JAKARTA(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan perkoperasian dan kewirausahaan di lingkungan satuan pendidikan.

“Saya mengapresiasi kerjasama strategis ini yang prosesnya berjalan cepat. Agar bisa diimplementasikan, Juknisnya harus disegerakan. Kami akan segera mengirim MoU ini ke daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk membina koperasi-koperasi sekolahnya di wilayahnya masing-masing. Saya berharap juga pihak Kemendikbud segera mengirim MoU ini ke seluruh sekolah di Indonesia”, kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang pengembangan perkoperasian dan kewirausahaan di lingkungan satuan pendidikan antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, di Jakarta, Rabu (22/2).

Selain itu, lanjut Puspayoga,‎ langkah kerjasama ini juga semakin membuktikan bahwa koordinasi di tingkat Menteri sudah berjalan dengan baik. “Kita sudah melakukan sinergi program dengan kementrian lain. Misalnya, mengenai hak cipta dengan Kemenkumham, terkait ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) dengan Kemendagri, juga dengan Kominfo, dan sebagainya. Sekarang, kita sinergi program dengan Kemendikbud”, imbuh Menkop.

Menurut Menkop, banyak program bisa ‎disinergikan dengan Kemendikbud. Diantaranya, terkait dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dimana setiap pembelian buku, alat tulis, dan sarana belajar lainnya bisa melalui koperasi siswa atau koperasi sekolah yang sudah ada. “Karena, dengan kita sinergikan program dengan kementrian lain, program akan berjalan secara lebih efektif dan efisien. Beban dari sisi anggaran pun menjadi berkurang”, tandas Puspayoga.

Puspayoga juga berharap, melalui Nota Kesepahaman ini akan terwujud sinergi program antara kedua instansi ini, dalam menyiapkan kader koperasi dan calon wirausaha yang berpendidikan.

Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud Muhadjir Effendi pun menyambut baik adanya kerjasama dengan Kemenkop dan UKM ini. “Karena, selain pengembangan koperasi-koperasi di sekolah, kami juga memiliki program yang bertujuan untuk mengubah mindset di kalangan pelajar dan mahasiswa, dari pencari kerja menjadi wirausaha atau mencetak lapangan kerja sendiri”, tukas Mendikbud.

Mendikbud pun berkomitmen untuk segera menyusun Juknis sebagai aturan pelaksana dari kerjasama tersebut. “Juknis segera kita susun agar bisa segera diedarkan ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia”, kata Muhadjir.

Usai acara, Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS menambahkan, dengan MoU ini diharapkan mampu mendorong koperasi siswa agar lebih maju lagi dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Prakteknya di lapangan, kami menganjurkan para pemegang kartu KIP berbelanja keperluan sekolah seperti buku, alat tulis, dan sebagainya, di koperasi-koperasi siswa atau koperasi sekolah”, kata Prakoso.

Karena, lanjut Prakoso, rata-rata setiap sekolah di Indonesia sudah memiliki koperasi, baik itu koperasi karyawan sekolah atau pun koperasi siswa. Namun, untuk koperasi siswa memang belum berbadan hukum, ‎hanya memiliki ijin dari Pemda. “Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa tentang koperasi, kami juga memiliki program pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan bagi siswa (pelajar) dan mahasiswa”, pungkas Prakoso. (jef)

JAKARTA (Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mendorong jajarannya aktif melakukan koordinasi dengan para kementerian/lembaga dan dinas dalam penyusunan program dan kegiatan Kementerian. Kementerian harus terbuka dengan masukan dari berbagai lembaga lain.

“Kementerian tidak bisa lagi ekslusif tapi harus inklusif. Tidak bisa satu kementerian jalan sendiri namun hasilnya ingin maksimal,” kata Puspayoga dalam pidato pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2017,  Selasa (21/2).

Puspayoga mengatakan sebuah program akan maksimal hasilnya kalau dikeroyok ramai-ramai termasuk dalam pendanaannya.

“Jika ada program yang serupa dengan program kementerian lain, sebaiknya sebaiknya disatukan programnya termasuk juga pembiayaannya efisien  dengan hasil maksimal,” tegasnya.

Dia mengungkapkan sejumlah program kementerian disusun atas sinergi dengan berbagai K/L, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pupuk Bersubsidi, Hak Cipta dan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) yang ditujukan bagi UKM.

