JAKARTA: Perkumpulan Aliansi Nusantara yang beranggotakan staf ahli DPD dan DPR, jurnalis dan advokat, siap membangun perekonomian di daerah dengan mengembangkan koperasi dan UKM.

” Koperasi kami nilai sebagai wadah yang ideal untuk mengembangkan perekonomian daerah, dan itu menjadi pilihan bagi Aliansi Nusantara untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya di daerah dengan mengembangkan koperasi sekaligus UKM,” ujar Ketua Umum Aliansi Nusantara, Budiman Soelaim, saat menjelaskan hasil Mukernas I Aliansi Nusantara, di Jakarta, Senin (18/12/2017).

Menurut ia, koperasi adalah badan hukum yang sesuai dengan perekonomian yang berazaskan semangat gotong royong.”Dikaitkan dengan ekonomi kerakyatan dimana mayoritas pelaku ekonomi adalah UKM, koperasi juga menjadi lembaga yang ideal. UKM bisa berkumpul membentuk koperasi sehingga bargaining power-nya lebih kuat,” katanya.

Budiman menjelaskan, saat ini DPP Aliansi Nusantara memiliki 14 DPW di tingkat propinsi dan 60 DPC di kabupaten/kota.” Tahun 2018, kami menargetkan semua DPW sudah memiliki koperasi. Dan DPW itu akan terus bertambah, sebentar lagi kita membuka DPW NTB,” kata Budiman.

Adapun ke 14 DPW yang sudah berdiri adalah, Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Kaltim, Kalut, Sulsel dan Sulbar.

Apresiasi Kemenkop dan UKM

Deputi Bidang Kelembagaan Kementrian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring mengatakan, Kemenkop dan UKM mengapreasiasi rencana Aliansi Nusantara dalam membangun perekonomian daerah dengan mengembangkan koperasi dan UKM.

“Kami mengapreasiasi sekaligus menantang Aliansi Nusantara merealisasikan rencananya,” kata Meliadi.

Apa yang akan dilakukan Aliansi Nusantara ini, sesuai dengan tujuan Kemenkop dan UKM, yaitu bagaimana pembangunan ekonomi bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

” Pertumbuhan ekonomi Indonesia kan cukup tinggi, 5,2-5,3 persen. Sekarang bagaimana pemerataannya? Koperasi dan UKM adalah alat yang tepat untuk pemerataan kesejahteraan,” kata Meliadi. (jef)