Arsip Tag: Rasio kewirausahaan

Kejar Target Indonesia Emas, Rasio Kewirausahaan Baru Capai 3,47 Persen

Jakarta:(globalnews.id)- Berbagai lembaga internasional memprediksi Indonesia bakal menjadi negara maju di tahun 2045 mendatang. Untuk mewujudkannya Indonesia harus mengejar target kenaikan rasio kewirausahaan hingga 12 persen yang merupakan prasyarat utama sebagai negara maju.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesMenkopUKM), Arif Rahman Hakim menjelaskan saat ini rasio kewirausahaan nasional baru mencapai 3,47 persen. Artinya butuh upaya keras dari pemerintah dan stakeholder terkait agar target minimal 12 persen di tahun 2045 bisa terpenuhi.

“Saat ini pengembangan kewirausahaan berfokus pada inovasi yang menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan transformasi tren dunia yang cukup cepat. Inovasi pula yang dibutuhkan UMKM untuk berkembang lebih jauh hingga naik kelas,” ujar SesMenkopUKM, Arif Rahman dalam diskusi media bertema ‘UMKM Naik Kelas Menuju Indonesia Emas’ yang digelar oleh Forum Wartawan Koperasi dan UKM (Forwakop) di Jakarta, Jumat (17/11).

Kegiatan Diskusi media yang digelar oleh Forwakop tersebut, didukung oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Disampaikan SesMenkopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan ada lima indikator yang perlu dicapai pelaku UMKM untuk bisa disebut ‘naik kelas’. Pertama terwujudnya seluruh variabel yang menjadi amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 7/2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selain itu juga terpenuhinya variabel yang diatur dalam PP No 8/2021 tentang modal dasar perseroan serta pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria UMKM.

Kedua, lanjut Arif, terwujudnya kenaikan omzet UMKM dan ketiga inklusifitas UMKM dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Keempat, terwujudnya kemudahan ekspor dan kemudahan akses informasi. Selanjutnya kelima terwujudnya klasterisasi dan hilirisasi produk sebagaimana dalam pilot proyek rumah produksi bersama yang diharapkan dapat direplikasi di daerah lainnya.

“Melalui diskusi kami harap dapat dihasilkan ide dan pemikiran untuk mendukung pertumbuhan UMKM di tanah air agar kita bersama-sama bisa menyongsng terwujudnya Indonesia emas di tahun 2045,” ulasnya.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, KemenKopUKM, Temmy Satya Permana menambahkan upaya pemerintah mendorong UMKM naik kelas dihadapkan pada masalah yang cukup serius di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi. Pelaku usaha yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro justru dihadapkan pada perang harga di dalam platform digital.

Masalah lain adalah pelaku UMKM didominasi oleh reseller daripada produsen. Hal ini mengakibatkan multiplier effect dari UMKM menjadi tidak begitu besar. Parahnya lagi UMKM yang mayoritas usaha mikro merupakan pelaku usaha subsisten.

“Ironisnya ekonomi digital ini isinya 90 persen dari pelaku usaha kita adalah reseller bukan prodesn. Nah ini jadi tugas berat bagi kami dan Kementerian Lembaga terkait yang membina UKM, KemenKopUKM hanya sebagai koordinator,” ujar Temmy.

Tantangan lain di sektor UMKM untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045 adalah derasnya produk impor. Hal itu mengakibatkan UMKM khususnya para produsen menjadi kian berat tantangannya. Oleh sebab demi melindungi pasar dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Salah satu cara kit adalah membatasi arus barang masuk ke negara kita adalah melalui aturan yang bijak dan tegas. Selain itu kita perlu mengedukasi masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri,” ulasnya.

Di tempat yang sama Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Aufride Herni Novieta menambahkan, untuk menjadikan UMKM berdaya saing, KemenkopUKM terus berupaya mendorong mereka memenuhi aspek legalitas usaha. Dengan adanya legalisasi akan ada kemudahan mendapatkan pangsa pasar, pembiayaan hingga optimalisasi teknologi digital.

“Kita perlu mendorong legalitas dan sertifikasi usaha yang pasti. Kita juga harap bisa masuk ke ekosistem dari hulu ke hilir. Kedepan usaha mikro di 2024 sudah bertransformasi secara formal dan terhubung dengan segala aspek itu,” sambungnya.

Untuk memastikan pelaku usaha Mikro naik kelas, Novieta berharap sinergi dan kerjasama dengan multi pihak. Sebab diakui KemenkopUKM tidak bisa bekerja sendiri untuk menjadikan UMKM khususnya pelaku usaha mikro naik kelas.

“Tantangan kami ke depan mendorong pelaku mikro melakukan transformasi. Ini tidak bisa lepas dari upaya kita bersama dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat hingga media,” katanya.

Future SME

Direktur Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM atau Smesco Indonesia Leonard Theosabrata menegaskan, dalam mencapai UMKM future atau di masa depan, harusnya bukan lagi membesarkan ekonomi mikro. Justru memperbesar struktur ekonomi besar yang 1 persen.

“Namun hal ini (peluas ekonomi besar) dianggap tidak common. Kalau ekonomi mikronya semakin besar malah menciptakan ekonomi yang hanya subsisten (hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari),” katanya.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki sambung Leo, selalu menegaskan, ekonomi ultra mikro ini yang harus di agregasi oleh ekonomi besar agar merasakan multiplier effect-nya. “Future SME itu harus bentuknya dalam ekosistem, bukan lagi bicara secara individu. Tetapi bagaimana upaya kolektif menciptakan ekosistem ekonomi menjadi berdaya,” tegasnya.

Tak hanya itu, menurut Leo, Future SME di tahun 2045 juga harus menciptakan adanya trend setter yang menumbuhkan industri turunan dari gerakan hasil kreasi. Selain itu, UMKM yang fokus di bidang SDGs seperti agrobase juga menjadi industri yang terus tumbuh di masa depan.

Namun realitasnya, segmen di industri tersebut masih sulit dari sisi investment. “Saat ini, tidak tidak perlu lagi bicara bagaimana UMKM di masa depan, tetapi action yang lebih penting. Jujur saya masih cemas bagaimana bonus demografi nanti jumlahnya tak main-main, namun hanya menyediakan lapangan kerja yang subsisten,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menekankan, agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, syarat pertumbuhan ekonomi harus mencapai minimal 6-7 persen.

