Semua tulisan dari globalnewsid

Minta Kemenkop dan UKM Lebih Koordinasi, DPR Siap Perjuangkan Tambahan Anggaran

raker1

JAKARTA:(Globalnews,id)-Komisi VI DPR siap memperjuangkan tambahan anggaran Kemenkop dan UKM untuk 2017, mengingat turunnya anggaran tahun ini dibanding 2016akan smempengaruhi pencapaian ejumlah program strategis kementrian.  Meski demikian DPR minta Kemenkop dan UKM meningkatkan kinerjanya, khususnya dijajaran unit kerja/kedeputian,

“Selain itu Kemenkop dan UKM diminta meningkatkaan koordinasi dengan Komisi VI DPR khususnya terhadap pelaksanaan program Kementrian agar pelaksanananya bisa lebih dipantau dan dirasakan para epngusaha kecil dan koperasi di daerah,” ujar Teguh Juwarno, pimpinan sidang raker Komisi VI dengan jajaran Kemenkop dan UKM, di Jakarta Selasa (14/2).

Teguh menjelaskan, Komisi VI DPR  juga mengapresiasi pencapaian serapan anggaran Kemenkop dan UKM paada 2018 yang mencapai  94,08 persen maupun alokasi anggaran 2017 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.

“Kami juga melihat perlu adanya tambahan anggaran Kemenkop dan UKM pada 2017 ini mengingat target priroritas yang kami nilai banyak yang strategis, namun koordinasi harus lebih ditingkatkan, karena banyak program yangkami di DPR tiak tahu, padahal kami banyak temuan di lapangan,” katanya.

Teguh mengaku memberikan apresiasi tinggi ketika mendapat informasi dari Kemenkop dan UKM, akan ada warung tegal yang siap membuka cabanag di Malaysia. “Kalau nasi padang di luar negeri itu banyak kita temui, namun kalau wartegbuka cabang di luar negeri, ini akan mengangkat gengsi warteg,” ujar Teguh yang berasal dari Dapil Tegal dan Brebes ini.

Namun Teguh juga meminta perhatian Kemenkop dan UKM terhadap UKM  yang kesulitan mendapatkan akses perbankan maupun mengalami kesulitan dalam operasionalnya. “Misalnya di Tegal, itu ada sentra usaha besi, namun nasib mereka memprihatinkan, untuk mencari bahan baku saja susah, tolong Kemenkop dan UKM memperhatikan ini,” katanya.

Kenalkan KITE

Menanggapi masukan dari DPR, Menkop dan UKM Puspayoga siap meningkatkan kinerja Kementrian sekalius meningkatkan koordinasi dengan DPR sebagai mitra kerja. “Misalnya soal usaha besi di Tegal yang kesulitan bahan baku, pemerintah dalam hal ini

Ditjen Bea Cukai Kemenkeu bekerjasama dengan Kemenperin, Kemendag dan Kemenkop sudah meluncurkan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang dilaunching langsung oleh Presiden Jokowi dua minggu lalau di Boyolali. Dengan KITE maka UKM bisa mengimpor bahan baku baja dari Bulgaria dengan PPN dan BM nol persen. Dengan demikian biaya produksi akan jauh lebih murah dan produk yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi,” tambahnya.

Sebelumnya Menkop mengatakan meski anggaran 2017 berkurang namun Kemenkop dan UKM  akan tetap berupaya maksimal mencapai target-target 2017. Alokasi anggaran Kemenkop dan UKM di 2017 turun menjadi Rp 917,2 miliar dibanding 2016.yang Rp 1,018 triliun.
Pengurangan anggaran itu memang mempengaruhi target target prioritas kegiatan Kemenkop yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dan RPJMN 2015-2019.

Contohnya, dalam RKP 2017 pembangunan pasar tradisional sebanyak 255 unit, namum hanya teralokasi sebesar Rp 51 unit.Lalu pembukaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang targetnya di 2017.sebanyak 50.unit hanya teralokasi 2 unit. Selanjutnya, fasilitasi akta notaris dari target RKP2017 sebanyak 5.000 akta namun teralokasi hanya 1.000 akta.

Terkait alokasi angggaran 2017 yang Rp 971,2 miliar.itu dimana didalamnya termasuk.anggaran Dekopin sebesar Rp 17,7 miliar, Menkop menjelaskan, Kemenkop dan UKM akan menfokuskan dana itu untuk kegiatan/program strategis kementrian diantaranya penataan data melalui sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK),  fasilitas.pembuatan akta notaris.bagi usaha mikro, start up capital untuk wirausaha.Selanjutnya, pendampingan Kredit Usaha Kecil (KUR), revitalisasi pasar tradisional, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk KUMKM, fasilitas Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan pelatihan kewirausahaan. (jef)

Meski Anggaran Turun, Kemenkop dan UKM Tetap Upayakan Pencapaian Target

raker

JAKARTA:(Globalnews.id)-Kemenkop dan UKM  akan tetap berupaya maksimal mencapai target-target 2017. Alokasi anggaran Kemenkop dan UKM di 2017 turun menjadi Rp 917,2 miliar dibanding 2016.yang Rp 1,018 triliun.

“Kami akan berupaya maksimal melalui koordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas serta tentunta dukungan komisi VI DPR untuk mencapai target yang ditetapkan,” ujar Menkop dan UKM Puspayoga, dalam raker dengan Komisi VI DPR yang dipimpin ketua sidang Teguh Juwarno, di Jakatta, Selasa (14/2).

