Semua tulisan dari globalnewsid

ekbis

BNI Sumbang Rp77 T ke Penerimaan Negara dalam 5 Tahun

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp77 triliun dalam kurun waktu 2019 hingga September 2024. Data itu diungkapkan oleh Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat bersama seluruh petinggi Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang digelar Rabu (14/11/2024).

Royke merinci, kontribusi terhadap penerimaan negara tersebut berasal dari sumbangan pajak sebesar Rp53,4 triliun dan dividen Rp23,6 triliun. BNI akan terus proaktif dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis secara sehat dan berkelanjutan sehingga bisa terus meningkatkan kontribusi kepada negara.

“Seiring dengan pertumbuhan bisnis, kontribusi kami terhadap negara terus meningkat, baik dari setoran pajak maupun pembayaran dividen. Hingga September 2024, kontribusi kita sudah mencapai Rp77 triliun, dengan Rp23,6 triliun berasal dari dividen dan Rp53,4 triliun dari pajak,” kata Royke.

Catatan tersebut merupakan cerminan dari komitmen BNI untuk memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan keberhasilan BNI dalam menjaga fundamental kinerja yang berkelanjutan.

Menurut Royke, meskipun terdapat potensi tekanan eksternal serta kondisi pasar yang fluktuatif, terutama terkait dengan dampak kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS, kinerja saham BNI masih menunjukkan performa yang cukup baik. Royke optimistis BNI akan tetap menjadi pilihan investasi yang menarik di Indonesia seiring dengan kinerja yang solid dan berkelanjutan.

Menurut Royke, meskipun ada tekanan eksternal seperti dampak kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS, kinerja saham BNI hingga September 2024 tetap menunjukkan hasil yang cukup baik. Meskipun tantangan dari faktor domestik dan global terus ada, Royke optimistis BNI akan tetap menjadi pilihan investasi yang menarik di Indonesia seiring dengan kinerja yang solid dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Royke juga memaparkan berbagai pencapaian positif dalam kinerja keuangan BNI hingga kuartal III-2024. Di antaranya, BNI mencatatkan total aset sebesar Rp1.068 triliun, atau tumbuh 5,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kredit yang disalurkan juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni 9,5 persen. Sementara itu, dana pihak ketiga yang dihimpun dari CASA (Current Account Savings Account) juga mencatatkan kenaikan 5,5 persen, dengan CASA ratio tetap terjaga di level yang sehat, yaitu 70,3 persen,” ungkap Royke.

Selain itu, rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) BNI berada di angka 95,3 persen, menunjukkan manajemen likuiditas yang baik. Return on Equity (ROE) tercatat 14,7 persen, dan kualitas kredit BNI juga menunjukkan perbaikan yang signifikan, dengan Non-Performing Loan (NPL) yang berhasil dijaga pada level 2 persen.

Tidak hanya itu, Royke juga menyampaikan bahwa BNI memiliki rasio kecukupan modal (CAR) yang sangat baik, yakni di level 21,8 persen, yang mencerminkan kekuatan modal yang solid. Sebagai hasil dari kinerja yang positif ini, laba BNI tumbuh menjadi Rp16,3 triliun pada kuartal III-2024.

“Dengan pencapaian-pencapaian tersebut, BNI terus menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia,” tutup Royke.(jef)

news

Pastikan Ketersediaan Air, Mentan Amran Kolaborasi Program Swasembada Pangan Bersama KemenPU

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan program swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terus dikerjakan secara optimal. Di antaranya dengan memperkuat kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempersiapkan akses penyediaan air.

“Kata kuncinya adalah Pak Menteri PU menyiapkan air untuk tanam sepanjang tahun, minimal tiga kali panen. Nah kami menyiapkan sarana produksi dan budidaya. Jadi ada air, ada pertanaman, ada beras pasti ada kehidupan,” ujar Mentan Amran saat menggelar koordinasi padu padan di Kantor Kementerian PU, Jumat, 15 November 2024.

Menurut Mentan Amran, saat ini pemerintah telah membagi dua konsep besar guna mempercepat capaian swasembada. Pertama adalah ekstensifikasi atau cetak sawah baru seluas 1,3 juta hektare.