“Sementara Indonesia, jika dilihat dari RPJMN dan realitasnya masih terdapat gap, dari tahun 2015 hingga 2023 mencapai 4,1 persen termasuk adanya pandemi. Namun jika di luar pandemi pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen,” jelasnya.

Kemudian, tingkat pendapatan per kapita menuju Indonesia Emas minimal juga harus mencapai minimal 12.000 dolar per kapita di tahun 2030 dan mencapai 14.000 dolar AS per kapita di tahun 2045. Lalu laju inflasi, suku bunga yang stabil, serta jumlah penduduk hingga nilai tukar.

“Jika faktor tersebut tak mendukung, maka akan sulit. Masih butuh waktu panjang untuk kita menuju Indonesia Emas. Mampu nggak kita menuju Indonesia Emas? Jelas mampu dan masih optimis. Karena sebenarnya kita masih on-track. Tinggal bagaimana dukungan peraturan serta demand atas permintaan kredit hingga 30 persen bisa terpenuhi,” jelasnya.

Lebih jauh Tauhid menyatakan, saat ini, kontribusi UMKM terhadap PDB agak sedikit menurun. Namun di sektor pertanian masih terus berpotensi untuk bertumbuh. “Kalau dilihat memang ada UMKM yang sudah naik kelas, tetapi masih ada yang harus menjadi perhatian long term visi Indonesia Emas,” pungkasnya.(Jef)

KemenKopUKM dan Dekranas Berkolaborasi Dongkrak Target Rasio Kewirausahaan 4 Persen

Medan:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) berkolaborasi memperkuat komitmen untuk mendongkrak rasio kewirausahaan nasional yang ditargetkan mencapai 4 persen pada 2024.

Suzana Teten Masduki mewakili Bidang Pendanaan Dekranas mengatakan, kolaborasi KemenKopUKM dengan Dekranas sudah terjalin dengan baik dari beberapa tahun sebelumnya. Hal ini karena didorong keselarasan visi dan misi kedua pihak dalam membangun serta mengembangkan para pelaku usaha di Indonesia.

Maka untuk melanjutkan kolaborasi tersebut, tahun ini KemenKopUKM turut serta mendukung rangkaian HUT Dekranas yang ke-43 yang puncaknya diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara. Di mana dalam kesempatan tersebut hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ketua Umum Dekranas Wury Ma’ruf Amin, pengurus Dekranas, Dekranasda Provinsi, maupun pengurus Dekranasda Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Peringatan yang dihadiri 1.496 undangan dari seluruh Indonesia ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ibu Negara. Selain itu, secara resmi Iriana Joko Widodo membuka Pelatihan Wirausaha Baru dan meninjau Expo HUT ke-43 Dekranas di Lapangan Benteng.

“Komitmen kami juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 4 persen yang tertuang dalam mandat KemenKopUKM yang tertuang di Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional,” ucap Suzana dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan yang diikutsertakan ke dalam rangkaian acara HUT Dekranas yang didukung KemenKopUKM di antaranya, Inkubator/Bootcamp Peningkatan Kapasitas Start-Up dan Entrepreneur-Hub tingkat universitas di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya Universitas Sumatera Utara (USU) yang didukung penuh oleh Civitas Akademika USU, Dekranas, dan Pemerintah Kota Medan.

Suzana mengatakan, kegiatan tersebut memiliki fokus masing-masing yang dapat menyasar dua tipe wirausaha. Inkubator/Bootcamp diarahkan untuk pelaku usaha berbasis teknologi atau start-up. Sehingga, peserta bootcamp adalah mereka yang produk dan jasanya berpilar pada penggunaan teknologi digital.

Sementara itu, untuk Entrepreneur Hub, ini adalah wadah untuk pelaku usaha yang lebih umum, jadi bisa masuk hanya dengan ide, dan keluar dengan kerangka bisnis, bisnis model yang siap dijalankan dan dikembangkan.

“Saya rasa visi besar yang ingin kami tanamkan adalah, pola pikir bahwa berwirausaha itu bukanlah hal yang asing lagi, terutama bagi anak-anak muda di Indonesia. Bahwa ada cara-cara, ada wadah di mana mereka bisa belajar, bahkan scale up bisnisnya,” ujar Suzana.

Sementara itu, Ketua Bidang Wirausaha Baru Dekranas Endang Budi Karya sangat mengapresiasi terlaksananya kegiatan Workshop Enterpreneur Hub dan Kick Off Peningkatan Kapasitas Start-up di Sumut, yang diinisiasi oleh KemenKopUKM dalam rangka memeriahkan HUT Dekranas ke-43.

Dekranas kata Endang, merupakan lembaga independen sebagai wadah segenap pemangku kepentingan seni kerajinan di Indonesia. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dekranas punya fungsi untuk menggali, melindungi, melestarikan, membina para pelaku seni berbasis warisan untuk kesejahteraan perajin.

“Di usianya yang ke-43 tahun, Dekranas diharapkan terus produktif, semakin besar peran dan fungsinya. Salah satunya melalui inisiasi berbagai kegiatan workshop dan lainnya,” ucap Endang.

Usia 43 tahun katanya, merupakan perjalan panjang yang telah dilalui. Berbagai program telah didedikasikan untuk mensejahterahkan perajin. Diharapkan kegiatan tersebut diterapkan secara kesinambungan, khususnya sektor kewirausahaan.

Endang menegaskan, sektor kerajinan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dalam menciptakan sektor usaha baru, Pemerintah harus memberikan dukungan memadai, seperti akses pendanaan, baha baku, pendampingan, serta teknologi dalam mengembangkan suatu usaha.

Senada disampaikan, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan, kolaborasi Dekranas dan KemenKopUKM salah satunya dengan digelar Entrepreneur Hub Medan antara lain menghadirkan dialog interaktif bersama Menteri Koperasi dan UKM dengan jumlah peserta 1.000 orang sebagai agenda pembuka.

