Arsip Tag: Rumah produksi bersama (RPB)

Factory Sharing Kakao di Jembrana Wujudkan Hilirisasi Produk Unggulan Daerah

Jembrana:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meresmikan Factory Sharing atau Rumah Produksi Bersama (RPB) khusus Komoditas Kakao di Kabupaten Jembrana, Bali, yang menjadi wujud nyata dukungan KemenKopUKM terhadap hilirisasi produk unggulan Bali, khususnya komoditas kakao atau cokelat di pasar ekspor.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengaku senang dan berbangga atas dibangunnya RPB pertama kali atau sebagai piloting di kawasan Jembrana.

KemenKopUKM menargetkan dapat membangun sebanyak 12 RPB di berbagai daerah. “RPB Jembrana ini piloting dan harus sukses, sehingga harapannya RPB bisa dibangun tiap tahunnya di Indonesia. Saya lihat secara langsung, RPB ini yang paling keren,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Peresmian RPB Komoditas Kakao di Jembrana, Bali, Jumat (22/12/2023).

Diungkapkan Menteri Teten, ada dua tujuan pentingnya dibangun RPB. Pertama, produk UMKM rata-rata belum bisa memenuhi standardisasi industri, apalagi memiliki teknologi modern orang per orang. Hal itu mengapa RPB dibangun berdasarkan apa keunggulan komoditasnya. “Kalau membagikan alat sederhana, dikhawatirkan kualitas produk tak akan meningkat. Maka kita bangunkan pabrik bersama dengan alat-alat modern agar memenuhi standar pabrik,” ucapnya.

Tujuan yang kedua, Menteri Teten menyampaikan RPB menjadi kebijakan Pemerintah bahwa hilirisasi bukan hanya wilayah usaha besar tetapi juga melibatkan UMKM seperti kakao dari Jembrana yang berkualitas dunia. “Kita nggak boleh lagi ekspor komoditas yang masih raw material atau mentah. Kalau masih seperti itu ya tidak berubah sejak zaman kolonial. Zaman VOC ekspor kakao maupun rempah-rempah mentah, sekarang harus dikirim dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi. Kakao salah satu unggulan komoditasnya,” katanya.

Menteri Teten menegaskan, Pemerintah terus mendorong Bali menjadi daerah unggulan untuk ekspor produk kakao. Kakao Bali sudah mendapatkan keunggulan di pasar ekspor. Meskipun sebagai produsen kakao utama, namun produk ini belum dapat menciptakan nilai tambah dan brand dunia.

“Industrialisasi atau hilirisasi untuk komoditas cokelat harus segera diimplementasikan secara cepat dan terintegrasi, guna menjawab tantangan ini,” katanya.

Tak hanya itu, MenKopUKM juga sangat setuju, jika RPB bisa diintegrasikan dengan potensi lahan para petani dengan membangun corporate farming dalam skala ekonomi, membangun sistem ekonomi dari hulu ke hilir. Di Jembarana, potensi lahan petani kakao mencapai 5.000 hektare yang mengonsolidasikan para petani berlahan sempit.

Dari hilir ada RPB, di hulu KemenKopUKM siap membantu dengan menyiapkan bisnis modelnya berbadan hukum melalui koperasi multipihak, dan dibantu dari sisi pembiayaan oleh LPDB-KUMKM. Sementara kendala pembibitan ada pada kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), yang ke depan bisa untuk saling dikerjasamakan.

“Dengan begitu, kita setuju menjadikan Jembrana sebagai modeling corporate farming dari hulu ke hilir. Maka, penting bagi daerah untuk punya keunggulan produk komoditasnya masing-masing. Jika semua sistem ini terbentuk, Jembrana menjadi daerah hilirisasi kakao, yang menarik menjadi potensi wisata,” kata Menteri Teten.

Selanjutnya, KemenKopUKM ingin menjadikan Bali sebagai hub produksi dan branding produk-produk dari Kawasan Indonesia Timur, antara lain melalui Pembangunan Smesco Hub Timur dan RPB Komoditas Cokelat di Jembrana ini.

Pembangunan RPB ini merupakan usaha dari Pemerintah melalui Dana Tugas Pembantuan KemenKopUKM, sebagai salah satu langkah hilirisasi berbasis koperasi dan UMKM. Langkah ini diharapkan, mampu menciptakan transformasi lapangan kerja yang berkualitas, mengatasi ketidaksetaraan, serta memperkuat struktur industri nasional.