Menkop menjelaskan pengurangan anggaran itu memang mempengaruhi target target prioritas kegiatan Kemenkop yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dan RPJMN 2015-2019.

Contohnya, dalam RKP 2017 pembangunan pasar tradisional sebanyak 255 unit, namum hanya teralokasi sebesar Rp 51 unit.

Lalu pembukaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang targetnya di 2017.sebanyak 50.unit hanya teralokasi 2 unit. Selanjutnya, fasilitasi akta notaris dari target RKP2017 sebanyak 5.000 akta namun teralokasi hanya 1.000 akta.

Terkait alokasi angggaran 2017 yang Rp 971,2 miliar.itu dimana didalamnya termasuk.anggaran Dekopin sebesar Rp 17,7 miliar, Menkop menjelaskan, Kemenkop dan UKM akan menfokuskan dana itu untuk kegiatan/program strategis kementrian diantaranya penataan data melalui sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK),  fasilitas.pembuatan akta notaris.bagi usaha mikro, start up capital untuk wirausaha.

Selanjutnya, pendampingan Kredit Usaha Kecil (KUR), revitalisasi pasar tradisional, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk KUMKM, fasilitas Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan pelatihan kewirausahaan.

Penyerapan 2016  94,05 persen

Terkait penggunaan anggaran 2016, Menkop menjelaskan dari anggaran sebesar Rp 1,065 triliun itu ada.anggaran yang tak daoat direalisir karena self blocking /penghematan sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 47,23 miliar, sehingga anggaran yang dapat direalisasikan sebesar rp 1,018 triliun. “Dari jumlah itu terpakai Rp 957, 6 miliar atau setara 94,05 persen,” kata Menkop.

Dengan serapan anggaran sebesar itu maka  sisa anggaran lebih (SAL)  Kemenkop dan UKM 2016 sebesar Rp 60, 55 miliar atau 5,95 persen, yang terdiri dari efisiensi pelaksanaan kegiatan, penghematannlangganan daya dan jasa serta alokasi kelebihan anggaran belanja pegawai.(jef)

 

Laba Tumbuh 41,49%, Bank BTN Tutup 2016 dengan Kinerja Gemilang

20170213_162747

JAKARTA:(Globalnews.id)-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menutup catatan kinerja perseroan pada tahun lalu dengan mencatatkan perolehan laba bersih senilai Rp2,61 triliun pada Desember 2016. Nilai tersebut melejit sekitar 41,49% secara tahunan dari perolehan laba bersih pada tahun sebelumnya senilai Rp1,85 triliun.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan pencapaian positif tersebut ditopang kinerja penyaluran kredit dan penghimpunan simpanan yang mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata industri. Raihan positif laba bersih Bank BTN, lanjut Maryono, juga diikuti kualitas aset yang terus membaik.

“Kami optimistis Bank BTN akan mampu melanjutkan kinerja positif tersebut pada tahun ini mengingat kondisi ekonomi yang mulai menunjukkan geliat positif serta berbagai kebijakan pemerintah dan regulator yang mendukung perkembangan sektor properti,” ujar Maryono dalam Paparan Kinerja per 31 Desember 2016 Bank BTN di Menara BTN, Jakarta, Senin (13/2).

Adapun, penyaluran kredit Bank BTN telah mencatatkan kenaikan sebesar 18,34% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp138,95 triliun pada akhir 2015 menjadi Rp164,44 triliun di Desember 2016. Posisi  pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata industri. Pasalnya, Bank Indonesia dalam Analisis Uang Beredar M2 merekam, kredit perbankan nasional hanya naik 7,8% yoy pada Desember 2016.

Kredit di sektor perumahan pun tercatat menjadi penyokong utama kenaikan pinjaman di Bank BTN. Kredit yang menempati 89,97% porsi pinjaman di Bank BTN ini, naik 18,43% yoy dari Rp124,92 triliun di akhir 2015 menjadi Rp147,94 triliun di periode yang sama tahun lalu.

Kemudian, pertumbuhan terbesar di segmen ini berasal dari kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi yang naik 30,57% yoy dari Rp43,52 triliun pada akhir Desember 2015 menjadi Rp56,83 triliun di Desember 2016.

Pertumbuhan penyaluran kredit yang positif tersebut juga turut mengerek nilai aset emiten bersandi saham BBTN naik. Per akhir tahun lalu, aset Bank BTN tumbuh 24,66% yoy dari Rp171,8 triliun menjadi Rp214,16 triliun. Dengan posisi tersebut, BBTN juga tercatat menjadi bank dengan aset terbesar ke-6 (bank only) di Indonesia.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah (non-performing loan /NPL) gross Bank BTN per Desember 2016 berhasil ditekan dari 3,42% menjadi 2,84%. NPL net pun membaik dari 2,11% pada Desember 2015 menjadi 1,85% di bulan yang sama di tahun berikutnya.

Sejalan dengan capaian penyaluran kredit, bank yang dulunya bernama Bank Tabungan Pos ini juga mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di atas rata-rata industri. Per Desember 2016, Bank BTN berhasil menghimpun DPK senilai Rp160,19 triliun atau naik 25,4% yoy dari Rp127,74 triliun di bulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara, data bank sentral menunjukan perbankan nasional hanya mencatatkan pertumbuhan DPK per Desember 2016 sebesar 9,5% yoy.

Struktur DPK Bank BTN juga menguat dengan peningkatan porsi dana murah (current account and saving account/CASA) perseroan yang naik ke level 50,36% pada kuartal akhir 2016 dari 48,63% di periode yang sama tahun sebelumnya. Per Desember 2016, CASA Bank BTN tercatat senilai Rp80,68 triliun atau naik 29,85% dari Rp62,13 triliun di bulan yang sama tahun sebelumnya.

