Arsip Tag: Pembangunan koperasi dan UMKM

Pendidikan Bagi Anggota Koperasi Merupakan Investasi Jangka Panjang


 
Semarang:(Globalnews id)- Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang dan pesertanya tidak boleh hanya menjadi objek tetapi harus menjadi subjek. “Yang mana dari sisi materi harus yang match untuk kebutuhan untuk pengembangan koperasi saat ini,” kata Zabadi, saat memberikan arahan di acara Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Koperasi yang dilaksanakan pada 10 -13 September 2021 di Semarang, Jawa Tengah.

Di depan peserta pelatihan, yang juga dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati, Zabadi mengatakan, ada tiga jenis pelatihan yaitu  Pendidikan dan Pelatihan SDM Bidang Perkoperasian Berbasis SKKNI , Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Mahasiswa, dan Pelatihan Perkoperasian Berbasis Teknologi Informasi.

“Semua arah dan muaranya adalah modernisasi koperasi. Dengan pelatihan sekarang hasilnya akan kita petik 1 tahun ke depan. Akan nampak koperasi-koperasi yang modern yang sudah masuk dalam ekosistem digital dan suplay chain (rantai pasok) untuk koperasi sektor rill,” jelas Zabadi.

Zabadi menambahkan, anggaran pendidikan dan pelatihan  dari fungsi pendidikan difokuskan untuk pelatihan SDM koperasi level 3 dan 4. Yakni, Pelatihan SKKNI untuk Manajer Koperasi Simpan Pinjam, untuk sektor rill adalah koperasi yang sudah terhubung dengan offtaker.

“Dan pasca pelatihan ini akan didampingi tenaga expert  yang langsung ditempatkan pada koperasi yang memang kita proyeksikan dari hasil evaluasi profiling yang dapat didorong menjadi role model koperasi modern,” tandas Zabadi.

Selain itu, Zabadi juga menegaskan bahwa koperasi adalah entitas bisnis seperti sebuah perusahaan. Oleh karena itu, harus dikelola secara profesional seperti sebuah perusahaan untuk maju dan berkembang dengan melihat peluang-peluang pasar yang ada.

“Maka, koperasi harus dikelola insan-insan yang mengerti dan menjiwai bisnis dan ahli di bidangnya. Dan koperasi harus membangun jejaring bisnis, sehingga positioning koperasi dapat setara dan sejajar dengan perseroan,” ulas Zabadi.

Menurut Zabadi, untuk menjadi koperasi  besar harus dilihat dari skala ekonomi dan skala bisnis. Salah satu caranya adalah dengan melakukan merger. “Hal ini telah dibuktikan dari koperasi-koperasi besar hasil algamasi seperti Kospin Jasa, Koperasi Telekomunikasi Selular (Kisel) dan koperasi-koperasi besar lainnya,” ungkap Zabadi.

Untuk koperasi-koperasi yang besar tersebut menjadi keharusan manajemennya yang terdiri dari pengurus, manejer dan akan dilakukan fit and profer test (uji kelayakan) dan harus memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

“Oleh sebab itu, kita fasilitasi dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan perkopersaian berbasis SKKNI,” kata Zabadi.

Terkait Kopma, Zabadi mengatakan, bisnis di Koperasi Mahasiswa (Kopma) jangan dianggap sebagai bisnis akhir, tetapi merupakan laboratorium bagi menumbuhkan jiwa leadership bagi Kopma.

Dalam kesempatan yang sama, Ema Rachmawati menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah melakukan pelatihan di Provinsi Jawa Tengah. Karena, yang membutuhkan pelatihan sangat banyak, terutama untuk sertifikasi kompetensi manajer, kasir, juru buku. “Terlebih lagi, saat ini anggaran dinas banyak yang direcofusing,” kata Ema.

