampaui target yang dibebankan Presiden kepada Kemendes PPDT yang tertuang dalam RPJMN, yaitu sebesar 5000 desa.

“Kita menurut RPJMN, Kemendes ditargetkan, dari 20 ribu desa tertinggal yang ada di 2015 kita ditargetkan untuk meningkatkan 5000 desa tertinggal jadi berkembang. Tapi karena bisnis model kita benar, yang didukung oleh banyak komponen masyarakat, laporan yang saya dapat dari beberapa survey yang dilakukan oleh IPB dan Gadjah Mada kita sudah lebih dari 15.000 desa yang kita entaskan,” tutur Eko.

Data tersebut memang belum dirilis secara resmi karena masih menunggu Sensus Podes yang dilaksanakan bulan Mei 2018 ini. “Kalau data hasil Sensus Podes nanti sama dengan hasil survey yang kami dapat, saya yakin di akhir tahun 2019 ini program kita sudah bisa mengentaskan seluruh desa tertinggal yang ada di indonesia,” ujarnya.

Keberhasilan Prukades sebagai salah satu bentuk program dalam kebijakan Dana Desa pun sudah mendapat pengakuan dunia. Dua lembaga internasional yang cukup berpengaruh di dunia, yakni IFAD (International Fund for Agricultural Development ) dan Food and Agriculture Organization (FAO) yang merupakan salah satu organisasi di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) secara langsung menyampaikan pujiannya kepada Mendes Eko.

Eko menyampaikan, kebijakan Dana Desa merupakan yang pertama di dunia dan memiliki pendekatan berbeda dari negara-negara berkembang. Pasalnya, Dana Desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat bukan hanya untuk mengelola administrasi pemerintahan. “Tapi juga untuk mengelola keuangan dan pemberdayaan ekonomi di desa,” katanya.

Salah satu bentuk program yang menggunakan Dana Desa adalah Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan). Untuk Prukades, jelas Eko, pemerintah pusat mengarahkan agar desa dapat membentuk suatu kluster ekonomi yang nantinya akan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa, yakni masyarakat, pemerintah pusat, daerah, dunia usaha dan perbankan.

Hingga tahun 2017 lalu, dana desa yang disalurkan ke lebih dari 74 ribu desa telah berhasil membangun 123.145 kilometer jalan desa, 5.220 unit pasar desa, 26.070 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 1.927 unit embung, dan 28.091 unit irigasi. Selain itu, dana desa telah digunakan diantaranya untuk membangun sarana air bersih sebanyak 37.496 unit, 5.314 unit Polindes, 18.072 unit PAUD, 11.424 unit Posyandu, 108.484 unit MCK, 38.217 kilometer drainase, dan 65.918 unit penahan tanah. (jef)