Berbagai tahapan telah dilakukan dalam mendukung proses pembangunan Rumah Produksi Bersama dan mendorong terjalinnya kerja sama dari berbagai pihak, sehingga UMKM lokal semakin kreatif dalam menciptakan produk-produk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Saya berharap, adanya RPB ini, para pelaku UMKM dapat menghasilkan produk kakao yang bernilai tinggi dan berkualitas mutu baik, serta berdaya saing, sehingga dapat meningkatkan produk hilirnya hingga ke pasar ekspor,” ucap Teten.

Terkait hal ini, Bupati Jembrana I Nengah Tamba berterima kasih atas dukungan KemenKopUKM melalui pembangunan RPB Jembrana komoditas kakao. “Adanya pembangunan RPB ini kami tidak ingin sekadar gagah-gagahan saja, tetapi menjadi proses belajar bagaimana petani kakao Jembrana bisa berkembang dan sukses. Karena kakao menjadi tulang punggung masa depan petani kakao di Jembrana,” katanya.

Adanya RPB tersebut, membantu petani kakao di sektor hilir, sementara di sektor hulu, Jembrana masih menghadapi kendala dari sisi pembibitan. Tersisa sebanyak 5.000 lahan kakao yang masih harus dibantu dari sisi pembibitan. “Kami masih kekurangan bibit dan menata manajemen, perlu belajar manajemen RPB ke depannya agar lebih baik,” kata Nengah.

Selain itu, dari sisi infrastruktur, ia berharap pembangunan jalan tol Denpasar-Jembrana nanti semakin membuka pasar bagi produk-produk asli Jembrana. Ia pun berharap, agar ke depan Jembrana bisa memiliki julukan sebagai Kota Kakao atau Kota Cokelat sebagai branding Jembrana.(Jef)

Panggung Cerita Nusantara Optimalkan Ekosistem Rantai Pasok UMKM Melalui RPB

Jakarta:(globalnews.id)- Sebagai upaya mengoptimalkan ekosistem rantai pasok UMKM dari hulu hingga ke hilir, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar Panggung Cerita Nusantara yang menjadi momentum bagi UMKM memanfaatkan Rumah Produksi Bersama (RPB) atau Factory Sharing untuk memproduksi wastra dan kriya melalui dukungan pembiayaan KUR Klaster.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/11) mengatakan pengembangan RPB yang dibangun dengan standar industri untuk mengelola UMKM secara terpadu dengan didukung pembiayaan dari KUR Klaster perlu didukung dengan momentum seperti acara panggung Cerita Nusantara.

“Secara megah acara ini menampilkan ide-ide brilian, inklusivitas dalam keragaman, daya saing ekosistem lokal, karya seni rupa, kerajinan tangan, tekstil, juga inovasi digital, setelah melalui perjalanan panjang dari tanah Indonesia hingga panggung internasional,” kata MenKopUKM.

Acara yang merupakan hasil kolaborasi KemenKopUKM bersama Dekranas dan OASE itu telah berjalan sejak 2021 dengan Perjalanan Cerita Wastra dan Cerita Kriya dan kini bermuara di panggung Cerita Nusantara.

“Dalam panggung Cerita Nusantara, kita mengapresiasi setinggi-tingginya setiap ekosistem kriya dan wastra yang telah bersinar, berjejaring, dan berhasil lebih jauh membawa karya terbaik dan kisah memukau dari Nusantara,” katanya.

Lebih lanjut, menurut dia, acara-acara seperti itu diperlukan untuk mengoptimalkan berjalannya konsep rumah produksi bersama yang memang hadir untuk para pelaku UMKM agar lebih mudah mengelola bahan mentah menjadi produk jadi secara bersama sehingga kontinyuitas produk juga terjaga.

“Pada awalnya rumah produksi bersama dihadirkan untuk membuat produksi lebih mudah dalam skala massal dan menciptakan standar tinggi, ketika sudah berjalan lebih dari satu semester, terlihat ada dampak positif lainnya setelah rumah produksi bersama hadir,” kata Menteri Teten.

Rumah produksi bersama secara nasional ditargetkan akan mencapai 18 titik hingga 2024 dan selain meningkatkan kinerja UMKM dalam memproduksi barang juga diharapkan mampu mendorong praktik UMKM Hijau.