“Sama seperti Enterpreneur Hub yang sudah dijalankan di kota lain, di Medan kami melibatkan pihak lain dalam melakukan pendampingan terhadap 150 orang yang terdiri dari pelaku usaha yang bergerak diberbagai sektor seperti agri, kecantikan, kuliner, fesyen, dan kreatif digital,” ujarnya.

Menurut Siti Azizah, untuk Entrepreneur Hub Semarang KemenKopUKM sedang melakukan pendampingan terhadap 100 peserta dari 18 perguruan tinggi. Sedangkan untuk Entrepreneur Hub Jakarta, pihaknya sedang melakukan pendampingan kepada 100 peserta dari lima perguruan tinggi, dan Entrepreneur Hub Malang sedang melakukan pendampingan 100 peserta dari satu perguruan tinggi. Dengan melibatkan pihak-pihak lain ini, program Entrepreneur Hub diharapkan dapat bertahan bahkan berkembang secara organik.

“Proses pendampingan ini akan berjalan beberapa bulan. Nantinya kami akan mengundang lembaga pembiayaan, termasuk perbankan, modal ventura, hingga investor untuk mendanai bisnis yang dijalankan oleh para peserta,” katanya.(Jef)

Ini Strategi KemenKopUKM Ciptakan 1 Juta Wirausaha Baru Hingga 2024

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen untuk mewujudkan target rasio kewirausahaan 3,95 persen dan menciptakan satu juta wirausaha baru hingga 2024, sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, target tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mencetak 600 ribu wirausaha baru, sedangkan 400 ribu sisanya menjadi tugas bagi pemerintah daerah. Sehingga pada akhir 2024, target satu juta wirausaha baru dapat tercapai.

“Hingga akhir 2022, kami sudah mencetak 392.847 wirausaha lewat berbagai strategi yang dirancang oleh KemenKopUKM, mulai dari program inkubasi usaha, digitalisasi KUMKM, konsultasi bisnis dan pendampingan, kegiatan pengembangan kewirausahaan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), hingga pendataan lengkap di masing-masing daerah,” kata Menteri Teten.

Sepanjang 2022 KemenKopUKM telah melakukan 36 kegiatan pengembangan kewirausahaan, baik yang dilakukan untuk calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan. Dari kegiatan yang telah dilakukan tersebut, KemenKopUKM berhasil melakukan pendampingan kepada 36.821 wirausaha, dengan rincian sebanyak 17.790 merupakan calon wirausaha, 16.144 wirausaha pemula, dan 2.887 wirausaha mapan.

“Untuk pengembangan kewirausahaan tahun ini, kami akan mengagendakan berbagai kegiatan untuk mengulang sukses di tahun 2022, dengan beragam inovasi yang kami harapkan dapat lebih banyak menghasilkan wirausaha baru yang berkualutas,” ujar Menteri Teten.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan, di tahun ini pihaknya telah mengagendakan inkubasi usaha bagi 100 hingga 120 startup yang dilakukan di delapan lembaga inkubator.

Kedelapan lembaga inkubator tersebut antara lain Badan Riset dan Inovasi Daerah NTB, INBIS-Universitas Syiah Kuala, Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara (USU), Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Institut Teknologi Indonesia (PI2B-ITI), Lembaga Inkubator Bisnis Bali, LPPM UNNES, STIA-LAN Bandung, Lembaga Inkubator Universitas Trilogi.

“Kenapa ada banyak kampus yang dilibatkan? Karena kami berharap hasil penelitian bisa dikomersilkan. Ide pendirian startup ini juga bisa datang dari hasil riset. Kami sudah melakukan studi banding ke Melbourne, Australia,” ungkapnya.

Azizah mengatakan, di tahun ini KemenKopUKM sudah melakukan inkubasi di Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Institut Teknologi Indonesia (PI2B-ITI). Kemudian, inkubasi kedua akan dilakukan di Badan Pengembangan Riset Inovasi USU, yang juga bertepatan dengan diselenggarakannya Entrepreneur Hub, dengan tema Wirausaha Baru Tercipta Pengrajin Berdaya pada 15-17 Mei 2023.

Inkubasi di USU tersebut, kata Azizah akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, pihaknya akan menyeleksi para peserta inkubator, kemudian melakukan booth camp selama tiga hari. Langkah selanjutnya adalah coaching clinic yang akan dilakukan sebanyak 7 kali, dan terakhir adalah demo day untuk mempresentasikan hasil dari inkubasi.

“Demo day diperlukan untuk business pitching dengan tiga negara. Kami mengundang calon investor dari Jepang, Korea dan Australia untuk turut serta mendanai bisnis yang sudah kami inkubasi. Selain ketiga negara ini, kami juga melibatkan investor dalam negeri,” kata Azizah.(Jef)

MenKopUKM Ajak IKA UNDIP Tingkatkan Rasio Kewirausahaan Indonesia

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) untuk ikut meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia.

Menurut MenKopUKM Teten Masduki, ikatan alumni perguruan tinggi punya peran penting agar Indonesia segera masuk dalam kategori negara maju dengan masyarakat yang sejahtera.

Dalam hal ini, dia menawarkan kerja sama dengan IKA UNDIP untuk membangun inkubator bisnis di lingkungan kampus guna menyiapkan anak muda atau mahasiswa untuk menjadi wirausaha.

“Untuk menyongsong 2045 kita diprediksi menjadi empat kekuatan ekonomi dunia. Selain infrastruktur, kita juga perlu peningkatan wirausaha. Itu pendekatannya inkubator dengan memanfaatkan jejaring alumni yang bekerja di swasta dan pemerintah untuk memupuk entrepreneur. Kita harus siapkan mereka menjadi bagian job creation,” ucapnya dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) di Jakarta, Sabtu malam (25/2).

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan bahwa ikatan alumni punya peran penting untuk menjadi bagian ekosistem Indonesia yang modern.

Pihaknya kini tengah menyiapkan rasio wirausaha Indonesia untuk naik. Karena untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu rasio kewirausahaan yang kuat minimal 4 persen.

“Kita baru 3,7 persen. Negara maju sekitar 7 sampai 12 persen. Singapura 8,6 persen entrepreneur. Thailand dan Malaysia di atas juga. Ini harus disiapkan,” kata Menteri Teten.