“Dan kedua intensifikasi atau Oplah (optimasi lahan rawa) seperti di Kalimantan, jawa dan sebagainya. Di sana kita akan normalisasi irigasi minimal untuk 1 juta hektare,” katanya.

Mentan mengatakan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi nantinya akan dikerjakan bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian dan lembaga negara.

“Ini kita akan kerjakan bersama, kemudian pembagian tugas tim bekerja di lapangan. Kami bertanggungjawab pada sarana produksi, padi, alat mesin pertanian dan yang lain menyesuaikan,” katanya.

Dengan begitu, Mentan berharap pertanian akan menjadi tumpuan sekaligus bantalan ekonomi bagi anak muda ke depan agar memiliki penghasilan terutama dari sektor pangan. Petani milenial kata Mentan diharapakan menjadi daya gedor capaian swasembada.

“Milenial dan Generasi Z akan kita libatkan. kita berikan mereka alat mesin pertanian, nilainya kurang lebih satu tim 3 miliar. Kita hibahkan, pendapatannya dan ingat bukan gaji ya, pendapatannya minimal 10 juta per bulan. Dan bisa 20-30 juta kalau mereka rajin,” katanya.

Mengenai hal ini, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengaku siap membantu berbagai program yang dikerjakan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, koordinasi ini merupakan koordinasi lanjutan antara Kementan dan Kemen PU yang berlangsung beberapa hari lalu.

“Kami hari ini berkoordinasi lanjutan, dari beberapa minggu lalu dan kita selalu berkoordinasi dengan Menteri Pertanian. Dari sini cuma satu, support salah satu program sangat unggulannya Pak Presiden yaitu swasembada pangan,” katanya.

“Insya Allah kami sudah boleh mulai kerja langsung ke lapangan. Sesuai arahan Pak Menteri Pertanian, ada beberapa titik yang mesti kita fokuskan. Kira-kira ada 12 provinsi, nanti Pak Menteri Pertanian akan bisa memberikan gambaran lebih detail lagi. Jadi kami dari Kementerian Pekerjaan Umum siap men-support apapun yang menjadi program di Kementerian Pertanian. Utamanya dalam segi ketahanan pangan dan air,” jelasnya.(jef)

news

Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran, Pemprov Sumut dan BPH Migas Teken Kerjasama Pengendalian dan Pengawasan Solar dan Pertalite

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni dan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Kegiatan ini berlangsung di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Kerja sama tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Sumut dan BPH Migas guna meningkatkan pengawasan dan pengendalian konsumen JBT dan JBKP agar tepat sasaran. Melalui kesempatan ini, Fatoni mengatakan kerja sama tersebut sangatlah penting untuk memastikan BBM subsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak, tepat sasaran dan tepat volume.

Dikatakannya, Provinsi Sumut cukup besar, yaitu memiliki 33 Kabupaten/Kota dengan wilayah yang cukup luas, serta termasuk provinsi terbesar di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, penanganan berbagai kebijakannya perlu dilakukan bersama-sama.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap bekerja sama, terus berkoordinasi, dan berkolaborasi untuk memastikan semua program Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya,” ujarnya.

Sebagai informasi, BPH Migas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir migas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dalam melakukan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan PKS ini merupakan perjanjian ke-14 yang ditandatangani BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi. Sebelumnya, PKS serupa telah dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Papua Tengah dan Papua Barat.

“Luas wilayah penyaluran JBT dan JBKP mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sisi lain, personel BPH Migas untuk melakukan pengawasan juga terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP,” ungkapnya.

Kerja sama ini bertujuan agar subsidi yang disiapkan Pemerintah untuk BBM dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya atau tepat sasaran. BPH Migas juga mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap dinas-dinas yang menerbitkan Surat Rekomendasi kepada pengguna BBM subsidi, antara lain usaha mikro kecil dan menengah, usaha perikanan, usaha pertanian dan pelayanan umum.

“Untuk mempermudah penerbitan Surat Rekomendasi, BPH Migas telah menyediakan Aplikasi XStar yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah, Pertamina dan BPH Migas. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, dapat diperoleh data-data yang lebih akurat mengenai konsumen pengguna, dan volume yang dikonsumsi, sehingga perencanaan kebutuhan BBM juga dapat lebih akurat,” papar Erika.

