Arsip Tag: Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Terbantu dengan Kredit dari Bank DKI, Begini Kisah Pemilik RM Padang Trio Minang Survive di Tengah Pandemi

Meski menjadi salah satu dari sektor yang masih bertahan, usaha kuliner tidak luput dari dampak pandemi Covid-19. Menurunnya jumlah permintaan yang menyebabkan turunnya omset, bisnis kuliner juga rentan ‘gulung tikar’ akibat ketatnya persaingan. Pandemi Covid-19 juga menghambat rencananya untuk mengembangkan usaha rumah makannya.

Hal inilah yang disadari betul oleh Andika, pemilik Rumah Makan (RM) Padang Trio Minang yang terletak di Cikeas, Jawa Barat saat menceritakan kisahnya (18/06). Pria berusia 37 tahun yang memulai usaha pakaian sebagai bisnis pertamanya ini menceritakan, meski masakan Padang adalah kuliner favorit masyarakat, bukan berarti tidak
ada tantangan dalam menjalankan usahanya tersebut. Bermunculan rumah makan masakan Padang serupa maupun restoran lain dengan menu yang berbeda menjadi penantang untuk RM Padang Trio Minang tetap bertahan. Belum lagi sejumlah kafe kekinian yang mulai merebut pasar kawula muda dengan varian menu yang menarik.

Ia memulai usaha RM Padang Trio Minang sejak tahun 2005 dengan modal Rp 25 juta setelah memutuskan berhenti menggeluti bisnis pakaian. Kesulitan modal serta ketatnya persaingan dalam bisnis pakaian menjadi penyebab akhirnya Andika memutuskan ‘banting stir’ membuka
usaha kuliner masakan Padang. Perlahan usahanya berkembang dan mulai meraih pelanggan tetap sebagai kekuatannya. “Pasang surut membangun usaha pasti ada, tapi syukur seiring waktu masih bisa bertahan. Terpenting adalah kita sebagai pemilik rumah makan untuk tetap
menjaga kualitas rasa, serta menyajikan menu yang berbeda dari rumah makan Padang lain” ungkap Andika.

RM Padang Trio Minang yang kini mengadaptasi sistem pesanan online melalui kerjasama dengan aplikasi ojek online. Hal ini dilakukan dalam upaya menjangkau pembeli yang terbatas
ruang geraknya akibat kebijakan selama pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 juga
menghambat rencananya untuk mengembangkan usaha rumah makannya. Kendati demikian, rencana Andika melakukan investasi lokasi dan bangunan untuk pengembangan usaha tetap
dilanjutkan. Ia akhirnya mencari informasi mengenai bank yang menyediakan pembiayaan untuk rencana tersebut, namun sejumlah bank yang ia temui memberikan persyaratan yang menyulitkan dirinya.

Memilih Bank DKI

Sekitar bulan September 2020, Andika memutuskan memilih Bank DKI Syariah untuk mengajukan pembiayaan. Selain memiliki persyaratan yang lebih mudah, pelayanan Bank DKI Syariah dianggapnya memuaskan. “Sebelumnya saya memang dapat informasi dari karyawan Bank DKI terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), setelah saya datangi ternyata
suku bunganya juga rendah, dan prosesnya ternyata lebih cepat. Akhirnya saya putuskan mengajukan pembiayaan di Bank DKI Syariah”.

Sampai dengan Mei 2021, Bank DKI tercatat telah menyalurkan dana PEN sebesar Rp 3,36 triliun. Dana PEN tersebut dimanfaatkan Bank DKI untuk penyaluran kredit kepada sektor
produktif sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada kepada segmen mikro, retail dan korporasi termasuk diantaranya kepada sektor perdagangan besar dan
eceran sebesar Rp 904,1 Miliar atau mencapai 26,91% dari total penyaluran Dana PEN.

Penyaluran pada sektor ini utama disalurkan kepada debitur-debitur UMKM termasuk diantaranya adalah debitur eksisting mikro Bank DKI, debitur binaan JakPreneur, UMKM di pasar-pasar Perumda Pasar Jaya, serta Koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat. Penyaluran
kredit PEN juga disalurkan pada sektor konstruksi yang membangun sarana dan prasarana umum di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 450,5 miliar atau mencapai 13,41% dari total Dana PEN yang telah disalurkan Bank DKI..