Teten menegaskan peran perguruan tinggi untuk evolusi UMKM menjadi wirausaha maju sangat luar biasa. Dia mencontohkan, Universitas Nottingham dan Universitas Melbourne telah berhasil menjadi perguruan tinggi yang mengembangkan kewirausahaan.

Berkaca dari hal itu, dia mendorong perguruan tinggi untuk mengubah pola pikirnya agar wirausaha di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

“Jadi setiap tahun ada 3,5 juta lulusan SMA sampai universitas dan 1,7 persen di antaranya adalah sarjana yang mau masuk kerja. Kalau kampus masih siapkan mahasiswanya untuk jadi pegawai swasta atau pemerintah, kita punya masalah yakni angka pengangguran yang tinggi,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP IKA UNDIP Abdul Kadir Karding menambahkan bahwa IKA UNDIP siap menjadi inkubator bisnis untuk menyiapkan peningkatan pelaku usaha di Indonesia guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

“IKA UNDIP dapat menjadi inkubator. Nantinya kita bisa scale up alumni atau mahasiswa sehingga punya keterampilan bisnis. Kita juga akan membuka jaringan sektor usaha agar mahasiswa bisa magang dan dapat pelatihan dari perusahaan. Peran alumni di semua sektor bisa melakukan ini,” kata Karding.(Jef)

Tingkatkan Rasio Kewirausahaan, KemenKopUKM Gelar Workshop di Kampus Hingga Optimalisasi PLUT

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus berupaya meningkatkan target rasio kewirausahaan, agar tercapai rasio yang ideal dan mampu menyamai negara-negara lain salah satunya dengan menyelenggarakan Kampus Hebat Wirausaha Kuat di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.

Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menyampaikan, Kampus Hebat Wirausaha Kuat merupakan rangkaian kampanye Pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam rangka menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024.

“Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang sangat tepat untuk mencetak wirausaha baru yang inovatif. Melalui riset, yang merupakan kekuatan lembaga pendidikan tinggi, dapat membangun kewirausahaan dengan kompetensi tinggi,” kata Azizah dalam sambutannya secara daring pada kegiatan Kampus Hebat Wirausaha Kuat, di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Rabu (21/12).

Tercatat, jumlah UMKM di Tanah Air mencapai 64,2 juta unit usaha namun angka itu belum berbanding lurus dengan rasio kewirausahaan Indonesia yang masih rendah atau baru mencapai 3,47 persen. Angka ini tertinggal jauh dengan negara tetangga, seperti Thailand yang mencapai 4,2 persen, Malaysia 4,7 persen, bahkan Singapura yang sudah mencapai 8,7 persen.

Tak hanya itu, Azizah juga menekankan, perguruan tinggi mampu memberikan ruang belajar bagi mahasiswa untuk berlatih berwirausaha, memiliki kompetensi pendampingan, serta memiliki kemampuan untuk menciptakan invensi dan inovasi berbasis riset. Maka diharapkan peran perguruan tinggi khususnya dalam hal riset berbasis inovasi, pendampingan masyarakat serta inkubasi dan akselerasi.

Sementara di tahun depan, dipenuhi ketidakpastian dan tantangan memerlukan langkah mitigasi. Untuk itu kata Azizah, perlu adanya peningkatan daya saing pelaku usaha oleh pemerintah melalui dukungan kepada semua pihak dengan menyediakan ekosistem kewirausahaan nasional.

“Hal ini diharapkan mampu memberikan kemudahan, insentif, dan pemulihan bagi wirausaha sehingga dapat melahirkan the future SME yang berbasis teknologi, adaptif, dan well educated yang pada akhirnya mampu meningkatkan rasio kewirausahaan tahun 2024,” katanya.

Wirausaha harus terus-menerus meningkatkan kapasitas diri dan memanfaatkan segala bentuk fasilitasi yang diberikan baik yang berupa program, kemudahan perizinan, bantuan alat, fasilitas permodalan yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh wirausaha dan mahasiswa calon wirausaha untuk pengembangan usahanya.

“Dengan kolaborasi kita bersama dan berbagai fasilitasi serta insentif, maka saat ini menjadi entrepreneur adalah suatu hal yang sangat mudah,” kata Azizah.

Bukan cuma itu, sebelumnya KemenKopUKM juga gencar melakukan workshop pengembangan kewirausahaan di berbagai daerah untuk mengejar pencapaian rasio kewirausahaan 3,95 persen dan pertumbuhan wirausaha 4 persen di tahun 2024.

Disampaikan Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Irwansyah Putra, diperlukan kerja keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut sehingga Indonesia dapat mencapai angka rasio ideal kewirausahaan sebagai negara maju. 

“Perlu upaya untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang kondusif di antaranya melalui sinergi lintas sektor, standardisasi, dan integrasi pelaksanaan program baik di tingkat pusat maupun daerah, serta meningkatkan kapasitas SDM UMKM,” kata Irwansyah Putra dalam Workshop Peningkatan Kapasitas Wirausaha melalui PLUT KUMKM dan Perguruan Tinggi, di Kabupaten Jember, Minggu (18/12).

Workshop ini merupakan kolaborasi dari KemenkopUKM, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, PLUT KUMKM Kabupaten Jember, Universitas Jember dan Komunitas Tangan DiAtas.

Di sinilah kemudian, peran PLUT KUMKM menjadi vital dalam mengawal perubahan mendasar dan struktural sistem perekonomian nasional dengan re-design PLUT sebagai implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 yang menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam penumbuhkembangan wirausaha di Indonesia.

Irwansyah menegaskan, melalui konsep re-design PLUT diharapkan PLUT menjadi centre of excellent dalam pemberdayaan, pengembangan, dan penumbuhan wirausaha di daerah melalui optimasi fungsi layanan dan konsultasi.

“New PLUT menjadi strategi akselerasi dan solusi bagi penyediaan program unggulan bagi pelaku usaha, karena di dalamnya terdapat optimasi pendampingan dan konsultasi, inkubasi,  bussiness matching, transformasi digital, hingga showcase bagi produk UMKM dan/atau wirausaha,” katanya.