Kemudian, BPH Migas juga mengharapkan kerja sama ini dapat diimplementasikan di lapangan, sehingga konsumen pengguna dapat menikmati haknya dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumut Muhammad Armand Effendy Pohan, dan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Poppy Marulita Hutagalung. Selain itu juga dihadiri oleh Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi dan Saleh Abdurrahman.(jef)

news

Pj Gubernur Agus Fatoni Tegaskan Sumut Komit Soal Keterbukaan Informasi Publik

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam pemenuhan hak akes masyarakat atas informasi publik. Hal tersebut disampaikan pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Grand Mercury Hotel Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

“Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, Pemprov Sumut telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, tanpa kecuali dapat mengakses informasi berkaitan dengan kebijakan, program dan anggaran Pemerintah,” tegas Fatoni.

Fatoni menyampaikan Pemprov Sumut juga proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi publik dan menyediakan fasilitas pelayanan yang mudah diakses, termasuk melalui platform digital guna memastikan informasi dapat diperoleh dengan cepat dan tepat.

“Kami berkomitmen untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan berpegang pada prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi, dan tanpa kecuali, ” ujar Fatoni.

Menanggapi keberlanjutan komitmen keterbukaan informasi dalam transformasi kepemimpinan di lingkup pemerintahan daerah, Fatoni memastikan bahwa Pemprov Sumut telah mengintegrasikan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam visi misi jangka panjang daerah. Sehingga sudah menjadi bagian dari agenda strategis sistem pemerintahan berkelanjutan.

“Menyusun rencana aksi jangka panjang berbasis indikator keberhasilan seperti indeks keterbukaan imformasi publik, akan memastikan bahwa kebijakan keterbukaan imformasi publik dapat terus berkembang dan berdampak lebih besar bagi masyarakat,” terang Fatoni.

Uji publik ini adalah rangkaian monev untuk memastikan komitmen badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Di kesempatan itu, berperan sebagai tim penilai, peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Komisioner Komisi Informasi Pusat 2022 – 2026 Rospita Vici Paulyn dan Akademisi Hendri Pandiangan.

Pada tahun 2024, Provinsi Sumut berhasil meraih urutan kelima nasional dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi publik (IKIP). IKIP adalah indeks yang diukur sebagai gambaran implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan data, fakta dan informasi dalam dimensi politik, hukum dan ekonomi oleh Komisi Informasi Pusat.

Di tahun 2024 ini, nilai IKIP Sumut tercatat 82,07 atau naik 2,40 poin dari tahun sebelumnya, yaitu 79,67. Saat ini, Sumut menduduki urutan kelima setelah Jabar (85,22), Jatim (83, 83), Kaltim (82, 25) dan Sulteng (82, 16).(jef)

ekbis

Komisi IV DPR Tinjau Program Pompanisasi Kementan di Sukoharjo, Berdampak Besar Pada Naiknya Indeks Pertanaman

Tinggalkan komentar

SUKOHARJO;(Globalnews.id) – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto meninjau jalannya program pompanisasi Kementerian Pertanian (Kementan) yang ada di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Di sana, Titiek yang didampingi Anggota Komisi IV DPR RI lainnya juga sempat berdialog langsung dengan para petani yang hadir sejak pagi hari. Titiek mengatakan, pompanisasi sangat penting untuk meningkatkan indeks pertanaman.

“Alhamdulliah program pompanisasi di Sukoharjo ini sangat membantu masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produksi,” ujar Titiek, Rabu, 13 November 2024.

Titiek mengatakan melalui pompanisasi para petani di Sukoharjo bisa berproduksi lebih dari satu kali, di mana saat ini mereka sudah melakukan pertanaman 3 kali dalam setahun.

“Yang tadinya tanam hanya satu kali sekarang bisa tiga kali dalam setahun. Jadi program ini bermanfaat untuk masyarakat disini,” katanya.

Mengenai hal ini, Komisi IV DPR RI akan terus mengawal jalannya berbagai program pemerintah dalam menyukseskan swasembada pangan yang telah dicanangkan.

“Kami kawal terus program ini agar bisa meningkatkan produktivitas dalam beberapa tahun ke depan,” katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada kesempatan berbeda menegaskan bahwa program pompanisasi adalah solusi cepat sekaligus upaya bersama dalam memenuhi kebutuhan air pada persawahan yang sempat kering akibat gelombang panas dunia.

