JAKARTA(Globalnews.id)-Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan bahwa pada 2019 mendatang seluruh koperasi di Indonesia harus masuk dalam kategori sehat. Saat ini, dari 152 ribu koperasi yang terdata, setengahnya dalam kondisi kurang sehat, setengahnya lagi dalam kondisi sehat. Selain itu, sebanyak 40 ribu lebih koperasi sudah dibubarkan karena tidak aktif, hanya papan nama, dan abal-abal.
“Yang kurang akan kita bina untuk disehatkan. Kalau tidak sehat juga, ya akan kita bubarkan. Karena, sesuai dengan arah Reformasi Total Koperasi, kita tidak berorientasi pada jumlah koperasi, melainkan pada kualitas koperasi”, kata Puspayoga pada acara Raker Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Menteri Koperasi dan UKM membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, di Jakarta, Senin (18/9).
Di raker yang dipimpin Ketua Sidang Ajiep Padindang dari DPD Sulawesi Selatan, Puspayoga menjelaskan bahwa saat pertama dilantik sebagai menteri pada Oktober 2014, dirinya diberi tiga target oleh Presiden Jokowi. Yaitu, Reformasi Total Koperasi, meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional, dan meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia.
“Pada 2016, PDB koperasi sudah mencapai 3,99% dari sebelumnya 1,71%. Begitu juga rasio kewirausahaan sudah meningkat signifikan dari 1,55% menjadi 3,01% pada 2016. Kami mentargetkan pada 2019 PDB koperasi bisa melebihi angka 5%”, papar Menkop dan UKM.
Terkait pembiayaan, lanjut Puspayoga, pihaknya terus mengembangkan skema-skema pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Diantaranya, kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro Indonesia (KUMI). “Dalam tahap awal pelaksanaan KUMI, kami sudah menandatangani MoU dengan PBNU dan Muhammadiyah. Kami juga telah melakukan sosialisasi terkait KUMI kepada koperasi-koperasi yang akan dicalonkan sebagai penyalur kredit UMI sebanyak 60 koperasi dari berbagai daerah”, kata Puspayoga.
Sedangkan mengenai Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Menkop dan UKM mengakui, sebagian besar dana bergulir masih terkonsentrasi penyalurannya dialokasikan kepada koperasi dan UMKM di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya SDM di LPDB dan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku bahwa LPDB KUMKM tidak bisa membuka unit-unit pelayanan di daerah. Sehingga, mengakibatkan pelayanan dan pinjaman dana bergulir serta pengawasannya sangat terbatas.
Meski begitu, Menkop dan UKM menjabarkan bahwa pada periode 2014 sampai 2017 berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kemudahan akses pada LPDB KUMKM terus dikembangkan. Antara lain, menurunkan tingkat suku bunga sektor riil dari 6 persen menjadi 4 persen pertahun dan tingkat suku bunga untuk KSP dari 9 persen menjadi 7 persen.
“Mengenai NPL, periode pencairan 2015 hingga 31 Agustus 2017 sebesar 0,91%, masih jauh dari ambang batas toleransi yang ditetapkan Menteri Keuangan yaitu maksimal 5%”, imbuh Puspayoga lagi.
Di samping itu, kata Menkop dan UKM, pihaknya juga melakukan program re-Branding Koperasi, khususnya untuk kalangan generasi milenials usia 17-35 tahun.
“Karena, berdasarkan hasil sebuah survei, koperasi kurang populer di kalangan generasi milenials. Kami berharap, agar mereka paham dan mengetahui tentang kaidah – kaidah koperasi. Setelah itu, kami akan mendorong mereka untuk berkoperasi”, tukas Puspayoga.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah anggota DPD mengajukan pertanyaan dan mengemukakan sejumlah fakta di lapangan. Diantaranya, anggota DPD Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja mengungkapkan bahwa masih banyak usaha mikro dan kecil di wilayahnya yang kesulitan mengakses KUR.
“Saya berharap penyaluran KUR di luar Pulau Jawa agar lebih diperhatikan. Begitu juga dengan dana bergulir, dimana saya melihat LPDB masih kesulitan menyalurkannya di Kepri. Saya pikir, langkah kredit UMI sangat tepat untuk kondisi sekarang, hanya saja harus diperhatikan agar usaha kecil efektif bisa mendapatkannya”, kata Haripinto.
Anggota DPD dari Maluku Prof Dr John Pieris berharap agar penyaluran KUR dan dana bergulir bisa merata di seluruh Indonesia. Bahkan, dirinya menekankan agar penyaluran KUR lebih diutamakan di wilayah yang pertumbuhan ekonominya lemah, agar bisa meningkat. “Selain itu, saya juga meminta agar KUR lebih didorong dan memperhatikan sektor perikanan di daerah”, jelas John.
Sementara itu, anggota DPD dari Papua Barat Chaidir Djafar menyorot alokasi APBN ke Kemenkop dan UKM yang jumlahnya hanya segitu-gitu saja. “Dengan nilai anggaran sekecil itu, saya pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membangun koperasi dan UKM Di Indonesia. Selain itu, saya meminta BUMDes agar dikelola oleh koperasi, bukan PT swasta. Kalau BUMDes dikelola swasta, maka akan kental aroma liberalisme masuk ke desa-desa”, pungkas Chaidir. (jef)