Dia berharap, workshop ini menjadi triger berperannya PLUT Jember dalam pemberdayaan UMKM secara optimal dan menegaskan pentingnya dukungan Pemerintah Daerah agar PLUT lebih berdaya dalam mendampingi UMKM.

“PLUT adalah garda depan dalam melaksanakan seluruh program strategis baik pusat dan daerah sehingga sangat perlu dan terbentuk super tim untuk mencapai peran optimal PLUT Jember,” kata Irwansyah.

Ia mengucapkan selamat kepada PLUT KUMKM Kabupaten Jember, yang telah mampu meraih prestasi juara pertama Konsultan Pendamping Ter-INOVATIF oleh Bhakti Dharmawan pada Kompetisi PLUT 2022 kategori Konsultan Pendamping Ter-INOVATIF.

Irwansyah juga berharap, prestasi ini menjadi pemacu untuk PLUT KUMKM Jember semakin optimal memberikan layanan dan konsultasi kepada UMKM melalui inovasi yang dilakukan.

Di tempat yang sama Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman menyampaikan apresiasi atas dukungan dari KemenKopUKM khususnya Deputi Bidang Kewirausahaan atas terselenggaranya workshop kewirausahaan ini di Kabupaten Jember.

“Kita harus menjaga agar workshop ini sustain dan ini sejalan dengan konsep Kabupaten Jember yang mendukung segala bentuk kolaborasi, sinergi untuk akselerasi pemberdayaan UMKM dan wirausaha,” katanya.

Kemampuan wirausaha melalui bimbingan dan arahan dari pakarnya kata Balya, diharapkan dapat semakin menumbuhkan daya saing dalam produksi barang dan jasa di kalangan masyarakat, sehingga dapat memperluas lapangan kerja baru, terutama di masa pascapandemi COVID-19, di mana para pencari kerja milenial tidak harus berfokus untuk menjadi karyawan pada sebuah kantor atau perusahaan.(Jef)

MenKopUKM: Tumbuhkan Wirausaha Harus “By-Design” Agar Masuk Rantai Pasok Industri

Bali:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa untuk menumbuhkan wirausaha di Indonesia harus “by-design” agar bisa masuk ke rantai pasok industri.

“Ide bisnis dan produk harus diseleksi dengan benar sehingga dapat menghasilkan inovasi produk yang memiliki nilai tambah,” ucap MenKopUKM Teten Masduki pada acara Road to be Young Entrepreneur (Pra Pendampingan Wirausaha) di Denpasar, Bali, Senin (14/11).

Lebih dari itu, kata Menteri Teten, dengan by-design, bisa ditentukan keunggulan domestik dari masing-masing daerah untuk dikembangkan.

“Ide bisnis dan produk dari para wirausaha muda ini yang akan diinkubasi. Mereka kita erami, ditetaskan, kemudian dibesarkan. Ke depan, model pengembangan seperti ini yang harus kita tingkatkan,” kata MenKopUKM.

Di depan sekitar 150 wirausaha muda dari kalangan mahasiswa, Menteri Teten mengatakan, ada sekitar 21 juta UMKM yang sudah terhubung ke ekonomi dan pasar digital. Namun, sekitar 90 persen di antaranya masih memasarkan produk impor. “Kita jangan lagi menjadi pedagang bagi produk impor. Untuk itu, kita harus memperkuat produksi produk kita. Ini tantangan kita,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM mengajak generasi muda terutama para mahasiswa untuk memiliki ide bisnis sejak masuk bangku kuliah. “Kampus-kampus harus sudah mampu melahirkan entrepreneur muda yang tangguh. Begitu lulus sarjana sudah punya bisnis yang bisa dikembangkan,” ujar Menteri Teten.

Bahkan, Menteri Teten berharap kampus memiliki kurikulum yang mengubah pola pikir para lulusan sarjana harus sudah masuk ke industri. “Ini menjadi bagian dari target pemerintah dalam mencetak 1 juta wirausaha muda hingga 2024,” kata MenKopUKM.

Oleh karena itu, Menteri Teten menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan ekosistem wirausaha di Indonesia. Salah satunya, porsi kredit perbankan untuk UMKM yang akan ditingkatkan menjadi 30 persen. Dibandingkan dengan negara lain, porsi kredit bagi UMKM di Indonesia tergolong masih rendah, misalnya saja di Korsel kredit UMKM sudah mencapai 80 persen, Malaysia dan Thailand juga sudah di atas 50 persen.

“Memang, sudah ada kebijakan kredit hingga Rp100 juta tanpa agunan. Tapi, dalam praktiknya, masih sulit. Pasalnya, bank masih berbasis pada agunan. Bandingkan dengan perusahaan Fintech yang kredit hingga Rp2 miliar sudah tanpa agunan,” ucap MenKopUKM.

Menteri Teten berharap perbankan mengubah pendekatan kredit, dari agunan ke credit scoring. “Pengelolaan bisnis UMKM harus sudah memakai aplikasi digital. Dengan begitu, track record usaha tergambar dengan baik,” kata MenkopUKM.

Dengan aplikasi digital tersebut, bisa menggambarkan credit scoring yang dimiliki UMKM. “Jadi, bank harus menggunakan credit scoring, UMKM harus digital,” kata Menteri Teten.

Ke depan, MenKopUKM mendorong UMKM berbasis inovasi dan teknologi digital dengan memperkuat business plan. “Kalau business plan-nya jelas dan bagus, saya meyakini banyak investor dalam dan luar negeri yang berinvestasi ke UMKM,” ucap Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina menyebutkan, pihaknya menargetkan rasio kewirausahaan di Bali bisa mencapai 9,08 persen pada 2024. Saat ini, masih sangat kecil, yakni 2,28 persen.

Ekadina pun mengajak anak-anak muda untuk terus mewujudkan jiwa wirausaha dalam dirinya. “Setelah lulus kuliah harus punya jiwa wirausaha. Saya optimistis itu akan mampu meningkatkan rasio kewirausahaan di Bali,” kata Ekadina.

Apalagi, ke depan, Bali tidak lagi hanya menyandarkan perekonomiannya pada sektor pariwisata. Ada sektor-sektor unggulan lain yang bakal dikembangkan. Yaitu, perikanan, pertanian, perindustrian, UKM, serta koperasi.