“Kami bersyukur pompanisasi berjalan efektif dan mampu membuahkan hasil dalam peningkatan produktivitas di saat dunia menghadapi el nino terparah sepanjang sejarah,” katanya.

Sejalan dengan pompanisasi pemerintah juga terus menggencarkan program perluasan areal tanam atau PAT dan juga memasifkan pertanaman padi gogo sebagai upaya mempercepat swasembada.

Diketahui, pada program pompanisasi ini, Kementan sudah mendistribusikan puluhan ribu bantuan mesin pompa air kepada para petani. Harapannya, bantuan mesin pompa air bisa mencegah terjadinya gagal panen

“Kami terus memasifkan pompa sebagai solusi cepat bagi lahan pertanaman yang kering akibat el nino. Dengan pompa pertanaman terbukti mengalami peningkatan,” katanya.

Sementara Plt Bupati Sukoharjo Agus Santosa mengatakan bahwa Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah kecil namun memiliki potensi yang sangat besar karena selama ini terbukti mampu menjadi penyangga pangan di Jawa Tengah.

“Dan pompanisasi ini bermanfaat untuk menyediakan ketersediaan air. Tentunya dengan ketersediaan air akan ada peningkatan indeks pertanaman,” katanya.

Sejauh ini, kata Agus, Sukoharjo memiliki luas areal 46.666 kilometer persegi hektare, di mana luas sawahnya mencapai 20.496 hektare. Sawah-sawah itu terdiri dari sawah irigasi teknis 14.464 hektare, irigasi setengah teknis 2.361 hektar, irigasi sederhana 1.723 hektare dan sawah tadah hujan 1.948 hektare. “Kemudian ada juga lahan bukan pertanian seluas kurang lebih 20,2 hektare,” jelasnya.(jef)

news

Tokoh Petani Apresiasi Gebrakan Pemerintah Pangkas Regulasi Pupuk Subsidi

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- Ketua Umun Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Yadi Sofyan Noor menyambut baik gebrakan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memangkas 145 regulasi dalam mengurus pupuk subsidi.

Menurut Yadi, pemangkasan ini adalah bentuk komitmen kuat dari pemerintah yang dipimpin Prabowo Subianto terutama pada sektor pangan menuju Indonesia swasembada.

“Saya kira ini adalah kabar baik bagi para petani di seluruh Indonesia karena nantinya mereka akan mendapatkan pupuk subsidi secara cepat dan mudah tanpa harus melalui jalur birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Yadi, Selasa, 12 November 2024.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 41 Undang-undang, 23 peraturan pemerintah, serta 6 peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pupuk. Untuk penyaluran ke petani pun, dibutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah. Akibatnya, petani sering terlambat mendapatkan pupuk.

Namun, aturan tersebut sudah berubah menjadi peraturan satu pintu yaitu langsung menetapkan alokasi setiap daerah ke PT Pupuk Indonesia berdasarkan data yang reliabel dan valid, dilanjutkan distribusi ke Gapoktan yang akan membagikan langsung ke petani binaan.

Yadi mengatakan, langkah ini adalah kemajuan bagi ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani di masa mendatang. Sebab dengan pupuk, Yadi percaya Indonesia akan mempercepat capaian swasembada dan bahkan menjadi lumbung pangan dunia.

“Saya optimis Indonesia akan mencapai swasembada dalam waktu dekat. Indikatornya adalah kemudahan akses pupuk subsidi bagi para petani,” katanya.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan kebijakan ini sebagai kabar baik bagi para petani yang setiap hari berproduksi. Penyederhanaan aturan ini adalah upaya nyata untuk meningkatkan produksi dan juga kesejahteraan petani.

Menurut Mentan Amran, selama ini alur distribusi pupuk kerap tertunda akibat persetujuan berjenjang dari pemerintah daerah, seperti bupati dan gubernur. Karena itu pemerintah mengambil keputusan cepat untuk mempermudahnya.