Dari beberapa RPB yang diinisiasi oleh KemenKopUKM, terdapat RPB Kulit Garut yang berlokasi di Jawa Barat. Pembangunan RPB tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat hilirisasi produk fesyen berbasis kulit domba asal garut.

KemenKopUKM akan bekerja sama dengan pihak lain, terutama dengan para desainer produk-produk kulit, agar SDM di Jawa Barat semakin berkembang.

“Saya bersama desainer Poppy Dharsono dan Bupati Garut akan mengembangkan hilirisasi produk kulit asli Garut, agar kualitas produknya jauh lebih baik,” kata Menteri Teten.

RPB Kulit Garut juga diharapkan bisa memfasilitasi para pelaku usaha mikro untuk membuat produk-produk kerajinan dari kulit, Mulai dari sepatu maupun aksesoris dari kulit lainnya. Sehingga ke depan, produsen kulit Jawa Barat dapat berdaya saing dengan produk kulit di daerah lain, hingga berdaya saing dengan produk luar.

Selain RPB Garut, KemenKopUKM juga membangun RPB Bambu di Manggarai Barat, Labuan Bajo sebagai hub penghasil bambu. Bambu-bambu yang ada nantinya akan dipilah dan dimanfaatkan untuk berbagai produk seperti kemasan pengganti plastik, furnitur, bahan bangunan untuk rumah, hotel, restoran, hingga sepeda bambu.

Selain itu, RPB juga dibangun di Sukoharjo, Jawa Tengah yang Sebagian besar warganya mengandalkan pembuatan kerajinan rotan sebagai mata pencaharian utama. RPB ini menjadi upaya untuk mengatasi beragam permasalahan UMKM perajin rotan, seperti masalah bahan baku furniture dan kerajinan, sekaligus menguatkan UMKM dari sisi hulu, produk, pemasaran, hingga kelembagaan.

Pengembangan RPB didukung kemudahan dalam akses pembiayaan yang dapat diterapkan oleh sebuah ekosistem bisnis yakni melalui KUR Klaster. Pelaku UMKM yang tergabung dalam ekosistem atau klaster memiliki manfaat kolektif untuk mengakses pembiayaan dan akses pasar untuk meningkatkan skala ekonomi.

Hal tersebut pula yang dapat diterapkan oleh ekosistem atau klaster dalam industri fesyen, di mana industri fesyen memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Tercatat, 18 persen PDB Nasional berasal dari sektor ini, bahkan industri fesyen juga menyumbang 66 persen dari total nilai ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia.

Salah satu ekosistem fesyen yang sudah berkembang stabil di Indonesia adalah Jakarta Clothing Expo (Jakcloth). Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki berharap agar Jakcloth bisa mengakses pembiayaan KUR Klaster. Melalui KUR Kluster, setiap orang dapat mengakses pembiayaan hingga Rp500 juta.

“Tentu harus ada badan hukumnya yaitu koperasi. Saya ambil contoh di Bali ada toko oleh- oleh Krisna, di dalamnya ada pemasok barang dagangannya sekitar 360 UMKM, mereka itu lalu membentuk koperasi dan lantas dihubungkan dengan KUR klaster. Jadi, nanti para tenant Jakcloth bisa mengambil itu juga. Pengalaman selama 14 tahun dan 30 event dalam setahunnya itu sudah menunjukkan bahwa produksinya stabil. Jadi nanti kita coba Jakcloth menjadi bagian KUR klaster,” kata Menteri Teten.

Meski demikian ia mengingatkan Jakcloth maupun produsen pakaian dalam negeri untuk terus memperhatikan pengembangan R&D (Research & Development), mengingat gaya hidup dalam busana itu cepat sekali berubahnya atau sangat dinamis.

Sampai dengan April 2023, telah terealisasi KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp538,7 miliar kepada 50 Klaster dengan anggota klaster sebanyak 5.310 UMKM oleh 9 Penyalur KUR. Teten berharap, lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster.

Secara total ekspektasi yang akan ikut dalam penyerahan KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp1,34 triliun yakni 117 klaster dengan anggota klaster sebanyak 15.776 UMKM.

“Untuk itu, upaya-upaya terobosan, termasuk melalui program KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok penting dijalankan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan,” kata MenKopUKM.(Jef)