GORONTALO:(Globalnews.id)- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali melaunching kapal perintis. Kali ini adalah Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 76 yang resmi melayani pelayaran Gorontalo – Ternate pergi pulang (PP).

Pada pelayaran perdananya, KM Sabuk Nusantara 76 ini mengangkut sebanyak 69 orang penumpang dan 55 ton barang dan diresmikan langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang diwakili oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Medy Purwanto. Persemian ditandai dengan pemecahan kendi bertempat di Pelabuhan Kota Gorontalo.

Kegiatan peresmian juga diikuti dengan kunjungan keatas kapal bersama Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi dan Media Thontowi Djauhari, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Gorontalo.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya atas alokasi KM Sabuk Nunsatara 76. Menurutnya, fasilitas pelayaran ini sangat penting untuk konektivitas antar daerah antar pulau dan bisa mendorong perputaran ekonomi semakin baik.

“Saya lihat kapal ini bagus, apalagi dijelaskan pakai AC, ada kamar, harganya murah,” ujarnya.

Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 76 dengan Pelabuhan Pangkalan Gorontalo, merupakan kapal 2000 GT milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dalam pengoperasiannya diamanahkan kepada Kantor KSOP Kelas III Gorontalo.

Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Medy Purwanto menjelaskan, dengan beroperasinya Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 76 ini diharapakn dapat mendukung keberlangsungan konektivitas dan mobilitas orang dan barang wilayah – wilayah di Gorontalo, dengan rute pelayaran R-41 : Gorontalo – Luwuk – Banggai – Bacan – Ternate – Bacan – Banggai – Luwuk – Gorontalo.

“Kami mengapreasiasi gerak cepat Bapak Gubernur yang kemarin telah mensosialisasikan pengoperasian perdana kapal sabuk nusantara 76 di radio RRI gorontalo. Kolaborasi dan kontribusi pemerintah daerah dalam menjaga, merawat dan mengoptimalkan kapal sangat kami harapkan,” ungkapnya.

Disamping sosialisasi terhadap jadwal pengoperasian kapal kepada masyarakat, Medy berpesan kepada KSOP dan Operator Kapal untuk memperhatikan aspek safety, security, services dan clean ocean.

“Kami melihat antusias masyarakat dalam menggunakan kapal ini. Semoga utilitas kapal ini terjaga dan terus meningkat sehingga manfaat pelayanan kapal dapat tercapai,” ujarnya.

Kapal perintis KM Sabuk Nusantara merupakan salah satu program Tol Laut Bapak Presiden Joko Widodo. Pengoperasian hari ini merupakan rangkaian bukti-bukti kongkrit dari Program Tol Laut Pak Jokowi.

“Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, juga akan terus menggulirkan program Tol Laut untuk meningkatkan konektivitas dan menekan disparitas harga dan kelancaran distribusi logistik, khususnya di wilayah 3TP Indonesia,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor KSOP Kelas III Gorontalo Taher Laitupa mengatakan bahwa Kehadiran Kapal Perintis 76 ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Gorontalo.

“Kehadiran KM Sabuk Nusantara 76 ini merupakan bentuk komitmen kemenhub dalam meningkatkan layanan dan konektivitas di Indonesia Khususnya di Gorontalo,” ujar Taher.

Kapal ini merupakan rute yang diusulkan Pemerintahan Provinsi Gorontalo, dalam memfasilitasi dan mendukung pergerakan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, serta program strategis Pemerintahan Provinsi Gorontalo.

Sebagai informasi, KM Sabuk Nusantara 76 berukuran 2000 GT dengan kapasitas penumpang sebanyak 484 orang. Harga tiket per penumpang di awal peresmian yakni termurah Rp13.000 dan termahal Rp33.000. (Jef)

 
JAKARTA:(Globalnews.id)- Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan optimalisasi terhadap program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut alias ‘Tol Laut’. Sejak diluncurkan pada 20 Oktober 2014, salah satu Program Strategis Nasional tersebut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah pelabuhan yang disinggahi, kapasitas daya angkut kapal, serta volume muatan.
 
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menyebutkan, memasuki 7 (tujuh) tahun berjalan program Tol Laut kini telah melayani 32 trayek dan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 114 pelabuhan, termasuk trayek Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah bahu membahu mensinergikan setiap tahapan pada Sistem Transportasi Nasional dan Sistem Logistik Nasional,” ujar dia.
 
Arif memaparkan, berdasarkan hasil evaluasi semester I 2021 Program Tol Laut telah mengangkut muatan berangkat sebanyak 6.617 Teus (satuan kontainer) dengan komoditas muatan terbanyak berupa semen, beras, dan air mineral. Adapun muatan balik sebanyak 2.542 Teus dengan komoditas muatan terbanyak berupa kayu, kopra, dan rumput laut dengan capaian voyage (perjalanan bolak-balik) 54 persen dibandingkan 2020.
 
“Kinerja Tol Laut tahun ini lebih efektif dibandingkan tahun lalu. Ini semua dapat terwujud berkat upaya seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Teknis, dan Operator dalam melakukan sosialisasi serta memberi pendampingan kepada pelaku usaha yang terlibat,” ujarnya.
 
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, masyarakat di daerah yang dilewati Trayek Tol Laut saat ini  sudah menikmati penurunan harga barang antara 20– 50 persen. Data tersebut menunjukkan  Program Tol Laut  berhasil mengurangi disparitas harga yang selama ini menjerat masyarakat, terutama di wilayah Indonesia Timur serta Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Mugen Sartoto menyampaikan, Kementerian Perhubungan telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan membuat pola perdagangan baru dari Wilayah Pusat Pangan Baru (food estate), seperti Merauke, ke wilayah lain di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
 
Menurutnya, untuk mewujudkan program ketahanan pangan, Kementerian Perhubungan berupaya  mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui layanan transportasi laut untuk angkutan barang dengan rute yang tetap dan terjadwal, sehingga kebutuhan barang pokok dan barang penting masyarakat tersedia.  
 
“Program Tol Laut ini juga diharapkan dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah sehingga mengurangi disparitas harga,” ujar Mugen.
 
Mugen menyatakan, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan konektivitas multimoda dalam mengakomodasi pola perdagangan baru yang muncul dengan melibatkan ‘jembatan udara’ dan subsidi angkutan darat. Targetnya ialah masyarakat di wilayah pegunungan Papua dapat memesan bahan pokok dari Surabaya dan diterima langsung di wilayah pegunungan Papua.
 
Dukungan dari sisi regulasi juga terus ditempuh. Dia menuturkan, demi kelancaran pendistribusian logistik pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan. Perpres itu mendukung optimalisasi kinerja Kapal Tol Laut di pelabuhan dan pengawasan barang dari pelabuhan bongkar sampai hinterland (wilayah di sekitar pelabuhan).(Jef)