“Bayangkan, keputusan soal pupuk subsidi turun pada Januari, tapi Surat Keputusan dari daerah baru selesai pada Juni. Ini jelas memperlambat distribusi. Ke depan, begitu keputusan ditetapkan pada Januari, petani bisa langsung menerima pupuk tanpa perlu menunggu SK dari pemerintah daerah,” jelasnya.(jef)

ekbis

Dukung Indonesia Fintech Summit 2024, BNI Edukasi Masyarakat Tentang Integrasi Layanan Keuangan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, menunjukkan komitmennya dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan di era digital terutama dengan pesatnya layanan keuangan yang terintegrasi dalam satu platform. Hal ini diungkapkan disela Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2024 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) di The Kasablanka Hall Jakarta, 12 November 2024.

Turut hadir Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai pembicara dalam panel diskusi yang berjudul _”Embed to Expand: The Future of Bank and Fintech”._ Diskusi ini juga dihadiri oleh Kepala Departemen Pengawasan Bank Pemerintah OJK Defri Andri, Direktur Utama CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) Leonardo Lapalorcia, Partner Pricewaterhouse Coopers Consulting (PwCI) Indonesia Rimko Nurral, serta Team Head Digital Innovation Department Financial Supervisory Service (FSS) Korea Hwang Jung-Hoon.

Dalam diskusi panel tersebut, Paolo menekankan pentingnya _embedded finance_ atau pembiayaan yang terintegrasi layanan digital perbankan dengan produk dan layanan keuangan lain dalam satu platform (embedded finance). Upaya ini berperan penting dalam meningkatkan ekosistem digital dan memperluas inklusi keuangan terutama bagi Masyarakat yang belum terlayani.
“Ini tentang membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan tanpa harus menggunakan website atau aplikasi terpisah,” ujarnya.

Selain itu, _embedded finance_ diharapkan juga dapat meningkatkan aktivitas transaksi digital dan nilai transaksi dalam satu ekosistem, serta mendorong partisipasi yang lebih luas dalam ekonomi digital. Paolo memberikan contoh kemudahan bagi pengguna e-commerce yang dapat berbelanja hanya melalui satu aplikasi, bahkan memilih metode pembayaran yang paling sesuai dan dinilai lebih menguntungkan. “Misalnya, ternyata ada diskon untuk opsi pembelian menggunakan cicilan atau _paylater_,” tambahnya.

Kendati demikian, Paolo mengingatkan bahwa kemudahan akses harus disertai dengan peningkatan literasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital. Literasi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat dalam menggunakan layanan keuangan.

BNI terus berkomitmen mendorong inklusi keuangan dengan berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem keuangan inklusif melalui berbagai inisiatif dan inovasi layanan keuangan digital. Saat ini, BNI menawarkan sekitar 280 layanan Application Programming Interface (API) dan bekerja sama dengan lebih dari 2.000 mitra. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas layanan keuangan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi.

“BNI berkomitmen untuk menghadirkan inovasi serta keberagaman dalam layanan perbankan, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan relevan bagi kebutuhan pelanggan di era digital,” tutup Paolo.(jef)

ekbis

Jadi Mitra Strategis Debitur, BNI Pertegas Komitmen Dorong Transisi Hijau di COP29 Azerbaijan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat komitmennya untuk mendorong transisi hijau melalui pendanaan dan dukungan bagi debitur, seiring dengan target Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE).

Hal ini dipertegas pada The 29th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP29) di Baku, Azerbaijan. BNI turut ambil bagian dalam sesi talkshow di Indonesia Pavilion dengan tema “Catalyzing Industries’ Green Transition: Banks’ Financing Strategy in Advancing Indonesia’s NZE Commitment”.

Dalam diskusi yang berlangsung pada 11 November 2024 itu, Direktur Risk Management BNI David Pirzada menyoroti peran strategis perbankan dalam mendukung transisi hijau di Indonesia.

“Dengan meningkatnya isu perubahan iklim setiap tahun, sinergi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan institusi keuangan sangat dibutuhkan untuk mencapai keberlanjutan di Indonesia,” jelas David.

David juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi perusahaan Indonesia dalam menerapkan praktik berkelanjutan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli di bidang Environmental, Social, and Governance (ESG), serta perlunya peningkatan komitmen dari manajemen dan dukungan regulasi.

“Dalam upaya mengatasi hambatan ini, BNI berperan sebagai mitra strategis yang memberikan layanan pendampingan serta pembiayaan melalui program Sustainability Linked Loans (SLL),” ujarnya.