Program-program tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk menguatkan daya saing koperasi dan UKM tanah air dengan UKM negara lain  yang memproduksi barang yang sama. Koperasi dan UKM yang berdaya saing akan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, jumlah koperasi  sebanyak 212.135 unit dengan koperasi aktif 150.223 unit dan jumlah UKM 59.262.772 yang berkontribusi terhadap PDB nasional 61,41%. Sedangkan kontribusi koperasi terhadap PDB apabila ditinjau dari koperasi sebagai lembaga sebesar 4,41%; dan dari anggota koperasi sebesar 18,96% sehingga total kontribusinya 23,37%.

“Dengan peran Koperasi dan UKM dalam PDB Nasional maka diperlukan harmoni dan sinergi antar kementerian/lembaga maupun dinas koperasi dan UKM akan mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UKM dalam mendukung perekonomian nasional yang berbanding lurus dengan penurunan gini ratio yang masih berada pada posisi 3,9%,” lanjutnya.

Hadir dalam Rakortas tersebut para eselon I jajaran Kementerian Koperasi dan UKM, para kepala dinas koperasi dan UKM seluruh Indonesia dan Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.(jef)

MAKASSAR:(Globalnews.id)-Menkop dan UKM Puspayoga meminta dinas koperasi maupun penggiat koperasi seperti Dekopinwil (Dewan Koperasi Indonesia Wilayah)  segera melaporkan jika ada temuan  koperasi yang  tinggal “Papan Nama” aja atau koperasi tak aktif, untuk kemudian diproses pembubarannya.

“Kampanye pembubaran koperasi tak aktif ini akan terus dilakukan secara konsisten untuk menuju koperasi Indonesia yang berkualitas,” tegas  saat membuka Rakernas I Dekopin Tahun 2017 bertema ‘Tumbuh dan Berkembang Membangun Ekonomi Masyarakat ‘di lapangan Karebosi, Makassar, Senin (20/2/2017) malam.

Hadir dalam acara itu, Wagub Sulsel Agus Arifin Numang, Ketua Umum Dekopin Nurdin Khalid,  Ketua DPRD Sulsel Muh Rum, dan Walikota Makasar Muh Ramdhan Pomanto.

Menkop menegaskan tiga hal yang harus  dilakukan untuk perbaikan untuk mengembalikan citra koperasi, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi.

Menurut Menkop, saat ini jumlah koperasi yang tidak aktif semakin turun. “Hal ini menunjukkan itikad untuk perbaikan dan bangkit kembali,” katanya.

Sementara itu,  persoalan reorientasi, dengan merubah pola pikir yang mementingkan kualitas dibanding kuantitas. ” Saat ini banyak berdiri koperasi namun kurang memperhatikan kualitasnya.  “Saya lebih suka koperasinya sedikit jumlahnya namun  banyak anggotanya,” katanya. Dengan demikian aset dan volume  usaha koperasi itu akan cepat berkembang.

Pilar Negara

Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid mengatakan, Rakernas Dekopin adalah rapat kerja untuk mempersiapkan pwlaksanaan sejumlah hajatan besar bertaraf nasional dan internasional terkait dengan gerakan koperasi.

Hajatan itu adalah kongres Koperasi ke 4, Hari Koperasi ke 70,  Expo Internasional, dan Kemah Koperasi.”Semua diadakan di Makassar pada bulan Juli 2017 dan akan mengundang seluruh gerakan koperasi dunia anggota ICA (International Co-operative Alliance),” jelasnya.

“Potensi kawasan Timur Indonesia akan menjadi daya tarik bagi masuknya koperasi-koperasi besar dunia,” tambah Nurdin.

Penyelenggaraan Kongres Koperasi ke-4 di kota Makasar akan  membahas khusus “Koperasi Pilar Negara”, bersamaan dengan penyelenggaraan Acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-70 Tahun 2017.

“Koperasi sebagai pilar negara adalah mimpi besar Dekopin tahun 2045 untuk mensejahterahkan bangsa Indonesia dan setelah melihat keberhasilan di banyak negara dalam menjalankan usaha koperasi,”  tambah Nurdin.