Pada akhir tahun lalu, perolehan laba bersih Bank BTN juga didukung margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang naik dari 4,87% pada Desember 2015 menjadi 4,98%. Peningkatan laba bersih BBTN juga didorong kenaikan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) dan pendapatan operasional (profit from operating). 

Pendapatan bunga bersih Bank BTN tercatat naik sebesar 20,17% yoy dari Rp6,86 triliun di akhir 2015 menjadi Rp8,25 triliun pada periode yang sama di 2016. Kemudian, pendapatan operasional tumbuh 32,31% yoy dari Rp2,53 triliun pada Desember 2015 menjadi Rp3,35 triliun di bulan yang sama tahun berikutnya.

Di sisi lain, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BBTN membaik dari 16,97% pada Desember 2015 menjadi 20,34% di Desember 2016. Perseroan mencatat peningkatan CAR tersebut disumbang revaluasi aset yang dilakukan Bank BTN pada April 2016.

“Pencapaian kinerja tahun 2016 ini didukung komitmen dan kerja keras seluruh manajemen mencapai target serta menerapkan berbagai transformasi  yang dicanangkan perseroan”, kata Maryono.

 Transformasi Digital di Tahun Ayam Api

Sementara itu, pada tahun ini, Bank BTN masih akan tetap mengandalkan KPR sebagai fokus utama bisnis perseroan. Peningkatan KPR juga dilakukan sejalan dengan komitmen Bank BTN mendukung Program Sejuta Rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo.

Pada tahun ini, Bank BTN juga menargetkan penyaluran pinjaman akan naik sebesar 21%-23%. Kemudian, DPK dibidik tumbuh 22%-24% pada tahun Ayam Api ini. Sejalan dengan target tersebut, BBTN membidik laba bersih tumbuh di atas sekitar 20%.

Untuk memperkuat struktur pendanaan, Bank BTN pun akan meningkatkan porsi dana murah, mencari pinjaman luar negeri, dan menerbitkan surat utang serta sekuritisasi. Penguatan dana murah dilakukan dengan menggelar berbagai rangkaian promosi hingga undian berhadiah.

Pada era digital saat ini, Bank BTN pun terus memoles layanan digital perseroan untuk memacu pengucuran KPR dan merebut dana murah. Salah satunya dengan menambah gerai dan outlet digital sesuai dengan tahapan transformasi digital BTN yang dilakukan sejak tahun 2015. Transformasi ini dilakukan untuk mendukung bisnis perseroan sekaligus menggarap generasi milenial yang kini kian fasih dengan teknologi.

Unit Usaha Syariah Melesat

Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN juga turut menorehkan raihan laba bersih yang positif. Per Desember 2016, laba bersih UUS Bank BTN tercatat naik 44,98% yoy dari Rp260,33 miliar di Desember 2015 menjadi Rp377,42 miliar.

Perolehan laba bersih itu disumbang penyaluran pembiayaan senilai Rp14,22 triliun di Desember 2016 atau naik 26,74% yoy dari Rp11,22 triliun. Kualitas pembiayaan pun terjaga dengan non-performing financing (NPF) sebesar 1,01% per Desember 2016, menurun dari 1,66% di bulan yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan penyaluran pembiayaan ini juga turut mengerek naik aset unit syariah sebesar 36,6% yoy dari Rp13,27 triliun per Desember 2015 menjadi Rp18,13 triliun di Desember 2016. Di sisi lain, DPK yang dihimpun UUS Bank BTN naik 35,35% yoy dari Rp11,11 triliun di akhir 2015 menjadi Rp15,03 triliun di periode yang sama tahun berikutnya. (jef)

 

 

 

Kemensos dan BNI Salurkan BPNT di Jatim

bni1

SURABAYA:(Globalnews):-Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melaksanakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara perdana. Pada penyaluran pertama ini BPNT didistribusikan kepada lebih dari 2.205 keluarga penerima manfaat di Surabaya dan Lamongan, Jawa Timur yang disalurkan melalui agen-agen branchless banking BNI atau yang disebut Agen46 BNI sebagai percontohan awal.

Acara Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera tersebut dilaksanakan di Gedung Olah Raga Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (12 Februari 2017). Launching Penyaluran BPNT tersebut dilaksanakan oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa. Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Andi ZA Dulung, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Hary Khidmat, serta Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Himbara sekaligus Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto.

Khofifah mengatakan BPNT merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Dalam Rapat Terbatas Maret, April, dan Juni 2016, Presiden memberi arahan agar bansos makin diintegrasikan secara non tunai dan subsidi pangan akan dikonversi dengan  bantuan pangan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Presiden mengarahkan agar penerapan penyaluran bantuan pangan pengganti subsidi pangan yang dikenal raskin atau rastra dapat mulai diterapkan pada tahun 2017.

“Program Subsidi Pangan ini dulunya raskin lalu diubah menjadi rastra (beras sejahtera). Subsidi Pangan saat ini dikonversikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai. Bapak, Ibu akan ditanya tentang hal ini. Maka kuasai hal ini karena secara terminologis mempunyai perbedaan yang signifikan,” papar Mensos.

