Arsip Tag: rakor koperasi UKM

koperasi dan ukm

MenKopUKM Sebut 40.473 UMK Dengan 763.385 Produk Telah Masuk e-Katalog LKPP

Tinggalkan komentar

Tangerang:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebutkan, saat ini jumlah produk dalam e-Katalog mencapai 2,3 juta, dengan melibatkan sekitar 40.473 penyedia UMK dan 763.385 produk UMK.

“Ini kemajuan luar biasa dalam setahun ini, yang disebabkan kemudahan-kemudahan yang dilakukan LKPP,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat menjadi pembicara pada Rakor Monitoring Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Produk UMKM-Koperasi, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (29/11).

Di acara yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diikuti 82 K/L dan 542 pemda, Menteri Teten menekankan pihaknya terus berusaha mendorong para pelaku UMKM agar mau mendaftarkan produknya di e-Katalog. “Dalam hal ini, posisi KemenKopUKM sebagai supplier,” kata MenKopUKM.

Pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hal itu. Salah satu yang termudah adalah melalui WhatsApp (WA) dan email blast yang dikirim ke lebih dari 600 ribu UMK terkait tata cara masuk ke e-Katalog di LKPP.

Selain itu, kata Menteri Teten, pihaknya juga melakukan sosialisasi, coaching clinic kepada K/L dan pemda seluruh Indonesia, serta penyelenggaraan business matching di Smesco dan JCC pada April 2022.

“Kami mendorong koperasi dan UMKM masuk dalam rantai pasok BUMN dan usaha besar, bekerja sama dengan Kemenperin, KemenBUMN, dan Kementerian Investasi,” ucap Menteri Teten.

Ia menyebutkan, saat ini, nilai transaksi di Pasar Digital BUMN sudah mencapai Rp22 triliun dengan melibatkan sekitar 17.200 UMKM.

Selain belanja pemerintah dan BUMN yang penting didorong juga agar UMKM menjadi bagian penting rantai pasok BUMN dan industri besar. Saat ini, UMKM yang sudah masuk rantai pasok industri baru sekitar 7 persen. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 24 persen.

“Kita akan terus mendorong BUMN dan usaha besar agar mau berbagi pekerjaannya ke UMKM,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten mengatakan dirinya sudah berkeliling ke berbagai daerah yang ternyata banyak produk UMKM sebenarnya potensial memenuhi kebutuhan industri dan BUMN. Baik itu sebagai bahan baku, suku cadang, dan sebagainya.

“Saya berharap para kepala daerah menyiapkan, dibuat daftarnya, produk apa saja, yang bisa kita gandengkan dengan industri dan BUMN,” ucap Menteri Teten.

Saat ini, KemenKopUKM sudah membuat komitmen dengan 17 BUMN. Antara lain, PT Pertamina, PT PLN, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, Perum Perhutani, dan RNI/Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Inka, Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Berdikari, PT Garam, PT Perikanan Indonesia, PT Bio Farma, PT Perkebunan Nusantara III, PT Pindad, PT Pupuk Indonesia, dan PT Sang Hyang Seri. “Dan akan terus kita tingkatkan,” kata MenKopUKM.

Tak hanya itu, Forum Kemitraan antara UMKM dan IKM dengan BUMN dan usaha besar, juga telah dilaksanakan dengan nilai potensi transaksi sekitar Rp206,2 miliar. Kegiatan ini bertujuan agar UMKM masuk rantai pasok utama BUMN dan usaha besar.

“Kita punya strategi besar agar UMKM masuk rantai pasok industri besar. Benchmark kita Korsel, Jepang, dan China, dimana UMKM di sana menjadi bagian dari industri,” kata Menteri Teten.

Dengan begitu, Menteri Teten akan mendorong UMKM mampu menghasilkan produk-produk berbasis inovasi teknologi. “Kita akan dorong riset-riset yang hilirisasi yang bisa dilakukan UMKM. Dengan cara itu, kita bisa mendorong UMKM naik kelas,” kata MenKopUKM.

MenKopUKM juga berharap kemitraan ini tercipta dalam level yang sama, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak. Dimana UMKM bisa masuk rantai pasok utama, adanya transfer teknologi, hingga UMKM harus membuat produk sesuai spesifikasi BUMN dan usaha besar.

“Termasuk bantuan uji coba membuat prototype oleh K/L dan perguruan tinggi. Lalu, pendampingan sertifikasi dan desain produk,” ucap Menteri Teten.