“Kita juga terus mengembangkan ekonomi berbasis digital hingga pariwisata berbasis budaya lokal,” ujar Ekadina.(Jef)

KemenKopUKM Dukung Gerakan Pemberdayaan Wirausaha Perempuan PP Aisyiyah Dongkrak Rasio Kewirausahaan

Yogyakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendukung inisiatif serta inovasi Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah bersama Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) yang meluncurkan Gerakan Nasional Ikatan Saudagar dan Wirausaha Aisyiyah (ISWARA) khususnya bagi para pelaku UMKM perempuan agar berdaya saing sekaligus mampu mendongkrak rasio kewirausahaan nasional.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, saat ini Pemerintah sedang menyiapkan Indonesia menjadi negara maju, salah satunya dengan menambah jumlah wirausaha. Inisiatif PP ‘Aisyiyah diharapkan mampu berkontribusi dalam mendorong rasio kewirausahaan yang saat ini baru di angka 3,47 persen.

“Untuk menjadi negara maju, rasio kewirausahaan minimal 4 sampai 12 persen. Di-launchingnya ISWARA, diharapkan dapat melahirkan ide-ide dan inovasi baru untuk ‘Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang fokus terhadap pemberdayaan perempuan,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya sekaligus meluncurkan Gerakan Nasional dan Seminar ISWARA bertajuk ‘Ekonomi Digital Berdayakan Wirausaha Perempuan,’ di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (27/10).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini, Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PP ‘Aisyiyah Dyah Suminar, Rektor Unisa Warsiti, didampingi Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.

MenKopUKM mengatakan, dengan jumlah anggota yang besar (kurang lebih 20 juta) dan telah mendirikan ratusan koperasi, ‘Aisyiyah harus mampu menjadi enabler untuk menumbuhkan wirausaha baru dengan menambahkan fungsi closed loop inkubasi kepada para pelaku UMKM.

Menurut Teten, peluang perempuan di sektor UMKM sangatlah besar dan perlu dioptimalkan. Mengingat, saat ini sekitar 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan.

Kemudian, persentase pengusaha perempuan di Indonesia mencapai 21 persen dan di atas rata-rata global yang hanya mencapai 8 persen (The Sasakawa Peace Foundation & Dalberg, 2020).

Bahkan dari riset Shopee 2020, perempuan lebih gesit dan antusias dalam menangkap peluang dengan 34 persen perempuan di antaranya telah mampu mendiversifikasi produk/layanannya sementara laki-laki hanya 23 persen.

“Pertumbuhan transaksi harian pelaku UMKM perempuan juga lebih tinggi dibandingkan pelaku UMKM laki-laki sebesar 18 persen. Dan, perempuan generasi Z memiliki omzet tertinggi selama pandemi yakni 13 persen. Maka dari itu, ‘Aisyiyah haruslah menjadi motor penggerak Ekonomi Syariah,” katanya.

Dikatakan Menteri Teten, posisi Indonesia saat ini masih kalah dari Malaysia yang menjadi peringkat pertama di pasar halal dunia. Kekuatan Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia, sebanyak 13 persen dari total populasi dunia, dan pengeluaran lebih dari 218 miliar dolar AS di semua sektor Industri dan Jasa Halal harus dioptimalkan sebaik-baiknya.

Pemerintah kata MenKopUKM, mencanangkan Indonesia sebagai menjadi pusat ekonomi syariah pada 2024, melalui komite nasional ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah juga telah menyusun strategi ekonomi dan keuangan syariah sejak tahun 2020.

Di antaranya pengembangan Industri Halal, penguatan Sektor Keuangan Syariah, pengembangan Dana Sosial Syariah, pengembangan Kegiatan Usaha Syariah, dan penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah.

Lebih jauh Teten menekankan, pada 2025, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia setelah AS, China, dan India. “Hal itu sudah dibuktikan saat COVID-19, kita termasuk negara dengan penanganan COVID-19 dan ekonomi yang lebih cepat pulih dengan biaya yang tak sebesar dibandingkan dengan negara lain. Pemerintah tak hanya mampu mengelola kesehatan tetapi juga ekonomi dan sektor lainnya,” ucap MenKopUKM.

Untuk itu, ia meminta agar para pelaku UMKM dikonsolidasikan dan diagregasikan sehingga skala ekonominya dapat tetap efisiensi dan ekonomis.

Bagi KemenKopUKM untuk naik kelas misalnya sebut Teten, di sektor pertanian, upaya konsolidasi dilakukan bersama petani dengan membentuk korporatisasi petani maupun nelayan.

“Insya Allah sampe akhir tahun, Indonesia masih bisa tumbuh 5,3 persen. Bahkan di kuartal II tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita sampai 5,44 persen. Salah satunya ditopang oleh kekuatan ekonomi mikro perempuan. Jadi kekuatan emak-emak ini tak bisa disepelekan,” ucap Menteri Teten.

Ia juga berpesan, agar usaha mikro tak bisa selalu kecil dan hanya berpikir memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, namun untuk ekonomi nasional.

“Peran universitas juga sangat penting untuk revolusi kewirausahaan. Yang tadinya produk UMKM monoton, sekarang bisa berevolusi menjadi produk yang lebih inovatif berbasis teknologi dan kreativitas dan masuk ke ekosistem digital,” ucapnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini menyampaikan, munculnya ISWARA sebagai ikhtiar dari PP ‘Aisyiyah dalam sisi ekonomi. “Kami ingin mengokohkan ikhtiar sinergi meng-collect seluruh kekuatan melalui sebuah badan yaitu ISWARA. Ini penting menjadi kekuatan gerakan ekonomi di bawah,” ucapnya.

Siti Noordjannah mengatakan, untuk mencapai tujuan menjadi negara maju dan wirausaha yang mapan, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena menurutnya, sangat mungkin Indonesia menjadi lompatan dengan kekuatan ekonomi yang besar, jika seluruh komponen dan kekuatan ekonomi disinergikan salah satunya melalui ‘Aisyiyah.

Rektor Unisa Warsiti menambahkan, Unisa sangat terbuka untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai organisasi, lembaga swasta lainnya maupun Pemerintah dalam memajukan bangsa.