Peluang Koperasi

Sementara itu Wagub Sulsel Agus Arifin mengatakan koperasi bisa mengambil peluang usaha dari tingginya pertumbuhan ekonomi di Sulsel dimana  pendapatan rakyat Sulsel (PDRB)  2016 mencapai Rp 44,6 juta, pertumbuhan ekonomi juga diatas rata-rata yaitu sebesar 7,41 persen dehgan inflasi 2,94 persen.

Ssparuh kegiatan ekonomi di Sulaweai itu ada di Sulsel, namun dibanding di Jawa, kami relatif kecil,” katanya.Untuk itu pihaknya minta pemerintah pusat agar mendukung pembangunan infrastruktur di daerah yang merupakan kunci katalisator pertumbuhan ekonomi.

“Kami butuh angkutan kereta api untuk angkutan masal juga perluasan pelabuhan yang akan ditingkatkan dari 700 ribu kontainer menjadi 2 juta kontainer. Koperasi bisa mengambil bagian dari kegiatan pembangunan inftrastruktur ini,” tambahnya (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan payung hukum Perpres Nomor 82/2016.

“Posisi keuangan inklusif Indonesia pada 2014 baru mencapai 36%. Dengan adanya SNKI tersebut ditargetkan tingkat akses keuangan Indonesi pada 2019 diharapkan mencapai 75%. Artinya, koperasi akan mendapatkan bargaining position yang setara dengan perbankan, jika koperasi berhasil menerapkan sumberdaya teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Jaringan

koperasi inklusif inilah yang merupakan tindak lanjut atas Perpres tentang SNKI itu”, kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo, pada acara peluncuran Jaringan Konektivitas Koperasi (CashCoop) hasil kerjasama dengan PT Finnet Indonesia, di Jakarta, Senin (20/2).

Menurut Braman, dengan adanya aplikasi CashCoop ‎berarti tantangan koperasi untuk menerapkan Financial Technology (Fintech) telah terjawab. “Aplikasi ini akan kita berikan ke koperasi secara gratis. Koperasi tidak perlu lagi mananggung join fee atau biaya lainnya. Saya minta agar koperasi minimal menggunakan terlebih dahulu sambil menunggu pengembangan-pengembangan lain yang akan kita koordinasikan dengan tim dari Finnet”, kata Braman.

Braman memastikan bahwa nantinya transaksi bisnis koperasi ketika berhubungan dengan bank, tidak akan semahal transaksi antar perbankan. Keuntungan lainnya, anggota koperasi juga akan memiliki kesempatan bisnis sesuai dengan fitur layanan yang diberikan.

“Tantangan koperasi ke depan semakin berat dari lembaga keuangan modal besar dan kuat dari sisi teknologi informasi. Dengan begitu, diharapkan Koperasi Inklusif merupakan model yang dapat menggantikan posisi lembaga keuangan saat ini. Oleh karena itu, kalangan koperasi harus memanfaatkan layanan CashCoop ini secara maksimal”, tandas Braman.

Dia menambahkan, pihaknya bersama Finnet akan terus mengembangkan aplikasi ini hingga nantinya akan banyak transaksi yang dapat dilakukan koperasi sesuai dengan kondisi kebutuhan koperasi, diakses melalui jaringan khusus koperasi dan keuntungannya juga untuk koperasi (fee base income). “Jika koperasi telah memiliki ekosistem sendiri berbasis teknologi informasi ini, maka konsekuensinya koperasi akan mudah diakses masyarakat atau Koperasi Inklusif”, ujar Braman seraya menyebutkan, dengan CashCoop, koperasi bisa melakukan bisnis pembelian pulsa, pembayaran listrik, PDAM, dan transaksi lainnya.

Dia mengilustrasikan, berdasarkan data 2015 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 212.135 unit koperasi, dengan 150.233 koperasi aktif. Sementara jumlah anggota koperasi sebesar 37 juta orang dengan omzet usaha keseluruhan transaksi mencapai Rp266, 1 triliun.

“Ini merupakan potensi yang selama ini mungkin terlupakan oleh kita semua. Karena selama ini selalu bertransaksi dengan sistem perbankan saja yang menguntungkan pihak lain di luar koperasi. Ekosistem inilah yang kita harapkan akan dinikmati dari koperasi dan untuk koperasi dengan memanfaatkan Fintech”, imbuh Braman.

‎Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Finnet Indonesia Niam Dzikri menyebutkan, pihaknya yang sebagian besar sahamnya dimiliki PT Telkom, menyiapkan layanan keuangan secara online system (jaringan konektivitas). Jadi, tidak sekadar online system tapi ada aplikasinya (Fintech).

