BOYOLALI :Globalnews.id) Presiden RI Joko Widodo  meluncurkan  KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah), di sentra industri logam di dusun Tumang, desa Cipogo kec Cipogo Kab Boyolali, Senin (30/1).

Hadir dalam acara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrati, Menkop san UKM, Puspayoga, Menperin  Airlangga, Mendag  Enggartiasto Lukito, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua Dekom OJK  Muliaman Hadad.
” Pengusaha kecil kalau tidak dibantu akam sulit bersaing di pasar global, karena itulah KITE IKM ini diluncurkan,” kata Presiden Jokowi.

Menkeu menjelaskan kemudahan pada pelaku UKM dan IKM melalui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berupa pembebasan Bea Masuk dan Pajak  Impor /PPN untuk barang modal atau bahan baku untuk proses produksi dan kemudian di ekspor kembali.

“Dengan pembebasan BM in diharapkan dapat memberikan bantuan kepada para pelaku usaha yang bergerak di industri kecil dan menengah agar dapat meningkatkan ekspor,” ujar Menkeu.
Pembebasan BM dan pajak impor ini memberikan efisiensi sebesar 25 persen, dengan rincian 10 persen BM, 10 persen pajak impor, dan 5 persen pemotongan rantai distribusi.

Ia memberi contoh dengan fasilitas ini industri logam Tumamg bisa menghemat Rp 510 miliar pertahunnya
Saat ini ada 22 IKM yang mendapatkan fasilitas KITE IKM diantaranya di Boyolali, Denpasar, Surakarta, Bantul, Pekalongan, Bangli, Badung,. dan Sidoarjo.

Naik Kelas
Menkop dan UKM Puspayoga berharap dengan adanya KITE IKM ini akan mendorong pelaku bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar “naik kelas”.

Dalam fasilitas KITE IKM ini, Kemenkop dan UKM  akan mengerahkan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) diberbagai daerah untuk memberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan bagi UMKM yang mendapatkan fasilitas KITE IKM ini.

Menurut Puspayoga,
insentif ini diberikan karena banyak UKM yang menjangkau pasar ekspor juga terkendala bahan baku lantaran masih harus didatangkan dari luar negeri.
“Harga bahan baku sudah mahal karena melalui distributor, akibatnya barang jadi yang dihasilkan harganya  kurang kompetitif,” katanya.

Selain pembebasan BM dan PPN,  UMKM akan dimudahkan dengan adanya pembiayaan khusus ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).“Cicilannya diberikan relaksasi karena setelah diekspor belum tentu langsung dibayar. Ini yang harus dimanfaatkan,” sebutnya.

Puspayoga  juga mendorong agar UKM makin banyak go online. “Pasarnya tentu makin luas. Dan ini yang akan kami dorong. Tentu tantangannya di pengemasan agar konsumen makin tertarik,” tambahnya.(jef)