Tahun 2017 nilai BPNT mencapai Rp 1,6 Triliun. Jumlahnya begitu besar, “Maka saya minta pemda dan dinsos kuasai mekanismenya. Sebab nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan terkait sistem baru penyaluran bantuan ini. Apa itu subsidi pangan, apa bedanya dengan bantuan pangan. Jelaskan kepada penerima manfaat,” terang Mensos

Suprajarto mengungkapkan,  sebanyak 2.205 keluarga penerima manfaat tersebut  juga merupakan bagian dari penerima Bantuan Sosial PKH Non Tunai dari Total 24.000 KPM yang ada di Kota Surabaya. Untuk Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Surabaya ini, BNI telah menyiapkan 279 Agen yang siap menyalurkannya. Penyaluran BPNT di Lamongan telah dilakukan sehari sebelumnya.

Sistem yang dipakai dalam penyaluran BPNT ini menggunakan Kartu yang memiliki multi fungsi, yaitu sebagai e-wallet yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan Pangan serta berfungsi sebagai kartu tabungan. Dengan sistem ini, Bantuan pangan Non Tunai akan langsung disalurkan ke rekening Penerima Manfaat dalam hal ini E-wallet dan hanya dapat digunakan untuk membeli barang sesuai program yang ditetapkan pemerintah.

Dalam sistem penyaluran ini, dibangun pula sistem monitoring berupa Dashboard yang bersifat online untuk pemantauan, penyaluran, dan penyerapan bantuan sosial serta rekonsiliasinya. Sistem ini dapat diakses untuk kepentingan secara nasional sampai dengan Desa.”Untuk pengembangan kedepan, metode ini juga dapat diterapkan untuk penyaluran Bantuan Sosial atau Subsidi lainnya seperti Pupuk, Elpiji, sehingga dapat mendukung program Pemerintah untuk bantuan sosial dan subsidi,” ujar Suprajarto.

Penerima BPNT dapat mendatangi Agen46 BNI atau Agen-agen Branchless Banking lain dari Bank Himbara untuk memanfaatkan bantuan pangan tersebut. Kekhususan BPNT adalah pada penyalurannya yang hanya bisa dicairkan dalam bentuk komoditas pangan.

Pada Penyaluran BPNT perdana di Surabaya kali ini, BPNT hanya dapat dicairkan menjadi beras bersubsidi sebanyak 10 kilogram (kg) dan gula sebanyak 2 kg atau senilai Rp 110.000 per penerima. Bantuan tersebut tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang. Untuk itu, BPNT juga dapat dicairkan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) yang dikelola BULOG dan Warung Gotong Royong Elektronik (E-Warong) yang dioperasikan oleh koperasi dibawah koordinasi Kementeriaan Sosial RI.

Jaringan Agen Bank HIMBARA, saat ini mencapai lebih dari 165.000 agen yang cukup banyak dan luas sehingga dapat mengakomodir penyaluran beragam bantuan sosial. Sebanyak 16.000 agen diantaranya siap menyalurkan BPNT.

Untuk tahun 2017 sebanyak 1,4 Juta orang Penerima Manfaat yang berada di 51 Kota/Kabupaten  akan menerima bantuan Pangan Non tunai melalui Bank-Bank Himbara. Agen Bank Himbara bekerjasama dengan Perum Bulog untuk menyediakan Barang Natura dimana pada tahap awal ini telah di sepakati bersama Kementerian Sosial bahwa komoditas barang terdiri dari Beras dan Gula dengan nilak bantuan sebesar Rp. 110.000 / bulan dapat dicairkan untuk belanja barang tersebut. Total penyaluran Bantuan Sosial di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 ditetapkan akan mencapai Rp 6 triliun lebih. Khusus untuk Surabaya Rp 145 miliar lebih.  Bantuan Sosial (Bansos) tersebut terdiri atas Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera (Rastra), Bansos Lansia, dan Bansos Disabilitas. (jef)

BTN Targetkan Penguasaan Pasar KPR 40 persen di 2019

IPEX 2017/ANTARA Direktur Consumer Bank BTN Handayani (kiri), Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar (kedua kiri), Direktur Utama Bank BTN Maryono (tengah) dan Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Lukman (kedua kanan) saat meninjau Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 11 Februari 2017. Ajang pameran berkala ini digelar Bank BTN dalam rangka HUT ke-67 Bank BTN, sekaligus sebagai langkah perseroan mencapai bidikan pangsa pasar kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 40% pada 2019.
IPEX 2017/ANTARA
Direktur Consumer Bank BTN Handayani (kiri), Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar (kedua kiri), Direktur Utama Bank BTN Maryono (tengah) dan Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Lukman (kedua kanan) saat meninjau Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 11 Februari 2017. Ajang pameran berkala ini digelar Bank BTN dalam rangka HUT ke-67 Bank BTN, sekaligus sebagai langkah perseroan mencapai bidikan pangsa pasar kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 40% pada 2019.

JAKARTA:(Globalnews.id)-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-67, kembali menggelar pameran perumahan berkala, Indonesia Property Expo (IPEX) 2017. Pameran itu sekaligus sebagai salah satu langkah mencapai target peningkatan pangsa pasar kredit pemilikan rumah (KPR) naik ke level 40% pada 2019 mendatang.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan tahun 2017 menjadi peluang besar bagi sektor properti. Potensi tersebut terlihat dari angka backlog (kekurangan rumah) dan kebutuhan rumah yang masih tinggi, serta minat investasi ke sektor properti yang masih besar.

Belum lagi, pemerintah juga terus mendukung kepemilikan rumah masyarakat Indonesia dengan mengalokasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan bantuan uang muka pada 2017 yang lebih besar dibandingkan di 2016. “Bank Indonesia pun kian mempermudah masyarakat mengakses KPR dengan melonggarkan aturan loan to value (LTV) pada 2016,” kata Maryono saat pembukaan Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu 11 Februari 2017. Hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono.