Bank DKI juga terus berupaya meningkatkan portofolio kredit salah satunya dengan memanfaatkan dana PEN yang diberikan oleh pemerintah. Bank DKI berharap agar dana PEN ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para pelaku usaha agar tujuan pemulihan
ekonomi nasional khususnya di wilayah DKI Jakarta dapat segera terwujud. (Jef)

MenkopUKM: Vaksinasi Adalah Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa program vaksinasi merupakan salah satu kunci pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

“Vaksinasi menjadi lebih strategis bagi perekonomian nasional ketika diberikan kepada para pelaku UMKM khususnya sektor ritel,” kata Teten Masduki, pada acara pembukaan program Sentra Vaksinasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), hasil kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemprov DKI Jakarta, di Gedung Smesco Jakarta, Senin (7/6).

Sentra Vaksinasi ini rencananya akan menyiapkan 150.000 vaksin dengan target penerima 3.000 orang perhari selama 45 hari ke depan. Untuk tahap awal, kegiatan ini dilangsungkan di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Selanjutnya, vaksinasi pelaku UMKM sektor ritel akan diperluas ke daerah lain di Indonesia.

“Sentra Vaksinasi ini merupakan kedua terbesar di Indonesia setelah Sentra Vaksinasi di Gelora Bung Karno,” kata Teten.

Menurut Teten, vaksinasi ini bakal memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional. Kegiatan ekonomi di masa pandemi akan semakin terjamin meskipun tentu saja tetap dengan penerapan protokol kesehatan.

“Orang-orang menjadi tidak ragu lagi untuk berbelanja karena semua sudah merasa aman setelah mendapat vaksin,” imbuh Teten.

Untuk percepatan program vaksinasi nasional, khususnya bagi pelaku UMKM, Teten berharap langkah kerja sama program vaksinasi seperti ini bisa dilakukan juga di daerah.

“Kita bisa memanfaatkan gedung-gedung PLUT KUKM yang ada di daerah. Bisa juga memanfaatkan Gedung Balai Latihan Perkoperasian,” ungkap Teten.

Meskipun demikian, Teten tetap mengingatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Vaksinasi pelaku UMKM dan penerapan protokol kesehatan seharusnya efektif mencegah risiko kluster penularan di titik-titik kegiatan ekonomi.

“Kita harus optimistis perekonomian bisa meningkat lagi pascavaksinasi,” ujar MenkopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi kerja sama kegiatan vaksinasi seperti ini.

“Kami mendukung penuh kegiatan Sentra Vaksinasi ini. Diharapkan pekerja ritel, UMKM, dan masyarakat Jakarta dapat terbebas dari pandemi Covid-19,” kata Anies.

Sementara Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, kegiatan vaksinasi ini untuk menggerakkan kembali daya beli masyarakat dan meningkatkan ekonomi secara nyata.

“Program ini pada intinya selain menggerakkan roda ekonomi sektor ritel, juga agar seluruh insan ritel baik pemilik, penyewa, pemasok, sales assistant, dan stakeholders lainnya, dapat dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi,” kata Budihardjo.

Budihardjo menjelaskan, Hippindo beranggotakan berbagai format ritel, mulai dari departement store, fashion, food and beverages, convenient store, electronic, gerai kecantikan, bioskop, entertainment, dan sebagainya.

“Melalui program Sentra Vaksinasi ini, kami berkomitmen untuk turut menggalakkan program vaksinasi nasional, serta berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Budihardjo.(Jef)

MenkopUKM Tekankan Pentingnya Keberlanjutan Program PEN Bagi KUMKM

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan pentingnya keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Tahun 2021 ini. Dasarnya, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat yang menyebabkan terkontraksinya petumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Pada Triwulan IV Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar minus 2,19% (Year on Year). Bahwasanya angka ini meningkat dari triwulan sebelumnya (Triwulan III) yaitu minus 3,49% (YoY),” ulas Teten, dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, secara virtual, Senin (8/2).