“Aplikasi CashCoop ini memiliki fungsi sebagai payment system dan funding. Payment system diantaranya cashless untuk koperasi, pembelian (pulsa, token listrik, penjualan online), dan transfer. Ini semua bisa dinikmati koperasi dan anggota koperasi”, kata Niam.

Selain payment system dan funding, lanjut Niam, layanan keuangan digital ini juga bisa berkolaborasi dengan bank untuk kepentingan UMKM. “Sesuai dengan visi Presiden RI 2020, Indonesia bisa menjadi yang terbesar dalam digital ekonomi, dimana pelakunya mayoritas adalah UMKM dengan layanan Always On”, pungkas Niam. (jef)

BELITUNG:(Globalnews.id)-Pemerintah kini terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur di 10 destinasi pariwisata di Indonesia. Hal tersebut sebagai tindaklanjut dari arahan Presiden Jokowi agar kementerian dan lembaga mendukung pembangunan infrastruktur dan pariwisata khususnya di 10 destinasi prioritas.

Untuk mewujudkannya maka Kementerian Koperasi dan UKM menggelar bimbingan teknis dan sosialisasi terpadu di Tanjung Pandan Belitung.

Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring menjelaskan bimtek dilakukan dengan 4 agenda sekaligus untuk mengembangkan koperasi wisata, yaitu bimtek advokasi akuntabilitas, tata kelola koperasi yang baik, penerapan tata kelola umkm yang baik serta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang koperasi.

Menurut Meliadi, peran koperasi dan ukm akan dilibatkan penuh untuk mendorong kunjungan wisatawan di daerah-daerah wisata prioritas, diantaranya di Bangka Belitung.

“Daerah wisata akan didorong agar koperasi dan ukm mengambil peran. Karena sektor ini sangat baik dikembangkan. Mulai dari kuliner, souvenir, trasportasi hingga penginapan.” tegas Deputi Kelembagaan Kemenkop UKM, Meliadi Sembiring disela-sela acara bimbingan teknis dan sosialisasi terpadu di Tanjung Pandan Belitung, Kamis (16/2/2017).

Ia mengakui, pengembangan koperasi di daerah wisata dinilai sangat baik dan efisien dibandingkan jika koperasi dan ukm bergerak sendiri sendiri, akibat sulit bersaing.”Kenapa harus koperasi? Karena itu akan jauh lebih efisien dikelola oleh koperasi, jika dibandingkan dikelola sendiri sendiri,” katanya.

Meliadi mengatakan, nantinya para wisatawan baik domestik maupun mancanegara mulai dari kedatangan, menginap, makanan hingga oleh-oleh serta kepulangan, akan dipenuhi oleh koperasi dan ukm.”Koperasi yg dibutuhkan wisatawan. Mulai dari datang hingga kebutuhan wiisatawan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Erwandi A. Rani menjelaskan, saat ini koperasi di Belitung mencapai 171 koperasi, 36 diantaranya telah dibubarkan. Sehingga pihaknya berharap bimbingan teknis dan sosialisasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, akan memberi pemahaman tentang pentingnya koperasi.

Pemerintah Kabupaten Belitung akan terus mengembangkan sektor koperasi dan ukm untuk menunjang potensi pariwisata di daerah Laskar Pelangi ini.”UKM dan koperasi ini perlu dikembangkan untuk memberi kesejahteraan rakyat,” katanya

Ia mengakui, pariwisata di Belitung terus meningkat dari 260 ribu pengunjung di tahun 2015 meningkat 20 persen atau lebih dari 30 ribu pengunjung di tahun 2016.”Potensi pariwisata yang sangat bagus harus dimanfaatkan oleh koperasi dan UKM,” tegasnya.

Sebelumnya Pemerintah menargetkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di Tanah Air pada 2019 sebanyak 20 juta orang. Untuk mengejar target jumlah wisatawan asing itu, pemerintah memprioritaskan 10 destinasi wisata yang disebut sebagai 10 Bali Baru. Destinasi tersebut adalah Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Bromo, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Morotai. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Kemampuan memberikan nilai tambah pada suatu produk bisa menjadi cikal bakal tumbuhnya wirausaha. “Satu produk yang kreatif, unik, khas dan lain dari yang lain, itu sudah selangkah menuju wirausaha yang mandiri dan kreatif,” ujar Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram,  pada Seminar Kewirausahaan bertema Membangun Jiwa Wirausaha yang Kreatif dan Mandiri, di depan mahasiswa Uhamka, di Jakarta, Kamis (16/2).