Adanya potensi tersebut, kata Maryono, juga ditopang berbagai langkah transformasi yang digelar Bank BTN, diyakini akan mampu mengantarkan perseroan mencatatkan pangsa pasar sebesar 40% pada 2019 dari posisi saat ini sekitar 33,57%.

“Potensi di sektor properti tersebut akan Bank BTN manfaatkan untuk meningkatkan kredit sekaligus menambah pangsa pasar. Berbagai langkah akan dilakukan salah satunya melalui berbagai ajang promosi seperti IPEX 2017 ini, juga melalui berbagai transformasi yang telah dan akan digelar perseroan,” jelas Maryono.

Sementara itu, dalam IPEX ke-11 ini, Bank BTN juga membidik penambahan kredit baru senilai Rp 2,5 triliun. Perseroan optimistis mampu mencapai target tersebut mengingat ajang pesta KPR ini akan menghadirkan 700 proyek properti dari 212 pengembang di seluruh Indonesia.

Optimisme tersebut juga didukung berbagai promosi yang ditawarkan dalam pameran yang digelar mulai 11-19 Februari 2017 ini. Di antaranya, ditawarkan bunga murah sebesar 4,67% fixed 1 tahun untuk KPR Non-Subsidi, kemudian bunga 5% fixed untuk KPR Subsidi. Masyarakat pun dapat menikmati fasilitas uang muka mulai 5% untuk KPR Non-Subsidi dan 1% untuk KPR Subsidi.

Dalam pameran ini, Bank BTN juga menawarkan jangka waktu kredit selama 25 tahun untuk KPR Non-Subsidi dan 20 tahun untuk KPR Subsidi. Pameran ini juga menawarkan diskon 50% biaya administrasi dan provisi, diskon hingga 20% pada premi asuransi jiwa, sistem one hour approval, hingga fasilitas KPR bundling dengan kredit kendaraan bermotor serta furnitur untuk isi rumah.

Sementara itu, pada tahun 2017 ini BTN membidik penyaluran KPR baru naik sekitar 33%. Per Desember 2016, perseroan tercatat telah merealisasikan kredit baru senilai total Rp 31,86 triliun atau naik 21,75% dari Rp 26,17 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Maryono optimistis target tersebut akan dicapai mengingat berbagai peluang dan kondisi yang mendukung sektor properti. Untuk kebutuhan rumah misalnya, dari data Kementerian PUPR, angka backlog perumahan secara kumulatif mencapai 15 juta unit. Setiap tahunnya, Kementerian PUPR pun mencatat masih ada kekurangan pasokan rumah sebanyak 400.000 unit.

Pemerintah pun tahun ini menganggarkan anggaran untuk membiayai perumahan yang lebih tinggi dibanding tahun lalu. Pada 2017, pemerintah mengalokasikan FLPP senilai Rp 9,7 triliun, SSB sekitar Rp 3,7 triliun, dan bantuan uang muka sebesar Rp 2,2 triliun. Nilai tersebut melebihi anggaran FLPP 2016 senilai Rp 9,22 triliun dan SSB sebesar Rp 2,2 triliun.

Kebijakan lain yang mendukung yakni relaksasi LTV oleh bank sentral. Pada pertengahan 2015, BI mewajibkan pembayaran uang muka untuk KPR pertama sebesar 20%, KPR kedua 30%, serta KPR ketiga dan selanjutnya 40%. Namun, jelang akhir tahun lalu, aturan ini diperlonggar sehingga uang muka untuk KPR pertama menjadi sebesar 15%, KPR kedua 20%, dan KPR ketiga serta seterusnya 25%.“Berbagai kebijakan yang mendukung ini tentu tak hanya bermanfaat bagi sektor properti saja. Sebab, ada sekitar 170 lebih sektor lain yang terkait dengan sektor properti,” jelas Maryono.(jef)

 

 

Catatkan Transaksi di IFW, KUKM Mampu Bersaing di Pasar Global

ffsdfs_ratio-16x9

JAKARTA: Sebanyak  14 KUKM yang difasilitasi Kemenkop dan UKM di pagelaran Indonesia Fashion Week (IFW) yang berlangsung di JCC 1-5 Februari 2017 lalu, berhasil mencatatkan transaksi yang cukup menggembirakan.

Selain itu KUKM juga mendapatkan tawaran kerjasama untuk memasok produk KUKM dari peritel besar bahkan sampai keluar negeri.

“Ini menunjukkan produk  KUKM khususnya produk fesyen dan aksesories-nya mampu bersaing di pasar domestik maupun pasar global, terbukti dengan adanya pesanan dari Amerika Serikat yang diperoleh selama IFW berlangsung,” ujar Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, I Wayan Dipta di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Selama pameran berlangsung ke 14 KUKM ini mampu mencatatkan jumlah transaksi Rp 669.590.000, yang terdiri atas transaksi ritel sebesar Rp 233.690.000, dan transaksi order sebesar Rp 435.900.000.

Sedang penawaran kerjasama didapatkan Nahdi Jewelerry yang mendapatkan order dari Sarinah, Debenhams deparment store asal Inggris yang memiliki outlet bergengsi  di Indonesia dan pengusaha Bali. JF Bags, dimana sejumlah perusahaaan di Jakarta dan Pekanbaru  berminat menjadi reseller.

Selanjutnya Nazia Silk Painting yang mendapat pesanan aksesories sebanyak 600 pcs dari pengunjung asal Los Angeles AS.  Lalu Ayasins yang mendapatkan kerjasama dengan pengusaha Jakarta untuk memproduksi tas berbahan baku sabut kelapa. “seluruuh pemesanan tersebtu akan ditindaklanjuti oleh KUKM yang bersangkutan,” ujarnya.