“ISWARA hadir menjadi wadah untuk merekatkan jejaring usaha yang saat ini sudah berkembang di ‘Aisyiyah di 39 titik dan sebanyak 3.092 alumni yang tersebar. Diharapkan kehadirannya senantiasa memberikan keberkahan,” katanya.(Jef)

Pertamina Gelar’ Pelatihan Kewirausahaan untuk Pasangan Tenaga Kerja Jasa Penunjang SPBU

Jakarta:(Globalnews.id)- PT. Pertamina Retail Kembali menggelar Pelatihan Kewirausahaan Pasangan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) SPBU.

Kegiatan ini menggandeng Jakpreneur Dinas PPAPP DKI Jakarta Wahyu Krisyunanto di Hotel Grand Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Dalam kegiatan ini para peserta penerima manfaat mendapat arahan dan bimbingan dari pendamping, bagaimana cara membuat dimsum yang bergizi.

“Sebanyak 25 orang hari ini mendapat pelatihan di bidang kuliner. Program ini diberikan untuk stakeholder kami yakni Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) SPBU,” ujar Jr. Officer Officer Corporate Social Responsibility & Com. Dev PT Pertamina Retail Sara Ariadi Dahlan .

Sara Ari Dahlan mengatakan kegiatan pelatihan ini diselenggarakan agar para peserta penerima manfaat bertambah ketrampilan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga..

“Selain keterampilan cara membuat dimsum, kami juga memberikan pelatihan pemasaran dan bantuan berupa booth, bahan baku serta produk dimsum yang sudah jadi. Sehingga usai ini mereka bisa langsung membuka pelatihan,” katanya.

Usai kewirausahaan, puluhan peserta penerima manfaat akan mendapatkan pemantauan dari para pendamping, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha yang dijalani.

Sementara itu, program CSR sudah dilakukan diberbagai daerah mulai Aceh hingga Manado. Untuk tahun ini, selain di Jakarta pelatihan juga berlangsung di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada bulan Agustus hingga September 2022 kepada lebih dari 250 teman-teman penyandang disabilitas.(Jef)

Rangkaian PKN Ditutup di Surabaya, KemenKopUKM Optimistis Capai Target Rasio Kewirausahaan

Surabaya:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bertempat di Surabaya sebagai lokasi terakhir acara, secara resmi menutup rangkaian workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) yang digelar di berbagai wilayah termasuk tiga kota sebelumnya yakni, Medan, Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah secara daring dalam acara Workshop PKN di Surabaya, Jatim, Kamis (6/10) mengatakan, rangkaian kegiatan PKN ini merupakan aksi nyata sinergi Kementerian/Lembaga (K/L), dunia usaha, dunia industri, dan dunia pendidikan untuk mendukung terciptanya lebih banyak wirausaha baru.

Workshop PKN melalui PLUT Educational Center ini, merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024. Kegiatan yang digelar pada Kamis (6/10) di Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu merupakan penutup atas serangkaian kampanye serupa yang sebelumnya sudah digelar di sejumlah kota.

“Workshop PKN bertujuan untuk mengajak masyarakat umum, calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan untuk bersama-sama mengembangkan kewirausahaan nasional,” ucap Azizah.

Azizah menyebut, rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih relatif rendah yaitu 3,47 persen, jika dibandingkan negara tetangga. Sehingga perlu penambahan wirausaha di Indonesia yang lebih banyak lagi. Dalam mewujudkan hal itu, perlu upaya untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Di antaranya melalui sinergi lintas sektor, integrasi program di tingkat pusat dan daerah, fasilitasi sertifikasi, standardisasi, peningkatan kapasitas SDM, berbagai kemudahan, insentif, serta proses bisnis dalam ekosistem kewirausahaan.

Selanjutnya kata Azizah, pemberdayaan UMKM dan pengembangan kewirausahaan, dilakukan oleh tidak kurang dari 29 K/L.

Dengan terbitnya Perpres 2/2022, maka ada pedoman pengembangan kewirausahaan nasional yang akan mengorkestrasi seluruh stakeholder dalam pengembangan kewirausahaan nasional. Terutama dengan target rasio kewirausahaan yang lebih tinggi dan pertumbuhan wirausaha 4 persen di tahun 2024 sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024.

Menurut Azizah, kebijakan afirmatif ini merupakan peluang besar bagi UMKM, namun tentu saja perlu dibarengi dengan kemampuan digital UMKM. “Upaya peningkatan literasi digital bagi UMKM menjadi sebuah keniscayaan, karena selain pengadaan barang/jasa pemerintah telah dilakukan secara digital, juga lebih jauh untuk mempersiapkan UMKM menghadapi perubahan yang sedemikian cepat dan dinamis,” ucapnya.

Tak hanya itu, Azizah menambahkan, digelarnya rangkaian workshop PKN ini juga menjadi salah satu strategi mempercepat UMKM naik kelas sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan produk dalam negeri.

“Saya berpesan, mari kita berjuang bersama. Jadilah bagian dari perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dengan menciptakan wirausaha unggulan dan berdaya saing dengan usaha yang inovatif dan berkelanjutan,” ucap Azizah.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim Andromeda Qomariah mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pelaku UMKM, dan peserta workshop PKN yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

Peserta merupakan pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Komunitas Tangan Di Atas (TDA), mahasiswa Universitas Ciputra yang telah dikurasi. Dalam hal ini Universitas Ciputra akan memberikan pendampingan peserta sebagai tindak lanjut kegiatan ini.

“Ini momentum yang baik karena situasi saat ini dunia tengah mengalami krisis pangan, energi, dan ekonomi maka workshop PKN ini menjadi salah satu alternatif solusi,” ucap Andromeda.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, per Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Jatim berdasarkan Sakernas sebesar 4,81 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,83 persen.

Rasio kewirausahaan Jatim dari data BPS yang diolah kembali oleh Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 mencapai 3,52 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang menandakan kondisi ekonomi Jatim telah mulai bangkit.

Provinsi Jatim, kata Andromeda, memiliki program Milenial Job Center (MJC) yang merupakan program pengembangan kompetensi pemuda yang menekankan pada konsep on the job learning melalui partisipasi dan kesempatan bekerja temporer berbayar, dari fasilitasi pada koperasi dan UMKM dalam menghasilkan disain logo dan kemasan.