Menurut Agus, mahasiswa dengan kapasitas keilmuannya memiliki modal kuat unruk mampu menciptakan produk-produk yang inovatif dan kreatif. “Karena itu saya mendorong mahasiswa untuk.berani tampil dengan krearifitas dan inovasinya,” tegasnya.

Sayangnya, minat menjadi  wirausaha di kalangam lulusan Perguruan Tinggi (PT) masih rendah. Berdasarkan data BPS, hanya 6,4 persen aja lulusan PT yang berminat jadi wirausaha. Ini lebih rendah dibanding minat wirausaha dari lulusan SLTA yang mencapai 22 persen.

Penumbuhan wirausaha ini penting mengingat daya tampung lapangan pekerjaan terbatas. Untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen hanya akan menciptakan lapangan kerja.baru sebesar 300 ribu orang. Sementara tingkat kelulusan  pertahunnya mencapai.400 ribu orang.

Masih Tertinggal

Agus menjelaskan saat ini jumlah wirausaha di Indonesia relatif masih kecil, hanya 1,65 persen dari total penduduk, dimana pendapatan perkapitanya 3.600 dollar AS pertahun, sementara idealnya, minimal 2 persen.
Dibanding negara lain jumlah wirausaha di Indonesia juga masih tertinggal. Malaysia misalnya jumlah wirausahanya sebesar 3 persen dengan pendapatan perkapita  7.500 Dollar AS.
China dengan pendapatan perkapita 4.260 dollar AS/tahun memiliki wirausaha 10 persen.

Singapura yg berpendapatan perkapita 40.920 dollar AS/tahun  memiliki 7 persen wirausaha. “Karena itu memumbuhkan wirausaha  khususnya dikalangan generasi muda,  terlebih mahasiswa harus terus digalakkan,” katanya.

Agus melihat peluang wirausaha online saat ini terbuka lebar peluangnya. ” Cukup dengan online kita bisa memasarkan produk ke semua segmen pasar. Ciptakan brand yang unik dan kreatif maka itu sudah jadi awal bagi kita ber wirausaha,” tambahnya.

Modal Bukan Utama

Terkait masalah permodalan untuk memulai wirausaha, Agus menjelaskan modal bukan hanya masalah materi saja, namun yang lebih penting adalah memiliki dasar kemampuan dan kemauan untuk berusaha. “Jika itu sudah ada, maka modal dalam artian materi atau uang itu bisa dicari,” katanya.

Agus menyebut ada lima syarat menjadi wirausaha sukses yaitu knowledge (pengetahuan), skill (ketrampilan), network (jejaring pertemanan), opporunity challenge (kemampuan menciptakan/memanfaatkan peluang) dan mental attitude (sikap atau perilaku) yang pantang menyerah.  (jef)

BOYOLALI:(Globalnews.id)- Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi bisa dijadikan sebagai wadah penyedia bahan baku, sarana usaha, sampai pada pemasaran hasil produk kerajinan.‎”Untuk itu, maka kesadaran berkoperasi harus kita bangkitkan kembali. Pengelola dan pengurus koperasi kita tingkatkan kompetensinya untuk dapat mengelola koperasi secara profesional dan moderen. Dengan berkoperasi, para anggota bisa belajar berwirausaha, mengelola keuangan dengan benar, dan juga belajar memasarkan produk yang dihasilkan”, kata Deputi Pengembangan SDM Kementrian Koperasi dan UKM, Prakoso BS, pada acara pelatihan peningkatan kapasitas SDM KUKM bagi perajin logam, tembaga, dan kuningan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (16/2).

Pelatihan yang dihadiri Bupati Boyolali Seno Samudro dan diikuti sekitar 200-an peserta itu mencakup pelatihan perkoperasian, vocational ketrampilan teknis, dan kewirausahaan melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional.