Terlebih lagi, lanjut Teten, berdasarkan Survei Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Bank BRI Tahun 2020, 72% responden menyatakan membutuhkan tambahan modal usaha.

“Dari responden yang membutuhkan tambahan modal usaha, sebagian besar membutuhkan tambahan modal sekitar Rp2 juta hingga Rp5 juta (41,3%) dan membutuhkan tambahan modal sekitar Rp5 – 10 juta (21,3%),” papar MenkopUKM.

Oleh karena itu, Teten pun memaparkan tiga rencana program PEN 2021 dengan total usulan sebesar Rp29,21 triliun. Rinciannya, subsidi bunga KUR 2021 sebesar 6% terdiri dari Pagu Anggaran (Reguler) sebesar Rp14,84 triliun, dan Kebutuhan Anggaran Tambahan Regular ditambah penanggulangan untuk Covid sebesar Rp11,05 triliun.

Begitu juga dengan pembiayaan Investasi Melalui Koperasi dengan usulan anggaran sebesar Rp1 triliun dan target sebesar Rp1 triliun. “Juga, program KUR Bunga 0% dengan usulan anggaran sebesar Rp2,32 triliun dan targetnya untuk 5 juta usaha mikro,” jelas Teten.

Dampak PEN

Dalam kesempatan itu, MenkopUKM juga menjelaskan dampak program PEN Tahun 2020 terhadap koperasi dan UMKM. Berdasarkan Survei Dampak Program PEN terhadap UMKM oleh Lembaga Demografi- LPEM FEB UI (Desember 2020) disebutkan bahwa sebanyak 99% UMKM responden yang ikut mendaftar sudah menerima bantuan.

“Sebesar 58% responden membutuhkan tambahan modal untuk mempercepat pemulihan usaha, dan sebesar 49% membutuhkan tambahan modal hingga Rp 50 juta,” kata Teten.

Teten mengungkapkan, mayoritas UMKM optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan, dan cukup optimis bahwa omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

“Mayoritas responden menggunakan dana yang diperoleh dari program bantuan pemerintah untuk pembelian bahan baku dan pembelian barang modal,” pungkas MenkopUKM.(Jef)

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Koperasi dan UMKM Capai Rp87,083 Triliun

Jakarta:(Globalnews.id)- Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Koperasi dan UMKM terus dipercepat dan menunjukkan peningkatan. PEN untuk KUMKM adalah upaya pemerintah untuk membantu koperasi dan UMKM yang terdampak Covid-19.

“Hingga saat ini penyerapan PEN untuk KUMKM telah mencapai Rp87,083 triliun atau sebesar 70,37 persen,” kata Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki beberapa waktu lalu.

Pemerintah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PEN untuk KUMKM sebesar Rp123,46 triliun untuk tahun 2020.

MenkopUKM mengatakan sebagian besar program ini dilaksanakan oleh perbankan dan lembaga pembiayaan yang langsung mendapat alokasi dari Kementerian Keuangan.

Pertama, penempatan dana di Bank HIMBARA untuk Restukturisasi pinjaman senilai Rp78,78 triliun. Kedua, Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP) senilai Rp5 Triliun dan Penjaminan untuk Modal Kerja senilai Rp1 triliun.

“Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pembebasan Pajak PPh final yang ditanggung Pemerintah senilai Rp2,4 triliun yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” kata MenkopUKM.

Subsidi bunga di luar KUR dan koperasi untuk kredit di lembaga pembiayaan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp27,197 triliun dan subsidi bunga pinjaman lembaga keuangan BUMN sebesar Rp2,371 triliun dilaksanakan Kementerian Negara BUMN.

“Hasil pelaksanaan program ini, berdasarkan data OJK per 7 November 2020, ada 100 perbankan yang melakukan implementasi restrukturisasi kredit dengan nilai outstanding Rp371,1 triliun untuk 7,5 juta UMKM,” kata Menteri Teten.