Salah satu bentuk pendampingan pembiayaan UMKM adalah meningkatkan porsi kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30 persen yang saat ini masih sebesar 21 persen. Bandingkan dengan Korsel yang sudah menembus 80 persen porsi kredit perbankan untuk UMKM. Begitu juga dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan dinaikkan tahun depan menjadi Rp450 triliun.

“Usaha besar akan didorong mencari pembiayaannya lewat pasar modal. Ini sebuah kebijakan afirmasi,” kata MenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menekankan urgensi rakor ini adalah perlu penyebarluasan hasil implementasi Inpres 2/2022, terutama berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi. “Juga, membangun komitmen bersama dalam penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi,” kata Hendrar.

Sehingga, hasil yang ingin dicapai dari rakor ini adalah mempercepat pembangunan untuk mengangkat ekonomi, melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMK dan koperasi, serta menciptakan iklim tata kelola pengadaan barang dan jasa yang kondusif dan konstruktif.

Dalam Inpres 2/2022 disebutkan bahwa target APBN/APBD paling sedikit sebesar Rp400 triliun belanja produk dalam negeri dan KUMKM. Dengan target Rp400 triliun tersebut, akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 1,7 hingga 2 persen.

Per 14 November 2022, realisasinya mencapai Rp320,5 triliun. “Jadi, masih ada waktu untuk kita hisa selesaikan di 2022 ini,” ucap Hendrar.

*Strategi Besar*

Sementara itu, dalam sambutan pembukaan secara daring, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa saat ini bangsa ini menghadapi situasi ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. “Untuk itu, kita harus memiliki strategi besar dengan kekuatan yang kita miliki untuk semakin kuat dan mandiri,” kata Presiden.

Salah satu strateginya adalah meningkatkan penggunaan dan belanja produk-produk dalam negeri. Karena, dengan membeli produk-produk dalam negeri, dapat membuka lapangan kerja dan menghidupkan banyak industri kecil.

“Laporan yang saya terima dari LKPP, capaian penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai angka Rp547 triliun atau 44,9 persen. Ini sebuah capaian yang baik yang menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah semakin meningkat, lebih dari 40 persen yang kita targetkan,” kata Presiden.

Presiden berharap belanja produk dalam negeri pada 2023 harus semakin meningkat lagi, serta penggunaan produk impor harus semakin kecil bahkan perlahan dihilangkan. “Untuk itu, perlu ada terobosan-terobosan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” kata Presiden.

Namun, Presiden mengingatkan, peningkatan target penggunaan produk dalam negeri harus diimbangi upaya perbaikan ekosistem agar mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri. “Saya minta dilakukan perbaikan besar dari hulu sampai hilir,” kata Presiden.

Pertama, perbanyak produk dalam negeri yang bersertifikat TKDN agar kualitas produk dalam negeri dan UMK semakin meningkat. “Proses pengurusan sertifikat harus dipermudah, jangan sampai menyulitkan dan memberatkan,” ucap Presiden.

Kedua, percepat proses digitalisasi untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi tayang secara elektronik, serta implementasikan pengunaan kartu kredit pemerintah dan pemda.

“Ketiga, tingkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor. Dan keempat, berikan insentif bagi industri yang mengembangkan produk substitusi impor,” ujar Presiden Jokowi.
(Jef)

koperasi dan ukm

Teten Masduki Desak Daerah Manfaatkan Peluang Belanja K/L 40 Persen Produk UMKM

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id)— Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta daerah menyiapkan produk-produk UMKM untuk memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) mengalokasikan minimal 40 persen pagu anggarannya untuk belanja barang/modal dari UMKM.

“Ayo kita optimumkan belanja 40 persen K/L untuk menyerap produk UMKM,” pinta Teten Masduki saat memberikan arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2021 di Yogyakarta, Kamis (8/4/2021). Peserta Rakor yang hadir antara lain pejabat eselon 1 dan 2 KemenkopUKM, serta perwakilan dinas-dinas yang membidangi Koperasi dan UKM dari berbagai daerah.

Teten mengatakan belanja K/L tersebut membuka peluang market yang cukup besar yakni lebih dari Rp 400 triliunan per tahun dimana hal ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di daerah. “Jadi targetkan saja, fokuskan mana yang ibu-bapak sekalian tetapkan di setiap daerah, harus membuat list, daftar UMKM yang siap didampingi untuk bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Teten.