Menurut Prakoso, tujuan utama pelatihan ini adalah untuk membangkitkan dan membangun kembali koperasi yang telah lama berdiri. “Melalui pelatihan ini kami harapkan perajin dan masyarakat Dusun Tumang, Desa Cepogo dapat bersatu untuk membangun usaha melalui koperasi. Setiap anggota koperasi juga harus didorong untuk menjadi wirausaha. Apalagi, potensi usaha dan peluang kesempatan kerja sebagai perajin logam, tembaga, dan kuningan, sangat besar”, tandas Prakoso.

Dengan begitu, lanjut Prakoso, para perajin tidak lagi disibukkan pada penyediaan bahan baku dan kesulitan mencari pasar. “Tetapi melalui koperasi dapat dipenuhi dengan harga dan pasar yang bersaing, sehingga mampu menekan biaya. Untuk itu, harus diwujudkan kepercayaan anggota kepada pengelola dan pengurus koperasi”, imbuh dia.

Di samping itu, karena produk kerajinan logam, tembaga, dan kuningan ini berorientasi pasar ekspor, produk yang dihasilkan harus memenuhi selera konsumen di luar negeri. “Produk yang dihasilkan pun harus selalu dijaga mutunya, dan harus selalu diperbaharui dari sisi desainnya”, kata Prakoso.

Bahkan, Presiden RI dalam kunjungannya ke Boyolali beberapa waktu lalu telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam membangun usaha di wilayah Tumang melalui program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). “Maka, peluang ini harus dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat Cepogo. Nah, melalui koperasi ini, saya berharap perkembangan ekonomi masyarakat Cepogo bisa memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional”, papar Prakoso.

Sementara dalam sambutannya, Bupati Boyolali Seno Samudro meminta diadakan juga pelatihan di bidang pengelasan di bawah air. “Saat ini, permintaan tenaga kerja tukang Las di bawah air dari Boyolali itu sangat tinggi, dengan gaji Rp30 juta perbulan. Saya berharap, ke depan bisa segera direalisasikan”, kata Bupati.

‎Sedangkan untuk pengembangan produk UKM, Bupati menjelaskan, pihaknya memiliki beberapa langkah terobosan. Diantaranya, membangun infrastruktur jalan bagi kelancaran pemasaran produk UKM Boyolali dan mengadakan lomba kemasan produk UKM di Boyolali dengan hadiah sebesar Rp200 juta. “Bahkan, khusus untuk UKM ekspor, kita juga memberikan pelatihan ekspor. Bahan baku impor untuk ekspor juga saat ini bebas pajak. Jadi, saya berharap itu semua bisa dimanfaatkan dengan baik”, kata Seno Samudro.

Bupati Boyolali juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengikuti pameran produk logam dan tembaga dalam waktu dekat di Moskow, Rusia.‎ “Itu artinya, produk kerajinan logam dan tembaga dari Tumang, Boyolali, memang sudah mendunia. Dan saya yakin, di pameran itu, produk kita akan sukses menarik buyer dengan nilai fantastis, bisa puluhan bahkan ratusan miliar rupiah”, ungkap Bupati Seno.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Agus Partono menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan kebutuhan dari masyarakat perajin yang ada di Boyolali. “Para perajin logam, perak, dan kuningan sudah tergabung dalam koperasi. Namanya Koperasi Makmur, namun belum mencerminkan koperasi bagus bagi perajin tembaga disini. Makanya, pelatihan perkoperasian ini untuk lebih memantapkan mereka dalam berkoperasi. Khususnya untuk menambah pengetahuan mengenai aturan dan tata cara berkoperasi yang benar. Dan itu amat dibutuhkan masyarakat disini”, kata Agus.

‎Selain itu, lanjut Agus, agar para perajin tembaga juga mengetahui jenis koperasi seperti apa yang mereka butuhkan. “Misalnya, koperasi serba usaha yang akan mengurus produk-produk dari perajin tembaga. Termasuk desain, kemasan produk, dan jaringan pemasaran, semuanya nanti bisa diurus dalam wadah koperasi. Jangan sampai produk kita kalah oleh serbuan produk asing yang masuk kesini”, tukas dia.

Apalagi, kata Agus, kerajinan logam, perak, dan kuningan di Boyolali sudah masuk dalam pengembangan One Village One Product (OVOP) dengan memiliki sekitar 300 perajin. “Saat ini, produk tembaga dari Boyolali ini sudah ekspor ke Amerika. Makanya, pelatihan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan produk tembaga yang ada di Boyolali”, pungkas Agus. (jef)