Perhelatan IFW 2017 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), mengangkat tema Celebrations of Culture.

Dengan mengangkat tema ini diharapkan, IFW 2017 dapat menjadi baromater bagi para pelaku mode di Indonesia, dalam mengembangkan produk fesyen berkonten lokal dengan kualitas global.

Kegiatan yang tercatat untuk keenam kalinya ini, menampilkan 20 peragaan busana, 10 seminar, kompetisi, lokakarya, takswo dan memamerkan ratusan merek lokal.

Pada ajang itu Kemenkop dan UKM berpartisikasi dengan menfasilitasi stan kepada 14 KUKM yang bergerak di bidang fesyen dan aksesories dari Lampung, Jawa tengah, Jawa Timur, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat dan Bali. (jef)

 

 

 

HUT 67 Tahun, BTN Fokus Tingkatkan Layanan Perbankan

85685-bank-btn-rayakan-hut-ke-67-H03_highres

JAKARTA:(Globalnews.id)-Menginjak usianya ke-67  tahun yang jatuh pada tanggal  9 Februari 2017, Bank BTN kian fokus melakukan transformasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi nasabahnya dan mengakselerasi kinerja bisnis perseroan.

Adapun, proses transformasi secara bertahap telah sukses dilalui Bank BTN. Pada transformasi tahap pertama, yaitu survival periods, Bank BTN memantapkan posisinya sebagai pemimpin pasar kredit perumahan. Pada transformasi tahap kedua, yang dimulai sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2020, bank dengan kode saham BBTN ini bergerak ke arah digital banking.

Tranformasi yang telah dirintis manajemen Bank BTN terbukti membawa bank yang dulu bernama Bank Tabungan Pos  ini terus menanjak. Dalam 10 tahun terakhir, laba dan aset Bank BTN rata-rata naik 21%, kemudian pertumbuhan kredit  juga tumbuh rata-rata 24% dalam 10 tahun terakhir.

Pencapaian positif selama satu dekade terakhir akan terus dipertahankan Bank BTN. Tahun ini, Bank BTN menargetkan pertumbuhan kredit bisa naik 21%, kemudian Dana Pihak Ketiga (DPK) diharapkan bisa dikerek hingga naik  22% dibandingkan tahun lalu.

Untuk mencapai target tersebut, Bank BTN tidak berhenti berinovasi dalam memberikan variasi produk pembiayaan maupun tabungan, serta mendukung beragam program pemerintah baik di sektor properti maupun sektor perbankan. Program Sejuta Rumah pun masih menjadi perhatian utama Bank BTN. Dengan pangsa pasar kredit pemilikan rumah (KPR) nasional  sebesar 32% dan KPR subsidi mencapai 96%, perseroan  optimistis bisa bertahan menjadi penguasa pasar KPR di Indonesia.

Penambahan Smart Branch Bank BTN

Kompetisi di sektor perbankan yang ketat, membuat Bank BTN terus berbenah untuk menarik nasabah. Saat ini pun, Bank BTN menyasar semua segmen, termasuk angkatan usia kerja yang produktif dan melek teknologi. Alhasil, digital banking menjadi salah satu prioritas untuk menjemput para calon nasabah.

“Dari sisi bisnis, kami  terus meningkatkan pelayanan perbankan dengan mengakselerasi tahapan transformasi kami di era digital, salah satunya dengan terus menambah Smart Branch,” kata Maryono, Direktur Utama Bank BTN saat membuka acara perayaan hari ulang tahun ke-67 Bank BTN, di Jakarta (9/2).

Pembukaan Smart Branch merupakan salah satu langkah Bank BTN untuk menyelaraskan transformasi bisnis ke arah digital banking.  Selama ini, cakupan transformasi yang telah dilakukan Bank BTN meliputi produk, proses bisnis, hingga pembentukan budaya organisasi.

Sementara itu, setelah sukses dengan uji coba  4 gerai digital sejak akhir 2015 lalu, Bank BTN  akan menambah sekitar 60 “Smart Branch” yang akan disebar di Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, maupun Kantor Kas  dalam 2 tahun ke depan. Investasi yang dikucurkan akan mencapai lebih dari Rp50 Miliar.

“Adanya Smart Branch Bank BTN akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan yang terpenting memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah bagi nasabah,” ujar Maryono.

Adapun, Smart Branch Bank BTN dilengkapi beragam layanan untuk memfasiltasi kebutuhan nasabah dalam memeroleh informasi perbankan, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi, dan transaksi di luar produk perbankan.

Pengembangan Nasabah BTN

PrioritasPeningkatan pelayanan lewat digital banking juga menyentuh para nasabah BTN Prioritas. Untuk memanjakan para nasabah prioritas, Bank BTN merevitalisasi 41 gerai BTN Prioritas, dan menambah sejumlah fitur layanan perbankan berbasis digital.

Layanan tersebut diantaranya, i-Reksadana yang memudahkan nasabah prioritas untuk berinvestasi reksadana lewat aplikasi langsung di ponsel. “Saat ini fitur i-Reksadana masih terus ditingkatkan agar bisa memenuhi kebutuhan nasabah untuk memperluas investasinya,” kata Maryono.

Dengan layanan yang lebih baik kepada nasabah prioritas, tahun ini Bank BTN menargetkan jumlah nasabah bertambah menjadi  di atas 18.000 nasabah dengan jumlah dana kelolaan atau Asset Under Management di atas Rp25 triliun naik sekitar 8% dibandingkan tahun lalu.