David menyebutkan, hingga September 2024, BNI telah menyalurkan SLL sebesar Rp 5,5 triliun kepada berbagai sektor, termasuk agrifood, manufaktur semen, baja, hingga kemasan. Dana ini bertujuan untuk membantu perusahaan memperbaiki kinerja keberlanjutan mereka.

“Kami berhasil mendorong beberapa debitur memperbaiki skor ESG Sustainalytics mereka, dari severe risk menjadi high risk, serta mengurangi dampak emisi karbon,” tambah David.

Salah satu Inisiatif BNI dalam pendampingan kepada debitur yakni menyelenggarakan program BNI ESG Sustainability & Transition (BEST) pada September 2024. Melalui program tersebut, BNI mengundang 25 perusahaan energi untuk berdiskusi tentang Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta International Finance Corporation (IFC).

BNI juga tercatat sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi hijau (green bond) dalam denominasi rupiah senilai Rp 5 triliun pada 2022. Obligasi ini telah berkontribusi signifikan dalam pengurangan emisi karbon sebesar 1,4 juta ton CO2eq, serta mendukung daur ulang 1,6 juta ton sampah dan perlindungan lebih dari 300 ribu hektar lahan dan menanam lebih dari 28.000 pohon.

“Capaian ini merupakan hasil distribusi dana ke sektor energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, bangunan hijau, pengelolaan limbah, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan,” ungkap David.

Selain sektor korporasi, BNI juga menjangkau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam implementasi praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan.
“Komitmen kami sangat kuat untuk terus tumbuh bersama debitur dalam menciptakan masa depan berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam upaya keberlanjutan global, menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas David

Partisipasi aktif BNI dalam COP29 ini menjadi bukti kuat peran strategis bank dalam mendukung transisi hijau dan ambisi NZE Indonesia, sekaligus mempertegas komitmen keberlanjutan BNI yang terintegrasi dalam setiap lini bisnis dan kemitraan debitur. (jef)

ekbis

Tingkatkan Minat Milenial di Dunia Pertanian, Wamentan Sudaryono Gandeng Raffi Ahmad

Tinggalkan komentar

Jakarta;(Globalnews.id) — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan akan memperkuat kolaborasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pelaku Seni, Raffi Ahmad, untuk mendorong regenerasi petani milenial. Langkah ini diambil guna mewujudkan swasembada pangan dan memperkenalkan sektor pertanian sebagai peluang karier yang menarik bagi generasi muda.

Wamentan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menilai sektor pertanian memerlukan kontribusi anak muda karena mereka memiliki sifat inovatif, kreatif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi. Hal ini penting untuk membawa perubahan positif di dunia pertanian.

“Jadi hari ini saya ketemu dengan Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad di kediamannya dalam rangka kolaborasi pada sektor pertanian. Ada beberapa hal yang kita bicarakan. Pertama, kita ingin mendorong kolaborasi untuk peningkatan produksi pangan. Kemudian meningkatkan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian,” ujarnya saat mengunjungi kediaman Raffi Ahmad di Andara, Jawa Barat pada Rabu (13/11/2024).

Wamentan Sudaryono menilai sosok Raffi Ahmad yang dikenal sebagai influencer dengan jutaan pengikut di media sosial, dianggap memiliki potensi besar untuk menginspirasi anak muda agar lebih tertarik dengan dunia pertanian.

Wamentan Sudaryono pun menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu profesi yang menjanjikan bagi anak-anak muda.

“Banyak anak muda yang sudah berhasil di dunia pertanian. Ini yang harus kita tekankan. Kita akan terus dorong agar sektor pertanian dapat menjadi pilihan karier yang menarik, bahkan menjanjikan,” kata Wamentan Sudaryono yang juga Bapak Petani Milenial ini.

Wamentan Sudaryono menjelaskan, akan segera membuat program kerja dengan Raffi Ahmad untuk meningkatkan peran generasi muda dalam pembangunan pertanian nasional. Termasuk peningkatan ekspor komoditas pertanian dan hilirisasi industrialisasi hasil-hasil pertanian.

Wamentan berharap melalui kolaborasi ini, dapat tercipta sebuah gerakan besar yang mengundang lebih banyak anak muda untuk terlibat langsung dalam dunia pertanian, serta memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan Indonesia.