Selain itu juga ada pula program e-SMILE (Entrepreneur for School Milenial Era) yang dalam implementasinya dilakukan melalui pembinaan lanjutan dari Dinas KUKM Provinsi Jatim melalui fasilitasi pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). “Kami berharap, semoga program ini sustain sehingga terjadi akselerasi dalam melahirkan wirausaha muda bertalenta di Jatim,” ucap Andromeda.

Analis Kebijakan Ahli Madya Selaku Koordinator Substansi Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ala Baster menambahkan, pihaknya mendukung penuh berbagai upaya penumbuhan wirausaha baru. Dukungan Kemendagri antara lain Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pendataan UMKM dan Kewirausahaan khususnya kelompok sasaran Masyarakat Umum dan Calon Wirausaha.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menjadi Wakil Ketua III Komite PKN yang berinteraksi intensif dengan kelompok sasaran masyarakat umum dan calon wirausaha.

Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Saleh menyampaikan penumbuhkembangan kewirausahaan tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.

“Hal ini penting agar daya saing Indonesia meningkat minimal mencapai 4% pada tahun 2024. Kemenko Perekonomian sebagai pengarah siap mendukung dan mengarahkan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perpres,” ucap Chairul.

Dalam acara ini turut hadir perwakilan UKPBJ Provinsi Jatim, Grab, Google dan Padi UMKM untuk membantu para peserta yang telah terkurasi tergabung dalam pasar digital.(Jef)

Ajang Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri Digelar untuk Percepat Peningkatan Rasio Kewirausahaan

Solo:(Globalnews.id)– Setelah menjaring lebih dari 6.000 pendaftar, ajang Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri telah resmi digelar sebagai salah satu upaya Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dalam mempercepat penumbuhan dan peningkatan rasio kewirausahaan di Indonesia.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah saat memberikan sambutan dalam Kick off Program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri, di Solo, Minggu (25/09) mengatakan, program tersebut merupakan implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional dengan tujuan meningkatkan rasio kewirausahaan 3,95 persen di tahun 2024.

“Kami percaya bahwa program ini dapat melahirkan _agent of change_ di antara generasi muda yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, inovatif, memiliki keinginan untuk tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja,” kata Siti Azizah.

Siti Azizah menjelaskan, saat ini pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro sebesar 99 persen, sedangkan rasio kewirausahaan Indonesia saat ini berkisar di angka 3,47 persen.

Rasio kewirausahaan Indonesia itu masih di bawah beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand melampaui 4 persen, bahkan Singapura telah mencapai 8 persen.

“Pemerintah berupaya menambah jumlah wirausaha dan menaikkan skala pelaku usaha kecil ke usaha menengah agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat. Diperlukan penambahan sekitar 1 juta wirausaha sampai tahun 2024,” ucap Siti Azizah.

Penambahan jumlah tersebut, kata Siti Azizah, untuk tujuan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan wirausaha yang berkualitas serta produktif terutama dari kalangan generasi muda atau millenial hingga mereka dari kalangan berpendidikan tinggi yang juga memiliki potensi tersebut.

Melalui program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri akan diberikan sesi konsultasi kepada para calon wirausaha sesuai dengan kebutuhan masing-masing, mulai dari aspek pengembangan proses bisnis, penentuan target pasar, pemasaran digital, dan akses keuangan.

Azizah menerangkan hal itu tak lepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan KemenkopUKM sebelumnya, bahwa pelatihan atau workshop kerap tak berdampak besar karena tak sesuai dengan kebutuhan para calon wirausaha. Oleh karena itu, kali ini pelatihan benar-benar difokuskan pada apa yang dibutuhkan oleh peserta.

“Selain itu, program ini juga akan fokus pada wirausaha pemuda, wirausaha perempuan, dan wirausaha desa,” kata Siti Azizah.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati mengatakan program pelatihan yang digelar semestinya beriringan dengan keinginan para pelaku UMKM untuk berubah dan berkembang menjadi lebih baik.

Menurutnya, pelaku UMKM harus mengubah pola pikir mereka dari upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi pengusaha sejati. Dengan menjadi pengusaha, mereka juga akan membuka lapangan kerja lebih luas lagi dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

“Kami harapkan teman-teman UMKM bercita-cita untuk jadi pengusaha. Jika cita-citanya pengusaha, mereka pasti mau memperbaiki ketika mendapat pendampingan,” kata Ema.

Tak sampai situ, ia juga meminta agar jangan hanya pelaku UKM yang didampingi, tetapi tim konsultan juga wajib mendapat pendampingan. Dengan begitu, tim pendamping akan memahami betul soal regulasi kewirausahaan dan bisa mengaplikasikannya dalam proses pendampingan UMKM.

“Jadi, acara ini sekaligus memberikan pengetahuan bagi teman-teman pendamping atau konsultan karena mereka ada di garda terdepan. Pascapelatihan, mereka juga harus terus dipasok dengan pengetahuan agar bisa mengikuti tren usaha yang berkembang saat ini,” ucap Ema.

Program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri menghadirkan kegiatan seperti konsultasi bisnis dan pendampingan usaha secara hybrid yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk konsultasi bisnis diikuti oleh 700 wirausaha, dibagi dalam 17 kelompok yang melibatkan 17 konsultan atau pakar di bidangnya. Kegiatan ini terdiri dari sesi konsultasi wirausaha dengan para pakar sesuai dengan masalah bisnis yang dihadapi melalui kegiatan konsultasi online, open consultation (ask me anything), dan juga konsultasi offline.

Sedangkan kegiatan pendampingan usaha diikuti oleh 2.400 wirausaha di 12 lokasi dengan fokus kepada wirausaha perempuan, pemuda, dan desa, serta melibatkan 90 pendamping usaha. Kegiatan ini terdiri dari sesi inspirasi usaha, pendampingan intensif secara hybrid, hingga kunjungan tempat usaha.

Program itu diawali dengan Open Call pada Februari 2022, assessment jiwa kewirausahaan yang meliputi motif, sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan. Tahapan ini berhasil menjaring 3.100 peserta yang akan mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha selama 2 bulan.(Jef)