“Kehadiran Smart Branch Bank BTN bagi seluruh nasabah Bank BTN diharapkan bisa meningkatkan mutu dan layanan kegiatan operasional bank, dan memenuhi kebutuhan nasabah terhadap layanan perbankan “anywhere and anytime,” tegas Maryono. (jef)

 

 

500 Warga Ambon Nikmati Paket Nutrisi Gratis

 20170208072056

AMBON:(Globalnews.id)-Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Komando Distrik Militer (Kodam) Pattimura memanjakan sekitar 500 orang warga Kota Ambon dan sekitarnya dengan pengobatan gratis.

Selepas mendapatkan perawatan dan pengobatan dari tim dokter dan perawat Kodam Pattimura, BNI memberikan paket nutrisi sebanyak 500 paket. Peserta pengobatan gratis semakin lengkap dengan menerima tambahan bantuan dari Kementerian Sosial RI berupa 500 paket sembako.

Acara Bhakti Sosial Pengobatan Umum yang digelar berkenaan dengan Peringatan Hari Pers Nasional itu diselenggarakan di Kantor Desa Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Ambon, Maluku, Rabu (8 Februari 2017).

Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Sosial RI Khofifa Indar Parawansa, Panglima Daerah Militer Pattimura Mayor Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono, dan Pemimpin BNI Wilayah Makassar Slamet Djumantoro. Acara ini digelar sebagai acara bersama antara Yayasan Pundi Amal dan Peduli Kasih SCTV/Indosiar dan BNI.

Corporate Secretary BNI Kiryanto mengungkapkan, pengobatan gratis ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya, sekaligus mempermudah akses ke fasilitas kesehatan tanpa perlu khawatir terbebani oleh biaya berobat. Program ini mendapatkan dukungan tenaga dokter dari Kodam Patimura sebanyak 6 orang.

“Untuk menjaga agar masyarakat tetap sehat,  kami memberi tambahan nutrisi untuk seluruh peserta pengobatan gratis tersebut,  seperti susu, telor, roti, dan biskuit,” ujar Kiryanto.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Khofifa Indar Parawansa hadir langsung bertatap muka dengan warga.  Pada kegiatan itu, Menteri sosial menyempatkan diri berkeliling dan menyapa satu per satu warga yang hadir untuk berobat kepada dokter dan perawat yang dihadirkan panitia. Mensos menyapa dan berdialog dengan warga Hukurila yang sangat antusias bertemu dengannya.

“Saya keliling Indonesia, sudah melihat ciri khas daerah di Indonesia. Kalau di Ambon ini ada Pela Gandong. Kekayaan Indonesia ini sangat banyak, harus dipertahankan. Kegiatan sosial semacam ini harus didukung terus,” kata Khofifa.(jef)

 

Kemenkop Dukung Buatkontrak.com Untuk Lindungi UKM

IMG-20170208-WA0004

JAKARTA (Globalnews.id)-‎Kementerian Koperasi dan UKM mengapresiasi kehadiran www buatkontrak.com yang bisa membuat pelaku UKM di Indonesia melek hukum dan terlindungi secara hukum, terutama dalam hal pembuatan dan penerapan kontrak bisnis dengan mitra bisnisnya.

“Masih banyak pelaku UKM yang buta akan kontrak bisnis, atau segan berurusan dengan bank yang juga ada kontraknya, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya melihat bahwa kehadiran buatkontrak.com bisa membantu UKM dalam hal kontrak bisnis”, kata Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS pada acara konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/2).

Apalagi, lanjut Prakoso, pelaku UKM sudah memiliki pasar atau buyer hingga pasar di luar negeri. “Kita perlu intens sosialisasi ke pelaku UKM bahwa betapa pentingnya sebuah pemahaman terhadap kontrak bisnis. Jangan lagi para UKM alergi dengan kontrak bisnis, bercuriga terhadap kontrak bisnis, dan apa perlunya kontrak bisnis. ‎Saya melihat, pelaku usaha kecil yang akan naik kelas ke menengah, harus melek hukum, khususnya terkait pemahaman kontrak bisnis dengan pihak lain. Ini untuk menghindari penipuan dan melindungi usahanya”, tandas Prakoso.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Founder dan Managing Partner buatkontrak.com  Rieke Caroline menjelaskan, pembentukan website ini didasari keinginan yang kuat untuk memberi perlindungan hukum kepada mitra UKM karena keterbatasan mereka terhadap akses hukum yang Sebetulnya mereka butuhkan.

“Bila selama ini kita mengenal FinTech, ini disebut LegalTech. Yaitu, memadukan hukum dan teknologi yang pertama di Indonesia untuk melayani kebutuhan hukum pelaku UKM”, kata Rieke.

Rieke mengakui, hal itu beranjak dari pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya saat kecil. “Usaha keluarga saya jatuh karena ketidakpahaman kontrak bisnis yang ditandatangani oleh Ayah saya”, imbuh dia.

Rieke juga mengungkapkan, seringkali UKM menomorduakan kontrak bisnis yang pada akhirnya justru menjadi bumerang untuk usaha yang dijalani, hingga akhirnya terjerat oleh sengketa hukum akibat ketidaktahuan akan kontrak bisnisnya.