Ema mengaku, pihaknya sedang merencanakan menyiapkan roadmap pengembangan SDM Perkoperasian di Provinsi Jawa Tengah. Dan mendata pengurus, pengelola, dan anggota koperasi yang sudah mendapatkan pelatihan perkoperasian. “Untuk mendapatkan data pengurus, pengelola, dan anggota yang sudah pernah mengikuti pelatihan perkoperasian dasar, lanjutan dan advance,” papar Ema.

Ema juga mengatakan bahwa koperasi sangat jarang melakukan pelatihan terhadap pengurus dan anggotanya. “Padahal, dalam Anggaran Dasar (AD) ataupun Anggaran Rumah Tangganya (ART), diatur untuk anggaran pendidikan dan pelatihan,” pungkas Ema.(Jef)

SeskemenkopUKM: Target Pembangunan Koperasi dan UMKM Tercapai Bila Program Pusat dan Daerah Selaras

MALANG:(GLOBALNEWS.ID)- SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan target-target pembangunan koperasi dan UMKM yang sudah ditetapkan, baik dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maupun yang dimandatkan dalam PP no 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, bisa tercapai bila ada keselarasan program antara Pusat dan Daerah, dalam hal ini KemenkopUKM dengan Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

“Saya bersyukur bisa hadir disini dan berdiskusi soal kegiatan yang sudah berjalan di 2021 dan yang akan kita kerjakan di 2022,” kata SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim, pada Rapat Koordinasi Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Jawa Timur, di kota Malang, Kamis (9/6/2021).

Hadir dalam rakor tersebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala Perwakilan BI Jatim, Difi Johansyah, Kadinas koperasi dan UKM Jatim, Mas Purnomo Hadi, Perwakilan Himbara, Bank Jatim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jatim, Para Kabid Koperasi dan UKM Jatim, Para Kadinas atau perwakilan dari 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jatim, perwakilan dari pelaku dan asosiasi UMKM di Jatim.

SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan saat ini jumlah Koperasi mencapai 127.124 dengan rincian 121.124 di tingkat kabupaten/kota, 8.076 tingkat Provinsi dan 5.161 tingkat nasional. Sedangkan jumlah UMKM mencapai 63.955.369 atau 99,62 persen dari total pelaku usaha.

“Meski pertumbuhan ekonomi belum positif, namun tidak terlalu besar dan arahnya mudah- mudahan ke angka positif, sehingga ada kenaikan target pada tahun 2022. Ini menunjukkan program Pusat dan Daerah sudah harus selaras, ” kata Arif Rahman Hakim.

Arif Rahman Hakim memberi contoh kontribusi koperasi terhadap PDB yang pada 2021 ditargetkan 5,2 persen naik menjadi 5,3 persen pada 2022. Demikian juga kontribusi UMKM pada PDB naik dari 62 persen menjadi 63 persen di 2022.

Rasio wirausaha yang di 2021 diharapkan mencapai 3,65 persen naik menjadi 3,75 persen di tahun 2022. Jumlah koperasi modern juga diharapkan menjadi 100 di 2021 dan 150 di tahun 2022. Kontribusi ekspor UMKM juga naik menjadi 15,8 di tahun 2022 dibanding 2021 yang diproyeksikan 15,7 persen.

“Hal ni mengindikasikan kegiatan kita sudah harus dilakukan searah khususnya bagaimana menaikkan kontribusi KUMKM pada PDB. Salah satunya harus ditingkatkan adalah permodalan. Misalnya pembiayaan dari perbankan yang saat ini berkisar 20 persen dari total kredit perbankan, akan dinaikkan porsinya menjadi 30 persen pada 2024. Tantangannya adalah apakah kita bisa menyiapkan KUMKM untuk menangkap peluang itu,” jelas Arif Rahman Hakim.

Alokasikan di APBD

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dinas kabupaten/kota mulai harus mengalokasikan anggaran di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam mendukung berbagai kebijakan UMKM. “Misalnya peningkatan kapasitas SDM, kurasi produk UMKM juga harus dianggarkan. Kami di Provinsi sudah menganggarkannya dan seyogyanya juga diikuti dinas Kabupaten/kota,” kata Khofifah yang juga mantan Mensos itu.