Teten berharap dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah berinisiatif untuk mendampingi UMKM, sekaligus mengkurasi produknya. “Kita bisa sekaligus untuk didorong ekspor. Kami dari Smesco yang untuk ekspor akan dikonsolidasi juga untuk bisa dilakukan. Bukan berarti daerah tidak bisa otonom, itu silahkan, bisa tapi biasanya buyer akan mudah kalau tersedia informasi yang cukup mengenai produk-produk UMKM yang siap global, siap ekspor,” papar Teten.

“Di sisi lain kenapa perlu diagregasi oleh Smesco, karena juga sama problemnya. Itu kapasitas produksi kalau disatuin belum tentu cukup, jadi kalau nanti kita konsolidasi bisa kita agregasi produknya dari berbagai daerah, misalnya ada yang perlu komoditi ini, komoditi itu, jadi dari kecil bisa kita agregasi menjadi kapasitas yang cukup besar,” sambungnya.

Teten juga berharap daerah melakukan perubahan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang lebih profesional dengan melibatkan para ahli dari luar baik itu dari perusahaan BUMN, maupun swasta. “Jadi libatkan pendamping itu teman-teman yang profesional. Sekarang juga sudah menggerakan berbagai komunitas dalam Geber (Gerakan Indonesia Bersama) UMKM untuk melakukan pendampingan,” katanya.

Tidak hanya itu, daerah juga diharapkan membuat platform digital sebagai marketplace digital bagi produk-produk UMKM. “Karena tidak semua UMKM di daerah itu punya kapasitas untuk jualan di level nasional. Kalau sudah masuk level nasional katakan di Unicorn, di Tokopedia di Bukalapak, Shopee, atau di Blibli itu banyak yang gagal, karena tidak bisa memenuhi permintaan, karena kapasitas produksinya,” lanjut dia.

“Apalagi untuk produk-produk yang gressering seperti makanan, minuman termasuk juga buah-buahan, sayur-sayuran itu lebih cepat sebenarnya dijual di platfom lokal. Jadi ini penting nanti kita integrasikan dengan belanja kementerian/lembaga,” tambah Teten.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Asrizal mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan dan identifikasi produk UMKM yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasilnya ada 40 pelaku UMKM yang sudah dimasukan ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Langkah berikutnya kita harus melakukan pendampingan kepada UMKM-UMKM ini sehingga mampu mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh lembaga pemerintah. Dengan pendampingan ini kita harap pelaku UMKM kita siap memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari Instansi pemerintah yang ada saat ini,” ujar Asrizal.

Pihaknya mensuport produk-produk UMKM untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah di antaranya souvenir, makanan dan minuman, atau snack yang dibutuhkan pada acara rapat-rapat K/L. “Tenaga pendamping atau penyuluh kita mengukurasi untuk menyiapkan pelaku UMKM kita itu bisa masuk ke proses pengadaan barang dan jasa,” ucap Asrizal.

Tidak hanya jumlah, maupun kualitas produk yang jadi perhatian mereka, tetapi menurut dia yang terpenting, bagaimana kesiapan UMKM memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. “Artinya kontinuitas produk itu terpenuhi, kapan dibutuhkan barangnya harus tersedia,” tutup dia,

Sektor UMKM saat ini menjadi yang paling terdampak oleh pandemi. Oleh sebab itu, demi meminimalisir dampak tersebut, maka pemerintah berpihak pada sektor UMKM dengan mewajibkan seluruh K/L untuk dapat membeli produk dan jasa dari UMKM. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan upaya tersebut UMKM akan memiliki ruang yang begitu luas untuk bisa meningkatkan eskalasi bisnisnya. Bahkan kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor UMKM untuk menjadi salah satu tumpuan utama dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hanya saja, ada sejumlah pekerjaan yang harus dibereskan pemerintah bersama stakeholder terkait, yaitu penyiapan kemampuan dari pelaku UMKM agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, bermutu tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan belanja K/L.(Jef)

koperasi dan ukm

Teten Masduki Tetapkan Tujuh Target KemenkopUKM di 2024

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id)— Kementerian Koperasi dan UKM menggelar Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2021 di Yogyakarta. Rakor ini dibuka secara daring oleh MenkopUKM Teten Masduki pada Rabu (7/4/2021). Sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 KemenkopUKM turut hadir, serta perwakilan dinas-dinas yang membidangi Koperasi dan UKM dari berbagai daerah.