*Implementasi PEN oleh KemenkopUKM*

Program yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM senilai Rp6,718 triliun. Dana tersebut mencakup program subsidi bunga KUR sebesar Rp4,967 triliun. Subsidi Non KUR untuk Koperasi melalui BLU sebesar Rp751,7 miliar.

“Termasuk juga penempatan dana pada LPDB KUMKM sebesar Rp1 triliun untuk membantu likuiditas koperasi dalam masa pandemi Covid 19,” kata MenkopUKM.

Realisasi subsidi bunga KUR hingga 4 Desember 2020 sebesar Rp2,845 triliun atau 57,29% kepada hampir 6 juta debitur.

“Sangat menggembirakan realisasi penempatan dana oleh LPDB KUMKM dalam mendukung program PEN sebesar Rp1 triliun telah mencapai 100% kepada 63 mitra dengan 101.011 UMKM,” kata MenkopUKM.

Realisasi Subsidi Non KUR untuk Koperasi melalui BLU per 9 Desember 2020 sebesar Rp10,03 miliar atau 1,33 persen.

MenkopUKM menegaskan dalam tahap pelaksanaan semua program ini diawasi (diaudit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan Republik Indonesia (BPKP RI) sejak bulan September 2020.(Jef)

Anggota DPR: Koperasi Jadi Salah Satu Wadah Terdepan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Bukittinggi – Koperasi memiliki model usaha tumbuh dan besar atas usaha anggota dan memiliki kepengurusan yang kuat dalam menjalankan misi yang disesuaikan dengan perubahan bisnis dan pasar.

Hal itu diungkapkan anggota DPR RI Hj Nevi Zuarina, pada acara Forum Komunikasi bertema Koperasi Menjadi Salah Satu Kelembagaan Terdepan Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, di Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (28/11).

Kegiatan ini merupakan wadah diskusi bagi KUMKM di Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan KUMKM, terutama yang terdampak pandemi Covid-19.

Di acara yang dihadiri 150 pelaku KUMKM yang berasal dari Sumatera Barat, Nevi mengatakan, seluruh komponen baik pemerintah, gerakan koperasi dan masyarakat saling bahu membahu untuk menjaga marwah perkoperasian.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah terutama di masa pandemi Covid-19, melalui program Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan bagi UMKM (Non-KUR).

“Program ini sangat bermanfaat bagi koperasi yang debiturnya merupakan pelaku UMKM. Itu bukan pinjaman untuk tujuan konsumtif, khususnya bagi 539 ribu pelaku UMKM di Sumatera Barat,” kata Nevi.

Nevi menekankan bahwa kita harus mengubah mindset atau cara pandang masyarakat dalam melihat dan menilai koperasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan koperasi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan bahwa pihaknya telah menjalankan berbagai program untuk koperasi dan UMKM di Indonesia.

“Mayoritas adalah program untuk kemudahan berusaha koperasi dan UKM, serta berbagai bantuan untuk membantu KUMKM bangkit dari krisis pada pandemi Covid-19 ini,” ujar Eddy.

Ke depan, lanjut Eddy, koperasi akan didorong untuk fokus meningkatkan layanan kepada anggota melalui skema yang lebih responsif terhadap kebutuhan anggota, dan peningkatan kualitas manajemen koperasi.

Sementara Asisten Deputi Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM Rahmadi menambahkan, koperasi yang hadir dapat memanfaatkan fasilitasi pemerintah berupa program Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan bagi UMKM (Non-KUR) yang tentunya akan membantu para debitur dalam mengangsur pinjaman ke koperasi.

Menurut Rahmadi, program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi UMKM/debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Subsidi diberikan selama enam bulan terhitung mulai dari Mei hingga Oktober 2020.

Adapun besaran subsidi yang akan diberikan adalah berjenjang, tergantung plafon pinjaman masing-masing debitur. Rinciannya, plafon hingga Rp10 juta, maksimal subsidi sebesar 25% selama 6 bulan.

Plafon lebih dari Rp10 juta hingga Rp500 juta, 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan berikutnya. Plafon di atas Rp500 juta sampai Rp10 Miliar, 3% untuk tiga bulan pertama dan 2% untuk tiga bulan berikutnya.(Jef)