“Jadi saya kira Mas Raffi juga sepakat. Intinya kita akan membuat semacam program kerja, kita akan buatkan semacam roadmap-nya, kemudian kita eksekusi. Saya tidak ingin hanya ceremonial, kita betul-betul ingin ini membawa dampak,” tambahnya.

Usai berdiskusi, Wamentan Sudaryono bersama istri mengajak Raffi Ahmad menyantap makanan yang disuguhkan menggunakan wadah rantang. Dengan menu yang sederhana, kedua tampak menikmati makanan yang tersaji di atas wadah yang kerap digunakan petani saat di pematang sawah tersebut.

Sebelumnya, Sultan Andara Raffi Ahmad membagikan potret bahagianya saat wakil Menteri Pertanian Sudaru Sudaryono dan istri berkunjung ke kediamannya di Andara, Jawa Barat. 

Dalam agenda tersebut, Raffi menyambutnya dengan penuh bahagia dan menjamunya untuk sarapan bersama.

“Pagi Ini menerima Tamu Special Mas @sudaru_sudaryono (Wakil Menteri Pertanian bersama istri tercinta @tami_titis,” tulis @Raffinagita1717, 13 November 2024.

Tak hanya sekedar berkunjung dan melakukan sarapan bersama, Sudaryono dan Raffi Ahmad pun melakukan diskusi bersama guna mensinergikan program kerja bersama, sebagai Utusan Khusus Bidang Pembinaan Generasi Pemuda dan Pelaku Seni dan Kementrian Pertanian di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

“sarapan @warungmbaktami dan diskusi bersama untuk mensinergikan program kerja untuk kedepan Berkolaborasi sesusai arahan Bapak Presiden @prabowo,” sambungnya.(jef)

olahraga

Pj Gubernur Sumut Tinjau Kesiapan Event Aquabike 2024 di Samosir

Tinggalkan komentar

Samosir:(Globalnews.id)-Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meninjau kesiapan pelaksanaan event Aquabike Jetski World Championship 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Putri Lopian, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sabtu (9/11/2024).

Dalam peninjauan tersebut, Fatoni mengatakan Sumut sudah sangat siap menjadi tuan rumah pelaksanaan event Aquabike Jetski World Championship 2024. Bahkan ini merupakan kali kedua Sumut menjadi tuan rumah event tersebut.

“Seluruh komponen masyarakat dan elemen Pemerintah kabupaten/kota mendukung acara ini. Termasuk juga anggaran, dimana dari kita (Pemprov Sumut) ada Rp15 Miliar lebih. Begitu juga dukungan lain, baik sebelum pelaksanaan ini, saat event berlangsung hingga pasca event,” kata Fatoni.

Fatoni mengatakan melalui event Aquabike Jetski World Championship 2024 akan berdampak positif bagi Sumut. Hal ini tentunya akan membuat daerah lebih dikenal di kancah internasional, khususnya keindahan Danau Toba.

“Bagaimana event ini juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tenaga kerja, dan sektor lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan,” sebutnya.

Selain itu, pihak Dinas Perhubungan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah mempersiapkan kemudahan akses transportasi agar kegiatan ini berjalan lancar. Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat, khususnya di Sumatera Utara untuk menghadiri event Aquabike Jetski World Championship 2024.

“Semuanya gratis dan boleh datang langsung. Ada side event, seperti pesta rakyat, pameran UMKM, seni budaya dan lainnya. Ini akan berlangsung sangat meriah dan kita bersyukur menjadi tuan rumah, karena sudah terbiasa,” ucap Fatoni.

Dalam kunjungan tersebut, Fatoni menandai kesiapan event Aquabike Jetski World Championship 2024 di Samosir dengan memotong tumpeng. Kemudian dilanjutkan dengan memeriksa kelengkapan tim peserta dari berbagai negara di dalam petikemas serta seluruh peralatan pendukung event.

Sementara itu, Direktur Komersial PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Warokka mengapresiasi kehadiran dan keseriusan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara dalam kesiapan event ini.

Pihaknya sebagai pelaksana acara juga berharap bahwa event Aquabike Jetski World Championship 2024 bisa sukses, baik dari segi kompetisinya, maupun juga dampak positif yang ditimbulkan dari perhelatan besar ini. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pimpinan OPD terkait dan sejumlah kepala daerah (Bupati/Walikota)(jef)