“Berdasarkan itu, kami (Rieke dan Billy Boen) membetuk online platform yang dapat mengakomodir kebutuhan kontrak/perjanjian para mitra UKM agar ke depannya bisnis yang dijalani terhindar dari sengketa hukum”, kata Rieke seraya menyebutkan, pihaknya sudah menjalin kemitraan dengan Kemenkop UKM, Bekraf, Smesco, LPDB KUMKM, Bank Mandiri, Indosat, Telkom, Founder Institute (Kejora Ventures), Hipmi, Apindo, dan sebagainya.

Yang jelas, kata Rieke, www.buatkontrak.com  memberikan kemudahan bagi mitra UKM untuk menggunakan jasa hukum tanpa perlu tatap muka, menghabiskan waktu dan jarak untuk appoinment‎.

“Pengguna tinggal membuat akun secara gratis untuk memperoleh jasa lawyer buatkontrak.com. Pengguna dapat menulis hal-hal yang dia inginkan dalam kontrak tersebut yang nanti akan diterjemahkan dalam bahasa hukum oleh lawyer yang bergabung dalam buatkontrak.com“, kata dia.

Terkait tarif, kata Rieke, sangat terjangkau bagi pelaku UKM, dimana harga drafting (pembuatan kontrak/perjanjian) Rp1 juta (maksimal 10 halaman) dan harga review (peninjauan dan revisi) Rp900 ribu dengan maksimal 10 halaman. “Puluhan lawyer yang tergabung dalam buatkontrak.com merupakan hasil kurasi atau seleksi dan memiliki hati untuk UKM”, pungkas Rieke. (jef)

 

Kepala BPTJ: Angkutan Permukiman Akan Urai Kemacetan

IMG-20170207-WA0030

JAKARTA(Globalnews.id)-Wilayah permukiman di  Jabodetabek terus tumbuh. Tercatat saat ini ada sekitar 17 wilayah permukiman di atas 450 hektare yang tersebar di  Jabodetabek.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) Kementerian Perhubungan Elly Adriani Sinaga, di Jakarta Selasa (7/2)  mengatakan jumlah kawasan permukiman di wilayah  Jabodetabek terus meningkat dan tidak diimbangi dengan kehadiran sarana transportasi publik yang memadai menjadi salah satu pemicu terjadinya kemacetan.

Pasalnya, para penghuni kawasan permukiman lebih memilih menggunakan angkutan pribadi dibanding kendaraan umum.

Untuk mengatasi masalah tersebut, sebagai  badan yang bertugas mengatur sistem transportasi lintas Jakarta dan daerah penyangga, kata Elly, dengan menggandeng pihak swasta, BPTJ menginisiasi program transportasi umum angkutan permukiman.

Menurut Elly  berdasarkan  Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,   angkutan permukiman merupakan pelayanan   angkutan tidak dalam trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.

Sebelumnya BPTJ telah  melakukan survei pada kawasan permukiman dengan responden rata-rata lima persen dari jumlah Kepala keluarga (KK) setiap permukiman di wilayah Jabodetabek.
Hasil survei menunjukkan preferensi warga yang mau pindah ke angkutan permukiman premium rata rata 78%.

“Itu berarti, rata rata masyarakat permukiman sangat merespon positif berpindah ke angkutan permukiman,” tutur Elly.

Lebih lanjut mengatakan sesuai Peraturan Kepala BPTJ No. SK 55/AJ.206/BPTJ-2017 Tentang Angkutan Permukiman, angkutan permukiman harus memenuhi standar kualitas pelayanan yang mencakup standar keandalan, muatan penumpang, keselamatan, keamanan, ketersediaan pelayanan, dan terjadwal (realibity) serta tarif yang terjangkau masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman. Penumpang akan menikmati layanan internet selama perjalanan dan bus dilengkapi dengan CCTV, sehingga penumpang merasa nyaman dan aman dalam melakukan perjalanan.

Disamping standar pelayanan, BPTJ juga menyediakan shelter yang bagus dan nyaman, sehingga warga yang tinggal di permukiman tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, tapi hanya cukup mengakses shelter dan menggunakan bus menuju tujuan.

Untuk mencapai shelter, warga dapat menggunakan berbagai alternatif termasuk menggunakan kendaraan tidak bermotor seperti berjalan kaki dan sepeda. Fasilitas parkir kendaraan bermotor juga disediakan di sekitar shelter.

“Dengan keberadaan angkutan permukiman, saya berharap,  banyak masyarakat yang akan beralih menggunakan angkutan umum,” ungkap Elly.

Menurut Elly, sebagai langkah awal beroperasinya angkutan permukiman, pada Selasa, 14 Februari 2017 Kementerian Perhubungan akan me-launching Bis JR Connecxion (JRC). Bus JRC  akan berangkat dari kawasan permukiman di daerah penyangga Jadebotabek  menuju pusat-pusat kegiatan di lima wilayah Jakarta.

Lanjut elly mengatakan bahwa layanan angkutan permukiman (JR Connexion) disamping dilayani dengan bus yg memenuhi standar kualutas pelayanan yg mencakup keandalan juga disiapkan aplikasi moovit yg mampu memberikan layanan informasi uptodate terkait jadwal pemberangkatan dan rute yg dilalui, sehingga lebih memudahkan bagi para pengguna angkutan.permukimandalam menjacapau tujuan yg diinginkan.

“Kedepan kita berharap semua layanan angkutan umum berbasis jalan dan rel sudah  harus menggunakan IT, termasuk.manajemen operasi, sepwrti.PPD yg saat ini telah mengg u nakan fleet manajemen system (FMS) yg diyakini telah membwri manfaat terhafap efisiwnsi biaya di tubuh PPD sebesar 15 s/d 20  persen,”,katanya (jef)