Jakarta:(Globalnews.id) – Tanggal 20 Oktober 2021 genap dua tahun kepemimpinan Jokowi-Amin dalam memimpin. Tentunya sudah banyak hal yang dilakukan untuk bangsa ini, hal paling elementer yang patut di apresiasi adalah kerja keras pemerintahan Jokowi-Amin dalam menghadapi wabah Covid-19, yaitu mampu menjadikan Indonesia terhindar dari resesi juga dapat menekankan angka kematian dan terinfeksi dengan program vaksinasi masal

PJ Ketua Umum PB HMI Romadhon JASN mengatakan, HMI sebagai entitas ekstra parlementer dituntut harus kritis terhadap setiap kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Kami memandang perlu agar Jokowi-Amin dapat mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan reshuffle kabinet di awal 2 tahun kepemimpinan. ” Perombakan kabinet ini kami anggap sebagai momentum untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Mengingat, masih ada beberapa menteri yang dalam pantauan kami tidak lagi sejalan dengan visi besar Jokowi-Amin dalam memimpin di tangah krisis,” dalam rilisnya, Senin, (25/10).

Menurutnya,reshuffle tidak sekedar sebagai momentum, tetapi juga harus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh kementerian. ” Adanya pengawasan yang lemah dari pemerintah terhadap menteri-menterinya dapat berakibat panjang ke depan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa momentum dimana Jokowi harus kesal dan marah terhadap kinerja para menterinya,” ujarnya.

PB HMI mengusulkan, lanjut Romadhon, agar pertimbangan menteri mana saja yang perlu untuk direshuffle harus dilakukan dengan menggunakan instrumen baku. ” Seperti mengukur capaian-capaiannya, baik dari sisi kinerja, leadership, managerial skill dan integritas. Sudah saatnya Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya secara penuh tanpa intervensi partai pengusungnya yang tidak memiliki rapor kinerja menteri. Reshuffle bukanlah rencana dadakan yang datang dari permintaan 1-2 orang saja,” paparnya.

Reshuffle dilakukan harus berdasarkan evaluasi kinerja kabinet. Di samping itu, masukan dan aspirasi masyarakat terhadap pejabat yang tidak capable mestinya menjadi pertimbangan presiden, sehingga bisa menggantinya dengan orang yang tepat. Presiden Jokowi haruslah menempatkan anak bangsa yang berkualitas dan bukan orang partai yang minim prestasi.

” Kami juga memandang penting untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar reshuffle nanti dapat mempertimbangkan aspek loyalitas. Hal ini penting, agar kabinet di penghujung pemerintahan Jokowi tidak terkesan bekerja sendiri-sendiri,” katanya.
PB HMI tambah Romadhon, juga memberikan masukan pada Presiden Jokowi agar mengistirahatkan menterinya yang sudah tebar pesona dimana-mana untuk menjadi presiden di 2024.

Proses reshuffle juga harus memiliki korelasi linear terhadap approval rating (kepuasan) masyarakat terhadap pemerintah. Siapapun menteri barunya nantinya, harus siap langsung ikut lari bersama para menteri yang lain. Karena tidak ada waktu inkubasi buat menteri baru. Waktu tersisa 3 tahun, sementara pemerintahan harus tetap memastikan bahwa rakyat bisa dengan mudah mengakses pendidikan murah dan lapangan kerja dengan mudah.(Jef)