Rakor ini memiliki 2 (dua) agenda utama, yaitu  pemantapan dan harmonisasi program dan kegiatan bidang KUMKM dengan Kementerian/Lembaga (K/L) selaku koordinator kebijakan terkait, serta koordinasi kebijakan dan program bidang KUMKM antara pusat dan daerah.

Adapun tujuan Rakor ini digelar untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga yang terkait koordinator bidang Koperasi dan UMKM bersama dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM dan Bappeda di seluruh Indonesia.

Kegiatan koordinasi diperlukan terutama dalam rangka mendukung pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam Rakor tersebut, Teten menetapkan 7 (tujuh) target KemenkopUKM di tahun 2024. Antara lain peningkatan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 65 persen, peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5 persen, dan peningkatan kontribusi ekspor UMKM menjadi 17 persen.

Selain itu, Teten juga menargetkan akan melahirkan 3500 starup berbasis teknologi dan Informasi, melahirkan 500 koperasi modern, menjadikan lebih dari 10 juta usaha mikro bertransformasi ke sektor formal, serta peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 4 persen.

“Upaya pencapaian target tersebut tidak akan berjalan tanpa koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” tandas Teten dalam sambutannya.

Tidak hanya itu, Teten juga menetapkan empat agenda transformasi KemenkopUKM yaitu transformasi usaha sektor Informal ke formal, transformasi ke dalam rantai pasok, transformasi digital Dan modernisasi koperasi. “Semoga sinergi produktif ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional,” ujar Teten.

Teten melanjutkan sambutannya dengan memaparkan tentang kondisi eksisting rasio kewirausahaan nasional, dimana saat ini hanya berkisar 3,47 persen, lebih rendah dibanding negara-negara ASEAN seperti Singapura 8,76 persen, Thailand 4,26 persen dan Malaysia 4,74 persen.

Populasi UMKM sebanyak 65.465.497 unit, namun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 60,51 persen. Dari jumlah tersebut, 98,7 persen merupakan Usaha Mikro dan porsi kredit perbankan yang diakses oleh UMKM baru mencapai 19,97 persen.

Disamping itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya 14,37 persen, lebih rendah dibanding negara lain (Singapura 41 persen, Malaysia 18 persen, Thailand 29 persen, Jepang 25 persen dan Tiongkok 60 persen).

Jumlah koperasi aktif sebanyak 127.124 unit, namun hanya berkontribusi terhadap PDB sebesar 5,1 persen. Dimana Koperasi yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional pada akhirnya belum dapat terwujud karena belum menjadi lembaga ekonomi pilihan masyarakat.

“Melihat proporsi dan peran KUMKM dalam perekonomian nasional, maka diperlukan peningkatan kerja terpadu, harmoni dan sinergi antar K/L bersama dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM seluruh Indonesia, agar mampu mendorong pertumbuhan dan berkembangnya Koperasi dan UMKM,” papar Teten.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa Rakor ini diadakan dalam rangka meningkatkan koordinasi pusat dan daerah sekaligus untuk memantapkan sinergi dan kesinambungan program dan kegiatan adaptasi dan transformasi Koperasi dan UMKM.

“Kegiatan ini sesungguhnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik pusat maupun daerah untuk dapat direalisasikan secara sinergis, terutama dalam pembinaan Koperasi dan UMKM,” ucap Arif.

Rakor menitikberatkan pada pemantapan pelaksanaan dan perencanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan 2022 pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.    

Sejalan hal tersebut, KemenkopUKM pada Tahun 2021 telah melaksanakan rintisan program/kegiatan dan pada Tahun 2022 akan melanjutkan kegiatan prioritas atas mandat PP Nomor 7 Tahun 2021. Mulai dari penanggungan biaya, pembinaan, dan  pendampingan usaha mikro dalam perizinan usaha dan bantuan hukum.

Selanjutnya pemanfaatan 30 persen infrastruktur publik untuk tempat pengembangan usaha dan promosi  UMKM, kebijakan implementasi alokasi 40 persen belanja pengadaan barang/jasa pemerintah bagi UMKM, serta penyelenggaraan basis data tunggal UMKM.

“Saya meyakini bahwa kita semua melalui forum ini akan mampu menyatukan langkah dalam rangka memberikan sumbangsih untuk adaptasi dan transformasi Koperasi dan UMKM, sehingga menjadikan Koperasi modern dan UMKM naik kelas,” tutup Arif. (Jef)