Gubernur Jatim juga meminta Dinas Koperasi dan UKM Jatim untuk memastikan bahwa proses perijinan UMKM dilakukan sudah bisa di semua level dan lini. “Pak Pur selaku KadiskopUKM Jatim harus bisa mengkoordinasikan industri makanan minuman yang kesulitan mengurus PIRT. Agar bisa diakses UMKM,’ katanya.

Selanjutnya setelah legalitas tercapai, perijinan lain seperti sertifikat halal, POM harus seiring dengan akses permodalan. “Untuk sertifikasi halal pastikan di semua lini level sudah terkonfirmasi bahwa aksesnya lebih mudah dan cepat siapkan klinik untuk fasilitasi UMKM jika ada kesulitan” pinta Gubernur Khofifah.

Gubenur Khofifah menambahkan, UMKM Jatim harus segera bersiap menjadi tuan rumah acara Bangga Buatan Indonesia (BBI) di bulan Agustus 2021 mendatang. “Ini peluang besar bagi koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin BBI ini. Rencananya kami akan pusatkan acaranya di tiga kota Surabaya, Malang dan Jakarta, sebagai kota pendukung,” imbuh Gubernur

Potensi KUMKM Jatim

Sebelumnya Kadinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi mengatakan rapat koordinasi ini diperlukan agar dinas koperasi dan UMKM di kabupaten/kota agar bisa mensinergikan dengan program di Kementerian.” Saya melaporkan kepada Bapak SeskemenkopUKM, bahwa semangat dinas koperasi dan UKM di Jawa Timur ini luar biasa. Insha Allah semua 38 Kabupaten/kota hadir semua di sini. Ini menunjukkan hubungan emosional dengan koperasi dan UMKM tidak terhalang corona. Kami juga menggunakan rakor secara virtual buat teman-teman di daerah yang tidak mungkin kami undang semua. Jawa Timur ini memiliki 9,7 juta pelaku UMKM sedangkan jumlah koperasinya sebanyak 22.586 ,”kata Mas Purnomo Hadi.

Lebih lanjut KadinaskopUKM Jawa Timur menjelaskan jumlah pelaku koperasi dan UMKM sebanyak 22.586 koperasi dan 9,78 juta UMKM itu menjadi backbound atau tulang punggung perekonomian Jatim.”Hal itu karena sumbangsih KUMKM Jawa Timur terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mencapai 57,25 persen, atau tumbuh 5 persen dibanding 2018, persentase yang cukup tinggi yang merupakan perhitungan kami dengan BPS,” jelas Mas Purnomo Hadi.

Bahkan Menurut KadiskopUKM Jatim ini, meski ditengah pandemi, KUMKM di Jawa Timur masih berkibar dibanding perusahaan lain dan tidak pernah mem PHK karyawan. “Malah si tahun 2020, kami meresmikan 87 cabang koperasi, jika satu koperasi punya karyawan 5-10 maka sudah berapa tenaga kerja terserap,” kata Mas Purnomo Hadi.

Jumlah koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pun terhitung tinggi yaitu sebesar 55,78 persen, atau naik 10 persen dibanding 2019.

KadiskopUKM Jatim Mas Purnomo Hadi menambahkan, Jawa Timur juga memiliki program unggulan yaitu OPOP (One Pesantren One Product) dimana ada 4.500 pesantren yang menjadi sumber kewirausahaan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekonomi bagi para santri. OPOP dikembangkan dalam tiga pilar yaitu santripreneur, pesantrenpreneur dan sociopeneur. Jawa Timur juga memiliki dan mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH) di Sidoarjo yang untuk industri makanan dan minuman. KIH memberikan kemudahan pendampingan pembinaan UMKM sampai fasilitasi sertifikat halal, laboratorium dan akses pemasaran baik offline maupun online.(Jef)